Kategori: Berita KSP

Deli Serdang, Sumatera Utara – Dengan menggunakan sepeda motor, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meninjau saluran irigasi di area persawahan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (21/9/2026). Lokasi tersebut tidak jauh dari tempat pertemuannya dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Ia ingin melihat langsung apakah air benar-benar mengalir hingga ke lahan petani.

Peninjauan itu dilakukan dalam kunjungannya ke proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Program Percepatan Peningkatan Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Selain meninjau saluran di lapangan, ia bertemu para petani anggota P3A untuk mendengar langsung pengalaman mereka.

“Saya melihat secara langsung bagaimana program P3-TGAI, petani pengguna air. Program ini untuk memastikan bahwa proyek irigasi ini bermanfaat sampai ke petak-petak sawah dan ladang milik petani, dan memastikan air mengalir ke lahan-lahan. Tadi saya cek, dan ini merupakan suatu kewajiban mutlak dari pemerintah pusat sampai ke bawah,” ujarnya.

Dari dialog dengan warga di lokasi, Jenderal (Purn) Dudung mendengar bahwa air kini mengalir lebih lancar dan hasil panen ikut meningkat. “Tadi saya tanya juga kepada masyarakat, dengan adanya program ini air mengalir, kemudian peningkatan produksi padi pun semakin meningkat,” katanya.

Menurutnya, saluran yang ia tinjau adalah jaringan tersier, yakni saluran yang paling dekat dengan lahan petani. Jaringan primer dan sekunder dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sedangkan jaringan tersier dikerjakan langsung oleh masyarakat secara swakelola. “Selama ini para petani membuat jaringan tersier dibantu oleh Babinsa, mungkin Bhabinkamtibmas. Sekarang mereka sendiri langsung dikasih anggarannya untuk membuat tersier ini,” jelasnya.

Melalui program padat karya ini, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur besar. “Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang berbasis kepada masyarakat, yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat. Anggarannya langsung kepada masyarakat, dengan anggaran dari APBN,” ujarnya.

P3-TGAI mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan. Secara nasional, program ini mencakup 37 provinsi dengan anggaran Rp14,63 triliun. Di Sumatera Utara, program menjangkau 21 kabupaten/kota dengan anggaran Rp527,50 miliar. Di Kabupaten Deli Serdang, program dilaksanakan di 57 titik lokasi dengan target penyerapan 38.475 tenaga kerja. Sementara di Kabupaten Serdang Bedagai, program mencakup 86 titik lokasi dengan target penyerapan 58.050 tenaga kerja.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden. “Sesuai arahan Bapak Presiden, ketahanan pangan ini tidak boleh bergantung pada impor,” tegasnya. Ia meyakini jaringan irigasi yang baik akan mendorong swasembada pangan dan menjaga stabilitas ekonomi petani. “Saya yakin kualitas irigasi yang diawasi oleh desa, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat provinsi ini akan semakin maksimal dan mampu berjalan,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai. “Saya mengecek langsung untuk memastikan bahwa program pemerintah ini berjalan lancar. Mudah-mudahan pengembangan ini akan semakin meningkat, tentunya anggaran APBN sekarang betul-betul menyentuh masyarakat,” pungkasnya. (KSP/Tika).

Serdang Bedagai, Sumatra Utara — Kantor Staf Presiden (KSP) terus memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut dilakukan Kepala Staf Kepresidenan melalui peninjauan langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Senin (21/9/2026).

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kehadiran KSP di lapangan merupakan bagian dari tugas untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan baik. “Tugas Kepala Staf Kepresidenan itu adalah memastikan program prioritas Bapak Presiden, salah satunya adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi,” ujar Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan melihat secara langsung pelaksanaan proses pendidikan sekaligus perkembangan Sekolah Rakyat. Kepala Staf Kepresidenan juga meninjau ruang kelas dan asrama untuk melihat secara langsung fasilitas yang digunakan para siswa dalam menjalani proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari di Sekolah Rakyat. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

“Saat ini kita akan meninjau secara langsung bagaimana proses pendidikannya, dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tentunya saya akan komunikasikan dengan kementerian yang terkait,” katanya.

Kunjungan ini dihadiri oleh Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, dan turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani; jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman; Letjen TNI (Purn.) Alfred Denny Djoike Tuejeh; Mayjen TNI (Purn.) Prof. (Hon.) Dr. Budi Pramono; Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin; Bayu Priawan Djokosoetono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Armindo Soares, beserta jajaran Tenaga Ahli KSP lainnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa target pemerintah adalah membangun 590 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga 2029. Saat ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah didirikan pada tahap kedua. Selain itu, terdapat 66 Sekolah Rakyat usulan untuk tahap ketiga yang telah siap. Pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan mencapai sekitar 100 sekolah setiap tahunnya.

