Categories
Berita Berita KSP

KSP Terima Audiensi Perwakilan Buruh, Harap UU Perlindungan Ketenagakerjaan Tingkatkan Produktivitas dan Perkuat Iklim Investasi

Jakarta, 6 Oktober 2026 – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menerima 13 perwakilan kelompok buruh di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pertemuan ini digelar setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Perwakilan buruh yang hadir antara lain Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KBMI Daeng Wahidin, Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, Presiden KSPN Petrus Karel Sahetapy, Presiden KSN Mukhtar Guntur Kilat, hingga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia M. Rusdi.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para buruh yang menyuarakan aspirasi secara aman, lancar, dan tertib. Ia juga berterima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan undang-undang baru ini, yang memperbaiki aturan sebelumnya sekaligus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
“Terima kasih atas perjuangan teman-teman buruh yang berjalan dengan aman, lancar, dan tertib,” ujar Listyo Sigit.

Menurutnya, tugas bersama selanjutnya adalah memastikan aturan tersebut berjalan di lapangan. “Yang sama-sama kita jaga adalah bagaimana implementasi dari undang-undang ini benar-benar bisa berjalan,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan berharap kehadiran undang-undang ini turut meningkatkan produktivitas buruh dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. “Dengan adanya upah dan perlindungan buruh yang lebih baik, tentunya ini akan meningkatkan produktivitas, kerja keras dari teman-teman buruh,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa persoalan upah tidak akan menjadi hambatan. Peningkatan produktivitas itu, kata dia, akan membuat Indonesia memiliki daya saing saat berkompetisi dengan negara lain. Ia menyebut undang-undang ini diharapkan mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik. Dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh menyampaikan hasil studi banding dan sejumlah rekomendasi perbaikan, termasuk agar iklim industri nasional berjalan lebih baik. Para pimpinan serikat juga menyatakan akan mendukung pengusaha dalam menjaga daya saing industri dan iklim investasi yang kondusif.

“Saya kira kita sepakat teman-teman dari serikat buruh akan mendukung, sehingga kita betul-betul bisa menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk menerima investasi dari negara mana pun dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi,” tutur Kepala Staf Kepresidenan.

Perwakilan buruh, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, yang merepresentasikan sekitar 90 persen kekuatan buruh di Indonesia, datang ke KSP karena melihat komitmen Pak Sigit dalam membuka ruang demokrasi dan membangun legacy melalui Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Menurut Andi Gani, dari sisi DPR terdapat Prof. Dasco, sementara dari sisi ruang demokrasi ada Pak Sigit. “Perpaduan ini merupakan kombinasi yang sangat luar biasa,” ujarnya.”

Secara spesifik, Andi Gani menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, atas inisiatif pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri yang kemudian masuk dalam batang tubuh Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

“Karena itu hari ini kami mendatangi pertama kali Jenderal Sigit untuk langsung menyampaikan terima kasih, karena Desk Ketenagakerjaan Polri yang dibentuk, diinisiasi oleh Pak Sigit, masuk dalam batang tubuh Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.”

Andi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, pimpinan DPR, dan Panja Komisi IX. Menurutnya, undang-undang ini membawa banyak kemajuan dibandingkan Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menyebut tidak ada lagi outsourcing orang per orang. Yang diperbolehkan hanya outsourcing pekerjaan, dengan pekerja berstatus tetap di perusahaan penyedia jasa. Selain itu, undang-undang ini memberikan jaminan pesangon, memperbaiki indeks perhitungan upah, dan melarang PHK sewenang-wenang.

Andi Gani menyatakan sekitar 90 persen draf yang diajukan buruh kepada DPR dan pemerintah diadopsi dalam undang-undang ini. “Ini kemajuan luar biasa, dan juga menjadi bukti konsistensi janji Presiden Prabowo Subianto pada saat May Day dibuktikan,” ujarnya.

Categories
Berita Berita KSP

Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo Resmi Menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Berkomitmen Mengawal Program Prioritas Presiden

Jakarta, 5 Oktober 2026 – Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. secara resmi menjabat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, menggantikan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan pada Senin (5/10) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh jajaran pegawai Kantor Staf Presiden.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pertama sejak 27 April 2026.

Dalam sambutannya, Listyo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang memberikan tugas besar untuk di Kantor Staf Presiden ini. Kalau dari cerita sepintas tadi, nampaknya tugasnya cukup berat. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dudung, senior saya,” ujar Listyo.

