Kategori: Berita KSP

Jakarta, 8 April 2026 – Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.

Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam mentransformasi kawasan kumuh Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, yang didorong untuk menjadi destinasi wisata sekaligus sentra ekonomi baru.

Program ini dinilai tidak berhenti pada perbaikan fisik, tetapi diarahkan untuk mengubah wajah kawasan menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi.

Seiring dimulainya groundbreaking pada Rabu (1/4/2026), Qodari melihat penataan Menteng Tenggulun sebagai model pembangunan terpadu yang secara tegas menggabungkan peningkatan kualitas hunian dengan penciptaan ruang ekonomi dan daya tarik wisata baru di ibu kota.

Dalam groundbreaking tersebut, Qodari menjadikan inisiatif ini sebagai langkah komprehensif, di mana transformasi kawasan padat tidak hanya menyasar pada perbaikan infrastruktur semata, tetapi juga didorong menjadi lingkungan yang produktif secara ekonomi dan berpeluang menjadi kawasan wisata baru di ibu kota.

“Jarang-jarang ada program yang komplit seperti program Pak Ara, ada perbaikan rumah dari jelek jadi bagus, dari tidak sehat jadi sehat. Jalan, got juga (diperbaiki), programnya lengkap,” ujar Qodari.

Melihat desain dan perubahan fisik yang ada, Qodari optimistis kawasan ini akan memiliki daya tarik estetika yang tinggi di ibu kota.

“Tadi saya lihat jembatan, saya lihat desainnya, dugaan saya kalau sudah jadi akan jadi tempat selfie, insya allah daerah Menteng Tenggulun akan jadi daerah viral. Saya lihat di sini muralnya bagus-bagus, agar jadi indah dan menarik,” kata Qodari.

Guna mendukung kebangkitan UMKM di wilayah tersebut, Qodari menegaskan pentingnya kolaborasi warga agar perputaran ekonomi dari sektor pariwisata lokal bisa terwujud.

“Jadi saya melihat peluang lain dari Menteng Tenggulun yaitu jadi tempat wisata, setelah renovasi bisa jadi tempat wisata. Tentunya bisa terlaksana dengan baik bila didukung ibu bapak di sini. Yang mengerjakan didukung. Bismillah, Insya Allah,” terang Qodari.

Program penataan yang dipuji oleh Kepala Staf Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Penataan kawasan ini secara simbolis ditandai dengan membunyikan kentongan dan ditargetkan akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari 1 April hingga 15 Juni 2026. Sebanyak 152 rumah tidak layak huni akan direnovasi melalui kolaborasi lintas pihak, di antaranya dukungan dari Astra sebanyak 100 unit, serta kontribusi dari Boy Thohir dan Lawrence Barki masing-masing 25 unit.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa transformasi perumahan ini harus berjalan berdampingan dengan kebangkitan ekonomi warga. “Percuma kita perbaiki rumah dan jalan kalau ekonominya tidak kita perbaiki. Saya minta Ladies Bankers membina UMKM agar ada contoh keberhasilan yang bisa ditiru warga,” tegas Menteri Ara.

Penataan fisik di Menteng Tenggulun tidak sebatas hunian, melainkan mencakup pembenahan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, fasilitas ibadah, hingga pembangunan boulevard kawasan yang akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, area komunal, serta taman bermain.

Guna mendukung visi sentra ekonomi tersebut, sebanyak 35 pelaku UMKM setempat akan mendapatkan pembinaan intensif dari Ladies Bankers yang merupakan perwakilan dari sejumlah perbankan, antara lain Artha Graha, CIMB Niaga, BNI, Hi Bank, Nobu Bank, BTN, BRI, Bank Jago, dan BCA.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Muhammad Ali, yang menyatakan bahwa pelibatan TNI AL adalah bentuk nyata kepedulian prajurit terhadap masyarakat sekitar. “Ini juga bagian dari perintah Presiden agar TNI hadir membantu masyarakat. Harapannya program seperti ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, diharapkan Menteng Tenggulun dapat menjadi model penataan kawasan kumuh di perkotaan yang terintegrasi secara nyata antara peningkatan kualitas hunian dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

Banten – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan edukasi bagi rakyat.

Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan peluncuran Program BSPS dan sosialisasi rumah subsidi di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam dialog bersama penerima manfaat, Qodari menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman, terus mendorong percepatan pembangunan hunian layak, baik di daerah terpencil maupun kawasan perkotaan padat.

Ia juga menyoroti peran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, sebagai salah satu menteri yang aktif mendorong percepatan program tersebut di lapangan.

“Jadi Pak Ara ini salah satu Menteri Andalannya Bapak Presiden, Pak. Supaya bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan bahwa pemerintah terus bergerak aktif di lapangan untuk memastikan program berjalan efektif. Sinergi lintas pihak, termasuk pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi kunci dalam mempercepat penanganan persoalan perumahan secara nasional.

“Jadi Pak Ara ini gak berhenti, keliling Indonesia. Kami menemani Pak Ara. Datanya dari beliau (BPS), proses-prosesnya kami bantu, kami dukung, keliling Indonesia terus, Pak, untuk menangani masalah perumahan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS tidak hanya berorientasi pada hasil fisik berupa rumah yang layak, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi keselamatan dan standar pembangunan.

“Bukan hanya dari segi kenyamanan, tetapi yang terutama dari segi keselamatan. Dan ini merupakan juga bagian proses edukasi, pendidikan bagi masyarakat kita, agar ketika membangun perumahan bisa memenuhi persyaratan yang harus ada untuk keamanan perumahan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan turut mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program, termasuk melalui mekanisme yang mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses renovasi rumah.

Ia menjelaskan bahwa dalam program BSPS, masyarakat secara terbuka berpartisipasi dalam memilih sejumlah toko material yang akan menjadi pemasok (supplier) untuk mendukung perbaikan rumah para penerima manfaat.

“Tender atau apalah, nanti silahkan teman-teman rumuskan namanya. Tetapi saya takjub pada hari ini, ternyata rakyat kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang sangat berguna, sangat bermanfaat,” ucapnya.

Menurutnya, pendekatan partisipatif ini menjadi terobosan penting karena mampu menghadirkan kualitas pembangunan yang lebih baik sekaligus memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat.

“Bukan hanya untuk program yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu BSPS atau Renovasi Rumah Dan hasilnya itu nanti bisa kembali kepada mereka untuk bisa membuat proses renovasi ini menjadi lebih berkualitas,” paparnya

Di akhir pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tidak semata-mata memberikan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian dan kecerdasan masyarakat dalam mengelola pembangunan rumah secara berkelanjutan.

“Sekali lagi, kuncinya adalah bahwa pemerintahan Prabowo bukan cuma membantu masyarakat, tetapi juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Lewat program BSPS,” tukasnya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan hasil nyata dari Program Sekolah Rakyat yang sukses melahirkan generasi berprestasi dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra, yang berlokasi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3).

“Program Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga melahirkan prestasi dan kepercayaan diri bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tegas paparan Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari merinci deretan capaian membanggakan dari siswa-siswi Sekolah Rakyat di berbagai daerah. “Di Bandung, Alviano Fikri Saputra berhasil meraih Juara 2 dalam Kejuaraan Bandung Open Pencak Silat Tournament 2025 tingkat Jawa Barat. Di Kebumen, Ngadimaturofingah meraih Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional pada peringatan World Habitat Day,” terang Qodari.

Qodari juga membeberkan bahwa sejumlah siswa di Bekasi turut mencatat prestasi membanggakan. “Misfan Nazriel Faturrahman, Akbar Farel Areva, dan Valentin Florida meraih medali pada kompetisi matematika. Sementara itu, M. Kiendra Lian Damarta sukses meraih Juara 2 tingkat nasional dalam lomba storytelling,” ungkap Qodari.

