Kategori: Berita KSP

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penyediaan lahan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, untuk pembangunan gedung bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta berbagai lembaga umat Islam. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi sebagai pusat baru bagi institusi-institusi Islam di jantung ibu kota.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam taklimatnya pada acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Sabtu, 7 Februari 2026.

“Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa pembangunan gedung tersebut akan dirancang sesuai dengan kebutuhan, dengan ketinggian yang direncanakan mencapai sekitar 40 lantai, sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama, Nasaruddin Umar, beberapa waktu lalu.

Presiden menegaskan bahwa keberadaan gedung ini diharapkan menjadi simbol kehadiran dan peran strategis institusi-institusi umat Islam. “Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam,” imbuhnya.

Selain sebagai pusat aktivitas kelembagaan, gedung tersebut juga direncanakan mendukung lembaga yang akan dibentuk untuk mengelola dana umat secara lebih terintegrasi. Presiden menyebut, dirinya mendapatkan laporan bahwa apabila dana umat dikelola secara baik dan profesional, potensinya dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

“Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama-umara bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Menjelang bulan suci Ramadan, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen umat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga harmoni, serta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah dan mufakat demi keselamatan bangsa.

“Mari kita terus bersatu, mari kita bertekad, kita berdoa selalu bangsa kita berada dalam lindungan Allah SWT. Bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan bencana, kita selesaikan semua perbedaan dengan baik, dengan musyawarah mufakat,” pungkasnya. (BPMI Setpres)

Depok, Jawa Barat — Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf) Muhammad Qodari mengapresiasi capaian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja melampaui target pembangunan perumahan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Apresiasi itu disampaikan Qodari dalam Forum Peningkatan Integritas Pejabat di Lingkungan Kementerian PKP, Minggu (1/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat bukan sekadar target angka dan proyek fisik, melainkan bagian dari ikhtiar besar pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial. Menurutnya, rumah layak dan terjangkau adalah pintu masuk utama agar masyarakat kecil bisa hidup lebih aman, lebih sehat, dan lebih bermartabat—hingga pada akhirnya bisa benar-benar “tersenyum” merasakan hadirnya negara.

Ia menyebut, seluruh program prioritas Presiden Prabowo pada dasarnya bermuara pada satu tujuan utama, memastikan rakyat kecil bisa hidup lebih layak, termasuk melalui kepastian hunian yang terjangkau dan berkualitas.

“Kemarin pidatonya di Davos, salah satu kalimat inti dari Pak Prabowo. Apa beliau ingin apa? Sebagai Presiden yang diberikan amanah oleh para pemimpin Indonesia sebelumnya. Tugas pemimpin adalah membuat yang lemah dan miskin agar tersenyum iso ngguyu,” ujar Qodari.

Qodari menegaskan, hunian bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari kebutuhan dasar rakyat yang sangat menentukan kualitas hidup keluarga.

“Nah, kalau bicara PKP Bapak Ibu sekalian sudah pasti kalau kita bicara kehidupan salah satu kebutuhan pokok manusia adalah perumahan tangan sandang, papan pasti Bapak Ibu sekalian di sini tugasnya berat karena targetnya besar,” ucapnya.

Qodari menambahkan, KSP memiliki mandat untuk membantu Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, termasuk memonitor pelaksanaan program perumahan, melakukan verifikasi di lapangan, serta memastikan program tepat sasaran.

“Nah, KSP itu salah satu tugasnya adalah membantu presiden untuk pengendalian program-program prioritas nasional selain monitoring isu-isu strategis. Makanya KSP mengumpulkan data dari teman-teman KL termasuk dari PKP,” bebernya.

Lanjut Qodari menuturkan berbagai program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus dipantau secara langsung, agar program berjalan sesuai target dan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya ketemu sering dengan beliau-beliau kenapa karena saya ikut melihat langsung bagaimana program FLPP dilaksana, BSPS dilaksanakan,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan yang disampaikan dalam forum tersebut, Qodari mengungkapkan bahwa target 2025 dalam RPJMN 2025–2029 yang mengacu pada Permen PKP Nomor 14 Tahun 2025 adalah 360.112 unit. Namun, realisasi program perumahan menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi.

“Ini saya dapat catatan ya Bu Valin ya dari KSP ya kita kan kasih berdasarkan dokumen dulu di dokumen RPJMN 2025-2029 Permen PKP nomor 14/2025 target 2025, 360.112 unit,” bebernya.

Qodari memaparkan, data menunjukkan pembangunan baru mencapai 579.403 unit, peningkatan kualitas 169.172 unit, dengan kontribusi dari berbagai skema termasuk APBN PKP, APBN non-PKP, pengembang, swadaya, hingga gotong royong.

“Kalau saya lihat data Pembangunan baru 579.403 (unit). Peningkatan kualitas 169.172 (unit). APBN PKP 716 (unit), APBN non PKP 10.926, pengembang 362.582, Swadaya 204.030, gotongroyong 1.149,” ucapnya.