Listyo menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden bukan lingkungan yang asing baginya, mengingat ia pernah bertugas sebagai ADC (ajudan) Presiden. “Kami mohon izin menjadi warga baru di Kantor Staf Presiden,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberanian mengambil keputusan merupakan kunci. “Untuk kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan di situasi sulit, sehingga permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan,” tuturnya.

Listyo menyatakan kesiapannya mengawal program Presiden Prabowo Subianto. “Kita paham bahwa beliau memiliki program Asta Cita, 17 program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semuanya tentunya butuh pengawalan dan percepatan,” tegasnya.

Terkait pengalamannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Pol. Listyo Sigit menyatakan adanya irisan dengan tugas Kantor Staf Presiden. “Kita beririsan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum, juga mengawal program-program proyek kebijakan strategis nasional. Jadi, alhamdulillah banyak irisannya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kantor Staf Presiden memiliki kewenangan untuk memanggil para menteri. “Kantornya boleh kecil, tetapi bisa memanggil menteri-menteri, untuk mengecek apakah sudah selaras dengan tugas Bapak Presiden, sehingga semua program dan kebijakan beliau bisa tertata dengan baik,” kata Listyo.

Listyo juga mengajak seluruh jajaran membangun tim yang solid. “Mari kita membentuk tim yang kuat untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas kita membantu Bapak Presiden,” ujarnya. Ia berharap Kantor Staf Presiden dapat berkontribusi mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tengah eskalasi situasi global, serta mendoakan keberhasilan Jenderal (Purn) Dudung. “Kita doakan beliau juga sukses sebagai Menko Polkam di tempat yang baru,” katanya.

Pesan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman: kawal program prioritas dan tuntaskan hambatan

Dalam pesannya, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman yang saat ini menjabat sebagai Menko Polkam meminta Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa tugas Kantor Staf Presiden sangat berat.

“Yang pertama, dia harus mengawal program prioritas Presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional,” kata Jenderal (Purn) Dudung. Menurutnya, kegiatan kementerian yang belum dapat dituntaskan akan diselesaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyebutkan sejumlah program prioritas yang dikawal, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Kantor Staf Presiden dapat memanggil kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memantau serta memastikan program berjalan dengan baik. Ia mencontohkan penyelesaian permasalahan petani tebu di Lampung dan hambatan eksplorasi sumur gas melalui pendekatan “KSP Mendekat”.

“Ciri pemimpin itu satu: berani mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab,” kata Jenderal (Purn) Dudung. Ia menyampaikan apresiasi kepada para deputi, tenaga ahli, dan seluruh staf KSP, serta memohon maaf atas segala kekurangan selama bertugas dan meminta doa restu dalam mengemban tugas barunya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pengangkatan Listyo didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2026, sedangkan pengangkatan Dudung didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Categories
Berita Berita KSP

Perkuat Sinergi SP4N-LAPOR! 2026-2031, KSP: Penyelesaian Aduan Harus Jadi Tugas Utama Birokrasi

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Ombudsman RI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! periode 2026-2031. MoU ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pengelolaan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sebagai Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kanal pengaduan pelayanan publik nasional.

Dalam sambutannya pada acara penandatanganan yang berlangsung Selasa (29/9/2026), Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penyelesaian aduan layanan publik harus menjadi outcome organisasi yang terukur dan benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Pada hari ini kami berlima, KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenkomdigi, Ombudsman, dan KSP, menandatangani perpanjangan komitmen kerja sama bersama dalam pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) versi terbaru dalam kerangka Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP),” ujar Jenderal (Purn) Dudung.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona. Kepala Staf Kepresidenan didampingi Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Drs. Heru Kreshna Reza, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, serta jajaran tenaga ahli Kantor Staf Presiden.

Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa penguatan SP4N-LAPOR! sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, bahwa birokrasi pemerintah harus terus melakukan transformasi pelayanan publik secara digital agar lebih mudah diakses, lebih cepat, lebih pasti, dengan layanan yang terhubung antara aplikasi dan memudahkan masyarakat. Pemerintah harus semakin mendengar dan dekat dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Ia mencontohkan capaian Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam kurang dari dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, telah terbentuk 75 MPP baru di berbagai daerah. Capaian itu turut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet pada Juli 2026. “Ini artinya Presiden menaruh perhatian besar terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa SP4N-LAPOR! merupakan salah satu aplikasi umum dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE.

