Kategori: Berita KSP

Bandung, Jawa Barat — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Gelombang 2 Tahun Ajaran 2026/2027, bagi 560 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung, di Soreang. Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung ini siap beroperasi melayani anak-anak pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Usai peninjauan dan pembukaan acara, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sangat luar biasa karena menyentuh langsung masyarakat pada kategori desil satu dan desil dua, termasuk anak-anak yang putus sekolah atau dari keluarga kurang mampu.

“Ini program Bapak Presiden yang sangat luar biasa. Program ini langsung menyentuh masyarakat desil satu dan dua yang tidak mampu, bahkan anak-anak yang sempat putus sekolah dan orang tuanya tidak bekerja. Luar biasanya lagi, bukan hanya anaknya yang dididik dan tinggal di asrama dengan gizi standar sesuai keinginan Bapak Presiden, tetapi orang tuanya pun mendapat perhatian berupa bantuan atau santunan, seperti pembenahan rumah,” ujar Jenderal (Purn) Dudung saat sesi wawancara.

Ia menambahkan, hadirnya Sekolah Rakyat memberikan manfaat ganda, baik bagi tumbuh kembang anak maupun kesejahteraan orang tua. Anak-anak yang bersekolah di fasilitas ini mendapatkan pengasuhan terpadu, pemenuhan gizi yang terjamin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembentukan mental mandiri. Untuk siswa jenjang dasar yang masih membutuhkan bimbingan ekstra, sistem pendampingan akan diperkuat oleh peran para senior di jenjang SMP dan SMA.

Prinsip utama dari kebijakan Presiden Prabowo, lanjut Kepala Staf Kepresidenan, adalah memastikan bahwa seluruh anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan tanpa ada yang terbelakang, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas.

“Prinsip bagi Bapak Presiden adalah tidak ada anak yang tidak sekolah dan tidak ada anak yang tidak punya kesempatan yang sama. Tadi kita lihat sendiri, ada anak disabilitas yang juga mendapatkan kesempatan yang sama di sini,” tegasnya.

Terkait kesiapan operasional, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan hasil koordinasinya bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengonfirmasi bahwa kesiapan fisik sekolah sudah mencapai hampir 100 persen.

Mengenai kebutuhan tenaga pendidik, pemerintah bergerak cepat melakukan rekrutmen guru-guru terpilih melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Rekrutmen guru dilakukan sesuai standar, memilih tenaga pengajar terpilih berdasarkan kemampuan, latar belakang pendidikan, dan aksesibilitas. Saya mengapresiasi kerja keras lintas kementerian, Pemerintah Kabupaten Bandung, serta Pemerintah Kota Cimahi yang merespon cepat, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam memastikan mekanisme operasional pendidikan ini berjalan lancar,” tutup Jenderal (Purn) Dudung.

Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan dalam kegiatan ini yaitu Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, M.A., Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, dan Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin, serta Tenaga Ahli Utama KSP, Mayjen (Purn) Kasuri, Mayjen (Purn) Aby Ismawan, Mayjen (Purn) Benny Octaviar, dan Mayjen (Purn) Syaiful Rachman.

Soreang, Jawa Barat — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung sekaligus membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Gelombang 2 Tahun Ajaran 2026/2027 di Soreang. Peninjauan ini menandai dimulainya babak baru bagi 560 siswa, baik peserta didik baru maupun siswa lama dari Sekolah Rakyat Rintisan, yang kini siap melangkah mantap memasuki lingkungan sekolah baru mereka.

“Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini adalah awal dari perjalanan kalian untuk belajar, menemukan potensi, dan membangun masa depan. Kalian memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” ucap Jenderal (Purn) Dudung, Rabu (5/8).

