Kategori: Berita KSP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengambil langkah tegas demi menjaga kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Selasa (12/5) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ditemukan kondisi dapur yang kotor dengan adanya tumpukan sampah hingga belatung. Menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung memberikan sanksi penghentian sementara (suspend) kepada kedua penyedia makanan tersebut.

Kastaf Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk pengawasan nyata pemerintah di lapangan. “Jadi memang menurut saya itu tidak layak dan itu oleh kepala BGN langsung direspon, sehingga di-suspend saya lihat itu,” terang Kastaf di kantornya, Rabu (13/5).

Langkah penertiban ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan agar anak-anak penerima program MBG benar-benar mendapatkan makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Kastaf menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengecekan ke berbagai daerah lain, menyusul adanya laporan ketidaksesuaian standar di beberapa wilayah.

“Nah ini yang saya sidak dan saya akan cek ke beberapa daerah. Saya mendengar di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada hal-hal yang prosesnya dari mulai penentuan titik sampai kepada proses pembuatan makanan, pengiriman dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan standar,” ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Meski banyak tantangan, Kastaf mengapresiasi upaya BGN yang terus berbenah secara maksimal untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi di lapangan.

Secara khusus, Kepala Staf Kepresidenan memberikan peringatan keras kepada pihak yayasan maupun investor pengelola SPPG agar tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis tanpa memperdulikan standar kualitas gizi. Kastaf juga telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait potensi pelanggaran ini.

“Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan, ini agar betul-betul diwaspadai,” tegasnya.

Kastaf pun berharap agar para penyedia MBG terketuk hati nuraninya untuk memprioritaskan keselamatan dan masa depan generasi penerus bangsa. “Ya saya sampaikanlah kepada yayasan-yayasan yang mendirikan untuk membuat MBG dan sebagainya, ya tolonglah berpikir untuk memajukan bangsa, ini anak-anak kita kasihan. Tidak semudah kemudian orang seakan-akan, yang penting ada dapat keuntungan dari uang itu,” tambahnya.

Pengawasan ketat ini juga difokuskan untuk mencegah timbulnya hal-hal negatif yang membahayakan kesehatan anak, seperti insiden keracunan makanan. KSP bersama BGN akan terus bersinergi melakukan penindakan. “Hal-hal ini saya akan terus-menerus, tentunya bersama-sama juga dengan BGN untuk menjaga hal-hal yang memang kurang baik,” tutup Kastaf.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Stella Christie menggelar pertemuan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (13/5). Pertemuan ini membahas akselerasi pembangunan dan pengelolaan SMA Garuda Transformasi serta SMA Garuda Baru, yang disiapkan sebagai ujung tombak pemerataan pendidikan bertaraf internasional di Indonesia.

Kastaf Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam merealisasikan visi pendidikan ini. “Ini merupakan bagian dari agenda besar Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mencetak talenta unggul Indonesia berstandar global,” tegas Kastaf.

Sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) Presiden Prabowo Subianto, kehadiran Kantor Staf Presiden (KSP) dinilai krusial dalam mengurai berbagai hambatan teknis di lapangan, seperti koordinasi dengan kementerian lain, masyarakat, hingga masalah kewilayahan. Menurut Kastaf, progres pembangunan di berbagai daerah menunjukkan hasil memuaskan dan menargetkan agar sekolah-sekolah ini dapat selesai dan beroperasi pada bulan Juli mendatang.

Kastaf juga mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap SMA Unggulan Garuda sangat tinggi, dibuktikan dengan 6.738 pendaftar dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kesuksesan program SMA Garuda Transformasi sebelumnya telah berhasil mengantarkan siswa-siswa Indonesia menembus kampus top dunia. “Beberapa perguruan tinggi yang perlu saya sampaikan salah satunya ada di yang sekarang sudah masuk mereka di Oxford, kemudian di UCL, kemudian di Berkeley dan University of Chicago,” puji Kastaf seraya menyebut ada peningkatan drastis jumlah siswa yang diterima di kampus dunia dari sebelumnya nol menjadi puluhan orang.

