Kategori: Berita KSP

Cilacap — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto. Melalui pemanfaatan lahan Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) di Pulau Nusakambangan, Kementerian Imipas dinilai berhasil mentransformasi proses pembinaan hukum menjadi pusat produktivitas yang mendukung langsung program prioritas Presiden RI, khususnya di bidang ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan usai meninjau langsung berbagai fasilitas pembinaan dan kawasan budidaya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (28/7).

Dalam kunjungannya, Kepala Staf Kepresidenan mendatangi sejumlah titik strategis, mulai dari Balai Latihan Kerja (BLK) konveksi, budidaya kolam sidat, peternakan domba Garut, hingga ragam area pertanian berteknologi tinggi seperti budidaya tomat, cabai, semangka, melon, anggrek, jamur, hingga anggur. KSP juga menyoroti potensi besar pengembangan budidaya udang vaname yang diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 35 ton per hektare.

“KSP bertugas mengawal dan memonitor program-program prioritas Presiden, dan salah satu fokus utamanya adalah ketahanan pangan,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.

“Di sini kita melihat proses pembinaan di LP tidak sekadar menjalankan hukuman secara legalitas formal, mental, atau fisik semata. Melainkan ada inovasi besar di tengah keterbatasan lahan dan lokasi untuk membangkitkan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Jenderal (Purn) Dudung menambahkan bahwa pola pembinaan berbasis humanisme dan kemandirian ini berhasil memproduksi komoditas berdampak ekonomi tinggi, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga batik dan konveksi pakaian yang memiliki nilai ekspor. Hasil dari produktivitas tersebut dikembalikan untuk kesejahteraan warga binaan, pemenuhan kebutuhan insentif anggota, serta operasional pembinaan berkelanjutan.

“Ini hal yang sangat inspiratif dan perlu dicontoh oleh kelembagaan lain sesuai bidangnya masing-masing. Pengembangan ini melibatkan teknologi tinggi dan pembinaan terpadu dari dinas pertanian serta peternakan setempat. Saya tentu akan melaporkan hasil yang sangat positif ini langsung kepada Bapak Presiden,” tambahnya.

Kepala Staf Kepresidenan optimistis rencana ekspansi pemanfaatan ratusan hektare lahan pembinaan berikutnya oleh Kementerian Imipas akan semakin memperkuat kontribusi pemasyarakatan terhadap perekonomian nasional.

“Kacamata saya adalah bagaimana ketahanan pangan ini dikembangkan secara optimal. Dari sisi pembinaan hukum sudah sangat tertib dan maksimal, namun produktivitasnya yang sungguh luar biasa. Catatan khusus saya: Kementerian Imipas luar biasa,” ujar Jenderal (Purn) Dudung.

Menanggapi kunjungan dan apresiasi dari Kantor Staf Presiden, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa peninjauan lapangan oleh KSP merupakan bentuk verifikasi langsung atas laporan kinerja yang sebelumnya telah disampaikan di Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Menteri Imipas menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program pemberdayaan warga binaan guna menyokong agenda besar pemerintah.

“Kami melaporkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai Menteri. Kedatangan Bapak Kepala Staf Kepresidenan hari ini adalah untuk menyaksikan dan memastikan langsung di lapangan,” ujar Menteri Agus Andrianto.

“Kami telah mendapatkan beberapa arahan strategis dari beliau. Mohon doa restunya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau dapat terus kami kembangkan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” tutup Menteri Agus.

Melalui integrasi program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan, KSP meyakini para warga binaan dapat terdorong untuk bangkit dari masa pidananya dan siap menjadi insan yang mandiri, terampil, serta produktif saat kembali ke tengah masyarakat.

Cilacap, Jawa Tengah – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., meninjau kegiatan warga binaan di Balai Latihan Kerja (BLK) Konveksi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa, (28/07/2026). Dalam kunjungan kerja tersebut, Jenderal (Purn) Dudung menyempatkan diri berdialog secara langsung dengan salah satu narapidana yang tengah mengoperasikan mesin jahit.

Mengawali sambutannya saat peninjauan bertajuk “Pelaksanaan Tata Kelola Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Nusakambangan” tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkapkan kesan pertamanya saat hadir di Pulau Nusakambangan untuk menyaksikan secara langsung perkembangan tata kelola pemasyarakatan yang terus mengalami kemajuan.

“Saya baru kali ini ke Nusakambangan. Selama ini, Nusakambangan dikenal sebagai simbol penegakan hukum dan kawasan pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan tertinggi. Namun sebuah bangsa yang besar tidak hanya diukur dari kemampuannya memberikan hukuman, melainkan juga dari kemampuannya membangun harapan dan memulihkan manusia,” tegas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia menyampaikan rasa bangganya saat melihat semangat pemulihan tersebut diwujudkan secara nyata melalui berbagai program produktif di lapangan. “Hari ini kita melihat bahwa semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang produktif, lahan-lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan untuk menghasilkan padi, jagung, sayuran, peternakan, perikanan, hingga berbagai produk hasil pembinaan warga binaan. Apa yang dilakukan di Nusakambangan membuktikan bahwa pemasyarakatan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional,” paparnya.

