Kategori: Berita KSP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa keberhasilan revolusi pendidikan nasional melalui program panel interaktif digital sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang andal hingga ke pelosok negeri. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada forum Electricity Connect 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).

Dalam pidatonya, Qodari menjelaskan bahwa salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan adalah digitalisasi pembelajaran, yang memanfaatkan teknologi untuk memastikan kesetaraan kualitas pendidikan. Ia menegaskan kembali bahwa ketersediaan listrik menjadi penentu utama keberhasilan program tersebut.

“Kebetulan saya kemarin hadir di peluncuran digitalisasi pembelajaran oleh Presiden di Bekasi bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi salah satu program penting Presiden di bidang pendidikan adalah digitalisasi pembelajaran. Presiden mengirimkan panel interaktif digital ke sekolah-sekolah di Indonesia khususnya sekolah negeri. Ada 288.000 sekolah yang tahun ini dikirimi masing-masing satu panel interaktif. Dan hemat saya ini adalah revolusi pendidikan Indonesia,” ujar Qodari.

Ia menekankan bahwa panel interaktif digital merupakan alat strategis untuk menutup kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah maju dan daerah terpencil. “Melalui panel itu diharapkan agar anak-anak sekolah yang di pelosok di pulau-pulau, di daerah-daerah yang harus naik kapal lewati sungai berjam-jam, di pegunungan, bisa memiliki akses yang sama dengan pendidikan berkualitas. Itulah sebabnya saya sebut sebagai revolusi,” jelas Qodari.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan bahwa distribusi panel interaktif digital ini menghadapi tantangan besar, yaitu masih banyak sekolah yang belum memiliki kapasitas listrik mencukupi. Qodari menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk PLN, untuk mengantisipasi kebutuhan penambahan daya.

“Jadi KSP dengan Kementerian/Lembaga bersangkutan telah mengantisipasi bahwa sekitar 70% (sekolah) itu harus tambah daya, tolong nanti kita siapkan agar sekolah-sekolah di Indonesia bisa menambah panel interaktif digital di tahun depan, dengan dukungan dari PLN dan Masyarakat Kelistrikan Indonesia. Jadi itu salah satu fungsinya KSP, jangan sampai sudah sampai di lokasi, panelnya tidak menyala karena tidak ada listriknya atau tidak cukup listriknya,” jelas Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa ketersediaan listrik yang merata adalah syarat mutlak agar seluruh anak Indonesia—termasuk yang berada di pulau terpencil, daerah sungai, dan wilayah pegunungan—dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas yang setara. Tanpa listrik yang stabil, pemerataan peluang belajar mustahil terwujud.

Qodari menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa integrasi sektor energi dan pendidikan merupakan fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Panel interaktif digital adalah salah satu simbol transformasi tersebut—namun hanya dapat berfungsi ketika listrik tersedia dan merata.

Forum Electricity Connect 2025 pun menjadi ruang strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pelaku industri kelistrikan untuk memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal dari revolusi pembelajaran digital akibat keterbatasan daya listrik.

Bekasi – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas dalam sebuah acara yang digelar terpusat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, pada Senin, 17 November 2025.

Peluncuran ini diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi, menandai langkah besar menuju pemerataan layanan pendidikan digital di seluruh Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut mendampingi Presiden Prabowo untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan percepatan implementasi program berjalan lancar.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Kepala SMPN 4 Kota Bekasi Sungkawati.

Suasana sekolah dan sekitarnya terasa semarak dengan kehadiran para siswa yang menampilkan drumben, menyanyikan lagu-lagu nasional, dan melambaikan bendera Merah Putih kecil sebagai bentuk antusiasme menyambut Kepala Negara.

Presiden Prabowo kemudian meninjau berbagai demo pembelajaran yang memanfaatkan Papan Interaktif Digital ( Interactive Flat Panel /IFP) di dalam kelas. Di sana, Kepala Negara menyaksikan praktik pembelajaran yang memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menghadirkan proses belajar yang lebih menarik, interaktif, dan adaptif bagi para peserta didik.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras para guru, tenaga pendidik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan digitalisasi pembelajaran.

Presiden berharap program ini dapat mendukung proses belajar siswa agar lebih efektif dan membuka akses yang lebih luas terhadap beragam pengetahuan. “Sudah 75 persen dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif digital. Dan Alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan,” ujar Presiden Prabowo.

