Kategori: Kedeputian

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP: Di Era Presiden Jokowi, Borobudur Jadi Destinasi Wisata Berkelanjutan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, melakukan kunjungan kerja ke TPST Pasuruhan dan Kampung Seni Kujon, di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (29/5)

Magelang – Candi Borobudur bertransformasi menjadi destinasi wisata berkelanjutan berkelas dunia. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Pasuruhan dan Pasar Seni Kujon membawa kemajuan siginifikan bagi kelestarian lingkungan, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pengembangan TPST Pasuruhan dan Pasar Seni Kujon bukan hanya memanjakan pengunjung, tapi juga menjadi pelopor kelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di kawasan wisata Candi Borobudur.” kata Helson Siagian, Tenaga Ahli Utama KSP, saat melakukan kunjungan kerja di Kawasan Sampah Pasuruhan, di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (29/5).

TPST Pasuruhan, sambung dia, akan mewujudkan Borobudur lebih bersih dan hijau. Melalui penerapan teknologi pengelolaan limbah dan daur ulang yang mutakhir, TPST ini akan mendaur ulang 90% sampah yang dihasilkan setiap hari. Sementara Pasar Seni Kujon dirancang untuk mendukung dan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Lebih lanjut, Helson menegaskan komitmen Presiden Jokowi mengembangkan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata berkelanjutan kelas dunia juga akan diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan pengelola Tunggal kawasan pariwisata Borobudur. Konektivitas juga akan ditingkatkan dengan pembangunan jalan tol langsung dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Selain itu, tambah dia, akan dioperasikan kendaraan listrik untuk mengangkut wisatawan dari Pasar Seni Kujon ke Candi Borobudur.

“Ketika Borobudur terus berkembang di bawah kepemimpinan yang visioner, Borobudur menjadi contoh yang sangat baik bagi situs warisan budaya lainnya di seluruh dunia,” tegas Helson.

Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Pariwisata KSP ini, juga mengungkapkan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah mencatat peningkatan signifikan dalam Indeks Pengembangan Pariwisata dan Perjalanan (TTDI). Yakni, naik dari posisi ke-36 ke 22. “Ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pariwisata berkelanjutan,” pungkas Helson.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

KSP Kawal Percepatan Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan

Benoa – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menegaskan bahwa pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang berada di Benoa, Bali perlu diberikan percepatan agar aktivitas investasi dapat segera terlaksana.

Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diproyeksikan dapat menjadi gerbang peningkatan ekonomi Bali melalui aktivitas pariwisata bahari.

Abetnego menyebutkan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan pengembangan BMTH dalam konteks pengawalan PSN yang telah ditetapkan oleh Presiden.

“Proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN sejak lama, kita harus pastikan segera ter-deliver,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Rencana Pemindahan Kapal Perikanan dalam rangka Pengembangan Pelabuhan Benoa di Bali, Rabu (8/5).

Lebih lanjut, Abetnego menegaskan bahwa KSP dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi terus bekerja sama secara intens dan menjadikan PT. Pelindo sebagai percontohan dalam agenda Penataan aset pada BUMN sejak tahun 2023.

Dalam kesempatan rakor tersebut, Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) sebagai pelaku usaha perikanan di sekitar Pelabuhan Benoa mendukung adanya upaya penataan Kawasan BMTH sebagai pemenuhan PSN. Pihak ATLI berharap terus ada ruang diskusi untuk mendukung pelaksanaan perencanaan penataan serta potensi ekonomi di kawasan BMTH.

Menanggapi hal tersebut, Abetnego beserta Dirjen Perikanan Tangkap KKP yang diwakili oleh Direktur Kepelabuhanan dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang diwakili KSOP Benoa II mengatakan akan menyiapkan solusi yang menguntungkan berbagai pihak. Hal ini sekaligus sebagai penekanan dalam mendukung pemenuhan BMTH sebagai PSN, sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden 109/2020 sekaligus sebuah usaha jangka panjang yang perlu dilakukan dalam mendukung aspek fungsi Pelabuhan itu sendiri.

“KSP dan seluruh pihak yang terlibat berkomitmen penuh untuk mendukung penyelesaian yang cepat dan baik untuk semua pihak, termasuk relokasi, kesiapan tempat dan kebutuhan nelayan yang dapat kita penuhi,” tegasnya Abetnego.