Jenderal (Purn) Dudung menekankan bahwa transformasi yang terjadi di Nusakambangan sangat patut diapresiasi karena sejalan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Asta Cita. Menurutnya, inisiatif Kemenimipas melalui optimalisasi kawasan Nusakambangan memperlihatkan bahwa setiap institusi negara memiliki ruang untuk berkontribusi.

“Transformasi tersebut patut diapresiasi karena sejalan dengan salah satu agenda prioritas Presiden yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Inisiatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui optimalisasi kawasan Nusakambangan memperlihatkan bahwa setiap institusi negara memiliki ruang untuk berkontribusi dan mendukung Asta Cita Presiden,” ujar Jenderal (Purn) Dudung menekankan kembali pesan utamanya.

Peninjauan ini diawali di BLK Konveksi yang menyelenggarakan pelatihan vokasi kemitraan industri, dilanjutkan ke BLK Budidaya Sidat untuk penguatan komoditas perikanan bernilai tinggi. Kunjungan juga mencakup peninjauan peternakan domba, greenhouse anggur dan anggrek, perikanan, serta perkebunan di Lapas Kembang Kuning. Selain itu, KSP meninjau Tambak Udang Vaname di BLK Pantai Pasir Putih dan BLK Pantai Bantar Panjang sebagai upaya penguatan ekosistem perikanan nasional, serta memantau pengamanan ketat berbasis risiko di fasilitas Super Maximum Security Lapas Karanganyar.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan mengingat kembali rapat koordinasi yang pernah dilakukan sebelumnya di Kantor Staf Kepresidenan. “Beberapa waktu yang lalu kami telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kantor Staf Presiden. Dalam forum tersebut kami melihat komitmen kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melakukan konsolidasi kelembagaan, memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas, memberdayakan warga binaan, serta mengembangkan berbagai program produktif. Kunjungan hari ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat secara langsung implementasi berbagai kebijakan tersebut, sekaligus memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan di lapangan,” jelasnya.

Ia pun menegaskan komitmen penuh KSP dalam mengawal seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Kantor Staf Presiden akan terus menjalankan fungsi pengawalan terhadap program-program prioritas Presiden. Apabila masih terdapat hambatan koordinasi, regulasi, maupun dukungan lintas kementerian dan lembaga, KSP siap memfasilitasi penyelesaiannya agar berbagai program strategis dapat berjalan lebih efektif. Ini tidak serta-merta penegakan hukum atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan hukum, tetapi justru yang menonjol bagaimana warga binaan itu diproduktifkan, termasuk masyarakat sekitarnya yang terdampak. Nah, ini pengembangan yang luar biasa,” lanjut Kepala Staf Kepresidenan.

Jenderal (Purn.) Dudung kemudian menguraikan pandangannya mengenai esensi kepemimpinan di balik keberhasilan transformasi ini. “Ini saya katakan, sering saya katakan Pak Agus, bahwa ciri pemimpin itu kalau ingin sukses: satu, dia harus punya imajinasi; dia harus punya inovasi; dia harus punya visi dan misi; dia harus punya cita-cita dan harapan. Kalau tidak punya ini semua, ya begitu-begitu saja pemimpin. Dan ciri pemimpin yang berhasil itu, dia harus berani mengambil keputusan. Apapun keputusan itu berisiko, tapi dia berani. Sekalipun itu berisiko atau tersalah, dia masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Karena keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian untuk merubah sesuatu yang baru,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Jenderal Dudung menyampaikan harapannya agar langkah Kemenimipas ini dapat menjadi inspirasi dan percontohan nasional. “Transformasi Nusakambangan ini menjadi inspirasi bahwa lembaga pemasyarakatan tidak menjalankan tempat hanya untuk pidana, tetapi juga ruang untuk membangun manusia. Ketika pembinaan mampu melahirkan warga negara yang produktif sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan yang selama ini digalakkan oleh Bapak Presiden, saya berharap langkah yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini dapat menjadi contoh sekaligus memicu dan memacu kementerian maupun lembaga lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika tempat dengan potensi yang sangat terbatas saja mampu dikembangkan dengan sangat baik oleh Menteri Imipas, maka kementerian lain yang memiliki potensi wilayah lebih luas tentu seharusnya bisa melangkah lebih jauh. “Sekali lagi, saya atas nama Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Agus, dan mudah-mudahan ini nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden sebagai percontohan. Percontohan tidak serta-merta produktivitas yang dilakukan ini—yang mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan alam yang ada—tetapi yang menjadi percontohan adalah integritas dan kemauan yang tidak biasa yang harus mencontohkan kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Agus, luar biasa perjalanan selama berangkat sampai di sini dilayani luar biasa oleh Pak Dirjen,” tutup Kepala Staf Kepresidenan.

