Kategori: Berita KSP

Jakarta, – Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) AM Putranto, menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Agenda kenegaraan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sidang tahunan MPR menjadi tradisi kenegaraan yang digelar setiap tahun menjelang peringatan 17 Agustus. Forum ini mempertemukan pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran pemerintahan, hingga perwakilan diplomatik negara sahabat.

Suasana sidang berlangsung khidmat dengan nuansa kebangsaan yang kental. Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir didampingi pimpinan MPR, DPR, DPD, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para duta besar.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan prosesi mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sidang kemudian resmi dibuka oleh Ketua MPR, diikuti pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebagai bagian dari agenda, diputar tayangan capaian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti berbagai kemajuan strategis pembangunan nasional. Tayangan ini menjadi pengantar sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan perdananya.

Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan pentingnya persatuan nasional, kemandirian ekonomi, serta penguatan pertahanan negara sebagai pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sidang kali ini juga dihadiri para tokoh bangsa dan mantan pemimpin nasional. Hadir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

Selain itu, sejumlah Ketua Parlemen ASEAN, para duta besar negara sahabat, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih turut menyemarakkan sidang tahunan yang sarat makna kebangsaan tersebut.

Bantul, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) AM Putranto menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masa depan pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini salah satu program dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita, yang sangat concern dengan dunia pendidikan. Beliau ingin memberi yang terbaik, bukan hanya untuk anak-anak yang sudah mengenyam sekolah, tapi juga bagi mereka yang belum punya kesempatan, beliau juga mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, khususnya pada masyarakat,” ujar AM Putranto saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (8/8/2025).

AM Putranto menjelaskan bahwa dari total 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan, saat ini sudah ada 63 sekolah yang telah beroperasi. Program yang dimotori oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ini dirancang dalam bentuk pendidikan berasrama agar peserta didik tidak hanya memperoleh akses pendidikan formal, tetapi juga mendapatkan jaminan kebutuhan dasar lainnya.

“Anak-anak ini tidak hanya sekedar hanya sekolah, mereka disiapkan sekolah berasrama. Artinya berasrama ini dia dapat makan 3 kali sehari, kemudian di asrama ini disiapkan tempat tidur yang memadai, kemudian tempat pendidikan yang memadai,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, AM Putranto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini, mulai dari unsur TNI, Polri, Kemensos, hingga para tenaga pendidik. Ia turut menyambut baik pelantikan 22 guru PPPK yang akan menjadi bagian dari program tersebut.

“Hari ini, 22 guru yang PPPK ya, itu dilantik. Sehingga mereka nantinya akan dapat gaji, ini sangat luar biasa. Jadi presiden itu ya, bukan hanya untuk siswanya, ya gurunya pun diperhatikan,” ujarnya.

AM Putranto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi solusi strategis bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, ia berharap publik ikut mendukung dan menyebarkan informasi positif mengenai program ini.

“Oleh karena itu, saya minta hal-hal yang positif, tolong disampaikan ke masyarakat, dengan adanya Sekolah Rakyat ini. Sangat-sangat membantu orang-orang yang belum mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya,” bebernya.

Lebih lanjut, AM Putranto menegaskan bahwa fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat mencakup aspek gizi yang memadai. Ia juga menekankan pentingnya kualitas makanan yang sesuai selera dan kebutuhan anak-anak.

“Kalau saya makan, yang pertama itu adalah nasi. Apapun kuahnya, apapun buahnya, kalau itu nasinya dingin itu tidak enak. Benar enggak? Maka saya minta, tadi hangat, dalam kondisi siap saji, dan nasinya juga bagus. Karena itu sangat menentukan,” ucapnya.

Tak hanya soal logistik dan gizi, AM Putranto mengungkap bahwa setiap siswa akan memiliki pendamping dalam bentuk bapak atau ibu asuh, yang memantau perkembangan mereka secara menyeluruh.

“Dan yang paling penting, satu tadi, setiap anak, semua anak itu, ada Bapak asuh, atau Ibu asuh, yang mengawasi kehidupan mereka dari bangun tidur, sampai tidur sepanjang tahun, sampai dia lulus. Nah ini sebagai, rasa tanggung jawab, kita sebagai orang tua, melihat perkembangan anak,” ungkapnya.

Di akhir kunjungannya, AM Putranto menegaskan harapannya bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak-anak.

“Kita tidak berharap anak-anak ini kembali ke lingkungan yang sama seperti sebelumnya. Harapan kami, setelah mengikuti Sekolah Rakyat dan lulus nanti, kehidupan mereka akan meningkat dan lebih baik,” tegas AM Putranto.

AM Putranto pun mengajak masyarakat untuk terus menyebarluaskan semangat dan manfaat dari program ini. “Tolong hal-hal positif ini disampaikan ke masyarakat. Sekolah ini sangat membantu orang-orang yang belum mampu menyekolahkan anaknya,” pungkasnya.

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Jakarta Selatan, Senin (5/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas bidang kesehatan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sejak usia dini.

Dalam kunjungannya, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa program CKG telah menjangkau jutaan peserta di seluruh Indonesia.