Sementara itu, Direktur Strategi PT Pelindo (Persero), Prasetyo menjelaskan bahwa saat ini PT. Pelindo (Persero) telah melakukan pemetaan masterplan BMTH ke dalam empat area, yaitu Benoa Eksisting, Area Pengembangan I, Area Pengembangan II dan Area HPL Pelindo non Pelabuhan. Pelindo juga telah menyusun rencana pengembangan zona Port Associated Industry (PAI), dimana dalam hal ini adalah penataan kapal-kapal tangkap ikan.

“Ada beberapa alternatif lokasi pemindahan kapan-kapal tangkap ikan tersebut, sehingga pengembangan BMTH dapat segera dilaksanakan dan dapat beroperasi sebagaimana ditargetkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional,” kata Prasetyo.

Pada rapat koordinasi tersebut, turut hadir Asisten Deputi Jasa Logistik Kementerian BUMN, Asdep Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Marves.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

KSP : Peran Masyarakat Sipil Harus Diperkuat di Festival HAM 2024

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad (paling kiri), pada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 bersama INFID, Komnas HAM, Pemerintah Kota Bitung, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Jakarta – Kantor Staf Presiden bersama Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung, menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024. Penandatanganan dilakukan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, festival akan digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara dari Daerah hingga Nasional”. Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia.

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, mengatakan penyelenggaraan Festival HAM 2024 menjadi momentum refleksi 10 tahun perjalanan Festival HAM dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Ia pun menekankan pentingnya kegiatan festival tidak hanya dalam bentuk seminar, melaikan berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan nila-nilai HAM sehari-hari.

“Agar Festival ini kembali kepada esensinya untuk tidak menjadi ajang yang berjarak dengan masyarakat tapi merasa dimiliki dan menjadi bagian dari mereka,” kata Rumadi usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024, di kantor Komnas HAM, Senin (25/3).

Rumadi juga menyampaikan Kantor Staf Presiden mendorong peran besar keterlibatan keterlibatan masyarakat sipil baik di tingkat nasional dan khususnya di tingkat daerah untuk menjadi pemain utama dalam perhelatan Festival HAM tahun ini. “Inisiasi, gerakan, keterlibatannya perlu kita akomodasi secara penuh melalui berbagai bentuk kegiatan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan pelaksanaan Festival HAM 2024 di Bitung mejadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, serta upaya memperkuat perlindungan dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusi.

“Melalui beragam kegiatan yang dihadirkan dalam Festival HAM ini, kami berharap dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mari bersama-sama kita jadikan Festival HAM ini sebagai wahana untuk menginspirasi perubahan positif menuju masyarakat yang lebih inklusif,” ujar Atnike.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman, menilai Festival HAM 2024 momentum penting bagi penegakan HAM di Indonesia, terlebih kali ini berlangsung di tengah tahun demokrasi yang penuh ujian dan menyambut kepemimpinan nasional baru dengan banyak pekerjaan rumah di sektor pemajuan dan penyelesaian pelanggaran HAM. “Masyarakat sipil terus bergerak dalam bidang pemajuan HAM dan memainkan peran aktif untuk menuntut tanggungjawab negara dalam penegakan HAM dan demokrasi,” tegas Iwan Misthohizzaman.

Sebagai informasi, penetapan kota Bitung sebagai tuan rumah kegiatan ini didasarkan atas konsistensi dan komitmen pemerintah kota Bitung dalam memajukan HAM beberapa tahun terakhir, dan tidak terbatas pada prestasi yang diraih sebagai kota pedulu HAM pada 2023.

“Dengan ditandatanganinya MOU hari ini, maka Kota Bitung resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan festival HAM 2024 karena itu terima kasih atas kepercayaan ini dan mari bersama kita sukseskan Festival ini karena festival ini milik kita bersama,” terang Walikota Bitung, Maurits Mantiri.

Festival HAM 2024 akan diisi oleh berbagai macam bentuk kegiatan. Mulai dari konferensi berupa diskusi pleno, diskusi paralel dan deklarasi serta non-konferensi berupa pentas seni budaya, pameran hasil karya rakyat, hingga kunjungan ke tempat-tempat dengan praktik baik terkait HAM yang potensial.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Kawal Tuntas Program Pemerintah, KSP: Siapkan Pondasi Untuk Legacy Presiden

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta memimpin kick off meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Jakarta – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta menegaskan KSP akan terus mengawal secara tuntas jalannya pemerintahan hingga akhir periode. Febry mengilustrasikan secara konkret keberhasilan pembangunan yang masif dan merata sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi pembangunan fisik seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bendungan, Jembatan, serta Jalan Lingkar di Indonesia Timur.

