Kategori: Kedeputian II

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko mewanti-wanti, agar menggunakan pendekatan hati dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah Asrama TNI Sawahan untuk perluasan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. M. Djamil yang berada di Padang, Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan terkait adanya indikasi isu pada pelaksanaan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diterapkan di RSUP dr. M. Djamil. Dalam praktek di lapangan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah menyelesaikan isu pengadaan lahan untuk perluasan RSUP dr. M. Djamil, hal ini untuk mendukung implementasi kebijakan KRIS sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam mendukung perbaikan layanan sistem kesehatan nasional.

“Ini sebetulnya sudah tidak ada masalah, TNI sudah oke. Tapi, jangan lagi bicara angka, tapi bicara hati, tolong kompromikan antara Kemenkes, pihak RS dan TNI,” ujar Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Peralihan Hak Atas Tanah Asrama TNI Sawahan untuk RSUP dr. M. Djamil di gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (19/1).

Sebelumnya, Moeldoko dalam kunjungannya ke Asrama TNI di Sawahan, Kota Padang telah berkomunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat terkait urgensi peralihan hak atas tanah asrama TNI untuk pengembangan RSUP dr.M. Djamil. Moeldoko mengungkapkan bahwa KSAD telah menyetujui proses peralihan hak atas tanah lebih lanjut.

“Saya sudah komunikasi ke KSAD. Nanti tinggal legalitas dari Kemenkeu dan Kemenkes ini harus cepat tidak bisa ditunda karena program di RS (KRIS) harus segera,” imbuh Moeldoko

Menurut Moeldoko, dalam melihat permasalahan peralihan hak atas tanah asrama TNI yang akan dijadikan fasilitas kesehatan RSUP dr.M. Djamili ini perlu berorientasi pada penguatan kapasitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, penggunaan lahan tersebut akan membawa berbagai manfaat, terutama pada peningkatan layanan kesehatan. “Jadikan ini momentum untuk kontribusi dalam memberikan kesejahteraan, nantinya masyarakat dan TNI juga bisa menikmati,” ungkapnya.

Mengenai relokasi asrama TNI, Moeldoko menambahkan agar hal tersebut dapat diselesaikan tanpa konflik serta diberikan kompensasi yang sesuai. Moeldoko juga mengarahkan jajaran Kedeputian II KSP untuk berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR untuk dapat mendukung relokasi asrama TNI tersebut.

“Sudah ada kesanggupan dari kemenkes untuk memberikan lahan pengganti, ini bisa dilanjutkan pembicaraan dengan PUPR untuk mendukung pembangunannya,” tutup Moeldoko.

Sebagai informasi, RSUP dr. M. Djamil di padang, Sumatera Barat merupakan UPT rumah sakit vertikal di Kementerian Kesehatan (kemenkes). Rumah sakit ini, akan menjadi percontohan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pada tahap awal pelaksanaan KRIS, program yang menghapus kelas 1,2, dan 3 dalam JKN-KIS tersebut akan diterapkan pada rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pelaksanaan KRIS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sama bagi peserta BPJS Kesehatan.

Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menanggapi pentingnya isu Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Menurutnya, EUDR merupakan tantangan bagi produk-produk yang masih memiliki jejak deforestasi, sekaligus sebagai peluang bagi produk-produk lestari menjadi lebih kompetitif. Penerapan EUDR sendiri berdampak pada ekspor komoditas perkebunan di Indonesia, termasuk kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis.

“Adanya isu EUDR ini jangan sampai menjebak kita. Ketidaksiapan kita dalam merespon ini harus diantisipasi, terutama terkait isu legalitas dan sustainability,” ujar Abetnego dalam dialog multipihak berbagai pemangku kepentingan yang diadakan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (17/11).

Dalam mengantisipasi penerapan EUDR, lanjut Abetnego, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan komoditas kelapa sawit berkelanjutan, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), perbaikan Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), penyelesaian perkebunan sawit di kawasan hutan, dan peningkatan produktivitas petani, termasuk melalui peremajaan sawit rakyat. Meskipun, dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang masih perlu disinergikan. “Ada maupun tidak ada EUDR, kita terus memperbaiki implementasi legal domestik kita,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Abetnego turut menilai perlunya mengidentifikasi kesiapan para pihak di Indonesia dalam memenuhi aspek-aspek persyaratan EUDR, tantangan serta dukungan yang dibutuhkan. Identifikasi tersebut, menurutnya juga dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola sawit ke arah yang lebih baik.

“Dari sisi kebijakan dan pengembangan sistem kita banyak progres dari 5 hingga 10 tahun terakhir, tetapi kualitas kebijakan ini yang masih dipertanyakan,” kata Abetnego.

