Kategori: Berita KSP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan hasil nyata dari Program Sekolah Rakyat yang sukses melahirkan generasi berprestasi dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra, yang berlokasi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3).

“Program Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga melahirkan prestasi dan kepercayaan diri bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tegas paparan Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari merinci deretan capaian membanggakan dari siswa-siswi Sekolah Rakyat di berbagai daerah. “Di Bandung, Alviano Fikri Saputra berhasil meraih Juara 2 dalam Kejuaraan Bandung Open Pencak Silat Tournament 2025 tingkat Jawa Barat. Di Kebumen, Ngadimaturofingah meraih Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional pada peringatan World Habitat Day,” terang Qodari.

Qodari juga membeberkan bahwa sejumlah siswa di Bekasi turut mencatat prestasi membanggakan. “Misfan Nazriel Faturrahman, Akbar Farel Areva, dan Valentin Florida meraih medali pada kompetisi matematika. Sementara itu, M. Kiendra Lian Damarta sukses meraih Juara 2 tingkat nasional dalam lomba storytelling,” ungkap Qodari.

Masih dari Bekasi, Qodari mengungkapkan bahwa Dea Puspita Dewi berhasil meraih Juara 2 lomba MTQ tingkat Kota Bekasi, serta Grup Tari Sekolah Rakyat Bekasi meraih Juara 3 dalam ajang seni budaya. Sementara itu di Pacitan, Ramadhan Tio Agustin berhasil masuk 10 besar finalis lomba puisi tingkat nasional, Yulliana Ambar Sari meraih Juara Harapan 1 lomba poster Sekolah Rakyat, serta siswa Sekolah Rakyat Pacitan meraih Juara 3 dalam lomba video kesiapsiagaan bencana tingkat nasional.

Menyikapi deretan prestasi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memajukan pendidikan yang merata.

“Capaian ini membuktikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membuka peluang berprestasi. Anak-anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,” jelas Qodari.

Di akhir paparan, Kepala Staf Kepresidenan turut menyampaikan bahwa keberlanjutan Revitalisasi Sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara nyata menepis isu mengenai adanya pemotongan anggaran pendidikan yang beredar.

“Dengan tetap berjalannya PHTC Revitalisasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan. Justru, hal ini membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan semakin diperkuat,” pungkas Qodari.

Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto yang memaparkan terkait update percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui akselerasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat Tahap II. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3), Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan bahwa kedua program prioritas Presiden Prabowo ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan secara masif.

“Penting kami tegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di sektor pendidikan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas dan multiplier effect yang nyata,” tegas Qodari.

Dalam paparannya, Kepala Staf Kepresidenan merincikan bahwa Program Revitalisasi Sekolah telah menyentuh 16.167 sekolah di tahun 2025, di mana sebanyak 16.062 sekolah di antaranya telah selesai dibangun per 11 Maret 2026. Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah melalui Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,1 triliun dengan target 11.744 satuan pendidikan. Lebih jauh lagi, pemerintah sedang memproses usulan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun untuk menambah sasaran hingga 60 ribu satuan pendidikan.

“Program ini dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan yang melibatkan masyarakat sekitar. Pelaksanaan ini membuka peluang kerja mulai dari tenaga bangunan, pengawas proyek, hingga penyedia jasa logistik, sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat, pergerakan UMKM, dan penguatan perekonomian daerah,” jelas Qodari.

Tercatat, program ini telah menyerap 238.131 tenaga kerja lokal, dengan rata-rata 22 pekerja per sekolah, serta berhasil menggerakkan sekitar 58.000 UMKM di sektor penyedia bahan bangunan lokal, warung makan, hingga jasa transportasi.

Sejalan dengan revitalisasi, Qodari juga menyoroti progres Sekolah Rakyat yang dirancang khusus bagi masyarakat paling rentan (desil 1 dan 2) untuk memutus rantai kemiskinan. Setelah Tahap I berhasil menjangkau 14.972 peserta didik, pemerintah kini mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi di seluruh penjuru Indonesia.

Pembangunan Tahap II yang ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 ini siap menampung siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 di bulan Juli. Proyek ini juga memberikan dampak pembukaan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 58.000 tenaga kerja serta didukung oleh 5.200 tenaga pendidik.