Kepala Staf Kepresidenan menilai program Sekolah Rakyat memiliki tujuan penting dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Program tersebut juga memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung proses belajar peserta didik. “Tujuannya adalah ingin bahwa anak-anak itu semuanya sekolah, tidak ada yang putus sekolah. Sehingga yang desil 1 sampai desil 5 yang putus sekolah, bahkan anak-anak jalanan, ini mendapat fasilitas yang luar biasa,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Menurutnya, perhatian Presiden terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya diwujudkan melalui Sekolah Rakyat. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendidikan lain untuk menciptakan generasi unggul, termasuk sekolah unggulan dan Sekolah Garuda.

“Konsentrasinya Bapak Presiden adalah untuk menjelang menuju Indonesia Emas 2045. Jadi bibit-bibit unggul ini betul-betul dipersiapkan. Kita mampu bersaing dengan negara luar,” jelas Kepala Staf Kepresidenan.

Jenderal (Purn.) Dudung menambahkan pembangunan sumber daya manusia menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Dengan sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang mumpuni, Indonesia diharapkan semakin maju dan mampu meningkatkan daya saing bangsa. “Ke depannya dengan sumber daya alam yang berlimpah, sumber daya manusia yang juga mumpuni, insyaallah 2045 bonus demografi ini akan menjadi modal utama bagi kita untuk semakin maju bangsa ini,” pungkas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat kelahiran Bandung itu. (KSP/Jerry).

Sidoarjo — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melanjutkan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/9/2026), usai meninjau kesiapan Jargas di Kabupaten Gresik pada hari yang sama. Di Sidoarjo, Kepala Staf Kepresidenan meninjau Metering Regulating Station (MRS) Jargas eksisting dan mengunjungi rumah penerima manfaat untuk mendengar langsung pengalaman masyarakat menggunakan jaringan gas bumi.

Berbeda dengan Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah penerima manfaat baru, pembangunan Jargas di Kabupaten Sidoarjo merupakan perluasan atas jaringan yang telah beroperasi sebelumnya. Progres fisik pembangunan tahun ini telah mencapai 98,6 persen dan praktis sesuai jadwal.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengaitkan kunjungannya di Sidoarjo dengan peninjauan yang baru saja ia lakukan di Gresik pada hari yang sama. “Tadi saya kunjungan ke Gresik, intinya sama, bahwa saat ini peresmian Jargas di Gresik maupun di Sidoarjo. Di Sidoarjo ini lebih banyak, 7.223 sambungan rumah, di Kecamatan Waru dan Kecamatan Candi,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan memastikan bahwa seluruh hambatan perizinan yang sempat menahan proses pembangunan telah diselesaikan. Ia juga menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari tugasnya mengatasi hambatan lintas kementerian. “Ini merupakan bagian dari tugas saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menghadapi sejumlah hambatan dari beberapa kementerian. Dengan waktu yang singkat, semuanya bisa berjalan lancar dan didukung oleh kementerian terkait, terutama Bupati Sidoarjo maupun Bupati Gresik,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat. “Inilah hasil kerja nyata dari SKK Migas, PGN, pemerintah kabupaten, dan provinsi. Banyak jerih payah dan kerja keras yang akhirnya dinikmati masyarakat kita, yang tadinya harus membeli gas 3 kilogram. Sekarang dengan adanya jaringan gas ini, harganya akan semakin murah dan pasokan tersedia 24 jam apabila sewaktu-waktu dibutuhkan,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian yang bekerja keras mensukseskan program prioritas Presiden demi kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa manfaat nyata yang dirasakan masyarakat menjadi bukti kerja keras tersebut, dan menyatakan keyakinannya bahwa kerja para petugas lapangan sungguh dirasakan oleh masyarakat.

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan permintaan khusus kepada badan usaha pengelola jaringan. “Khusus di wilayah ekspansi seperti Sidoarjo, saya minta kepada PT Perusahaan Gas Negara agar menjaga keandalan pasok dan kualitas layanan bagi pelanggan lama, seiring bertambahnya pelanggan baru,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemasangan jaringan gas rumah tangga tidak dipungut biaya apa pun. “Pemasangan jaringan pipa ini gratis, tidak dipungut biaya. Kalau ada oknum yang memanfaatkan situasi ini, segera laporkan kepada pihak terkait,” tegasnya. Jenderal (Purn) Dudung juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mensosialisasikan program ini kepada masyarakat yang masih ragu untuk mendaftar sebagai pelanggan.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan akan terus mengawal keberhasilan program prioritas Presiden ini, agar Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dapat mengoperasikan jaringan gas dengan baik dan masyarakat benar-benar dapat menikmati manfaatnya. “Saya akan terus mengawal program prioritas Bapak Presiden, sehingga tujuannya adalah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik ini dapat mengoperasikan dengan baik dan masyarakat betul-betul akan menikmati program ini,” tegasnya.