Isu lain yang menjadi perhatian, menurut Abetnego yaitu dampak EUDR terhadap para petani sawit. Dimana ketentuan utama EUDR yang berpotensi akan sangat merugikan dan menyulitkan para petani smallholders termasuk penerapan geolocation plot lahan kelapa sawit dan country benchmarking system yang akan membagi negara dalam 3 kategori yakni high risk, standard dan low risk.

Dari pihak Pemerintah, lanjut Abetnego, berharap pedoman pelaksanaan regulasi EUDR tersebut dapat mengadopsi praktik baik yang sudah adam selama ini seperti Sistem Verifikasi Legal Kayu (SVLK) untuk produk kayu dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk komoditas sawit.

“Secara umum posisi Pemerintah dan Lembaga non-Pemerintah termasuk Petani adalah sama, bahwa jika tidak dimitigasi dan dipersiapkan dengan baik, implementasi EUDR dapat menghambat perdagangan (barrier) dan merugikan petani kecil,” ungkapnya.

Abetnego menegaskan perlu adanya identifikasi kekuatan dari masing-masing pihak, terutama mengenai legalitas dan sustainability. Pembahasan tersebut nantinya menjadi potensi sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah untuk menghadapi EUDR. “Isu lebih spesifik akan kami dorong dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola dari sektor sawit,” pungkasnya.

Sebagai informasi, EUDR yang diberlakukan sejak Mei 2023 lalu ini membuat produk sawit Indonesia terancam tak bisa masuk dipasarkan ke kawasan Uni Eropa. Dengan aturan terbaru itu, produk sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya yang masuk ke Uni Eropa harus memenuhi sejumlah syarat melalui uji tuntas. Pasar Uni Eropa adalah pasar ekspor keempat terbesar untuk komoditas sawit Indonesia dan menyerap 8,8% dari total ekspor sawit. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu membangun kesiapan agar komoditas sawit Indonesia tetap berjaya di pasar Uni Eropa.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat etalase kuliner Indonesia di mancanegara. Pada 2024, ditargetkan sudah ada 4000 bisnis kuliner Indonesia berdiri di seluruh belahan dunia, dan ekspor kuliner bisa mencapai 2 miliar USD.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyiapkan skema pendanaan, pelatihan, dan pendampingan untuk para pelaku usaha kuliner Indonesia di mancanegara, yakni melalui program Indonesian Restaurant Fundrasing (IndoStar).

“Program ini memberikan peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk lebih memajukan usahanya dan untuk mendapatkan calon investor. Dengan demikian bisnis kuliner Indonesia di mancanegara semakin massif,” kata Helson, usai mengikuti acara Indonesian Restaurant Fundraising (IndoStar) Pitching Day 2023 yang digelar secara online, Minggu (5/11).

Untuk diketahui, Indonesian Restaurant Fundraising (IndoStar) salah satu bagian dari program Indonesia Spice Up The Word (ISUTW), yakni program pemerintah untuk mempromosikan kuliner Indonesia, dan mengangkat produk rempah dan bumbu masakan merek lokal Indonesia.

Ada empat pilar dalam Program ISUTW. Pertama ekspor rempah, bumbu, dan pangan olahan. Kedua, aktivasi restoran Indonesia di luar negeri. Ketiga, promosi kuliner Indonesia di luar negeri. Keempat, Indonesia sebagai destinasi gastronomi.

“Program ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa keunggulan rempah-rempah Indonesia harus terus dikenalkan ke seluruh penjuru dunia,” terang Helson.

Lebih lanjut Helson menyampaikan program IndoStar yang menjadi bagian dari ISUTW mendapat respon positif dari pelaku usaha kuliner Indonesia di mancanegara. Saat ini, ujar dia, ada 50 peserta IndoStar yang tersebar di lima benua. Rinciannya, Asia : 14 peserta, Eropa : 12 peserta, Amerika : 11 Peserta, Australia : 10 Peserta, dan Afrika : 3 peserta.

Tenaga Ahli Bidang Pariwisata Kantor Staf Presiden ini, menilai peluang bagi pelaku usaha untuk memperkuat etalase kuliner Indonesia di luar negeri masih sangat besar. Terlebih, saat ini target pasarnya bukan lagi orang Indonesia, melainkan masyarakat lokal yang sudah cocok dengan cita rasa Indonesia.

“Dari delapan restoran yang melakukan pitching hari ini, rata-rata target marketnya bukan orang Indonesia, tapi orang lokal. Hal ini membuktikan kuliner Indonesia memang siap mendunia,” ucap Helson menanggapi presentasi peserta IndoStar Pitching Day 2023.