Masih dari Bekasi, Qodari mengungkapkan bahwa Dea Puspita Dewi berhasil meraih Juara 2 lomba MTQ tingkat Kota Bekasi, serta Grup Tari Sekolah Rakyat Bekasi meraih Juara 3 dalam ajang seni budaya. Sementara itu di Pacitan, Ramadhan Tio Agustin berhasil masuk 10 besar finalis lomba puisi tingkat nasional, Yulliana Ambar Sari meraih Juara Harapan 1 lomba poster Sekolah Rakyat, serta siswa Sekolah Rakyat Pacitan meraih Juara 3 dalam lomba video kesiapsiagaan bencana tingkat nasional.

Menyikapi deretan prestasi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memajukan pendidikan yang merata.

“Capaian ini membuktikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membuka peluang berprestasi. Anak-anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,” jelas Qodari.

Di akhir paparan, Kepala Staf Kepresidenan turut menyampaikan bahwa keberlanjutan Revitalisasi Sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara nyata menepis isu mengenai adanya pemotongan anggaran pendidikan yang beredar.

“Dengan tetap berjalannya PHTC Revitalisasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan. Justru, hal ini membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan semakin diperkuat,” pungkas Qodari.

Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto yang memaparkan terkait update percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui akselerasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat Tahap II. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3), Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan bahwa kedua program prioritas Presiden Prabowo ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan secara masif.

“Penting kami tegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di sektor pendidikan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas dan multiplier effect yang nyata,” tegas Qodari.

Dalam paparannya, Kepala Staf Kepresidenan merincikan bahwa Program Revitalisasi Sekolah telah menyentuh 16.167 sekolah di tahun 2025, di mana sebanyak 16.062 sekolah di antaranya telah selesai dibangun per 11 Maret 2026. Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah melalui Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,1 triliun dengan target 11.744 satuan pendidikan. Lebih jauh lagi, pemerintah sedang memproses usulan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun untuk menambah sasaran hingga 60 ribu satuan pendidikan.

“Program ini dilaksanakan secara swakelola pada tingkat satuan pendidikan yang melibatkan masyarakat sekitar. Pelaksanaan ini membuka peluang kerja mulai dari tenaga bangunan, pengawas proyek, hingga penyedia jasa logistik, sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat, pergerakan UMKM, dan penguatan perekonomian daerah,” jelas Qodari.

Tercatat, program ini telah menyerap 238.131 tenaga kerja lokal, dengan rata-rata 22 pekerja per sekolah, serta berhasil menggerakkan sekitar 58.000 UMKM di sektor penyedia bahan bangunan lokal, warung makan, hingga jasa transportasi.

Sejalan dengan revitalisasi, Qodari juga menyoroti progres Sekolah Rakyat yang dirancang khusus bagi masyarakat paling rentan (desil 1 dan 2) untuk memutus rantai kemiskinan. Setelah Tahap I berhasil menjangkau 14.972 peserta didik, pemerintah kini mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi di seluruh penjuru Indonesia.

Pembangunan Tahap II yang ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 ini siap menampung siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 di bulan Juli. Proyek ini juga memberikan dampak pembukaan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 58.000 tenaga kerja serta didukung oleh 5.200 tenaga pendidik.

Qodari menambahkan bahwa Sekolah Rakyat terbukti tidak hanya menghadirkan ruang belajar, melainkan juga melahirkan siswa berprestasi di tingkat nasional, mulai dari kejuaraan pencak silat, karya tulis ilmiah, kompetisi matematika, hingga lomba MTQ. “Anak-anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,” kata Qodari.

Kepala Staf Kepresidenan juga menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan disinformasi yang beredar di masyarakat. Tetap berjalannya PHTC Revitalisasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara nyata menepis isu mengenai adanya pemotongan anggaran di sektor pendidikan.

“Hal ini membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan semakin diperkuat,” tutup Qodari.

Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto yang memaparkan terkait update percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.