Kunjungan ini turut dihadiri Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, Direktur PDLKWS Kementerian Lingkungan Hidup Widi Handoyo, Pengawas Internal SKK Migas Ibnu Suhendra, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Anggoro, Komite BPH Migas Arief Wardono, Direktur Infrastruktur PGN Heru Murti, Direktur MHD Artha Buana Rijalul Jabal, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Bupati Sidoarjo H. Subandi, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, Dr. Djasa Pinara Gusti, Penasehat Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah; jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman; Letjen TNI (Purn.) Alfred Denny Djoike Tuejeh; Mayjen TNI (Purn.) Prof. (Hon.) Dr. Budi Pramono; Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin; jajaran Tenaga Ahli Utama KSP, Mayjen TNI (Purn.) Saiful Rachiman; Ir. Nurwahidi; serta jajaran Tenaga Ahli KSP lainnya.

Kantor Staf Presiden akan terus mengawal koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, BPH Migas, SKK Migas, PT Perusahaan Gas Negara, serta pemerintah daerah agar seluruh tahapan menuju pengaliran gas dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi. (KSP/Tika).

Gresik — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, meninjau langsung kesiapan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/9/2026). Kunjungan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas dan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat calon penerima manfaat, didampingi Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.

“Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman.

“Dalam proses Jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat,” ujarnya.

Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025–2026 tercapai. Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sendiri telah mencapai 95,4 persen, atau lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana.

“Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani,” kata Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Ia menambahkan, penyelesaian ini tidak lepas dari dukungan Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur yang cepat merespons.

Program prioritas nasional Jargas rumah tangga ini merupakan bagian dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah. Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah, sehingga total kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.

“Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG. Program ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dan pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten atas dukungan percepatan perizinan. Apresiasi khusus disampaikan kepada Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai kementerian yang merencanakan dan melaksanakan program ini.

Dengan tuntasnya proses perizinan, Kepala Staf Kepresidenan meminta fokus kini berpindah ke tahap pengoperasian. Ia meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah, serta BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.

“Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Tujuannya untuk mengurangi impor LPG,” tegas Jenderal (Purn) Dudung. Ia menyebut, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, dan dengan tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.

Menjawab pertanyaan awak media mengenai dampak program terhadap perekonomian masyarakat setempat, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, “Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya lagi akan dikembangkan semakin banyak Jargas,” ujarnya.

Ia menambahkan, jaringan gas rumah tangga ini juga akan mempermudah masyarakat, terutama saat kebutuhan mendadak pada malam hari ketika sulit memperoleh LPG tabung 3 kilogram karena toko sudah tutup. Yang terpenting, harga gas melalui jaringan pipa ini lebih murah dan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Ditanya soal target penyelesaian program 1 juta sambungan rumah, Kepala Staf Kepresidenan menjawab singkat, “2028. 2028 selesai.”

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga untuk penyelesaian sisa perizinan, penetapan badan usaha pengelola, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, penetapan alokasi gas dan titik serah, serta penetapan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga, hingga seluruh sambungan rumah beroperasi. “Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” pungkasnya.

Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, Dr. Djasa Pinara Gusti, Penasehat Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah; jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman; Letjen TNI (Purn.) Alfred Denny Djoike Tuejeh; Mayjen TNI (Purn.) Prof. (Hon.) Dr. Budi Pramono; Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin; jajaran Tenaga Ahli Utama KSP, Mayjen TNI (Purn.) Saiful Rachiman; Ir. Nurwahidi; serta jajaran Tenaga Ahli KSP lainnya.

Karawang — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mengunjungi pusat pembinaan atlet penyandang disabilitas yang dikelola National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) di GOR Panatayudha, Karawang, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Senin (15/9/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari verifikasi lapangan atas implementasi program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita keempat Presiden yang diarahkan pada peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga penyandang disabilitas.

Negara berkomitmen memastikan atlet penyandang disabilitas memperoleh dukungan pembinaan, fasilitas, pelatih, kompetisi, dan ekosistem yang memadai sejak tahap pembinaan hingga mampu mencapai prestasi di tingkat nasional maupun dunia.

