Categories
Berita Berita KSP

Dorong Industrialisasi Nasional, Presiden Prabowo Perluas Lapangan Kerja Dan Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja

Jakarta— Presiden Prabowo Subianto terus mendorong industrialisasi nasional untuk memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja. Agenda pembangunan ini perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung agenda tersebut melalui pengawalan kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program prioritas Presiden memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pekerja dan keluarganya.

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., melalui video sambutan dalam peringatan HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Minggu (18/10/2026).

Pemerintah memandang bahwa, keberhasilan industrialisasi perlu ditopang oleh tenaga kerja yang kompeten, industri yang berdaya saing, serta hubungan industrial yang harmonis. Peningkatan keterampilan pekerja menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan industri bernilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

“Dengan penguatan regulasi, percepatan hilirisasi, dan pengembangan industrialisasi nasional, kita berharap ribuan bahkan ratusan ribu industri baru dapat tumbuh dan berkembang, sehingga membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan secara luas,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Pemerintah terus berupaya menjaga keberlangsungan usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja, dan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Sinergi pemerintah, pekerja, dan pengusaha diperlukan agar pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pada akhir sambutannya, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Mari kita satukan tekad, perkuat sinergi, dan terus berkarya untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Melalui pengawalan kebijakan dan penguatan sinergi para pemangku kepentingan, Pemerintah terus mendorong agenda industrialisasi Presiden Prabowo Subianto agar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Categories
Berita Berita KSP

Bertemu Presiden Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Terima Arahan Khusus Terkait Program Prioritas Nasional

Jakarta— Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menerima arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden (KSP), terutama dalam mengawal program prioritas nasional dan isu strategis pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Listyo Sigit kepada awak media seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

“Sebagai KSP, kami mendapat arahan khusus dari Bapak Presiden terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KSP,” ujar Kepala Staf Kepresidenan.

Jenderal Sigit menjelaskan, arahan Presiden mencakup pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas nasional serta penanganan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah.

“Khususnya terkait dengan pengawasan, pengendalian untuk program-program prioritas nasional, dan tentunya beberapa isu strategis,” jelas Kapolri periode 2021-2026 itu.

Mengutip siaran pers resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Istana Merdeka tersebut, KSP melaporkan secara langsung perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah kepada Presiden Prabowo. Presiden pun memberikan arahan terkait langkah-langkah pengawasan dan pengendalian program agar berjalan optimal, serta penanganan berbagai isu strategis.

Menurut Teddy, menjelang dua tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo memberikan perhatian pada keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program strategis. Karena itu, Kepala Negara menginstruksikan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Categories
Berita Berita KSP

Pemerintah Putuskan Skema Gerai KDKMP Bisa Jual Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin rapat penyelesaian masalah aturan agar gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Kepala Staf Presiden, Menteri Kesehatan, BPOM, dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyepakati skema distribusi dan penjualan obat di gerai KDKMP, yang digelar di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026)

“Semua kebutuhan terkait gerai (KDKMP) tersebut bisa diselesaikan, karena memang ada skema tadi yang sudah diputuskan, mudah-an ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena memang harapan dari KDKMP adalah  bagaimana nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi tempat- tempat yang memang membutuhkan gerai obat karena tidak ada apotek, atau klinik, jadi altenatif yang bisa dibeli masyarakat, kata Kepala Staf Kepresidenan.

Turut hadir dalam rakor ini, Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU; Kepala BPOM Taruna Ikrar; Pimpinan VII BPK RI Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo, M.M., Ak., CA., CSFA; Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus; Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Mayjen TNI Suhadi; Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden, Prof. Popy Rufaidah; serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengatakan bahwa penyelesaian kendala ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden agar KDKMP segera beroperasi dan menyediakan kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan kehadiran Bapak Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, kemudian juga dari BPK RI, Bapak Slamet Edy, serta BPKP, semuanya bisa memberikan satu jawaban, konklusi, dan kesimpulan bahwa obat-obatan, baik yang bebas maupun bebas terbatas, bisa segera disalurkan di Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Kepala Staf Kepresidenan.

Ia menegaskan, hasil koordinasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, terutama dalam memastikan ketersediaan obat di gerai-gerai KDKMP. KSP mendorong Agrinas dan pengelola koperasi untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai agar penyediaan obat dapat berjalan sesuai arahan Presiden.

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa pengembangan gerai KDKMP perlu diikuti dengan ketersediaan barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dalam rapat tersebut, dibahas rencana penyediaan obat yang semula mencakup 107 koperasi dan kemudian dikembangkan menjadi 8.000 hingga 10.000 gerai. Untuk mendukung pelaksanaannya, para pihak telah membahas skema penyelesaian kebutuhan gerai.