Qodari menambahkan bahwa Sekolah Rakyat terbukti tidak hanya menghadirkan ruang belajar, melainkan juga melahirkan siswa berprestasi di tingkat nasional, mulai dari kejuaraan pencak silat, karya tulis ilmiah, kompetisi matematika, hingga lomba MTQ. “Anak-anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,” kata Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan juga menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan disinformasi yang beredar di masyarakat. Tetap berjalannya PHTC Revitalisasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara nyata menepis isu mengenai adanya pemotongan anggaran di sektor pendidikan.

“Hal ini membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan semakin diperkuat,” tutup Qodari.

Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto yang memaparkan terkait update percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan perkembangan terbaru terkait ketahanan dan kedaulatan energi nasional, yang merupakan salah satu dari lima pilar utama kekuatan bangsa dalam visi Presiden Prabowo Subianto, dalam konferensi pers bertema Update PHTC, Kesiapan Infrastruktur, dan Stabilitas Harga Pangan Menjelang Nyepi dan Idulfitri 2026, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (18/3/2026).

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, memaparkan capaian signifikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di sektor energi yang difokuskan pada perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), serta jaminan ketersediaan energi menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

“Ketahanan energi adalah fondasi utama kemandirian bangsa. Melalui perluasan akses dan transisi ke energi hijau, pemerintah berkomitmen mewujudkan masyarakat yang merdeka dari kegelapan dan memastikan keadilan energi dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” jelas Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pengembangan PLTS dengan rencana besar mencapai kapasitas 100 Gigawatt (GW). Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, pemanfaatan PLTS saat ini telah mencapai 1,49 GW. “Dampak positif dari transisi energi ini sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil melalui program PLTS Off-Grid Isolated (Program Listrik Desa),” ucap Qodari.

Sebagai contoh nyata, sebanyak 500 rumah tangga di Pulau Sakala dan 400 rumah tangga di Pulau Karamian, Kabupaten Sumenep, kini telah dialiri listrik dari PLTS berkapasitas total 275 Kilowatt peak (kWp). Sebelumnya, masyarakat di dua desa tersebut hanya bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel dengan waktu menyala yang terbatas dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM. Kini, warga dapat menikmati sumber energi yang ramah lingkungan, tidak terbatas dari cahaya matahari, dan jauh lebih hemat biaya.

Qodari mengungkapkan bahwa sebagai bentuk afirmatif pemerintah, Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) terus mencatatkan keberhasilan yang melampaui target. Hingga 11 Maret 2026, instalasi listrik telah terpasang di 220.857 rumah tangga, atau mencapai 102,72% dari target. Bantuan komprehensif ini mencakup instalasi 3 lampu, 1 stop kontak, sertifikat instalasi, penyambungan daya 900 VA, hingga token listrik awal senilai Rp100.000.

Kehadiran listrik yang legal dan aman ini memberikan dampak sosial-ekonomi yang masif. Listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar penerangan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi warga, mendukung proses belajar anak di malam hari, serta secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak mampu.

“Secara nasional, Program BPBL turut memperkuat ketahanan energi melalui perluasan akses listrik bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani,” jelas Qodari.

Untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat libur Lebaran 2026, Posko Nasional Sektor ESDM telah bersiaga penuh sejak 12 hingga 31 Maret 2026. Sistem kelistrikan nasional dipastikan aman dengan perkiraan beban puncak sebesar 47.198 Megawatt dan daya mampu pasok mencapai 51.608 Megawatt, memberikan cadangan daya yang sangat memadai sekitar 9,3%.

Selain itu, menyikapi tren kendaraan listrik yang meningkat pesat, PT PLN telah menyiapkan 1.681 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 994 lokasi di sepanjang jalur mudik. Jumlah ini meningkat 1,7 kali lipat dibandingkan Lebaran 2025, lengkap dengan fasilitas Fast dan Ultra Fast Charging untuk mengamankan perjalanan sekitar 23.147 mobil listrik pemudik dengan minim antrean. Distribusi BBM dan LPG juga dijamin kelancarannya dengan menyiagakan 125 Terminal BBM, 7.885 SPBU, dan pangkalan LPG yang beroperasi 24 jam.

“Melalui pemaparan capaian dan kesiapan infrastruktur energi ini, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang jelas sehingga dapat menjalani liburan Idulfitri bersama keluarga tercinta dengan tenang, aman, dan menyenangkan,” tutup Qodari.

