JAKARTA –Pemerintah inginkan adanya percepatan penyelesaian hunian tetap dan infrastruktur pendukung lain serta penyediaan di wilayah terdampak peristiwa gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah perlu mencari terobosan, terutama mengenai pengungsi, dalam penanganan pasca dua tahun peristiwa tersebut.
“Jangan biarkan rakyat lama-lama jadi pengungsi, karena akan berdampak pada mental penyintas,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan saat rapat kerja satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan unsur pimpinan daerah se-Sulawesi Tengah di kantor Pemerintah Provinsi Sulteng, Palu, Senin (10/11).
Sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat yang rumahnya rusak karena terdampak, gempa, tsunami dan likuefaksi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan anggaran senilai Rp1,9 triliun. Anggaran tersebut telah telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah sejak Oktober 2019. Besarnya anggaran yang disalurkan, membuat Pemerintah Pusat berharap anggaran tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk percepatan pemulihan.
Doni juga sependapat dengan pernyataan tersebut, apalagi usulan dari Pemerintah Daerah untuk memperpanjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga telah diterima oleh BNPB. Menurutnya, untuk tahapan rekontruksi kawasan Talise setidaknya pembangunan rumah berjarak dua meter dari tanggul. “Pemodelan tamanan mangrove sebagai pemecah ombak dan penahan erosi sebagai mitigasi juga tengah dilakukan oleh BNPB,” ungkap Doni.
Sementara itu Wiku Adi Sasmito selaku Juru Bicara Satgas juga menambahkan, perlu ada upaya preventif pada kesehatan akibat bencana alam di tengah pandemi COVID-19. Terutama jika mengingat potensi banjir hidrometeorologi tetap tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
“BNPB juga melakukan survei perubahan perilaku di Sulteng, dimana angka persepsi terhadap tidak akan terkena COVID-19 cukup tinggi. Untuk itu, perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah,” kata Wiku.
Per 9 November 2020, jumlah kasus aktif COVID-19 di Sulawesi Tengah mencapai 22,54%; kasus sembuh 73,45%; dan jumlah kasus meninggal 4,01%. Sementara, kasus COVID-19 secara nasional mencapai 12,52%; sembuh 84,14%; kasus meninggal 3,24%.
Adapun rangkaian kegiatan rapat dilanjutkan dengan meninjau perkembangan pembangunan hunian tetap di kawasan Tondo yang mencapai 1.500 unit rumah dan pembangunan sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Selanjutnya, kunjungan dilakukan untuk memantau perkembangan pembangunan hunian untuk relokasi masyarakat di Kab. Donggala.
