Kategori: Kedeputian

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Cegah COVID-19, Pemerintah Lakukan Sterilisasi di Ruang Terbuka

Kantor Staf Presiden gelar Rakor antisipasi penyebaran COVID-19
Kantor Staf Presiden gelar Rakor antisipasi penyebaran COVID-19

 
Pemerintah lakukan sejumlah langkah nyata untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum . Sebab pemerintah memiliki tanggung jawab agar masyarakat tidak terinfeksi virus COVID-19. Ruang terbuka yang menjadi perhatian diantaranya stasiun, terminal dan bandara.
“Mulai sore hari ini akan dilakukan pembersihan di stasiun, terminal, dan bandara. Dimulai dari Stasiun Gambar dan sehari tiga kali dilakukan pembersihan yang utama di Jawa, Bali, Manado dan lainnya,” papar Arya Sinulangga, Staf Khusus Menteri BUMN di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta (12/3).

Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi virus corona COVID-19. Rapat koordinasi yang juga dihadiri langsung oleh Penasihat Senior KSP Andi Wijayato, Plt Deputi V KSP, Jaleswari Pramodawardhani mengajak public untuk tidak panik menghadapi penyebaran virus ini. Namun bersatu bersama pemerintah menanggulagi penyebaran COVID-19. “Pemerintah dan masyarakat harus bersatu. Kita hadapi bersama permasalahan ini,” ujar Jaleswari.

Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan BUMN telah menyiapkan berbagai kebutuhan logistik, rumah sakit, dan lainnya terkait penanggulangan COVID-19. BUMN bekerjasama dengan BNPB di masing-masing daerah agar penanggulangan virus ini dapat langsung dirasakan masyarakat
Sementara itu, Kadinkes DKI Widyastuti  mengatakan, seluruh jajaran Pemprov DKI akan melakukan langkah konkret dengan cepat, tepat dan menyeluruh berdasarkan perkembangan terbaru terkait COVID-19.

“Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan oleh Pemprov DKI. Namun situasi terbaru di Indonesia dan dunia menunjukkan keharusan bagi Pemprov DKI dan warga Jakarta untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan.”

Menurut Widyastuti, prioritas utama adalah keselamatan warga. “Terus tingkatkan kewaspadaan secara penuh, tetap tenang dan jangan panik. Namun jangan pula meremehkan dan mengecilkan potensi risiko,” paparnya. Kadinkes DKI akan memastikan seluruh fasilitas Pemprov DKI Jakarta, termasuk yang dikelola oleh BUMD memiliki tempat cuci tangan dengan sabun, dibersihkan secara rutin dan intensif dengan disinfektan.

Selain itu, akan dipastikan seluruh materi sosialisasi dari Tim Tanggap COVID-19 didistribusikan sampai ke jenjang RT/RW. “Kami juga menyiapkan dan sebarkan instruksi pada seluruh pengelola gedung pertemuan untuk melaksanakan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 dengan baik dan menyeluruh.  Lalu, perketat pembatasan acara-acara publik. Batalkan izin seluruh acara yang berisiko terjadi penularan COVID-19. Siapkan kanal komunikasi khusus bagi pihak yang ingin menanyakan kepastian perizinan acaranya. Tidak boleh ada kelengahan untuk urusan ini,” tegas Widyastuti.

Dinas Perumahan juga akan segera lakukan kampanye ke apartemen dan rumah susun, terutama di tempat yang banyak komunitas internasional. “Pencegahan penyebaran COVID-19 tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh warga. Pencegahan penyebaran perlu menjadi gerakan bersama.” ucap Widyastuti. Hadir dalam rapat ini diantaranya Kapolda Metro Jaya Irjend Pol Nana Suteja, Dirut sejumlah BUMN dan beberapa perwakilan FORKOPIMDA.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian II

Libur 14 Hari bagi Siswa dari Negara Terinfeksi COVID-19

ksp-rapat-covid
Kepala Staf Kepresidenan, Dr Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi Protokol Penanganan Wabah Covid-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta. Rapat dihadiri sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga terkait.