Suasana hangat penuh semangat mewarnai setiap sudut kawasan pendidikan terpadu ini. Dari total 560 siswa yang terdaftar, jenjang Sekolah Dasar (SD) menampung sebanyak 56 murid, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) diisi oleh 229 siswa, dan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menyambut kedatangan 275 siswa. Kehadiran para pelajar dari berbagai tingkatan usia ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan terpadu berkualitas di bawah satu pengelolaan kawasan.

Dalam sambutannya di hadapan para siswa dan wali murid, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk menjamin keadilan di bidang pendidikan.

“Pemerintah memastikan kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bersekolah dan meraih cita-cita. Di situlah Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kehadiran negara dalam pendidikan sekaligus mengurangi pemerataan kemiskinan,” ujar Jenderal (Purn) Dudung.

Ia menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, aman, serta siap dimanfaatkan masyarakat demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Secara khusus, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PU, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, serta seluruh jajaran manajemen konstruksi dan tenaga kerja atas kerja keras mereka menyelesaikan pembangunan tepat waktu sesuai target.

“Ini luar biasa. Karena sudah menjadi tekad pemerintah bahwa Presiden menjadikan sekolah sebagai prioritas, kolaborasi antar kementerian ini bisa dilaksanakan sehingga pembangunan usai sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Saya akan terus turun ke lapangan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik demi anak-anak kita,” tegasnya.

Tidak hanya menyajikan kegiatan akademis, MPLS di lokasi ini juga dirangkaikan dengan program pembinaan karakter unggulan Taruna Bakti yang mengandalkan pendampingan langsung dari para Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Pendekatan ini bertujuan membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan mental yang kokoh.

Untuk memotivasi para siswa, Jenderal (Purn) Dudung turut membagikan kisah hidupnya yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi hingga berhasil mencapai puncak karier militer.

“Waktu saya kecil, saya sudah ditinggal orang tua. Ibu saya berjualan gorengan, keluarga kami bisa dikatakan desil 1. Saya pernah jadi tukang koran naik sepeda yang remnya dari bekas sandal sampai tumpul, jualan klepon, donat, sampai jualan es di depan sekolah. Namun dengan keprihatinan itu saya berjuang, masuk taruna, hingga menjadi jenderal. Jadi jangan ragu-ragu, kita tidak pernah tahu nasib seseorang,” ungkapnya memberi dorongan semangat.

Ia menilai lingkungan pembinaan di Sekolah Rakyat sangat positif bagi tumbuh kembang anak, karena tidak hanya memperhatikan aspek intelektual tetapi juga pemenuhan gizi dan pembentukan karakter.

“Di sini gizinya dipenuhi, mentalnya dibangun, sikap dan perilakunya dibina. Anak-anak akan belajar mandiri dan cepat dewasa. Ini luar biasa, program Bapak Presiden Prabowo. Beliau memiliki angan-angan sejak lama agar tidak ada lagi kemiskinan dan tidak ada anak sekolah yang kelaparan atau kesulitan akses. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan manusia-manusia unggul yang mampu bersaing saat Indonesia memasuki bonus demografi,” pungkas Kepala Staf Kepresidenan.

Usai memberikan sambutan dan membuka rangkaian acara, Kepala Staf Kepresidenan mengecek secara langsung kondisi ruang kelas SRT 4 Kabupaten Bandung, asrama siswa dan siswi, hingga fasilitas kantin guna memastikan kelayakan serta kenyamanan fasilitas pendukung bagi para pelajar.

Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan dalam kegiatan ini yaitu Plt Deputi 4, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Letjen (Purn.) Arif Rahman, M.A., Mayjen (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, dan Mayjen (Purn.) Dedi Solihin, serta Tenaga Ahli Utama KSP, Mayjen (Purn) Kasuri, Mayjen (Purn) Aby Ismawan, Mayjen (Purn) Benny Octaviar, dan Mayjen (Purn) Syaiful Rachman.