Turut hadir dalam konferensi pers yaitu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono, serta Group Chief Operating Officer (COO) Astra Infra Billy Perkasa Kadar.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) pengemudi, selama arus mudik dan arus balik pada libur Lebaran tahun ini. Hal ini disampaikan Qodari, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026)

“Saat ini, berdasarkan data sementara 9 Maret 2026 yang diterima KSP dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sebanyak 338 pengemudi bus telah menjalani CKG di 16 pool PO bus dan terminal di Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ungkap Qodari.

Qodari memastikan bahwa pemerintah akan memperluas layanan CKG pengemudi ke daerah-daerah lainnya. Qodari juga menjelaskan bahwa jumlah CKG pengemudi pada mudik lebaran meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2025, meningkat hampir dua kali lipat yaitu 7.476 orang, dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya 4.019 orang.

“Tahun ini jumlah CKG pengemudi dapat diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, karena Bapak Presiden memberi perhatian lebih, yang tujuannya semua warga negara yang mudik dipastikan dibawa oleh pengemudi yang sehat,” jelas Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa Program CKG merupakan salah satu langkah besar pemerintah untuk memperkuat pendekatan kesehatan yang bersifat preventif, yaitu mencegah penyakit sebelum menjadi lebih serius.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 akan terbagi 2 gelombang puncak arus mudik. “Sesuai dengan yang telah disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan dihadapkan pada statistik lebaran-lebaran sebelumnya, diperkirakan puncak arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret, kemudian puncik mudik kedia di tanggal 18 dan 19 Maret,” ujar Menko AHY.

Selain Menko AHY dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, turut hadir dalam konferensi pers Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, serta Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, serta Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Kantor Staf Presiden akan terus memantau, mengawal, dan melakukan koordinasi lintas kementerian lembaga agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026) untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait pelaksanaan Program Prioritas serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pertemuan ini bertujuan memberikan informasi transparan kepada publik sekaligus menangkal berbagai disinformasi, fitnah, dan hoaks yang berkembang di masyarakat dan media sosial.

Dalam pemaparannya, Qodari menekankan dua program utama yang berdampak langsung pada rakyat, yakni Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penguatan ketahanan pangan nasional menuju swasembada beras. “Progres dua program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa pada tahun 2025, penerima manfaat CKG sudah mencapai 70 juta orang. Adapun target nasional CKG pada tahun 2026 sebanyak 130 juta orang atau 46% dari penduduk Indonesia.

Hingga 8 Maret 2026, jumlah yang mendaftar untuk mendapatkan layanan CKG sebanyak 13.826.978 orang dan yang sudah menerima manfaat sebanyak 13.051.027 orang. “Pada Januari hingga Februari 2026, program CKG telah melayani 10.563.593 peserta di 9.543 Puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota,” ungkap Qodari.

Pada tahun 2026 ini, pelaksanaan CKG juga akan diperluas hingga 10.300 Puskesmas serta dukungan dari 66 kementerian dan lembaga.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang berdikari, menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. “Pemerintah mendorong pembangunan lumbung pangan hingga tingkat desa dan kecamatan agar setiap daerah memiliki cadangan pangan sendiri,” kata Qodari.

Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi pertanian, serta memperluas pasar ekspor produk pangan. Per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok BULOG 3,76 juta ton, stok kebutuhan masyarakat 12,50 juta ton, dan standing crop (lahan tanaman) pada siap panen 11,73 juta ton.

“Dengan kondisi tersebut, tanpa memperhitungkan panen berikutnya pun, ketersediaan beras diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga 11 bulan ke depan,” jelas Qodari.

Keberhasilan swasembada pangan tidak hanya tercermin dari produksi beras nasional yang melampaui kebutuhan domestik, tapi juga dari capaian swasembada pada sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti pada tahun 2025, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau meningkat 6,74% dibanding tahun sebelumnya; gula konsumsi nasional yang menunjukkan tren peningkatan 2,68 juta ton; produksi cabai besar mencapai 1,67 juta ton dan cabai rawit 1,78 juta ton.

Kepala Staf Kepresidenan menambahkan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki tugas untuk memastikan bahwa berbagai program prioritas pemerintah berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “KSP terus melakukan pemantauan, pengawalan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia,” tutup Qodari.