JAKARTA—Para siswa dan guru dari sekolah yang pulang dari negara episentrum virus Covid-19 bisa diliburkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan mereka untuk meliburkan diri selama 14 hari. “Libur stay di rumah hanya diberikan kepada siswa, mahasiswa, pengajar dan karyawan lembaga kependidikan yang melakukan perjalanan ke negara yang teridentifikasi suspect corona COVID-19, selama 14 hari menyesuaikan dengan masa inkubasi Covid-19,” papar Ade Erlangga Masdiana, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Humas Kemendikbud di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta.

Pelaksana Tugas Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan menyebutkan tindakan itu perlu dilakukan untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19. “Langkah ini sesuai dengan protokol yang disiapkan Pemerintah. Kita minta peserta didik dan lingkungan sekolah mematuhinya,” ujar Abetnego di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Senin (9/3).

“Langkah ini sesuai dengan protokol yang disiapkan Pemerintah. Kita minta peserta didik dan lingkungan sekolah mematuhinya.”

Hak libur selama dua pekan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari sekolah. Selain itu peserta didik atau guru yang bersangkutan menunjukkan gejala klinis mengarah pada infeksi virus corona COVID-19, di antaranya demam, batuk dan pilek. “Kita harus juga mengidentifikasi dalam satu bulan terakhir. Apa siswa itu melakukan perjalanan ke daerah episentrum terutama perjalanan keluar negeri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah,” tambah Ade Erlangga.
ksp-rapat-covid-2
Mereka juga dihimbau untuk berkonsultasi dengan pihak Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui lebih pasti kondisi kesehatannya, usai melakukan perjalanan ke daerah teridentifikasi suspect corona COVID-19. “Lakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan atau dengan lembaga pelayanan kesehatan di wilayah setempat.”

Ade juga menegaskan, pihak pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran khusus perihal pemberlakuan protokol ini kepada seluruh satuan dinas pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sekolah yang melaporkan peserta didik atau pengajar guru yang meminta libur 14 hari setelah pulang dari luar negeri. “Belum ada laporan, tapi nanti kami cek ya ke Dinas Pendidikan karena ada di ranah pemerintah daerah. Kami koordinasi terus dengan dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan.”

Kebijakan membolehkan libur setelah pulang dari luar negeri episentrum corona COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Diketahui negara-negara yang telah menjadi episentrum corona selain China adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan protokol penanganan virus corona COVID-19 yang menyangkut berbagai sektor. Salah satunya protokol di lingkungan pendidikan yang mengatur langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 di area lembaga kependidikan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Perhatian Besar Pemerintah Pada Aceh

rapat-aceh
Pemerintah akan melakukan pendekatan yang menyeluruh untuk menangani persoalan di Aceh. Paling tidak ada dua hal yang harus bisa dilakukan dalam waktu dekat yakni soal pendidikan dan penguatan usaha bagi perempuan.

Dua soal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Aceh di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Rabu (26/2). “Dua masalah ini menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Selain Moeldoko, hadir dalam Rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa dan PDT A Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta sejumlah Dirjen dari Kemensos, Kemenkes dan Kemendikbud. Rakor dilakukan setelah pada 13 Februari, Presiden menunjuk KSP untuk menyelesaikan persoalan Aceh.

Kepala Staf Kepresidenan meminta Kementerian Kesehatan memastikan warga Aceh yang belum mendapatkan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Data Kemenkes menyebutkan hampir 100 persen warga Aceh telah menerima manfaat KIS. Moeldoko juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merata kepada seluruh anak di Aceh mendapatkan jaminan pendidikan dari SD hingga SMA.

