Kategori: Berita KSP

Bogor – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor. Kunjungan yang dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago ini bertujuan untuk memastikan secara langsung kesiapan pasukan perdamaian yang akan segera ditugaskan.

Usai peninjauan, Kastaf Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman memastikan bahwa sebanyak 742 personel prajurit TNI telah siap diberangkatkan pada 22 Mei mendatang untuk merotasi dan menggantikan pasukan Indonesia yang saat ini berada di Lebanon. Kastaf menegaskan bahwa seluruh pembekalan dari PMPP telah diberikan secara maksimal.

“Saya lihat pasukan sudah siap. Tentunya ini adalah misi PBB, tetapi yang lebih penting adalah mengemban misi bangsa Indonesia,” tegas Jenderal Dudung, pada Senin (11/5/2026).

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menekankan arahan terkait prioritas menjaga keselamatan prajurit, menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan melaksanakan tugas pokok sebaik-baiknya. Kastaf juga menyoroti keistimewaan prajurit TNI di mata dunia internasional.

“Karena misi perdamaian ini, khususnya tentara Indonesia sangat diidam-idamkan di sana karena keramahannya, kepeduliannya, dan keseriusannya dalam melaksanakan tugas,” terang Kastaf.

Menutup wawancaranya, Kastaf memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar tugas mulia ini berjalan sukses, lancar, dan seluruh prajurit dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, mohon doa restu, semoga seluruh pasukan ini menjalankan tugas dengan lancar, kita harapkan kembali dengan selamat, dan misi perdamaian dapat berjalan dengan sukses,” tutup Kastaf.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengingatkan para prajurit sebagai penerus sejarah bangsa untuk menjalankan tugas dengan ikhlas, penuh semangat, dan keyakinan demi mengangkat reputasi Indonesia di dunia internasional. Menlu menegaskan bahwa meskipun berstatus sebagai penjaga perdamaian, medan operasi yang akan dihadapi sama sekali tidak damai, sehingga keterampilan prajurit harus digunakan dengan selalu mengutamakan faktor keselamatan.

“Kebanggaan bagi saya untuk bertemu saudara-saudara pada saat ini, dan kebanggaan lebih besar bagi saya untuk bisa bertemu saudara-saudara pada saat saudara kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik dan sehat,” ucap Menlu.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, hingga Komandan PMPP TNI, Mayjen Iwan Bambang Setiawan.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, untuk mengevaluasi manajemen pelayanan jemaah haji dari proses kedatangan hingga rencana pemberangkatan. Dalam tinjauan tersebut, Kastaf memastikan bahwa kualitas fasilitas dan pelayanan tahun ini, termasuk akomodasi, kesehatan, dan konsumsi, telah berjalan dengan sangat maksimal. “Nah saat ini saya lihat dari mulai proses nusuk sudah diserahkan di sini, kemudian pelayanan di sini juga saya lihat maksimal, baik kesehatan maupun tempat tidurnya, asramanya ini sudah sangat baik,” ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan pengalamannya sebagai Amirul Hajj pada tahun 2024, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti berbagai kemajuan pesat dalam tata kelola haji tahun ini. Salah satu perbaikan utama adalah pembagian kartu nusuk dan pengaturan kloter yang kini diselesaikan di Tanah Air, bukan lagi di Tanah Suci. Kebijakan ini secara efektif mencegah permasalahan di masa lalu, seperti jemaah yang terpisah hotel dengan anggota keluarganya. Kastaf juga mengapresiasi hadirnya kementerian yang khusus mengurus haji, yang berdampak pada penghapusan praktik haji menggunakan visa wisata, tidak adanya jemaah haji reguler yang terlantar, serta penyederhanaan birokrasi syarikah dari delapan menjadi hanya dua pihak.

Dalam arahannya di hadapan jemaah, Kastaf secara khusus mengimbau para jemaah untuk menjaga kesehatan dan fokus pada kekhusyukan ibadah haji. Ia menyoroti bahwa banyak kasus jemaah meninggal dunia disebabkan oleh kelelahan ekstrem akibat terlalu banyak melakukan badal umroh (mengumrohkan kerabat) secara berulang-ulang, serta terlalu banyak berwisata atau berbelanja.

“Jangan terlalu banyak dititipi saudara-saudara, dititipkan umroh dan sebagainya yang akhirnya nanti kita tidak khusyuk dengan diri sendiri,” pesan Kastaf, seraya mengingatkan bahwa banyak barang suvenir di Tanah Suci yang sebenarnya dapat ditemukan di dalam negeri.