Wamendiktisaintek Prof. Stella Christie menyoroti peran penting KSP yang mengawal program ini dari tahap perencanaan hingga eksekusi. “Tanpa KSP kita tidak bisa membangun Sekolah Garuda. Jadi KSP sangat dari awal sekali dari bahkan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) sampai hal-hal yang sifatnya dadakan, tidak terduga, tapi harus diselesaikan,” ungkap Stella.

Prof. Stella menjelaskan bahwa keberlanjutan operasional SMA Garuda juga telah dijamin oleh negara dengan dukungan Kementerian Keuangan dan LPDP. “Sekolah Garuda mempunyai dana abadi, artinya investasi negara dari Bapak Presiden yang dibuat sekarang untuk Sekolah Garuda ini akan berlangsung selamanya,” jelas Stella.

Adapun Sekolah Garuda dibangun di titik-titik yang menjangkau seluruh pelosok Nusantara, seperti di Belitung, Soe (NTT), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), dan Sulawesi Tenggara. Fokus utama program ini adalah pemerataan akses bagi siswa berprestasi tanpa memandang latar belakang. Dari proses seleksi terbaru untuk Sekolah Garuda baru, telah tersaring 320 peserta di tahap keempat, yang mayoritas justru bukan berasal dari DKI Jakarta atau Jawa Barat, melainkan Sumatera Utara, Bangka Belitung, NTT, dan Kaltara.

Penerima beasiswa penuh ini rata-rata berasal dari kelompok ekonomi desil 4, namun memiliki rata-rata prestasi akademik luar biasa di angka 88. Wamendiktisaintek menganalogikan investasi pendidikan ini seperti membangun tim nasional olahraga. “Kita tidak pernah ragu untuk membangun stadion yang paling bagus untuk calon timnas sepak bola kita. Dan di pendidikan kita belum pernah. Inilah jawaban Bapak Presiden,” tegas Stella.

Pemerintah menaruh harapan besar bahwa dari Sekolah Garuda, Indonesia tidak hanya akan mencetak juara di bidang olahraga, tetapi juga di kancah intelektual global. “Kita juga akan mendapatkan bukan saja medali emas di bulu tangkis, tapi peraih Nobel suatu saat dari Indonesia,” ungkap Stella optimis.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan keyakinan penuh terhadap masa depan generasi muda. “Saya antusias optimis bahwa bangsa Indonesia ke depan akan semakin maju dengan bibit-bibit unggul yang kita fasilitasi sehingga ke depan kita akan punya manusia-manusia yang memang disiapkan secara intelektual untuk membangun negeri ini,” tutupnya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (13/5). Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk meninjau rencana strategis transformasi layanan pelabuhan serta penguatan sistem logistik nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Kastaf didampingi oleh Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhani beserta jajaran Tenaga Ahli KSP. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar, didampingi Wakil Direktur Utama Drajat Sulistyo, Komisaris Arief Poyuono, beserta jajaran manajemen Pelindo lainnya.

Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program-program pemerintah. Terkait hal ini, Kastaf Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan, “Saya selaku KSP punya tugas bagaimana menyelaraskan program-program Presiden Prabowo. Dan memastikan tentang program unggulan Bapak Presiden, salah satunya bagaimana ekosistem logistik ini akan mendukung program nasional,” ucap Kastaf.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pelindo memaparkan tiga rencana strategis utama dalam pengembangan pelabuhan dan konektivitas logistik nasional, yakni Pengembangan Nipa Transit Anchorage Area, sebagai kawasan strategis layanan maritim di Selat Malaka untuk mendukung ship-to-ship transfer, bunkering , dan marine services. Pelindo menekankan perlunya dukungan percepatan regulasi, termasuk penetapan kawasan sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) atau Free Trade Zone.

Kemudian terkait rencana pengembangan ekosistem kalibaru yang bertujuan memperkuat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama perdagangan nasional, yang mencakup terminal peti kemas, terminal produk, dan pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) terintegrasi dengan akses jalan tol dan hinterland.

