Categories
Berita Berita KSP Kedeputian IV

Haerul, Sang Perakit Pesawat dari Pinrang ke Istana

kastaf-bertemu-perakit-pesawat
JAKARTA— Haerul tampak tegang saat berkunjung ke Bina Graha Jakarta di Komplek Istana, Senin (20/1). Siang itu sang montir yang secara mandiri merakit pesawat terbang ringan (ultra light) asal Pinrang, Sulawesi Selatan bertemu Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. Haerul hadir ditemani Lurah dari tempat asalnya, tiga akademisi Unhas Dr. Bastian Jabir, Dr. Rustan Tarraka, Dr. Muhammad Syahid serta Kepala Dinas Penerangan AU, Marsma TNI Fajar Adriyanto.
Moeldoko mengundang Haerul setelah mendapat laporan tentang pesawat ringan yang dirakit sendiri dari bengkel motor. Dia ingin mengetahui proses perakitan tersebut langsung dari Haerul. Dalam penjelasannya, Haerul mengaku belajar merakit hanya dengan melihat video lewat Youtube. “Pak Haerul membuktikan pada kita bahwa banyak talenta di negeri ini yang berani dan kreatif,” kata Moeldoko.
Eksperimen perakitan pesawat sudah beberapa kali dilakukan Haerul. Pada 2002 lalu, dia sempat merakit pesawat helikopter namun gagal terbang. Namun kegagalan itu tak membuat pria kelahiran 31 Desember 1985 ini patah arang. Pada 15 Januari 2020 lalu, kerja kerasnya membuahkan hasil. Pesawat yang dirakitnya sejak tengah Oktober 2019 berhasil terbang setelah lima kali gagal tes uji coba.
kastaf-bersama-haerul
Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko bersama Haerul perakit pesawat asal Pinrang, Sulawesi Selatan.
Moeldoko menyatakan kekagumannya atas keberanian dan semangat pantang menyerah yang dimiliki pria yang sehari-hari bekerja sebagai montir mobil dan motor itu. “Saya apresiasi Pak Haerul berani melakukan sesuatu. Kedua, semangat pantang menyerah yang bisa memberikan semangat kepada anak muda,” ujarnya.
Moeldoko menilai inovasi yang dimiliki Haerul layak dikembangkan di Indonesia. “Sebagai negara kepulauan, kita butuh pesawat ringan yang bisa efektif menjadi alat transportasi di negara kita,” tegasnya. Semangat inovasi baru yang dimiliki Haerul menurut Moeldoko selaras dengan apa yang digagas KSP dalam program Manajemen Talenta Nasional (MTN). “Hal-hal semacam ini perlu dikumpulkan. Mencari anak anak Indonesia yang punya bakat unggulan agar mereka bisa memperjuangkan impiannya,”tegasnya.

Hal-hal semacam ini perlu dikumpulkan. Mencari anak anak Indonesia yang punya bakat unggulan agar mereka bisa memperjuangkan impiannya

Moeldoko juga meminta para akademisi yang ikut dalam pertemuan tersebut terus mengawal apa yang dilakukan oleh Haerul. Muhammad Syahid, pengajar Teknik Mesin Unhas menyebutkan, saat ini Pemda Sulsel berjanji memberikan mesin berkapasitas 1000 cc untuk pengembangan pesawat ringan tersebut.
Kepada Moeldoko, Haerul mengaku sudah cukup senang bisa diakui karyanya dan diterima di Komplek Istana. “Saya membuat sendiri pesawat ini, karena saya belum pernah naik pesawat,” kata Haerul dengan polos.

Categories
Berita Kedeputian I Kementerian Pertahanan Indonesia

Temui Moeldoko, Dubes China Jelaskan Soal Uighur di Xinjiang

Jakarta – Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim di Uighur, China. “Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur,” kata Xiao Qian. Ajakan itu disampaikannya saat menemui Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Selasa (17/12), di Bina Graha Kompleks Istana.

Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur

(Xiao Qian, Dubes China untuk Republik Indonesia)

Kedatangan Duta Besar Xiao Qian menyampaikan bahwa pemberitaan mengenai tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur tidaklah benar. Duta besar memastikan wilayah Xinjiang, kawasan yang banyak ditempati muslim Uighur kondisinya aman. “Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain, ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” kata Duta Besar Xiao Qian.

Selain membahas isu muslim Uighur, Duta Besar Xiao Qian juga menyampaikan tentang komitmen China pada kerjasama ekonomi China dan Indonesia. China terus menguatkan dan memperluas kerjasama perdagangan dan investasi di Indonesia. Investasi China di Indonesia saat ini sebesar 3,3 miliar dollar US, atau naik 83 persen dalam setahun terakhir. Angka ini menempatkan investasi China berada di nomor dua setelah Singapura.

Menanggapi persoalan di Xinjiang, Moeldoko memahami bahwa itu merupakan urusan internal China. Dia menyampaikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seringkali pemerintah sulit menghadapi serangan hoax. Hal yang sama pernah dialami Pemerintah Indonesia.

Menanggapi hubungan kerjasama ekonomi, Moeldoko menyampaikan kritiknya tentang relokasi 33 perusahaan China. “Mengapa tidak satupun yang relokasinya di Indonesia,” kata Moeldoko. Dia berharap kerjasama kedua negara tidak hanya di bidang selain perdagangan dan investasi. Kerjasama harus diperluas di bidang militer, serta industri perikanan dan kelautan.

Categories
Berita Kedeputian

Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

“Progress-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP,” ujarnya.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan disclaimer itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

“Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama,” ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

“Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti,” kata Presiden.