Kategori: Berita KSP

Belitung — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekaligus meninjau fasilitas Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SMA Negeri 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Rabu (8/10).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari peran KSP dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya dalam mendukung upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

Program CKG di SMA Negeri 1 Tanjungpandan menjadi hari pertama dari rangkaian pemeriksaan kesehatan bagi 851 siswa yang dijadwalkan berlangsung selama enam hari. Dalam kesempatan itu, Kepala Staf menyaksikan langsung proses pemeriksaan yang meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, cek darah, hingga tes psikologis.

“Alhamdulillah pada hari ini dapat kesempatan untuk datang ke sekolah SMA 1 Negeri Tanjungpandan. Di sini kami melihat kegiatan cek kesehatan gratis hari pertama, tadi kita mengikuti proses mulai dari timbang badan, kemudian tinggi badan, kemudian pemeriksaan tekanan darah, kemudian cek darah, bahkan ada pemeriksaan psikologis,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi antusiasme petugas kesehatan dan para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Beliau menegaskan, program CKG merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama generasi muda sebagai fondasi SDM unggul.

“Jadi alhamdulillah ini satu titik lagi dimana kita melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis, mudah-mudahan program ini terus berjalan,” ucapnya.

Selain meninjau pelaksanaan CKG, Kepala Staf juga mengunjungi fasilitas UKS di sekolah tersebut. Menurutnya, UKS memiliki peran strategis dalam mendukung manajemen kesehatan di sekolah, baik dari aspek pengawasan maupun edukasi bagi siswa. UKS juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di sekolah-sekolah.

“Dalam kesempatan ini melihat situasi dan kondisi termasuk dari program pengembangan UKS, kita melihat UKS tadi, optimis bahwa UKS itu bisa berperan lebih besar dalam pengelolaan MBG, jadi baik dari segi pengawasan maupun juga dalam mengelola berbagai masalah yang ada,” bebernya.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan pentingnya revitalisasi UKS melalui peningkatan kapasitas kader UKS di lingkungan sekolah. Menurutnya, pelatihan kader UKS perlu diaktifkan kembali dan diperbarui dengan materi yang relevan dengan tantangan saat ini, seperti higienitas makanan dan kesehatan lingkungan sekolah.

“Misalnya nanti dari UKS sudah ada khusus untuk penjamah makanan, kebetulan kita dengar bahwa pelatihan untuk kader UKS sudah lama tidak diselenggarakan. Jadi pulang dari sini kita komunikasi dengan Kemenkes untuk mendorong agar ini diaktifasi lagi dan kurikulumnya ditambah soal yang terkait dengan itu,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Program kesehatan di sekolah menjadi bagian dari pendekatan terpadu dalam pengembangan SDM unggul sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

“Ini adalah memang bagusnya Bapak Presiden, beliau mendukung pengembangan SDM lewat pendidikan tapi juga lewat kesehatan supaya apa? Pelajaran yang diberikan, guru yang berkualitas, teknologi yang diberikan, kurikulum yang bagus, semuanya bisa optimal,” ujarnya.

“Jadi bagaimana agar yang namanya malnutrisi sudah gak malnutrisi lagi, yang IQ-nya masih kurang dinaikkan, jadi ini satu kesatuan yang kompleks begitu teman-teman,” tuntasnya.

Belitung Timur, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie meresmikan pembangunan SMA Garuda Baru di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (8/10).

Peresmian ini merupakan bagian dari pelaksanaan serentak di 16 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 Sekolah Garuda Baru. Program ini menjadi langkah awal implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Sekolah Garuda merupakan wujud nyata dari gagasan Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berprestasi dari seluruh penjuru Indonesia.

“Saya sangat bahagia berada di tempat ini dan sangat yakin Presiden Prabowo pun berbahagia melihat peristiwa hari ini, karena salah satu cita-cita beliau — mendirikan sekolah unggulan di berbagai pelosok Indonesia — akan segera terwujud,” ujar Qodari.

Pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 terdapat 20 Sekolah Garuda Baru dan 80 Sekolah Garuda Transformasi di seluruh Indonesia.

“Sekolah Garuda akan menjadi instrumen penting untuk melahirkan generasi muda yang berkualitas, mendukung perjuangan kita menuju Indonesia sebagai negara maju,” lanjutnya.