Terakhir adalah terkait rencana Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yang berfokus pada normalisasi garis pantai dan pengerukan alur pelayaran hingga -6,5 mLWS, serta pengembangan terminal curah kering dan cair untuk memperkuat rantai pasok komoditas strategis di kawasan pesisir barat Sumatera.

Merespons paparan rencana strategis dan sejumlah kendala operasional tersebut, Jenderal (Purn.) Dudung menyatakan komitmennya untuk segera mencari solusi. “Beberapa hal yang disampaikan Pak Direktur Utama, kendala-kendala di lapangan, masalah kebirokrasian memang harus kita tuntaskan, nanti akan kita selesaikan, bagaimana proses di Pulau Nipa, kemudian efisiensi jalan tol, komunikasi harus diefektifkan dengan bea cukai, sehingga tidak terlalu rumit masalah koordinasi,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas nasional, Kastaf memastikan KSP siap mengambil langkah cepat. Sebagai rencana tindak lanjut, Pelindo akan segera mengirimkan surat resmi kepada KSP yang merinci kendala strategis yang dihadapi, sehingga KSP dapat segera memfasilitasi audiensi debottlenecking (penguraian hambatan) lintas kementerian/lembaga. KSP juga akan terus memantau rencana aksi Pelindo melalui mekanisme SISMONEV dan Distra KSP.

“KSP tentunya hanya sebagai penyambung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Pelindo dengan Kementerian yang tidak tuntas atau yang menghambat, sehingga kalau ini dituntaskan secara cepat, maka ini akan bisa selesai dengan baik dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Jenderal (Purn.) Dudung.

Selain berfokus pada penyelesaian tantangan, Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi tren positif pada sektor pelabuhan saat ini. “Dan yang menggembirakan adalah justru nilai impor yang saat ini meningkat sampai 11 persen, bahkan di Semarang itu meningkat sampai 13 persen. Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian,” tambahnya.

Kehadiran KSP di Tanjung Priok ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan transformasi pelabuhan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi logistik. “Program kami adalah KSP mendengar. Sehingga setiap ada persoalan-persoalan di lapangan, kami akan datang,” pungkasnya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan peninjauan langsung hasil pelaksanaan program prioritas Presiden di bidang pendidikan, yakni revitalisasi sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 16, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program unggulan pemerintah di lapangan.

“Saya dari Kantor Staf Presiden (KSP) tentunya ada tugas untuk melihat secara langsung program prioritas presiden dan memastikan program unggulan presiden. Nah ini salah satunya program prioritas presiden adalah tentang pendidikan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Kastaf secara tegas meninjau langsung agar tidak ada hambatan birokrasi dalam pelaksanaan program. “Saya mengecek di lapangan apakah ada kesulitan, apakah ada hambatan masalah birokrasi. Nah ini yang saya pastikan, jadi Bapak Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia ini belajar di ruang kelas yang aman, yang nyaman, ini ber-AC. Tidak ada sekolah lagi yang bocor,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, program ini berjalan masif. “Jadi yang tahun 2025 program revitalisasi menyasar hingga 16.167 sekolah. Khusus sekolah ini dianggarkan Rp.1,2 miliaran dan ini anggarannya langsung diserahkan ke kepala sekolah,” jelas Kastaf. Program ini juga mencakup sekolah swasta hingga madrasah, dengan capaian sebanyak 1.400 lebih madrasah di tahun 2025 dan target 9.000 madrasah untuk direvitalisasi pada 2026.

Untuk tahun 2026, pemerintah terus mengakselerasi target revitalisasi. “Dan di tahun 2026 ini sudah akan menyasar hingga 71.000 sekolah yang akan dibangun, yang sudah dianggarkan sebanyak 11.744 sekolah yang anggarannya sudah disiapkan melalui DIPA Kementerian tahun anggaran 2026. Sedangkan sebanyak 60 ribu sekolah akan dianggarkan melalui ABT (Anggaran Belanja Tambahan) kan,” terangnya.