Ia menilai capaian total 748.575 unit merupakan hasil kerja kolektif dan terobosan pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga mengoptimalkan peluang pembiayaan lain.

“Sudah luar biasa pembiayaan untuk rumah ini ya sehingga tercapai angka 748.575. Kalau patokan RPJMN 360.112 ini 748.575. Betul, Pak. berarti dua kali lipat ya, 100% itu lewatnya,” bebernya.

Qodari mengatakan kerja keras jajaran Kementerian PKP harus terus dijaga karena menyangkut hajat hidup rakyat kecil. Bagi Qodari, tidak ada kebahagiaan yang lebih nyata selain melihat rakyat memiliki rumah pertama mereka.

“Harus bersemangat karena Bapak Ibu sekalian memang bekerja untuk membuat yang lemah dan miskin iso guyu. Ada gak yang orang punya rumah, dapat rumah itu bisa senyum? Pasti senyum kan? Pasti ketawa kan? Iya. Apalagi rumah pertama,” tukasnya.

Sukabumi — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari bersama tim Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan kunjungan kerja ke Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dengan meninjau langsung Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta berdialog dengan para nelayan dan pedagang ikan setempat.

Dalam dialog bersama nelayan, Kepala Staf Kepresidenan menyerap sejumlah aspirasi dan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir Palabuhanratu. Beberapa isu krusial yang mengemuka antara lain pendangkalan perairan pelabuhan yang mengganggu aktivitas keluar-masuk kapal nelayan, keterbatasan fasilitas cold storage atau penyimpanan ikan.

“Yang utama, kalau saya simpulkan, adalah persoalan pendangkalan di tempat pelelangan ikan ini, ya Pak. Ditambah nanti beberapa kebutuhan lainnya, seperti cold storage, ini yang akan kita sampaikan dan kawal agar bisa ditindaklanjuti bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah,” ujar Muhammad Qodari, Kamis (29/01/2025).

M. Qodari menekankan bahwa meskipun KSP bukan kementerian teknis, peran KSP adalah memastikan persoalan di lapangan dapat ditindaklanjuti dan dikawal dalam kerangka program prioritas Presiden.

Selain menyerap aspirasi, kunjungan kerja ini juga diisi dengan pemberian bantuan di bidang pendidikan. Bersama Ketua Umum Para Raja, Amar Ma’ruf, Kepala Staf Kepresidenan secara simbolis menyerahkan bantuan beasiswa pendidikan tinggi jenjang Strata 1 (S1) kepada 25 putra-putri nelayan Palabuhanratu. Beasiswa tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di komunitas nelayan.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas perikanan, tetapi juga melalui investasi jangka panjang di bidang pendidikan. Upaya ini sejalan dengan program-program pemerintah, yang bertujuan memperkuat ekonomi pesisir dan meningkatkan taraf hidup masyarakat maritim.

Melalui kunjungan kerja ini, KSP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan sebagai salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional.

Sukabumi — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih di Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Qodari menegaskan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bukan sekadar pembangunan fasilitas, melainkan langkah konkret negara agar nelayan bisa bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya bisa tersenyum karena penghidupan yang semakin membaik.

Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sarana yang lebih memadai bagi nelayan, mulai dari fasilitas sandar, pelelangan, hingga dukungan penyimpanan hasil tangkapan agar nilai jual meningkat dan kesejahteraan warga lebih terjamin

“Saya hari ini di Kampung Nelayan Merah Putih, Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Ini salah satu program strategis Presiden,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Qodari menyampaikan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sukabumi kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu proses serah terima. Ia menjelaskan, kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai Kampung Nelayan Modern, namun kini diperkuat dengan penamaan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bentuk penyelarasan arah kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Ia menilai kawasan tersebut menghadirkan wajah baru yang lebih segar dan modern dibandingkan kondisi sebelumnya, sekaligus memperlihatkan wujud nyata program pemerintah di lapangan.

“Alhamdulillah kalau dilihat memang betul-betul baru, betul-betul segar nuansanya kelihatan dibandingkan dengan gambar yang lama. Disini ada kios-kios, jadi Nelayan kita ini nanti bisa jualan ya pak ya, di kios-kiosnya, kemudian juga ada tempat pelelangannya. Terus tempat sandar ikan, ini bagus sekali tempatnya. Bagus sekali tempat sandarnya, tambatannya, terus ada kios pembekalan. Lalu ada cold storage,” urainya.

“Nanti ada buat membekukan ikan, supaya bisa awet dalam jangka panjang. Ada juga musolanya, masjidnya juga bagus. Jadi kelihatan nyata pada hari ini program ini membawa suasana baru ya pak ya,” tambahnya.

Lebih jauh, Qodari berharap pembangunan ini tidak hanya menghadirkan perubahan fisik, namun juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui fasilitas yang lengkap serta dukungan sarana produksi.

“Mudah-mudahan bukan hanya suasana baru, tetapi juga membawa tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat di tempat ini, bagi nelayan tempat ini. Karena fasilitasnya makin meningkat. Lalu juga ada bantuan perahu, nanti juga ada bengkel buat mesin,” harapnya.