Sebelumnya, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (13/11), Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan bahwa digitalisasi pembelajaran menjadi fokus utama program prioritas pendidikan pemerintah.

“Kondisi sekolah berbeda-beda: ada yang aksesnya gampang, ada yang sulit, kualitasnya bagus, ada yang masih kurang. Nah, panel interaktif digital ini insya Allah membuat kesenjangan tadi bisa dikurangi atau diatasi. Sekolah-sekolah yang jauh pun dapat memperoleh pendidikan yang bagus karena di dalam panel tadi ada materi-materi pelajaran yang lengkap, selain dapat diakses melalui flashdisk atau internet. Ini adalah pendidikan next level di era Pak Prabowo,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan bahwa pemerintah pusat berkomitmen menyediakan kebijakan standar, sementara kepala daerah berperan sebagai pemilik program di wilayah masing-masing. Kantor Staf Presiden memiliki mandat untuk memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan memastikan setiap hambatan diselesaikan secara cepat dan terukur.

“Kami berkomitmen mendampingi proses percepatan ini agar setiap keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi warga di daerah. Digitalisasi sekolah ini gampang-gampang susah, sehingga pengoperasian panel harus dikuasai agar hasilnya optimal. Jangan sampai alat yang bagus malah digunakan tidak sesuai fungsinya,” kata Qodari.

Digitalisasi Pembelajaran merupakan pemenuhan janji Presiden Prabowo pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 dan pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah serta Digitalisasi Pembelajaran dan Perpres No. 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025.

Program ini dirancang untuk memastikan setiap sekolah—baik di pusat kota maupun daerah terluar—mendapatkan akses pendidikan berbasis teknologi yang berkualitas.

Hingga pertengahan November 2025, perangkat yang telah terkirim mencapai 172.550 perangkat, dengan 43.022 lainnya dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tiba di sekolah pada Desember 2025 mendatang.

Tangerang – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti atas pantun yang dibawakannya dalam Sidang Umum ke-43 UNESCO di Samarkand, Uzbekistan, yang viral dan menjadi perhatian publik internasional. Qodari menegaskan kebanggaannya atas kiprah Abdul Mu’ti yang turut menandai penggunaan resmi Bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja dalam forum internasional UNESCO.

“Yang kita banggakan Bapak Mendikdasmen, Profesor Abdul Mu’ti yang kemarin viral karena pantunnya di UNESCO. Nah itu pantun pertama. Dan beliau adalah tokoh yang berhasil membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO, pengantar. Mudah-mudahan suatu saat bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di PBB tidak kalah dengan bahasa Inggris bahasa Spanyol, bahasa Cina, dan bahasa lain lainnya,” ujar Qodari di hadapan para kepala daerah saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah: Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (13/11).

Pantun yang disampaikan Mu’ti menjadi bagian dari pidatonya pada momen bersejarah ketika bahasa Indonesia untuk pertama kalinya digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO. Penggunaan perdana ini merupakan puncak diplomasi kebahasaan yang dirintis sejak 2022—berawal dari diskusi di Paris, berkembang menjadi strategi resmi, hingga pengajuan nominasi pada 29 Maret 2023.

Setelah melalui pembahasan di Dewan Eksekutif dan presentasi Delegasi RI di Legal Committee, UNESCO menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 pada 20 November 2023, yang kemudian diresmikan penggunaannya dalam Sidang Umum ke-43 di Samarkand oleh Abdul Mu’ti pada 4 November lalu.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa. Menurut Qodari, revitalisasi satuan pendidikan dan percepatan digitalisasi pembelajaran harus menghasilkan perubahan nyata dan dirasakan langsung oleh guru, siswa, dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Revitalisasi dan Digitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan bermutu dan merata di seluruh Indonesia. “Program revitalisasi dan digitalisasi ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” ujarnya.

Mu’ti menjelaskan bahwa visi kementeriannya sejalan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta Asta Cita keempat Presiden Prabowo, sehingga revitalisasi dan digitalisasi menjadi prioritas nasional.

Tangerang – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa. Hal ini disampaikan Qodari dalam pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026” yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Kamis (13/11).

Menurut Qodari, Presiden Prabowo berulang kali menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep atau seremonial semata, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat.

“Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Presiden Prabowo. Bagi beliau, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus membawa manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia,” ujar Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah telah menunjukkan hasil signifikan. Dari semula 14.173 sekolah pada tahun 2025, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat menjadi 16.140 sekolah, meskipun anggaran tetap sebesar Rp16,9 triliun. Sementara untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan 11.744 sekolah dengan alokasi Rp14,57 triliun.

Kepala Staf Kepresidenan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan percepatan program berjalan efektif. Ia mengajak para kepala daerah mengajukan sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan agar bisa masuk prioritas revitalisasi, serta memanfaatkan dukungan dana CSR dan sumber non-APBN guna memperluas cakupan program.

Selain revitalisasi, program digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas untuk mewujudkan “Pendidikan Next Level” di era pemerintahan Presiden Prabowo. Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, pemerintah ingin memastikan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di kota besar.

“Saya menyebutnya pendidikan next level — sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi. Dengan teknologi digital, anak-anak di pelosok bisa belajar dengan materi terbaik, baik lewat internet maupun media offline seperti flashdisk,” jelas Qodari.

“Kami di Kantor Staf Presiden akan terus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan setiap hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan. Karena manfaat program ini akan langsung dirasakan masyarakat di daerah,” tambahnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga berpesan agar para kepala daerah mengawasi pelaksanaan digitalisasi secara cermat agar sarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan optimal.

“Jangan sampai alat digital yang disediakan justru tidak digunakan sesuai fungsinya. Barang bagus harus dimanfaatkan untuk belajar, bukan sekadar hiburan,” ujarnya menutup sambutan dengan nada ringan.

Melalui dua program besar, yakni revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

Kepala Staf Kepresidenan optimistis bahwa inisiatif ini akan melahirkan generasi baru pemimpin bangsa.

“Kita ingin memastikan setiap sekolah benar-benar bagus kualitasnya dan digitalisasi mampu membawa pendidikan Indonesia ke next level — melahirkan calon-calon pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri,” pungkas Qodari.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Revitalisasi dan Digitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan bermutu dan merata di seluruh Indonesia.

“Program revitalisasi dan digitalisasi ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” kata Mu’ti.

Mu’ti menjelaskan, visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan dengan amanat konstitusi dan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu pendidikan bermutu untuk semua.

“Visi kami sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta Asta Cita keempat Presiden Prabowo. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi menjadi prioritas nasional yang langsung diamanatkan kepada kami,” ujarnya.

Jakarta — Rahmah El Yunusiyah menjadi satu dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Fauziah Fauzan El Muhammady, perwakilan keluarga Rahmah El Yunusiyah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah atas pemberian gelar pahlawan tersebut.

“Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Bapak (Presiden RI) Prabowo Subianto yang telah memberikan anugerah ini,” ujar Fauziah, usai penganugerahan 10 pahlawan nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11).

Menurut dia, pemberian gelar pahlawan adalah bentuk penghargaan dan penghormatan tertinggi negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam perjuangan mewujudkan kemajuan bangsa. Rahmah El Yunusiyah diakui sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan.

“Semua santri menyambut dengan rasa syukur. Artinya, ada pengakuan atas perjuangan Bunda Rahmah. Yang tak hanya sebagai tokoh pendidikan, tapi juga tokoh perjuangan kemerdekaan,” kata Fauziah yang saat ini memimpin Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, Sumatra Barat.

Perguruan Diniyah Puteri adalah pondok pesantren modern khusus perempuan yang didirikan Rahmah pada 1 November 1923. Pusat pendidikan ini juga berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sumatra Barat saat itu.

Lebih lanjut, Fauziah juga menceritakan sosok Rasuna Said asal Maninjau, Sumatra Barat. Rasuna Said yang sudah lebih dulu dinobatkan sebagai pahlawan merupakan murid pertama Rahmah El Yunusiyah di Perguruan Diniyah Puteri.

“Jadi, murid beliau sudah lebih dahulu mendapat pengakuan sebagai pahlawan nasional. Sekarang gurunya diakui sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah, terima kasih,” katanya.

Selain mendirikan Perguruan Diniyah Puteri, Rahmah juga mendirikan Perserikatan Guru-Guru Putri Islam di Bukittinggi. Beliau juga aktif dalam pergerakan menentang penindasan penjajah Belanda.

Rahmah pun mendirikan Taman Bacaan Khuttub Khannah agar perempuan bisa meningkatkan literasi. Ia menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatera (GKIS) Padang Panjang serta ikut mendirikan Partai Masyumi di Minangkabau.