Bandung, Jawa Barat — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Kegiatan pembekalan kepemimpinan strategis bagi para Pasis tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Seskoad, Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, didampingi Wakil Komandan Seskoad beserta jajaran Pejabat Utama Seskoad. Sebelum memberikan kuliah umum, Kepala Staf Kepresidenan juga menyempatkan diri mengunjungi Museum dan Perpustakaan Seskoad.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) bertugas menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. KSP memastikan setiap arahan Presiden diterjemahkan menjadi program yang jelas, dilaksanakan secara konsisten, dipantau perkembangannya, serta diselesaikan apabila menghadapi hambatan. “Selama saya menjabat di KSP, tugas KSP adalah menyelesaikan persoalan. Baik perselisihan antar-kementerian, antar-menteri dengan wakil menteri, menteri dengan bupati atau gubernur, hingga persoalan antara perusahaan seperti PT Timah maupun masyarakat dengan kementerian,” ujar Jenderal (Purn.) Dudung, Rabu (5/8).

Jenderal (Purn.) Dudung memaparkan sejumlah persoalan yang berhasil diselesaikan KSP melalui koordinasi langsung lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, hingga aparat penegak hukum. Salah satunya adalah penyelesaian hambatan pengembangan gas di Muara Enim, Sumatera Selatan, yang masalahnya telah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

“Ada penyelesaian gas PGN di Muara Enim yang sudah sekian tahun masalahnya tidak kunjung selesai. Akhirnya saya datang ke sana. Inilah yang saya katakan sebagai bottleneck, sumbatan-sumbatan yang selama ini tidak bisa diselesaikan karena ego sektoral. Saya kumpulkan para direktur jenderal, direksinya, pihak PGN, serta Sekda dan pemerintah daerah setempat. Hari itu juga langsung saya putuskan dan masalah bisa tuntas,” ujar Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021–2023 tersebut.

KSP juga turun tangan ketika pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di Pulau Jawa terancam terhenti. Jenderal (Purn.) Dudung mempertemukan pihak PLN, Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, BPKP, Kepolisian, serta Kejaksaan untuk mengambil keputusan bersama. “Pasokan akhirnya dapat disalurkan kembali sehingga ancaman pemadaman listrik berhasil dicegah,” tegas Kepala Staf Kepresidenan.

Langkah serupa dilakukan KSP dalam penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah. Koordinasi yang dipimpin KSP berhasil menghasilkan keputusan bersama sehingga operasional perusahaan negara tersebut dapat kembali berjalan normal.

Jenderal (Purn) Dudung mengungkapkan, di Bojonegoro, Jawa Timur, KSP turut menyelesaikan hambatan pemanfaatan lahan untuk pengembangan sumur minyak yang terkendala status Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Baku Sawah. KSP mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan SKK Migas. KSP juga membantu menyelesaikan persoalan petani di Way Kanan, Lampung, yang tidak dapat memanen tanaman tebu karena lahannya diklaim berada dalam kawasan kehutanan. KSP langsung berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan dapat melakukan panen.

Di Sumatera Selatan, KSP menjembatani penyelesaian pembangunan jalan tol menuju Jambi yang melintasi kawasan kehutanan, di mana terdapat permukiman dan lahan masyarakat yang telah bersertifikat. Komunikasi lintas kementerian menghasilkan kesepakatan sehingga pembangunan jalan tol dapat dilanjutkan.

Jenderal (Purn.) Dudung selanjutnya menjelaskan langkah KSP dalam menyelesaikan hambatan ekspor produk pertambangan yang mengandung Logam Tanah Jarang sebagai mineral ikutan. Perbedaan penafsiran aturan sebelumnya sempat menyebabkan proses ekspor tertahan, penerimaan devisa berpotensi menurun, dan lapangan pekerjaan masyarakat terancam. “Akhirnya saya kumpulkan seluruh direktur jenderal, asosiasi, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saya katakan: ‘Tanda tangan semua di sini, kita tanggung jawab bersama.’ Sekarang proses ekspor sudah berjalan. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu sampai ke meja Presiden,” tegas purnawirawan Jenderal kelahiran Bandung tersebut.