Sejak tahap awal, Kantor Staf Presiden (KSP) berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Sekolah Garuda serta mengoordinasikan percepatan pelaksanaannya lintas kementerian dan lembaga.

“Sejak awal, KSP sudah terlibat dalam perancangan peraturan presiden. Saya pribadi ikut hadir—saat itu sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan—dalam rapat-rapat awal bersama Bu Stella, dibantu oleh teman-teman dari berbagai kedeputian. Jadi, apa yang kita saksikan hari ini merupakan manifestasi dan implementasi dari ide serta gagasan Presiden Prabowo,” tutur Qodari.

KSP juga berperan dalam mempercepat sejumlah aspek penting seperti penyiapan lahan, penyesuaian mekanisme anggaran, dan koordinasi lintas lembaga.

“Kita patut bersyukur akhirnya bisa sampai pada tahap ini. Nantinya akan ada keterlibatan dari banyak pihak, mulai dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kementerian Keuangan, rekan-rekan dari ITB, Pak Bupati, Pak Gubernur, hingga Bakom. Banyak sekali pihak yang akan berperan dalam mewujudkan Sekolah Garuda ini,” tambahnya.

Selain menghadirkan pendidikan berkualitas, Sekolah Garuda juga dirancang untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui interaksi lintas daerah.

“Walaupun nanti 20 persen siswanya berasal dari Bangka Belitung dan 80 persen dari luar daerah, Sekolah Garuda akan mengakomodasi murid-murid dari berbagai provinsi agar tercipta interaksi lintas daerah dan tumbuh semangat kebangsaan yang kuat — mencerminkan semangat NKRI yang sejati,” tegas Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan menutup sambutannya dengan pesan optimisme bahwa Sekolah Garuda akan menjadi sistem pendidikan unggulan yang melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan siap memajukan bangsa.

“Ini menjadi harapan baru bagi anak-anak muda Indonesia, terutama yang berbakat. Dengan adanya Sekolah Garuda, upaya-upaya yang sebelumnya bersifat individual kini menjadi sistematis. Harapannya, akan semakin banyak anak-anak cerdas, sukses, dan berprestasi yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta, 28 September 2025 – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9). Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan diikuti sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, Zulhas menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa keselamatan anak merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG.

“Bapak Presiden menaruh perhatian serius terhadap insiden di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegas Zulhas.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah menutup sementara SPPG yang bermasalah, mengevaluasi kedisiplinan juru masak, serta melakukan sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, kualitas air, dan sistem pembuangan limbah. Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG diperintahkan untuk berperan aktif dalam perbaikan dan pengawasan.

Zulhas menekankan setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Selain itu, puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diinstruksikan melakukan pemantauan rutin terhadap SPPG guna memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi anak-anak Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, koordinasi akan dilanjutkan pada Senin (29/9) melalui rapat daring bersama seluruh kepala daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan sekretaris daerah yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan.

“Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus berlanjut. Pada hari Rabu mendatang, pembahasan kembali dilaksanakan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih serius,” tutup Zulhas.

Selain Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.

Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan, berbagai lembaga pemerintah mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat jumlah kasus keracunan pangan yang relatif serupa.

“Bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron sama-sama di sekitar angka 5.000. Perbedaan angka antar lembaga jangan dibaca sebagai kontradiksi. Justru ini menunjukkan konsistensi bahwa masalah tersebut nyata dan butuh penanganan segera,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan menyebut, keracunan umumnya dipicu oleh rendahnya higienitas makanan, suhu yang tidak sesuai standar, kesalahan dalam pengolahan, hingga kontaminasi silang dari petugas, serta dipicu oleh alergi pada penerima manfaat.

Menurutnya, pemerintah sudah merespons dengan cepat. “Pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Bahkan Pak Mensesneg pada Jumat lalu sudah menyampaikan permintaan maaf dan komitmen evaluasi,” tambahnya.

Qodari kemudian menyoroti catatan Kemenkes yang menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan, dan lebih sedikit lagi, hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” tegasnya.

Qodari menambahkan, Kemenkes juga memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan maupun siap saji.

“Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ucapnya.

Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.

Hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait juga mengonfirmasi bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia diterbitkan oleh BGN dengan dukungan BPOM. Tantangan terbesarnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diaktifkan dan dipatuhi.