“Ini layanan pemerintah digital yang resmi dan digunakan untuk menampung seluruh laporan masyarakat dan aduan layanan masyarakat dengan prinsip no wrong door policy,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Ia mengajak masyarakat tidak ragu melapor, mulai dari jalan rusak, program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, sekolah, dan puskesmas, hingga aspirasi tentang kinerja pemerintah, pungutan liar, dan dugaan korupsi. “Silakan laporkan melalui lapor.go.id. Kerahasiaan pelapor dijamin dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan yang terpenting, laporannya akan direspons dengan batas maksimal 3 hari kerja,” tegasnya.

Dalam kerja sama ini, KSP berperan melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis tindak lanjut atas data pengaduan terkait program prioritas nasional dan/atau isu strategis sesuai penugasan Presiden yang masuk melalui SP4N-LAPOR!.

KSP Mendekat: Dari Mendengar ke Mendekat

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden tidak hanya membuka layanan pengaduan, tetapi juga menjalankan program KSP Mendekat. Menurutnya, banyak kementerian dan lembaga telah membuka kanal untuk mendengar aduan masyarakat, dan KSP melangkah lebih jauh dengan turun langsung ke lapangan.

“Jadi bukan mendengar lagi, langsung mendekat. Mendapat laporan, langsung eksekusi ke lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak persoalan di lapangan tidak bersumber dari perorangan atau satu organisasi, melainkan dari hambatan (bottleneck) antarkementerian. Melalui KSP Mendekat, KSP hadir untuk mengurai hambatan tersebut dan menyelesaikannya bersama kementerian terkait, sehingga masyarakat merasa nyaman dan terlayani.

Jenderal (Purn) Dudung mencontohkan kunjungannya ke Medan beberapa hari lalu, tempat sejumlah kementerian terlibat dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Di sana ia melihat langsung masyarakat yang kini dapat mengelola anggaran sendiri untuk membangun irigasi tersier, yakni saluran yang mengalirkan air langsung ke sawah. Dana pemerintah disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat pemilik sawah untuk membangun irigasi tersebut.

“Artinya jangkauan pemerintah kepada masyarakat ini luar biasa. Tidak serta-merta lapor saja, tetapi pemerintah langsung hadir,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Aduan sebagai Tugas Utama, Bukan Beban

“LAPOR ini bukan hanya aplikasi, melainkan cara kerja baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, di mana penyelesaian aduan layanan publik harus menjadi outcome organisasi, terukur, dan benar-benar solutif menyelesaikan permasalahan di lapangan,” tegas Jenderal (Purn) Dudung.

Ia menekankan bahwa setiap aduan yang masuk harus menjadi prioritas. “Setiap aduan yang masuk ke dalam aplikasi LAPOR harus menjadi tugas utama, bukan justru beban bagi birokrasi,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, penyelesaian aduan dapat menjadi salah satu indikator kinerja utama birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. “Instansi pusat dan daerah dengan respons dan tindak lanjut aduan terbaik harus mendapatkan apresiasi dengan peningkatan insentif, dan sebaliknya disinsentif bagi yang tidak baik,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan peran pelayanan publik bagi negara. “Pelayanan publik adalah wujud kehadiran negara sekaligus bentuk kontrak sosial negara kepada rakyatnya. Ketika layanan publik berkualitas, masyarakat merasakan kehadiran negara dalam bentuk terbaiknya,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP

Terima Audiensi Koalisi Buruh, KSP Dudung: Pemerintah Selalu Buka Ruang Dialog dan Kawal Aspirasi Buruh

Jakarta, 24 September 2026 – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima audiensi perwakilan organisasi buruh pada Kamis (24/9/2026) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, KSP mendengarkan langsung aspirasi para perwakilan serikat buruh terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Perwakilan organisasi buruh yang hadir berasal dari SPSI AG, SBSI 1992, SPGI, GSBI, KASBI, KSN, FPBI, KSPN, Sarbumusi, Gaspermindo, SPSI Yoris, SPSI AGN, KBMI, dan ASPEK.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan penghargaan kepada para pimpinan serikat buruh yang memilih menyampaikan persoalan melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah. Ia menyebut pertemuan berlangsung sangat kondusif.