“Apa yang kita lakukan untuk menyiapkan pondasi menuju Indonesia Maju, sekaligus untuk memastikan legasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Febry saat memimpin kick off meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Sebagai informasi, KSP sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian program prioritas nasional secara terukur, termasuk bersama Kemenko Marves membentuk Delivery Assurance Unit untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional maupun pelaksanaan setiap arahan Presiden tidak hanya sent tetapi juga delivered.

Setelah pembangunan fisik selesai, lanjut Febry, fokus selanjutnya adalah pihak lintas sektoral bergotong royong memastikan Pembangunan dapat memberikan outcome berupa multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Waktu terus berjalan dan semakin sempit, sehingga Pemerintah harus fokus untuk menuntaskan pekerjaan dan memberikan legacy bagi bangsa dan negara,” terang Febry.

“Seluruh pihak harus bahu-membahu untuk bergotong royong menyiapkan pondasi dan memastikan legasi untuk seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Pada pengendalian Program Prioritas Nasional 2024, fokus pemantauan ditujukan untuk memastikan agar Pemerintah dapat soft landing dengan menuliskan legasi keberlanjutan Pembangunan dan memastikan tidak ada yang mangkrak.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kemenko Marves, Sugeng Santoso menyampaikan pada periode tahun 2024, semua Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Marves harus fokus mencapai target program-program tersebut.

“Untuk itu, kita terus lakukan evaluasi kinerja secara rutin dan terukur dalam pengawalan program Kementerian/Lembag,” ujar Sugeng.

Dalam acara tersebut, turut hadir pimpinan dari Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Badan Usaha yang terlibat langsung dalam rencana aksi yang dikawal oleh Kedeputian I KSP.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP : Regulasi Baru Gim Nasional Harus Dibuat dengan Hati-Hati

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Helson Siagian

Jakarta – Kantor Staf Presiden menyambut baik kritik dan masukan pelaku industri gim lokal terkait rencana pemerintah yang akan mengeluarkan regulasi baru tentang gim nasional.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang menggodok regulasi untuk pembaruan atau revisi Permenkominfo Nomor 11 tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Aktif Elektronik.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, mengatakan regulasi harus dibuat dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh merugikan pelaku industri gim lokal. Selain itu, tambah dia, kementerian terkait perlu memberikan waktu sosialisasi yang cukup agar gim asing tidak serta merta di blokir ketika regulasi diberlakukan sehingga dapat menimbulkan kegaduhan.

“Selama regulasi ini masih dalam tahap perancangan, tentu saja pelaku industri masih bisa memberikan masukan,” ujarnya di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (29/1).

Helson menegaskan pembaruan regulasi terkait gim nasional ini dibutuhkan karena potensi industri gim di Indonesia sangat besar. Mengutip data Statista, terang dia, total pendapatan pasar gim di Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 505,44 miliar dollar AS, dimana lebih dari sembilan puluh persen dari total pendapatan tersebut masih dikuasai oleh industri pengembang gim asing.

Untuk itu, sambung Helson, diperlukan regulasi untuk melindungi konsumen maupun industri gim nasional seperti Permenkominfo yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah.

Helson juga memastikan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan ekosistem industri gim Indonesia. Ia mengungkapkan sejak 2022, pemerintah bersama asosiasi dan industri gim telah melakukan berbagai program percepatan untuk menghasilkan gim yang sukses di pasar dalam negeri dan luar negeri, seperti pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, akses pembiayaan, pembukaan akses pasar, dan penyediaan infrastruktur teknologi.

“Yang tak kalah penting adalah regulasi untuk proteksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Helson meminta kepada pelaku industri gim lokal untuk ikut aktif mengawal program pemerintah agar tepat sasaran, sehingga industri gim nasional bisa menjadi industri yang maju dan dapat menjadi salah satu sumber ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat.

“Pemerintah mengapresiasi saran dan masukan pelaku industri. Kami minta semua ikut mengawal regulasi-regulasi dukungan percepatan ekosistem industri gim,” pungkasnya.