“Pagi hari ini saya mengecek secara langsung di MIN 8, di mana siswa terhitung mulai tanggal 10 Februari sebelumnya sampai sekarang, sekitar 16 juta. Per tanggal 4 Agustus ini, kita targetkan 53,8 juta siswa penerima manfaat dengan menyisir sekitar 282.317 sekolah atau pendidikan,” papar AM Putranto.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, program ini merupakan langkah maju dalam paradigma pelayanan kesehatan.

“Kalau dulu sakit dulu baru diobati, sekarang diganti, sehingga tak perlu tunggu sakit kemudian baru diobati, dan itu akan lebih mahal. Keinginan beliau adalah masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga lansia, diharapkan jadi masyarakat sehat,” jelas AM Putranto.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan program ini.

“Saya berharap orang tua punya peran penting untuk mengajak anak-anaknya berobat gratis ini. Kalau misalnya ada kelainan, itu ada rujukan berikutnya,” ungkap AM Putranto.

Selain pemeriksaan umum, program ini juga mencakup pemeriksaan mata dan kesehatan lainnya. Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi kesiapan pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Saya berterima kasih MIN 8 di Jakarta Selatan ini sudah persiapan untuk menyelenggarakan ini. Harapan saya semua dituntaskan, kita undang para pendidik semuanya untuk membantu supaya mereka tidak trauma. Pelan-pelan, kasih orang yang happy-happy dulu, dia lihat, begitu disuntik, nanti dapat hadiah. Itu salah satu cara saja,” ujar AM Putranto.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyoroti perlunya pendekatan persuasif bagi orang tua yang masih ragu.

“Kalau ada orang tua yang melarang, biasanya karena mereka belum paham. Jadi, kita harus dekati dulu orang tuanya. Kita bantu jelaskan, apa tujuan dari imunisasi atau pemeriksaan ini. Pendekatannya jangan dipaksa, cukup dijelaskan dengan baik. Saya yakin, jika mereka sudah paham, mereka akan mengerti bahwa kesehatan itu penting,” tambah AM Putranto.

Di akhir kunjungan, Kepala Staf Kepresidenan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

“Mari kita ambil andil, dorong dan ajak anak-anak untuk ikut berobat gratis. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi lebih awal masalah kesehatan, dan mencegah kondisi menjadi lebih parah. Harapan saya ke depan, mari kita sama-sama untuk menyukseskan program dari Bapak Prabowo ini, khususnya untuk cek kesehatan gratis. Itu salah satu program beliau yang sangat mulia dan untuk memberikan masyarakat menjadi sehat dan sejahtera,” pungkas AM Putranto.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan salah satu prioritas utama Presiden, bukan hanya sekedar formalitas sebagaimana tertuang dalam Asta Cita butir ke-7.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang digelar di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (24/7).

Rapat dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budianto, Pimpinan KPK Agus Joko Pramono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiyantini, serta pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Pencegahan korupsi bukan semata-mata soal regulasi atau sistem. Ini adalah amanah langsung dari Presiden yang harus diwujudkan secara konkret dan terukur. Tidak boleh ada ego sektoral dalam upaya ini. Semua pihak harus berjalan bersama dalam satu arah yang sama,” ujar AM Putranto.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan bahwa agenda pencegahan korupsi tidak bisa dijalankan secara sektoral, melainkan harus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Rakor ini merupakan bagian dari proses penyusunan laporan semester pertama pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025–2026, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Regulasi tersebut mewajibkan pelaporan berkala kepada Presiden setiap enam bulan.

Dalam forum itu, dibahas perkembangan dan capaian aksi pencegahan korupsi pada tiga sektor strategis: peningkatan penerimaan negara, pembenahan perizinan dan tata niaga, serta penguatan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden yang dalam lebih dari 12 pidato politiknya sejak pelantikan, terus menegaskan komitmen terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“Presiden bahkan secara terbuka mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ini sinyal kuat dari pimpinan tertinggi negara bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya prioritas, tapi kewajiban moral dan strategis bangsa,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menambahkan bahwa Timnas PK harus menjaga agar Stranas PK tetap relevan dan selaras dengan program prioritas nasional. Salah satunya dengan memperkuat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek strategis, menjaga integritas aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan pendanaan partai politik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budianto memaparkan sejumlah capaian Stranas PK sejak diluncurkan pada 2018. Salah satunya adalah penyelesaian tumpang tindih tata ruang melalui kebijakan Satu Peta, yang telah meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp31,5 triliun, dengan realisasi Rp974 miliar.

Capaian signifikan juga terlihat pada implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), yang berhasil meningkatkan PNBP sektor batubara dari Rp75,8 triliun menjadi Rp172 triliun pada 2024.

Selain itu, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pemadanan data pelanggan turut menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp14,5 triliun per tahun, dengan tingkat pemadanan mencapai 71 persen dari total 23,8 juta pelanggan.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widiyantini menyoroti pentingnya digitalisasi proses bisnis dalam birokrasi sebagai pondasi tata kelola yang lebih bersih, cepat, dan transparan. Transformasi digital, menurutnya, krusial dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pelayanan publik.

Stranas PK juga dinilai sukses dalam mendorong integrasi layanan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dalam pengelolaan pelabuhan. Program ini turut mendukung percepatan realisasi Satu Data Nasional, melalui pemanfaatan NIK dan Satu Peta sebagai acuan geospasial nasional.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah berharap bahwa upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil.