Kategori: Berita KSP

Jakarta – Proses serah terima jabatan (sertijab) di lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP) telah berlangsung dengan lancar. Kepala Staf Kepresidenan yang baru dilantik, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman S.E., M.M., M.H. secara resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan KSP dari mantan Kepala Staf Kepresidenan yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A. Proses sertijab digelar di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Selasa, 28 April 2026.

Menyambut tugas barunya, Dudung menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden tetap dikawal dengan baik. Dudung menyatakan akan melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan menyempurnakan berbagai kegiatan di KSP. “Banyak hal yang sudah dilakukan oleh KSP untuk mengawal program prioritas Presiden dengan baik dan nanti kita lanjutkan tentunya untuk kesempurnaan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.

Sebagai salah satu langkah inovatif untuk memperkuat fungsi KSP sebagai penyambung kebijakan pemerintah, Dudung mengumumkan inisiasi pembukaan layanan aduan masyarakat 24 jam. Layanan ini akan diwujudkan dalam bentuk posko di KSP serta website pengaduan yang dapat diakses langsung oleh publik.

“Kita akan membuka seluas-luasnya dan semakin banyak informasi-informasi yang secara langsung dari masyarakat justru ini adalah yang paling penting sehingga kita bisa langsung menangani,” jelas Dudung. Ia menargetkan posko aduan beserta website pengaduan tersebut akan mulai beroperasi dalam waktu dekat.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan bahwa mekanisme penanganan aduan tidak selalu akan langsung diteruskan ke Presiden, melainkan akan disalurkan dan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada kementerian-kementerian terkait sebagai pihak yang memiliki wewenang penanganan teknis.

Dalam hal pelaporan ke Presiden, Dudung memastikan akan ada laporan yang disampaikan secara rutin dalam berbagai kesempatan. Namun, ia menegaskan fleksibilitasnya dalam bertindak jika ditemukan isu yang mendesak. “Kalau memang itu sangat penting ya saya rasa lebih baik saya langsung laporkan (kepada Presiden),” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari memastikan bahwa transisi berjalan dengan baik. Qodari memastikan telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi, kondisi, serta tugas organisasi di KSP kepada Kepala Staf yang baru. “Maksud dan tujuan supaya beliau begitu masuk langsung bisa tancap gas untuk mengawal program-program prioritas nasional sebagaimana yang menjadi tugas dari KSP,” ujar Qodari.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, di mana salah satunya adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan capaian program pembangunan PLBN, di mana sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari 18 PLBN yang diinstruksikan untuk dibangun.

“Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, dimana tercantum dalam salah satu tujuh belas program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif,” kata Qodari.

Qodari merinci 15 PLBN yang telah dibangun adalah PLBN Entikong (Kalimantan Barat), PLBN Mota’ain (Nusa Tenggara Timur), PLBN Badau (Kalimantan Barat), PLBN Aruk (Kalimantan Barat), PLBN Motamasin (Nusa Tenggara Timur), PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur), dan PLBN Skow (Papua).

Selain itu, ada juga PLBN Serasan (Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Kalimantan Utara), PLBN Labang (Kalimantan Utara), PLBN Sebatik/Sei Nyamuk (Kalimantan Utara), PLBN Napan (Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Papua Selatan), dan PLBN Sota (Papua Selatan).

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa sebanyak 3 PLBN akan dibangun adalah PLBN Sei Kelik (Kalbar), PLBN Oepoli (NTT), dan PLBN Long Midang (Kaltara). Qodari juga menjelaskan bahwa percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan.

“Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia kini sah menjadi wilayah Indonesia. Sementara itu, hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” ungkap Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa 15 PLBN yang telah beroperasi kini menjalankan peran yang strategis, dimana tidak hanya sebagai penguat pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini dibuktikan dari capaian pada tahun 2025, di mana lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.

“Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan oleh warga yang terdampak pergeseran batas ini. Percepatan ganti kerugian dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak ada warga negara yang dirugikan secara sosial maupun ekonomi akibat penegasan batas negara tersebut,” tegas Qodari.

Untuk menjamin operasionalisasi PLBN yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp86 miliar. Sementara itu, 3 PLBN lainnya terus dikejar penyelesaiannya, yaitu PLBN Sei Kelik yang menunggu kesepakatan titik exit-entry, PLBN Oepoli yang menunggu penyelesaian garis batas dengan Timor Leste, dan PLBN Long Midang yang masih berhadapan dengan tantangan akses material.

Turut hadir dalam konferensi pers bertema Update PHTC dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal optimalisasi PLBN ini. Dari hasil verifikasi lapangan sebelumnya, langkah mendesak yang saat ini terus dikawal adalah penyelesaian proses ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor Leste agar sengketa batas negara dapat diselesaikan secara komprehensif.

Jakarta, 15 April 2026 — Pemerintah mengatakan bahwa program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, di antaranya melalui pelibatan 185 industri turunan serta penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan bahwa efek berganda tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap rantai pasok domestik. Hal itu, lanjutnya, juga akan berdampak positif bagi usaha, baik skala lokal maupun nasional.

“Eksekusi Program 3 Juta Rumah memicu reaksi berantai dan multiplier effect yang menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Selasa (15/4).

Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa program tersebut dapat meningkatkan permintaan bagi setidaknya 185 industri turunan, yang terbagi ke dalam dua kelompok, yakni industri hulu dan hilir.

Di sisi hulu, ia menjabarkan bahwa program ini dapat meningkatkan utilisasi produksi material dasar, seperti semen, baja ringan, keramik, batu bata, genteng, dan cat. Sementara itu, di sisi hilir, program ini dapat menggeliatkan permintaan bagi UMKM furnitur, produsen alat elektronik rumah tangga, desain interior, serta jasa asuransi dan perbankan.

Ia menambahkan bahwa peningkatan permintaan di sektor hilir akan semakin intensif setelah serah terima rumah dilakukan.

“Pembangunan rumah mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok utama,” tambah dia.

Namun, efek berganda tersebut tak hanya berhenti sampai situ. Qodari berujar, konstruksi 3 juta rumah juga dapat menyerap pekerja terampil dan nonterampil, di mana pembangunan satu unit rumah tapak rata-rata dapat melibatkan lima hingga tujuh pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahkan, program ini juga membuka peluang kerja bagi profesi pendukung, seperti arsitek, insinyur sipil, dan mandor bangunan. Di samping itu, program ini diharapkan juga bermanfaat bagi tenaga kerja di luar proses konstruksi, seperti pekerja pabrik material, sopir logistik, hingga pelaku sektor informal, seperti pedagang makanan di sekitar lokasi proyek.

“Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja riil bagi masyarakat,” pungkas dia.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar dalam tata kelola kebijakan berbasis data guna menekan kemiskinan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan peluncuran “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” sebagai bagian dari strategi menuju nol persen kemiskinan.

Buku saku tersebut menjadi instrumen strategis untuk memperkuat transparansi sekaligus memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan. Selain merangkum 17 program prioritas pemerintah, buku ini juga berfungsi sebagai panduan praktis agar masyarakat dapat memahami bentuk dukungan negara serta mekanisme untuk mengaksesnya. Melalui penyederhanaan informasi ini, pemerintah memastikan seluruh program berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi dan saling terhubung.

“Teman-teman jurnalis, peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan bahwa integrasi program menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang berhak.

“Bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak, buku saku nol persen memuat berbagai program bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan program yang terintegrasi bagi rakyat,” paparnya.

Dalam implementasinya, lanjutnya, pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam perumusan dan penyaluran kebijakan sosial.

“Jadi semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu ya, Teman-teman ya. Makanya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo, melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” ungkapnya.

Langkah ini dinilai mampu menjawab persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap dihadapkan pada ketidaktepatan sasaran.

“Jadi kalau dulu itu ada yang namanya inclusion error yang harusnya enggak berhak menerima tapi kok menerima. Ada juga yang kasihan exclusion error ya. Harusnya masuk tapi malah enggak masuk,” urainya.

Melalui pendekatan triangulasi data yang diperkuat dengan pembaruan berbasis sistem digital secara berjenjang, pemerintah memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam penyaluran bantuan sosial. Kepala Staf Kepresidenan menilai terobosan ini sebagai lompatan signifikan dalam tata kelola kebijakan publik.

“Hemat saya Bapak Ibu sekalian DTSEN ini adalah revolusi data dan revolusi kebijakan publik.” Ia menegaskan bahwa dampaknya juga signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. “Dan ini adalah game changer untuk keuangan negara agar lebih akurat dan efisien. game changer,” tegasnya.

Melalui sistem satu pintu berbasis DTSEN, pemerintah menghadirkan mekanisme penyaluran bantuan yang lebih transparan sekaligus mudah diakses oleh masyarakat. Skema ini memungkinkan setiap penerima manfaat terpetakan secara sistematis dalam berbagai program subsidi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau statusnya secara mandiri.

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan ya terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa kondisi kesejahteraan sosial Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Ia menjelaskan, saat ini mayoritas masyarakat telah berada pada kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) yang mencapai sekitar 142 juta orang. Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan dengan masih adanya sekitar 67,9 juta penduduk dalam kategori rentan miskin, 23,85 juta penduduk dalam kategori miskin, serta sekitar 2,38 juta orang yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.

“Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar dengan semakin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan jangka panjang. Data dalam buku saku juga memperlihatkan progres signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan catatan Bank Dunia, dari sekitar 74,3 persen pada 1984 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025.

“Dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, Indonesia berhasil menekan kemiskinan ekstrem secara signifikan sebagai hasil dari kerja keras berkelanjutan, konsistensi kebijakan pemerintah, serta sinergi berbagai pihak,” urainya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam pembangunan kesejahteraan nasional, sekaligus menggarisbawahi bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada upaya menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh akibat berbagai guncangan ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Karena itu, pemerintah kini mengedepankan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berlapis dengan menjangkau seluruh spektrum sosial.

Buku saku ini, lanjutnya, turut merepresentasikan pendekatan kesejahteraan sepanjang hayat, di mana kehadiran negara dirancang konsisten di setiap fase kehidupan, mulai dari masa kandungan hingga usia lanjut, guna memastikan setiap warga negara memperoleh dukungan yang berkelanjutan.

“Kesejahteraan bukanlah bantuan sesaat. ya, bukan bantu sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansah, mengapresiasi Buku Saku 0% yang diluncurkan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan.

Menurut Trubus, hadirnya buku ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah menuju negara kesejahteraan (welfare state). Akademisi Universitas Trisakti ini menyebutkan istilah “0 persen” dalam buku tersebut mengandung makna bahwa penerima manfaat program tidak lagi berada dalam kategori miskin karena telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

“Artinya penerima manfaat program ini semua naik kelas, sehingga tidak ada lagi istilah miskin,” kata Trubus dalam acara peluncuran Buku Saku 0% di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Acara peluncuran Buku Saku 0℅ ini dihadiri langsung antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo dan seluruh tim editor yang terdiri atas Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden bidang Analisa Data Strategis, Agung Gumilar Saputra, dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono.

Jakarta, 8 April 2026 – Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.

Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.