Jika ada yang belum mendapatkan KIP, maka Kemendikbud diminta memperbarui data mereka.“Perlu dipastikan lagi mana yang belum dapat KIS dan KIP. Mana yang masih sekolah atau tidak juga harus diperbarui, sehingga manfaat KIS dan KIP maksimal,” pungkas Moeldoko.
Selain penguatan pendidikan, untuk menangani Aceh juga diperlukan skema tentang penguatan usaha bagi perempuan korban konflik. Kepala Staf meminta Menteri Koperasi meninjau program pemerintah yang bisa dioptimalkan dalam hal ini.

Pada kesempatan itu, Menkop Teten Masduki mengusulkan soal skema pembagian lahan yang terintegrasi dengan konsep bisnis. “Dua bulan lalu saya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang berkunjung ke Malaysia. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia dalam pembagian lahan,” ujar Teten. Soal Koperasi, Teten mengaku masih melihat dulu program yang cocok bisa diterapkan di Aceh.

Skema pembagian lahan untuk kombatan Aceh selanjutnya akan dibahas dengan sejumlah kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan. Kebun yang akan diberikan kepada eks kombatan diupayakan menghasilkan usaha baru. Kombatan akan bisa lebih produktif dari tanah yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah.

Dalam soal Aceh, Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang menyatakan kementeriannya sudah mengkaji dua hal penting untuk menyelesaikan persoalan di Aceh. Penyelesaian itu berupa rehabilitasi sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak. “Ke depan kami berharap ada program yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Meski konflik sudah lama berlalu, tapi trauma healing misalnya masih diperlukan,” ujar I Gusti Ayu. Selain itu yang menjadi isu penting bagi Kementrian PPA adalah tingginya perkawinan anak di Aceh yang harus segera ditangani.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Seluruh WNI di Kapal Pesiar Diamond Cruise Dinyatakan Sehat

feb-diamond

Seluruh WNI yang berada di kapal pesiar Diamond Cruise dinyatakan sehat dan selesai observasi. Kepastian itu disampaikan Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Drg. R. Vensya Sitohang dalam jumpa pers di Pusat Informasi Terpadu COVID-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana,Rabu (12/2).

WNI yang berada di kapal pesiar berjumlah 78 orang. “Terhadap mereka, sudah tidak ada perlakuan khusus. Mereka kita pantau dengan kartu kewaspadaan atau health alert card. Kalau ada gangguan bisa langsung periksa dan bawa kartu,” ujar Vensya. Selain Vensya, jumpa pers di Pusat Informasi Terpadu COVID-19 Kantor Staf Presiden (KSP) dihadiri Stafsus Menhub Adita Irawati dan video konferensi dengan Dubes RI di Singapura, I Gede Ngurah Swajaya.

Vensya menambahkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga berlaku dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Penanganan kasus kesehatan juga sesuai dengan Instruksi Presiden No.4 tahun 2019. Menurut Vensya, Presiden meminta semua K/L diminta kerjasama dalam menangani kasus pandemic seperti virus Corona. “Selain itu, ada kesepakatan antar negara untuk siap siaga dan waspada menghadapi masalah ini,” ujar Vensya.

Dalam konferensi pers itu Vensya menyatakan WNI yang diobservasi di Natuna semuanya dalam keadaan sehat. Para petugas juga melakukan pemantauan secara instensif kesehatan masing-masing WNI. Menurut Vensya, pendampingan dilakukan sejumlah dokter dan psikolog. “Makanan juga dijaga dan limbah sampah kita kelola dengan baik,” kata Vensya.

Sementara itu Dubes RI di Singapura I Gede Ngurah Swajaya menyatakan KBRI secara reguler mengeluarkan rilis perkembangan penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada WNI yang berada di Singapura. Rilis penanganan menurut dia bisa diakses secara luas oleh publik. Dubes juga meminta WNI Indonesia yang berada di Singapura tidak perlu khawatir atas ketersediaan bahan pokok. “Kami barusan memperoleh briefing dari Pemerintah Singapura untuk komunitas internasional. Pesannya tak perlu berbondong bondong beli bahan pokok,” jawabnya.