Menurut Jenderal (Purn.) Dudung, penyelesaian berbagai kebuntuan dalam pelaksanaan program membutuhkan keberanian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan, membangun kesepahaman, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat demi kepentingan bangsa dan negara. Ia pun berpesan kepada para peserta Seskoad agar tidak menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja.

“Seorang pemimpin harus mempunyai imajinasi, inovasi, visi dan misi, cita-cita, serta keberanian untuk menghadirkan perubahan nyata di setiap tempat penugasan. Nah, bagaimana korelasinya ilmu di Seskoad dengan praktik kerja di KSP? Salah satunya adalah pentingnya belajar menyusun rencana operasi, Olah Yudha, dan proses pengambilan keputusan militer,” pungkas Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) tersebut.

Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan dalam kegiatan ini yaitu Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, M.A., Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, dan Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin, serta Tenaga Ahli Utama KSP, Mayjen TNI (Purn.) Kasuri, Mayjen TNI (Purn.) Aby Ismawan, Mayjen TNI (Purn.) Benny Octaviar, dan Mayjen TNI (Purn.) Syaiful Rachman.

Yogyakarta — Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, mewakili Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menghadiri dan memberikan paparan dalam U25 Leaders Forum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (30/7). Forum strategis tersebut mengusung tema “Mewujudkan Pendidikan Tinggi yang Inklusif dan Antikekerasan: Memperkuat Aksesibilitas, Kesejahteraan, dan Kesempatan yang Setara”.

Dalam paparannya, Prof. Budi Pramono menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Perguruan tinggi dipandang bukan sekadar tempat proses belajar mengajar, melainkan pusat penghasil talenta unggul, pusat inovasi, serta penggerak transformasi sosial dan ekonomi. Investasi terhadap pendidikan tinggi pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang negara dalam memperkuat daya saing bangsa.

Guna menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, Mayjen (Purn) Budi Pramono menggarisbawahi pentingnya rasa aman di lingkungan kampus.

“Kampus yang berkualitas adalah kampus yang mampu memberikan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika,” tegasnya di hadapan para rektor PTN-BH se-Indonesia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tolok ukur keberhasilan perguruan tinggi saat ini telah mengalami pergeseran. Keberhasilan universitas tidak lagi hanya diukur dari capaian akademik ataupun reputasi institusi, melainkan sangat ditentukan oleh iklim lingkungan belajarnya serta manfaat nyata riset bagi masyarakat.

“Bagi pemerintah, keberhasilan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akademik ataupun reputasi institusi. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inklusif, karena dari lingkungan seperti itulah akan lahir sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berkarakter,” ujar Prof. Budi.

Prof. Budi juga menyoroti aspek SDM sebagai pilar ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global, disrupsi teknologi, hingga ancaman radikalisme dan kekerasan. Menurutnya, ketahanan dan keamanan abad ke-21 tidak lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan mempertahankan kedaulatan wilayah, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan membangun manusia yang berintegritas dan tangguh terhadap ancaman nonmiliter.

“Ketahanan bangsa juga ditentukan oleh kemampuan membangun manusia yang memiliki daya tahan terhadap berbagai ancaman nonmiliter yang dapat melemahkan kohesi sosial, persatuan nasional, dan produktivitas bangsa,” ungkap Prof. Budi menambahkan.

Ia juga menambahkan bahwa universitas masa depan adalah universitas yang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, berkeadilan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga kampus untuk belajar, berkembang, berkarya, dan berprestasi tanpa diskriminasi. Universitas seperti itulah yang akan melahirkan pemimpin bangsa yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta komitmen untuk menjaga persatuan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono mengajak seluruh pimpinan PTN-BH untuk mengusung tiga pilar kepemimpinan strategis, yaitu Leadership with Integrity, Leadership with Innovation, dan Leadership with Collaboration. Prinsip integritas dipandang sangat krusial dalam melindungi hak-hak seluruh warga kampus.