Selain itu, Kastaf juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kartu nusuk dengan baik—seperti mengikatnya atau memasukkannya ke tas kecil—agar tidak hilang saat melakukan ibadah haji. Melalui perbaikan sistem dan kedisiplinan jemaah dalam menjaga kesehatan, pemerintah menargetkan angka kematian jemaah tahun ini dapat semakin menurun.

Hingga saat ini, proses pemberangkatan terus dilakukan secara bertahap. Mengakhiri tinjauannya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan pesan dan doa dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh jemaah. “Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan tentunya mewakili Bapak Presiden mendoakan semoga para jemaah haji diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji, bisa berjalan dengan lancar, aman, sehat, dan insya Allah kembali ke tanah air dengan selamat,” tutupnya.

Jakarta — Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H. menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam kepada para santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Pati, Jawa Tengah.

Kastaf menegaskan perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini. Untuk itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu meminta aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait merahasiakan identitas korban, terutama karena sebagian korban diduga masih di bawah umur.

“Demi melindungi masa depan anak-anak di bawah umur itu, sebaiknya kepolisian dan segenap pihak merahasiakan identitas korban. Trauma dan luka yang dialami korban membutuhkan bantuan negara agar kesehatan mental dan trauma psikologisnya dapat dipulihkan,” ujar Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Jakarta, Kamis (07/05/2026).

Kastaf juga meminta aparat penegak hukum bertindak sigap dan cepat dalam memproses pelaku. Menurutnya, insiden pelaku yang sempat kabur tidak boleh kembali terjadi. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

“Siapa pun pelakunya, penegakan hukum wajib dijalankan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada lagi upaya untuk mangkir dari pemeriksaan polisi,” tegasnya.

Kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati di Pati sebelumnya mencuat setelah pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pati. Sejumlah laporan media menyebut tersangka sempat tidak kooperatif dan belum ditahan saat kasus menjadi perhatian publik.

Kastaf menilai kasus tersebut harus diproses secara serius berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dugaan perbuatan cabul termasuk dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU TPKS.

Menurut Kastaf, penegakan hukum dalam kasus ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi warga dari kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual, kata dia, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

“Sudah sepatutnya pelaku kekerasan seksual mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan malah kabur dan tidak menunjukkan rasa bersalah serta penyesalan,” ujarnya.

Kastaf juga menyoroti relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ia menilai lembaga pendidikan, termasuk pesantren, harus menjadi ruang aman bagi peserta didik, bukan tempat terjadinya penyalahgunaan otoritas oleh pihak yang memiliki kuasa.

“Saya mengecam tindakan pelaku yang notabene adalah seorang pemimpin di lembaga pendidikan. Ia tidak boleh berkedok sebagai pemimpin lembaga pendidikan, lalu menyalahgunakan status dan otoritas itu untuk mengeksploitasi anak didik. Relasi kuasa seperti ini amat intimidatif dan harus diusut secara tuntas,” katanya.

Kastaf menyebut kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai ruang sosial, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Karena itu, ia mendorong agar kasus ini tidak hanya dilihat sebagai peristiwa hukum individual, tetapi juga sebagai momentum memperkuat pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kastaf memahami tuntutan masyarakat agar proses hukum berjalan cepat dan transparan. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memulihkan rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat.

“Saya bisa memahami jika saat ini masyarakat menuntut penegakan hukum secepat-cepatnya kepada pelaku agar ketertiban dan keadilan dapat ditegakkan,” ujar Kastaf.

Kastaf berharap aparat penegak hukum menunjukkan ketegasan dan profesionalitas dalam menangani kasus ini. Ia menilai hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan menjadi pesan kuat kepada publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi kekerasan seksual.

“Waktunya bagi kepolisian untuk menunjukkan wajahnya sebagai aparat penegak hukum yang dapat diandalkan masyarakat. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu kepada siapa pun dengan sigap dan cepat,” pungkasnya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Faisal Bin Abdullah H. Amodi, di Kantor Staf Presiden, pada Kamis (7/5). Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis, mulai dari tindak lanjut komitmen investasi, kemudahan layanan haji dan umrah, hingga usulan bebas visa.

Duta Besar Faisal Bin Abdullah H. Amodi mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas pelantikan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang dinilai sebagai bentuk kepercayaan luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Kepresidenan menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi hubungan diplomasi kedua negara yang telah terjalin dalam waktu yang lama, sangat dekat, dan berjalan luar biasa.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah merealisasikan komitmen investasi Arab Saudi di Indonesia. Duta Besar Arab Saudi menyoroti komitmen investasi sebesar USD 27 miliar (sekitar Rp 437 triliun) yang disepakati saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada bulan Juli 2025. Ditambah dengan komitmen investasi dari kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Maret 2017 sebesar USD 15 miliar, total komitmen investasi Arab Saudi ke Indonesia telah mencapai lebih dari USD 40 miliar.