“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” ungkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan, sembilan dari sepuluh SPPG yang melaporkan keracunan pada Agustus–September 2025 merupakan SPPG baru yang beroperasi kurang dari satu bulan.

“Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan menekankan perlunya strategi baru untuk mengejar target pendirian 30.000 SPPG sekaligus menutup celah pungutan liar (pungli) yang kerap muncul dari yayasan kepada investor.

“Dari target 83 juta penerima dan 30.000 SPPG, langsung saja titik-titik itu dibuka kepada publik. Siapa yang mau membantu proses pendirian SPPG bisa daftar online. Kalau tidak bisa memenuhi syarat dalam batas waktu, maka diganti dengan pendaftar berikutnya,” ujarnya.

Menurut Qodari, skema terbuka ini akan mempercepat pencapaian target sekaligus mencegah praktik pungli. “Kalau ada pungli pada SPPG, maka alokasi Rp10.000 per anak untuk bahan pangan MBG bisa berkurang. Ujungnya kualitas bahan menurun dan berisiko menimbulkan keracunan. Padahal ini bukan semata angka uang, melainkan menyangkut kesuksesan program MBG,” tegasnya.

Qodari menegaskan, pengelolaan SPPG harus bebas pungli, disiplin menjalankan SOP, serta wajib memiliki SLHS dari Kemenkes. Dengan tata kelola yang benar, program MBG akan berjalan baik dan risiko keracunan dapat ditekan.

Sebagai langkah konkret, ia mendorong agar dinas kesehatan dan puskesmas di sekitar SPPG turut dilibatkan dalam pengawasan. “Ada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Mereka bisa dilibatkan untuk pengawasan SPPG, minimal sebulan sekali. Kalau bulan pertama yang kritikal itu, bahkan bisa seminggu sekali,” jelasnya.

“Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tutup mata, tidak buta dan tuli. Program MBG adalah amanat Presiden untuk menjaga gizi anak bangsa, dan kita semua berkewajiban memastikan terlaksana dengan selamat dan bermartabat,” pungkas Qodari.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, KSP hadir agar publik tidak menilai pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang “buta dan tuli” atau tone deaf.

“Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan dari KSP kepada kementerian/lembaga, itu tujuannya juga mewakili suara masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo ini, buta dan tuli. Apa istilahnya zaman sekarang? Tone deaf ya,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menekankan, kehadiran KSP penting agar masyarakat merasa didengar dalam isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan penanganan insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana masyarakat, termasuk para driver ojek online, harus merasakan bahwa pemerintah sigap merespons keluhan yang muncul.

“Kalau melihat Kepala Staf Kepresidenan sudah ngomong, dia sudah merasa terwakili dan bisa bergeser ke kegiatan berikutnya, mungkin ambil orderan berikutnya, dan seterusnya,” kata Qodari.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa peran KSP tidak hanya mengawal program prioritas presiden, tetapi juga mengelola isu strategis agar tidak menumpuk menjadi gejolak di publik. Beliau mengingatkan bahwa di era media massa dan media sosial, setiap informasi bisa dengan cepat meluas, sehingga pemerintah perlu hadir dengan penjelasan yang tepat waktu.

“Kalau pemerintah tidak bicara mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli. Jadi kita bertemu hari ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak buta dan tuli,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa KSP memiliki tanggung jawab untuk memastikan Presiden Prabowo tidak disalahkan atas isu-isu yang muncul. Beliau menekankan, keberpihakan Presiden kepada masyarakat sangat besar, dan setiap kebijakan yang dijalankan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat.

“Yang jelas, kami di Kantor Staf Presiden ini tidak mau Presiden-nya disalahkan. Padahal beliau keberpihakannya kepada masyarakat luar biasa. Semua yang dikerjakan, lepas dari setuju atau tidak setuju, itu diniatkan untuk memperbaiki harkat dan kehidupan masyarakat. Itu harus diketahui,” ungkap Qodari.

Dengan demikian, KSP terus menjalankan fungsi sebagai penjaga komunikasi publik yang transparan, sekaligus pengawal program prioritas Presiden agar berjalan optimal.

“Sekali lagi, kami mengawal program prioritas presiden supaya bisa berjalan dengan baik, itu tujuan terpentingnya,” tutup Qodari.