I Gede Ngurah Swajaya menyatakan, jumlah WNI di Singapura sekitar 250 ribu orang. Dengan jumlah pelajar sekitar sembilan ribu orang. Szementara jumlah wisatawan Indonesia ke Singapura rata-rata dalam setahun berjumlah tiga juta orang.

Stafsus Menhub Adita Irawati menyatakan Kementerian Perhubungan sudah mengantisipasi dampak dari penundaan penerbangan ke China daratan. Menurut Adita caranya dengan mendorong sejumlah maskapai untuk mengalihkan alternatif destinasi wisata ke tempat lain. “Kita dorong alihkan ke Asia Barat antara India, Srilanka, Maladewa dan Nepal,” ujarnya.
Kemenhub juga mendorong pengalihan penerbangan Internasional dari negara lain ke Indonesia. Adita menyatakan tindakan ini bisa dilakukan jika ada kerjasama intensif dengan Kementerian Pariwisata.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Impor Bawang Putih Tidak Terpengaruh Virus Corona

kastaf-bahas-bawang-putih
JAKARTA—Pemerintah menjamin persediaan bawang putih dalam negeri aman. Hal ini karena pasokan bawang putih impor tetap normal. Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Harga Bawang Putih terkait penyebaran virus corona.
Rapat koordinasi berlangsung antara Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Kamis (6/2). China yang saat ini terserah wabah virus corona merupakan salah satu eksportir bawang putih untuk Indonesia. Bawang putih bukan termasuk barang impor yang dilarang dari Negeri Tirai Bambu itu. Pembatasan impor dari China terbatas pada produk pangan pada kategori life animal.
kastaf-bawang-putih-2
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar Rakor Harga Bawang Putih bersama Dirjen Hortikultura Kementan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag di Gedung Bina Graha, Kamis (6/2/2020)

Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif

Dalam pertemuan tersebut Dr. Moeldoko meminta kementerian terkait melakukan cek stok bawang putih di gudang yang ada. “Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif,” tegas Moeldoko. Selain Kepala Staf, hadir dalam Rakor tersebut, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan didampingi Deputi III KSP bidang perekonomian Denni Purbasari dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Dr. Bustanul Arifin.
Untuk menjamin stabilitas harga bawang putih, Moeldoko meminta Kementan segera menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyanggupi akan menerbitkan RPIH pada hari Jumat, 7 Februari 2020. “Kami akan terbitkan besok untuk kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan,” ujar Prihasto.
Setelah RPIH diterbitkan, Kementerian Perdagangan kemudian akan menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Kementerian Perdagangan menyanggupi bisa menerbitkan SPI lima hari setelah penerbitan RPIH atau pada pekan depan. “SPI akan diterbitkan sesuai kebutuhan,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto, menyanggupi untuk memastikan stok bawang putih lewat pemantauan di sejumlah gudang. Pemerintah akan memastikan kualitas persediaan bawang putih dalam negeri tetap terjaga.

Perlindungan bagi para petani tetap yang utama

Moeldoko meminta ketika keran impor kembali dibuka pasca terbitnya SPI, kualitas bawang putih harus tetap terjaga. Selain itu, meski impor bawang putih tetap ada, pemerintah memastikan akan tetap menyerap bawang putih dari para petani. Impor bawang putih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak memberatkan konsumen. “Perlindungan bagi para petani tetap yang utama,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menyebutkan masa tanam bawang putih dimulai setiap bulan Oktober dan membutuhkan waktu enam bulan masa tanam. “Artinya baru pada bulan April dan Mei kita ada panen raya. Sementara pada bulan Februari hingga April kita kurang stok,” ujar Prihasto. Harga bawang putih di pasar saat ini mencapai Rp 58.000/kg. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan pada Mei 2019 lalu, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas bawang putih Rp 32.000/kg. “Dengan harga setinggi itu, kita ingin harga bisa kembali normal. Impor diperlukan untuk menutup kebutuhan dalam negeri,” pungkas Moeldoko.