Mekanisme pelaksanaan dilakukan secara swakelola untuk memastikan transparansi dan mencegah kecurangan. “Jadi swakelola dikerjakan oleh pak tukang dari tim lingkungan sekitar sehingga tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun,” tegas Kastaf. Anggaran ini juga memiliki sumber pendanaan yang luar biasa dari langkah efisiensi pemerintah. “Ini anggaran dari Bapak Presiden, dari efisiensi kemudian dari sitaan-sitaan koruptor yang akhirnya bermanfaat untuk anak-anak sekolah kita,” sambungnya.

Dampak positif dari program ini tak hanya dirasakan pada infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja secara luas. “Ya untuk program revitalisasi di satu sekolah saja ini melibatkan 24 pekerja, sehingga jika ditotal dengan jumlah pelaksanaan revitalisasi sebanyak 16.167 sekolah, maka program ini telah menyerap lapangan pekerjaan sekitar 380.000 lebih, bayangkan aja. Jadi banyaklah lapangan pekerjaan yang bisa sekarang,” papar Kastaf Dudung.

Fasilitas yang direvitalisasi pun sangat komprehensif, tidak sekadar perbaikan atap. “Termasuk perabotan-perabotan, sarana dan prasarana, papan tulisnya sudah whiteboard, meja kursinya sudah luar biasa, lampunya pun sudah wah,” tambahnya. Kepala Staf Kepresidenan menekankan betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. “Masyarakat harus tahu bahwa ceritanya Bapak Presiden ini luar biasa memikirkan itu setiap saat bagaimana anak-anak itu belajar dengan nyaman, dengan tenang, dengan sejuk, kemudian segala sesuatunya terpenuhi,” kata Kastaf.

Kastaf Jenderal Dudung menambahkan bahwa sebagai jaminan akuntabilitas, pengawasan dan audit dilakukan secara menyeluruh dan berlapis. “Jadi kita ada audit secara total juga. Dari Muhammadiyah ada, dari Kementerian ada, dari BPKP juga ada,” jelasnya. Kastaf memastikan KSP akan terus mengawal jalannya program ini, “Saya pun sangat bangga bahwa ke depan nanti saya akan terus cek nih, yang dapat sumbangan-sumbangan ini betul nggak dilaksanakan,” tegasnya.

Komitmen pemerintah tidak berhenti pada fasilitas gedung, melainkan juga menyentuh akses infrastruktur menuju sekolah. “Tidak hanya ini, jembatan pun ada sekian ribu jembatan, termasuk ya artinya anak-anak sekolah jangan sampai ada yang menyeberang lagi pakai rakit, kemudian pakai jembatan gantung yang sangat sederhana, ini akan tidak ada lagi,” tutup Kastaf.

Turut hadir mendampingi Kastaf dalam meninjau SMP Muhammadiyah 16, Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas, Tenaga Ahli Utama KSP Tri Santoso, serta jajaran tenaga profesional Kantor Staf Presiden.

Jakarta — Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikawal secara ketat agar berjalan cepat, aman, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.

Hal itu disampaikan Kastaf setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari hasil peninjauan langsung, Kastaf menyatakan masih menemukan sejumlah persoalan serius, terutama terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan.

“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” ujar Kastaf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Kastaf menegaskan sertifikat dan proses verifikasi dapur SPPG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Dalam sidak tersebut, Kastaf menemukan beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar, antara lain area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.

Menurut Kastaf, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Oleh karena itu, ia meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat. “Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” kata Kastaf.

Kastaf mengatakan, KSP telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Ia juga mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.

“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Kastaf menekankan, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.

“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ucap Kastaf.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara benar. Kastaf meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis.

“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Kastaf juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, ikut mewaspadai pelaksanaan program MBG di lapangan. Menurutnya, kelalaian terhadap standar kesehatan dapat berdampak serius terhadap anak-anak penerima manfaat. “Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Kastaf memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan program MBG. Ia bahkan menyatakan akan melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar. “Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.

Kastaf menegaskan, pengawalan program MBG merupakan bagian dari tanggung jawab KSP untuk memastikan program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Kastaf, Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas, Tenaga Ahli Utama KSP Lindsey Afsari Puteri, Kepala Sekretariat KSP Agung Setiawan, serta jajaran tenaga profesional KSP.