KSP akan terus mengawal tindak lanjut hasil rapat bersama kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk memastikan penyediaan obat di gerai KDKMP dapat dilaksanakan. Langkah ini diharapkan memperkuat fungsi koperasi sebagai salah satu alternatif akses masyarakat terhadap kebutuhan obat, terutama di wilayah yang belum memiliki apotek atau klinik.

Categories
Berita Berita KSP

KSP Kawal Percepatan Pembangunan RSUD Kelas C, 77 Hari Tersisa Untuk Tuntaskan Program Prioritas Presiden

Jakarta — Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal percepatan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D dan D Pratama menjadi kelas C. Dengan waktu penyelesaian yang tersisa 77 hari, KSP mendorong seluruh pihak mengurai kendala pembangunan dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai target. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengatakan bahwa percepatan peningkatan kelas RSUD membutuhkan koordinasi yang kuat dan langkah penyelesaian yang terukur. Pemerintah harus memastikan pembangunan berjalan tepat waktu serta menghasilkan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami memiliki semangat untuk mendorong dan menuntaskan program Bapak Presiden. Waktunya tinggal 77 hari. Harapan kita, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan segera bisa kita urai, sehingga rumah sakit ini bisa berdiri tepat waktu dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kepala Staf Kepresidenan dalam rapat koordinasi percepatan peningkatan kelas RSUD Batch 3 dan 4, di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dalam rapat tersebut, KSP bersama Kementerian Kesehatan, Danantara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta para pelaksana konstruksi membahas progres pembangunan dan berbagai kendala di lapangan. Pembahasan mencakup persoalan anggaran, kondisi sosial dan geografis, kebutuhan material, serta aspek keamanan yang dapat memengaruhi percepatan pembangunan.

KSP mendorong seluruh pihak menyusun jadwal kerja dan target penyelesaian yang jelas. Setiap kendala harus dipetakan sesuai penyebabnya agar langkah penanganannya tepat dan dapat segera dilaksanakan. Persoalan yang memerlukan arahan Presiden akan dilaporkan untuk memperoleh tindak lanjut.

KSP juga akan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan progres pembangunan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Verifikasi tersebut akan melibatkan BPKP dan unsur terkait sesuai kebutuhan, termasuk dalam penanganan persoalan keuangan, pengawasan, keamanan, dan percepatan aspek regulasi.

“Setelah ini, kita akan mengatur timeline, mengatur jadwal, dan mengawasi supaya progresnya bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal khusus yang memerlukan arahan dan petunjuk Bapak Presiden, tentu akan kita laporkan kepada beliau,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

Menurutnya, peningkatan kelas RSUD tidak boleh berhenti pada penyelesaian pembangunan fisik. Rumah sakit harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan kesiapan layanan.

“Prinsipnya, kita ingin agar rumah sakit tipe D ini bisa kita naikkan menjadi tipe C dan betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan harapan Bapak Presiden dalam memberikan layanan terbaik di bidang kesehatan,” tegasnya. KSP akan terus mengawal pelaksanaan program melalui koordinasi, pemantauan target, dan verifikasi lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan peningkatan kelas RSUD berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Deputi IV Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wishnuwardhani, S.E., M.Si., dan Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, M.P. Rapat ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D.; Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto, S.T., M.P.P.M.; Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS; Perwakilan dari Kementerian Keuangan, KPK, Danantara dan para penyedia jasa terkait.

Categories
Berita Berita KSP

KSP: Presiden Perintahkan Seluruh Unsur Bersinergi Tangani Karhutla

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan dilakukan melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat untuk menentukan langkah terbaik dalam mengatasi karhutla.

“Yang jelas Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk menyelesaikan karhutla,” ujar Kepala Staf Kepresidenan saat memberikan keterangan kepada awak media, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, pemerintah terus mendorong berbagai upaya penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah juga mendorong perbaikan regulasi untuk memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Selain penanganan di lapangan, pemerintah mempersiapkan penguatan peran badan restorasi gambut agar lebih fleksibel dalam menghadapi dan mencegah karhutla. Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan ke depan.

“Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan,” tegasnya.

Kantor Staf Presiden terus mendorong agar penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, baik melalui langkah pemadaman maupun upaya pencegahan. Sinergi seluruh unsur diperlukan agar langkah pemerintah dapat berjalan efektif dan risiko karhutla dapat diminimalkan.

KSP menegaskan pentingnya koordinasi dan kerja bersama seluruh unsur dalam mendukung arahan Presiden untuk menangani karhutla. Upaya pemadaman, edukasi masyarakat, perbaikan regulasi, dan penguatan pencegahan perlu berjalan beriringan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara berkelanjutan.