“Aspirasi yang disampaikan kami catat, dan akan kami komunikasikan serta koordinasikan dengan kementerian terkait. Aspirasi ini juga sudah dikomunikasikan dan dilaporkan kepada saudara-saudara kita anggota DPR RI,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan kesejahteraan buruh. Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026, Presiden telah menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan buruh. “Oleh karena itu, pemerintah selalu membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi buruh untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Menurut Jenderal (Purn) Dudung, pemerintah menghormati hak buruh untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. “Ruang dialog selalu terbuka selama aspirasi disampaikan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh menyampaikan 11 poin aspirasi. Poin-poin tersebut antara lain undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh; kepastian kerja serta pencegahan penyalahgunaan sistem alih daya (outsourcing), kontrak, dan pemagangan; upah layak; perlindungan pekerja platform; jaminan pesangon; dan kebebasan berserikat. Buruh juga menyoroti keselamatan kerja, penegakan hukum terhadap pelanggar hak buruh, perlindungan buruh perempuan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, serta pelatihan keterampilan untuk menghadapi era otomatisasi.

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman juga menerima laporan tentang pekerja berstatus honorer yang selama bertahun-tahun tidak mendapat kepastian status dari perusahaan tempatnya bekerja.

Ia lalu menceritakan kunjungannya ke sejumlah perusahaan di Karawang beberapa hari sebelumnya. Salah satu perusahaan di sana menjadi percontohan penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare). “Ini saya sampaikan untuk disosialisasikan, agar ibu-ibu yang bekerja dan suaminya merasa nyaman karena anaknya dititipkan dengan selamat, terpantau, dan terjaga keamanannya,” ujarnya. Dari kunjungan tersebut, ia juga melihat bahwa sejumlah pengusaha sudah memperhatikan persentase pekerja penyandang disabilitas.

KSP Dudung memastikan seluruh aspirasi akan diperhatikan dengan serius, terutama yang berkaitan dengan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. KSP akan berkoordinasi agar petisi dan aspirasi buruh sampai kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan yang berwenang, terutama DPR RI. Menurutnya, RUU tersebut sudah dibahas di DPR RI dan tinggal menunggu pengesahan.

“Pada dasarnya pemerintah dan buruh memiliki tujuan yang sama, yaitu dunia kerja yang adil, produktif, dan sejahtera. Perlindungan pekerja harus berjalan bersama dengan keberlangsungan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal (Purn) Dudung.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik. “Perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan adalah hal yang wajar. Yang terpenting, komunikasi tidak terputus dan setiap persoalan kita selesaikan melalui dialog,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus memberikan kepastian, perlindungan, dan kesempatan bekerja bagi semua orang, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja rentan. Kebijakan itu juga harus membekali pekerja dengan keterampilan untuk menghadapi masa depan.

Di akhir pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi komitmen perwakilan buruh untuk menjaga aksi tetap damai dan tertib. “Mari kita jaga ruang demokrasi ini bersama-sama, karena buruh, pemerintah, dan dewan perwakilan sudah menyatu demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, R. Abdullah, menjelaskan bahwa koalisinya terdiri atas 18 konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional dan 147 federasi. Pada kesempatan itu, koalisi menyampaikan petisi kepada Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan. “Kami ingin memastikan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan selesai tepat waktu, dan hasilnya bisa diterima oleh serikat buruh, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha,” ujar Abdullah.

Categories
Berita Berita KSP

Perpres 82/2026 Terbit, KSP Minta Operasional Koperasi Merah Putih Segera Dituntaskan

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengumumkan bahwa Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, dengan terbitnya aturan tersebut, persiapan KDKMP sebagai saluran distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis harus segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan Jenderal (Purn) Dudung kepada wartawan seusai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Distribusi Barang Bersubsidi dan Komoditas Strategis melalui KDKMP di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

“Peraturan Presiden yang selama ini ditunggu telah ditandatangani Presiden dan memperoleh nomor, yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perpres ini menjadi dasar bagi kita untuk mempercepat penyiapan dan pengoperasian KDKMP secara tertib dan terkoordinasi,” kata Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia menegaskan, keberhasilan KDKMP tidak bisa hanya dinilai dari jumlah koperasi yang terbentuk. “Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk atau gerai yang dibangun. Kita harus memastikan gerai yang siap beroperasi juga memperoleh pasokan barang secara berkelanjutan,” ujarnya.