Dukungan bengkel mesin dan perbaikan peralatan dinilai akan membantu nelayan menjaga kesiapan armada, sehingga aktivitas melaut menjadi lebih efektif dan produktif.

“Mesin untuk perbaikan. Jadi ini adalah terobosan dari Presiden Prabowo langsung pak. Kesadaran beliau bahwa negara kita maritim, keinginan beliau untuk meningkatkan harkat dan martabat dari seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Menurut Qodari, terobosan Presiden Prabowo melalui program ini menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih kekurangan.

“Beliau pengennya masyarakat kita yang masih kekurangan itu semuanya tersenyum. Tersenyum pak? Tersenyum. Mantap ya,” bebernya.

Ia menambahkan, suasana bahagia dan antusiasme warga nelayan di lokasi menjadi sinyal positif bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar dinantikan dan dirasakan manfaatnya.

“Jadi dari tadi kita mendengarkan teman-teman nelayan di sini senang, bahagia dengan adanya tempat ini. Kita tunggu, kita nantikan,” tukasnya.

Sukabumi — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan tersebut, KSP menekankan pentingnya penanganan permanen melalui relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan, guna menjamin keselamatan dan kepastian hunian.

Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung situasi pascabencana sekaligus memastikan langkah-langkah penanganan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Qodari berdialog dengan jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, serta unsur kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pada hari ini kita berkumpul bersama warga masyarakat untuk melihat langsung situasi dan kondisi di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang terdampak bencana pergerakan tanah. Bencana ini mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang sama sekali. Tadi saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi di lapangan,” ujar Qodari, Kamis (29/1/2026).

Qodari menjelaskan bahwa pergerakan tanah umumnya berkaitan dengan kondisi geologi dan perlu dipetakan secara serius, terutama untuk memastikan keselamatan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Jika kita berbicara mengenai pergeseran atau pergerakan tanah, hal ini umumnya berkaitan dengan kondisi geologi. Berdasarkan perspektif BNPB, wilayah ini kemungkinan masuk dalam kategori zona merah. Oleh karena itu, pilihan penanganan yang bersifat permanen adalah relokasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Qodari menyampaikan adanya informasi mengenai ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga. KSP akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada kementerian teknis terkait agar proses penanganan permanen dapat segera dipersiapkan.

“Barusan saya mendapat informasi bahwa di wilayah ini tersedia lahan, yakni tanah kas desa. Dengan demikian, pekerjaan rumah berikutnya adalah pembangunan. Hal ini akan kami sampaikan dan komunikasikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai kementerian yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perumahan,” paparnya.

Qodari menegaskan bahwa persoalan perumahan tidak hanya menyangkut keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi bencana dan wilayah yang masuk zona rawan. Karena itu, kebijakan dan alokasi anggaran perumahan perlu memberi perhatian khusus pada daerah terdampak bencana.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa saat berada di Sukabumi, saya melihat persoalan perumahan tidak hanya terkait dengan masyarakat yang belum memiliki rumah karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga sangat berkaitan dengan kondisi bencana dan wilayah yang masuk zona rawan atau zona merah,” urainya.

“Oleh karena itu, kami akan mendorong agar alokasi dan anggaran perumahan di Kementerian Perumahan juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang mengalami bencana,” tambahnya.

Ke depan, Qodari menilai diperlukan langkah antisipasi yang lebih menyeluruh, termasuk pemetaan kerawanan bencana di Kabupaten Sukabumi secara komprehensif. Menurutnya, potensi alam yang besar di wilayah ini harus diiringi dengan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.

“Ke depan, tentu dibutuhkan langkah antisipasi yang lebih menyeluruh. Saya juga telah berdiskusi dengan Bapak Wakil Bupati mengenai pentingnya pemetaan kerawanan bencana di Kabupaten Sukabumi secara komprehensif. Wilayah ini memiliki potensi alam yang sangat lengkap dan besar—baik di sektor pertanian, hasil alam, maupun perikanan—yang merupakan sebuah keberkahan. Namun, potensi bencana juga harus diantisipasi dengan serius,” katanya.

Sebagai bentuk perhatian kepada warga terdampak, dalam kunjungan tersebut KSP juga menyalurkan bantuan dengan dukungan Kementerian Sosial. KSP berperan mengomunikasikan kebutuhan bantuan sosial agar dapat segera dihadirkan bagi masyarakat terdampak.

“Sebagai bentuk perhatian dan tali asih, pada kunjungan ini kami juga membawa sedikit bantuan bagi warga. Bantuan ini dapat terwujud berkat dukungan dari Kementerian Sosial. Kami membantu mengomunikasikan kepada Kementerian Sosial selaku pihak yang memiliki anggaran bantuan sosial, agar bantuan dapat dihadirkan untuk warga terdampak di wilayah ini. Alhamdulillah, bantuan dari Kementerian Sosial Pusat dapat disalurkan,” tukasnya.