Pemerintah Arab Saudi berharap adanya tindak lanjut di lapangan terkait komitmen tersebut, khususnya di bidang energi terbarukan dan lingkungan.

Terkait penyelenggaraan haji, Duta Besar Arab Saudi memastikan bahwa keselamatan dan keamanan jamaah haji Indonesia terjamin. Saat ini, Arab Saudi telah menyelesaikan 230.000 visa untuk jamaah haji Indonesia, yang merupakan jumlah jamaah terbesar di dunia atau sekitar 10% dari total keseluruhan jamaah haji.

Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, yang juga pernah menjadi Amirul Hajj Indonesia pada tahun 2025, menyampaikan bahwa permasalahan pengelolaan jamaah haji kini semakin sedikit dan tertangani dengan baik.

Kastaf juga menegaskan atensi serius Presiden Prabowo Subianto yang tengah memperjuangkan pembangunan “Kampung Haji” Indonesia di Mekkah. Pembangunan sarana ini diharapkan dapat semakin memudahkan dan melancarkan ibadah jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Arab Saudi mengajukan permohonan kebijakan bebas visa masuk ke Indonesia bagi warga negaranya, merujuk pada kebijakan serupa yang telah diterapkan oleh beberapa negara Muslim seperti Malaysia. Selain itu, Arab Saudi juga memohon dukungan Kepala Staf Kepresidenan agar pertemuan lanjutan Dewan Koordinasi Tinggi Arab Saudi dapat dilangsungkan di Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Staf Presiden (KSP) akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai rencana tindak lanjut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dan permohonan bebas visa tersebut. KSP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mengawal pelaksanaan ibadah haji, serta merancang pertemuan lanjutan dengan Kedutaan Besar Arab Saudi.

Sebagai bentuk penghormatan dan eratnya hubungan kekeluargaan, Pemerintah Arab Saudi turut menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Staf Kepresidenan dan istri untuk menjadi Tamu Raja pada musim haji tahun 2027, yang disambut dengan ucapan terima kasih oleh Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.

Turut hadir perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Mr. Essam Bobsaid, Dr. Ahmad Jamaluddin, Dr. Ali Hasan Al-Bahar, dan Mohsein Saleh Badegel. Adapun perwakilan dari KSP yang mendamping Kepala Staf Kepresidenan, antara lain Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Heru Kreshna Reza, S.H., M.Si., serta Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Ahmad Fuad Fanani, Ph.D.

Jakarta – Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalin sinergi yang kuat dengan para ulama demi menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.

Kastaf Jenderal Dudung menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan momen yang sangat istimewa, terutama dalam kapasitasnya yang baru ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan tokoh agama. “Ya, ini silaturahmi ini sangat luar biasa kalau menurut saya, makanya saya hadir karena saya satu sisi pejabat baru sebagai Kantor Staf Presiden (KSP) yang bisa mewakili pemerintah,” ujar Kastaf.

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk menyerap aspirasi dari para ulama agar dapat diteruskan langsung ke tingkat pimpinan negara. Kastaf menyadari bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Saya mendengar apa yang menjadi saran masukan dari para ulama. Dan kemudian nanti kita akan laporkan kepada Bapak Presiden, banyak hal-hal yang penting yang tadi saya terima,” tegasnya. Ia juga menambahkan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan tersebut, “Tentunya aspirasi ini ditampung dan kemudian disampaikan kewajiban saya adalah menyampaikan kepada atau melakukan kepada Bapak Presiden hal-hal yang memang saat ini dirasakan oleh masyarakat”.

Selain menampung aspirasi, Kastaf juga menggarisbawahi pesan penting dari Ketua Umum MUI terkait pentingnya menjaga kerukunan nasional di tengah masyarakat. “Satu hal lagi tadi dari KH Anwar yang Ketua MUI bahwa pentingnya kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga mulut untuk tidak saling membenci, saling merendahkan, saling memfitnah, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga,” ungkap Kastaf.

Kastaf menekankan bahwa pencapaian stabilitas negara bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan “tanggung jawab kita semua, pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia, agar stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga”.

Kunjungan silaturahmi yang berlangsung hangat ini diterima langsung oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat MUI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (yang hadir secara daring), Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dan KH Marsudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, serta Ketua MUI Bidang Infokomdigi KH Masduki Baidlowi.

Turut hadir pula Ketua MUI Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani, Ketua MUI Bidang Fatwa Metodologi Buya Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dan Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah KH Sholahudin Al Aiyub.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin memperkokoh kerja sama berkelanjutan antara ulama dan pemerintah dalam membangun bangsa yang sejahtera, stabil, dan berdaulat.