“Integritas tidak hanya tercermin dalam tata kelola yang baik, tetapi juga dalam keberanian melindungi martabat setiap insan akademik,” jelas Prof. Budi.

Menutup keterangannya, mewakili pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) dan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Mayjen (Purn) Budi Pramono menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden akan terus mengawal dan menyinkronkan pelaksanaan program prioritas transformasi pendidikan tinggi. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada anak bangsa yang terabaikan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang layak dan aman.

“Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada talenta yang tertinggal karena disabilitas. Tidak boleh ada mahasiswa yang kehilangan masa depannya karena kekerasan. Dan tidak boleh ada anak bangsa yang kehilangan kesempatan hanya karena perbedaan latar belakang,” pungkasnya.

Dalam momen tersebut, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Mayjen (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono juga mengunjungi Unit Layanan Disabilitas UGM dan berdialog dengan sejumlah penyandang disabilitas, dilanjutkan mengunjungi Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, yang menunjukkan negara hadir untuk mendukung pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui U25 Leaders Forum PTN-BH 2026 ini, diharapkan seluruh perguruan tinggi dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna mempercepat transformasi pendidikan tinggi yang berdampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Nur Syarifah, S.H., LL.M., Ketua U25 PTN-BH Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU., Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., serta para Rektor, Wakil Rektor PTN-BH se-Indonesia, dan para dekan fakultas di UGM.

Cilacap, Jawa Tengah – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengunjungi sejumlah area di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning, Pulau Nusakambangan. Sejumlah area yang dikunjungi Kepala Staf Kepresidenan bersama Menteri Imipas Jenderal (Purn.) Agus Andrianto, yaitu Balai Latihan Kerja (BLK), lahan pertanian, dan kolam budidaya ikan dan udang yang dikelola warga binaan.

“Luar biasa. Hari ini saya melihat area ini, tadi ada budidaya sidat, sudah kita lihat dan BLK. Ini sekarang melihat peternakan domba Garut. Saya juga melihat lahan pertanian, yang dikembangkan warga binaan dengan menanam tomat, cabai, semangka, dan melon,” ujar Jenderal (Purn.) Dudung, Selasa (28/07/2026).

Tanaman lainnya yang dikembangkan para warga binaan LP Nusakambangan adalah anggrek, jamur, dan anggur. “Nah, yang luar biasanya itu adalah pengembang ini menggunakan teknologi yang sangat tinggi, walaupun melalui pembinaan dari Dinas Pertanian maupun dari Dinas Peternakan, sehingga masyarakat binaan pun terbina, setelah nanti dia keluar, dia bisa mampu mandiri untuk mengembangkan hasil didikan atau binaan di LP Nusakambangan ini. Salut pada Menteri Imipas luar biasa,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

Kepala Staf Kepresidenan juga mengunjungi pengembangan tambak budi daya ikan sidat yang luasnya kurang lebih sekitar 50 hektare. “Ini sudah dikembangkan sudah hampir 1 tahun. Dan ini luar biasa menurut saya. Ikan sidat ini cukup mahal dan yang lebih penting itu adalah tidak saja pengembangan perikanannya, tetapi yang melaksanakan ini, yang mengerjakan ini adalah masyarakat binaan dari Nusakambangan sehingga mereka betul-betul produktif,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Kepala Staf Kepresidenan mengatakan pengembangan yang luar biasa telah dilakukan Kementerian Imipas, sehingga masyarakat binaan di samping menjalani hukuman, mereka merasa situasi ini menjadi bekal bagi mereka. “Harapannya, untuk nantinya setelah keluar dari sini, mereka punya harapan untuk bisa berbuat baik dan bisa menghasilkan untuk keluarga. Saya apresiasi Kementerian Imipas,” tutup Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.