Kunjungan ke NPCI Karawang ini menjadi bagian dari verifikasi langsung atas kondisi fasilitas, sistem pembinaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada para atlet, termasuk kesiapan pembinaan dalam menghadapi agenda kompetisi olahraga penyandang disabilitas, khususnya Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) yang dalam waktu dekat akan dilangsungkan.

Dalam sambutannya yang turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Karawang beserta jajaran, Jenderal (Purn) Dudung terlebih dahulu menyampaikan hasil peninjauannya kedua lokasi daycare sebelumnya di hari yang sama.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Karawang telah menunjukkan perhatian yang baik, baik kepada penyandang disabilitas maupun terhadap pengelolaan day care bagi anak-anak pekerja.

“Saya bersama Ibu Menteri punya pemikiran yang sama, bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang ini sudah sangat perhatian kepada masyarakat penyandang disabilitas, tidak dibeda-bedakan. Kemudian perhatian juga terhadap anak-anak yang dititipkan, baik dari perusahaan maupun swasta. Ini menjadi satu kenyamanan lagi bagi keluarga. Tadi saya lihat, dari manajemen dan sistem yang diterapkan, ini betul-betul menjadikan kepuasan bagi para orang tua yang menitipkan anaknya,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan berharap perusahaan yang telah menerapkan standar daycare yang baik dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di Karawang.

Usai meninjau daycare, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman melanjutkan agenda dengan mengunjungi para atlet penyandang disabilitas binaan NPCI di Karawang, dan sempat mengikuti sesi tantangan tenis meja bersama para atlet.

Kunjungan ini secara khusus menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan olahraga penyandang disabilitas berjalan secara berkelanjutan dan mampu mendorong peningkatan prestasi atlet, termasuk dalam menghadapi Peparda yang akan segera dilangsungkan.

“Siang ini kita dihadapkan lagi kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Saya kebetulan ingin kesini karena ada yang menantang tenis meja, dan semangatnya luar biasa meski dengan keterbatasan,” ujar Jenderal (Purn) Dudung.

Ia menyampaikan pesan motivasi tentang pantang menyerah dan kesetaraan kesempatan bagi setiap orang.

“Ada pepatah mengatakan, setiap perlombaan itu pasti ada kalah dan menang. Hanya satu, untuk mencapai kemenangan, kita jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, semua sudah ditakdirkan sama oleh Tuhan. Yang penting kita punya semangat, kita punya kemampuan, dan keinginan untuk tetap maju, apa pun dinamika yang dihadapi, termasuk kondisi yang ada,” tambahnya.

Jenderal (Purn) Dudung juga mengapresiasi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Karawang terhadap sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, sekaligus menyampaikan rencana bantuan sarana olahraga bagi Kabupaten Karawang.

“Saya menaruh apresiasi kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya lihat, sampai kepada para penyandang disabilitas pun diperhatikan, baik sarana maupun prasarananya. Nanti saya juga ingin menyumbang sarana olahraga — bola, bola voli, tenis meja, dan bulu tangkis — yang akan saya kirim ke Kabupaten Karawang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan negara terhadap atlet disabilitas tidak hanya dilihat dari capaian prestasinya, tetapi juga dari proses pembinaan yang dijalani.

“Negara ini hadir bukan sekadar mendengar prestasinya, tetapi ingin melihat sejauh mana proses pembinaan dan latihan itu dijalankan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan harapan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan, waktu, dan peluang yang sama untuk berprestasi di ajang nasional maupun internasional.

“Sekali lagi, saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, sukses selalu. Semoga saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini mempunyai kesempatan, waktu, dan peluang yang sama, sehingga di ajang-ajang nasional maupun internasional bisa berprestasi dengan baik dan membawa harum nama bangsa,” pungkas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Kunjungan ke dua model layanan daycare dan pusat pembinaan atlet penyandang disabilitas ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Kepala Staf Kepresidenan pada hari yang sama di Karawang dan Cikarang, yang juga mencakup peninjauan fasilitas olahraga di GOR Panatayudha dan pusat pembinaan atlet penyandang disabilitas yang dikelola National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Karawang.

Seluruh rangkaian kunjungan ini sejalan dengan tugas dan fungsi KSP dalam pengendalian program prioritas nasional, monitoring dan evaluasi, penyelarasan kebijakan, debottlenecking, serta percepatan pelaksanaan program yang berpihak pada kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono; Plt. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas; Tenaga Ahli Utama KSP Lindsey Afsari Puteri, dan jajaran tenaga ahli KSP lainnya. (KSP/Tika).