Tentang Kantor Staf Presiden

Dalam rangka membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kelancaran pengendalian Program-Program Prioritas Nasional dan penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan Isu Strategis, Presiden telah membentuk Kantor Staf Presiden.

Kantor Staf Presiden dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program – Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada informasi publik.

Kantor Staf Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS.

TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Staf Presiden memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dalam pelaksanaan tugasnya akan melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden. Selain melakukan pengendalian, Kantor Staf Presiden juga melaksanakan fungsi memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis, menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, pengelolaan isu strategis.

Fungsi lain dari Kantor Staf Presiden adalah bertanggungjawab atas pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

Selain dari fungsi-fungsi tersebut di atas, Kantor Staf Presiden dapat melakukan fungsi administrasi dan fun lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Staf Kepresidenan akan dibantu oleh beberapa Deputi dan Kesekretariatan yang tugas dan tanggung jawabnya dapat dilihat di Struktur Organisasi.

NILAI KSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang dimaksud di atas, seluruh tenaga perofesional di Kantor Staf Presiden wajib menjunjung nilai holistik yang menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan. Nilai KSP digambarkan sebagai berikut;

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Staf Presiden dipimpin oleh seorang Kepala Staf Kepresidenan dibantu seorang Wakil Kepala Staf Kepresidenan, paling banyak 5 (lima) orang Deputi, dan paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus serta seorang Kepala Sekretariat.

  1. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi
  2. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia
  3. Deputi III Bidang Perekonomian
  4. Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik
  5. Deputi V Bidang Politik, Hukum,  Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
  6. Staf Khusus Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi
  7. Staf Khusus Bidang Pembangunan Manusia
  8. Staf Khusus Bidang Perekonomian
  9. Staf Khusus Bidang Informasi dan Komunikasi Politik
  10. Staf Khusus Bidang Politik, Hukum,  Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
  11. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
PERNYATAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA LAYANAN

KSP berkomitmen untuk memberikan kualitas layanan terbaik kepada pengguna layanan dengan mengimplementasikan TKL termasuk kebijakan, proses, dan prosedur, serta memastikan pengelolaan dan implementasi sistem manajemen yang efektif untuk memenuhi persyaratan organisasi dan kepuasan pengguna layanan dengan menggunakan kerangka kerja berbasis ISO 20000-1:2018.

Untuk menjamin kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, KSP akan:

  1. Menyediakan tata kelola dan kerangka kerja untuk menjamin kualitas layanan dengan memenuhi persyaratan dan ekspektasi layanan dari pengguna;
  2. Membangun hubungan dengan pengguna layanan internal maupun eksternal melalui kerangka sistem pengelolaan hubungan kerja;
  3. Menetapkan sasaran dan memantau secara rutin dan melaporkan secara formal pencapaiannya dalam tinjauan manajemen tahunan;
  4. Melakukan pemantauan dan peningkatan kualitas layanan melalui penerapan TKL yang efektif;
  5. Memastikan kegiatan manajemen layanan selaras dengan kebutuhan dan sasaran organisasi;
  6. Memastikan seluruh personil peduli terhadap peran dan tanggung jawabnya dan dikembangkan untuk menjalankan peran mereka secara efektif;
  7. Menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola layanan melalui kegiatan pengawasan, pelaporan, dan peninjauan secara konsisten disertai dengan perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan.
  8. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan tata kelola layanan berdasarkan standar ISO 20000-1:2018 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.