Rapat tersebut membahas penyaluran beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan kebutuhan pokok lainnya melalui KDKMP. “Masyarakat harus dapat memperolehnya dengan mudah, dengan harga sesuai ketentuan dan stok yang terjaga. Khusus barang bersubsidi, penyalurannya harus tepat sasaran,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Menurut pemetaan KSP, gerai KDKMP yang sudah berdiri belum tentu siap beroperasi. Sebagian masih terkendala status sebagai titik penyalur, alokasi barang, modal kerja, atau sistem logistik dan transaksi. Hambatan lain yang ditemukan adalah pasokan yang belum terjamin berkesinambungan, regulasi yang belum selaras dengan tata kelola distribusi yang sudah berjalan, pengaturan kuota, dan sasaran penerima barang bersubsidi yang belum jelas.

“Masih ada sejumlah hal yang perlu diselesaikan bersama: penetapan KDKMP sebagai titik penyalur, alokasi dan kesinambungan pasokan, modal kerja, logistik dan pergudangan, serta sistem transaksi dan pengawasan. Seluruhnya harus disiapkan sebagai satu rangkaian,” tuturnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga mengingatkan agar KDKMP tidak sekadar mengambil alih kuota dari jaringan distribusi yang sudah ada. “Rantai distribusi perlu menjadi lebih pendek, akses masyarakat lebih dekat, harga tetap terjaga, dan penyaluran semakin tepat sasaran. Penggunaan KDKMP sebagai saluran distribusi juga tidak boleh sekadar memindahkan kuota atau persoalan dari saluran lain,” tegasnya.

Karena itu, KSP menilai alokasi barang perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat, ketersediaan pasokan, kapasitas KDKMP, dan jaringan distribusi yang sudah ada. Tujuannya agar akses masyarakat bertambah luas tanpa membuat stok kosong di titik distribusi lain.

Dalam rapat itu, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman memberikan tugas kepada kementerian dan BUMN terkait. “Kami meminta Kementerian Koperasi bersama Agrinas memastikan KDKMP yang telah siap untuk dioperasikan. BULOG, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, ID FOOD, dan pihak terkait perlu memastikan alokasi, pasokan, mekanisme pemesanan dan pembayaran, pengiriman, serta keberlanjutan stok. Hambatan regulasi pada setiap komoditas juga perlu segera ditangani,” katanya.

Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara diminta memeriksa kesiapan tiap gerai, termasuk pergudangan, SDM atau manajer, modal kerja, legalitas, serta sistem kasir dan transaksi. Sementara itu, BUMN penyalur diminta menyiapkan skema yang konkret, mulai dari jumlah KDKMP yang dapat diaktifkan, alokasi awal, margin, jadwal pengiriman, stok minimum, hingga cara pengisian ulang stok. Kementerian dan lembaga teknis juga diminta segera menyelesaikan persyaratan tiap komoditas agar gerai yang sudah siap secara fisik tidak tertunda beroperasi hanya karena belum ditetapkan sebagai titik penyalur.

Untuk pengawasan, KSP mendorong agar SIMKOPDES diperkuat menjadi sistem pemantauan distribusi satu pintu. “Pemerintah perlu dapat memantau barang masuk, stok, harga, transaksi, penerima, hingga barang keluar. Dengan demikian, kekurangan stok, ketidaksesuaian harga, dan persoalan ketepatan sasaran dapat diketahui serta ditangani lebih cepat,” jelas Jenderal (Purn) Dudung.

Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan rapat koordinasi ini harus menghasilkan tindak lanjut yang terukur, bukan hanya pembahasan antarlembaga. KSP akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN agar pembangunan KDKMP juga diikuti kesiapan operasional dan rantai pasok.

“Arah kita jelas: dengan terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2026, penyiapan operasional KDKMP harus segera dituntaskan. Gerainya siap, barangnya tersedia, transaksi berjalan, dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Itulah yang akan terus kita kawal,” pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi, dan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Ito Hediarto. Selain itu, ada perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan BUMN.

Dari kalangan BUMN, hadir Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, dan Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo. Hadir pula Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid, Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, serta jajaran direksi PT Pos Indonesia.