Jakarta, 27 Juli 2026 — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan pentingnya penguasaan rantai pasok Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Elements (REE) sebagai penentu daya saing global, ketahanan ekonomi, dan pertahanan nasional Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/7). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, aparat penegak hukum, serta asosiasi pelaku usaha terkait.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Indonesia dikaruniai potensi besar berupa cadangan sekitar 350 ribu ton REO (Rare Earth Oxides). Namun demikian, potensi tersebut belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional. Padahal, Logam Tanah Jarang merupakan bahan baku utama bagi industri strategis masa depan, mulai dari semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, hingga teknologi pertahanan canggih.

“Logam Tanah Jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah proses pemisahan, pemurnian, hingga menjadi magnet permanen dan komponen industri berteknologi tinggi,” tegas Kepala Staf Kepresidenan.

Untuk itu, KSP mengawal secara ketat agar kebijakan hilirisasi LTJ berjalan di atas landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian berusaha. Pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi pelaksana yang komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025.

Kepala Staf Kepresidenan juga secara transparan memaparkan bahwa pengelolaan LTJ di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan nyata. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya standar regulasi dan pengawasan, lemahnya sistem pencatatan rantai pasok (traceability), hingga adanya risiko kebocoran sumber daya akibat ekspor yang belum bernilai tambah maksimal. Selain itu, dibutuhkannya koordinasi yang lebih erat antarinstansi menjadi kunci utama agar seluruh kebijakan dapat berjalan konsisten.

Langkah pembenahan tata kelola LTJ ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dan RPJMN 2025–2029, bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai membangun fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” terang Kepala Staf Kepresidenan.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, KSP mendorong strategi nasional pengembangan LTJ yang dijalankan secara simultan melalui lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi dan tata kelola, pembangunan ekosistem industri dan teknologi pengolahan, penguatan aspek lingkungan dan keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta penguatan diplomasi ekonomi global.

Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menambahkan bahwa dalam menjalankan agenda strategis ini, Kantor Staf Presiden bertindak sebagai delivery unit Presiden. “Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai,” jelasnya

Turut hadir dalam rapat koordinasi perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, serta perwakilan Danantara. Selain itu, hadir juga pihak Perminas, MIND ID, PT Sucofindo, PT Timah, PT Surveyor Indonesia, Badan Industri Mineral, Indonesia Mining Association (IMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret berupa penyempurnaan regulasi, penguatan sistem verifikasi, integrasi data pengawasan ekspor, dan penyusunan rencana aksi nasional dengan target dan tenggat waktu yang jelas demi mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) bertema “Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas” yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Peluncuran gerakan nasional ini ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta disaksikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, “Tugas saya adalah memastikan bahwa program prioritas Bapak Presiden dalam Asta Cita yang ketujuh, yaitu reformasi birokrasi, berjalan dengan baik, di mana KSP mengordinasikan dan mengomunikasikan apabila ada hambatan di lapangan agar semua persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencanangan GNPP oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI. Jenderal (Purn) Dudung menekankan bahwa pelayanan publik bersifat lintas kementerian/lembaga, sehingga peran KSP sangat krusial dalam mengawal serta mengurai berbagai sumbatan koordinasi demi memastikan masyarakat merasakan kenyamanan dan kepastian layanan.

“Pelayanan publik adalah wajah negara. KSP akan terus mengawal pelaksanaan Gerakan Nasional Pelayanan Publik ini bersama Kementerian PANRB, Kemendagri, Ombudsman RI, serta pemerintah daerah agar gerakan ini tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tegas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia juga mengapresiasi keberadaan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini telah beroperasi di seluruh Indonesia. Ke depan, KSP mendorong percepatan pengembangan MPP Digital serta pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghadirkan inovasi layanan publik.

Selain itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa GNPP dilambangkan dengan angka 24/7, sebagai simbol komitmen bahwa semangat melayani harus selalu hidup setiap saat, setiap kesempatan, dan dalam setiap tindakan aparatur negara. Rini menegaskan bahwa gerakan ini harus dimulai dari aksi nyata di setiap instansi pemerintah.

Melalui GNPP, berbagai jenis pelayanan publik dari instansi pemerintah, BUMN, hingga lembaga penegak hukum disatukan ke dalam satu wadah MPP. Rata-rata MPP kini telah mengintegrasikan sekitar 150 jenis layanan, mulai dari kependudukan, BPJS, paspor, hingga kementerian/lembaga lainnya.

“Kami berharap gerakan ini bukan sekadar memperbanyak kegiatan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan dampak langsung terhadap layanan dan merasakan negara hadir dalam setiap layanan yang mereka perlukan,” ujar Rini.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyatakan dukungan penuh terhadap GNPP melalui fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Mendagri menyoroti pentingnya kejelasan struktur organisasi di daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) untuk menopang keberadaan MPP.

Pemerintah terus mendorong pembentukan MPP, khususnya di sekitar 200 daerah yang memiliki prioritas tingkat kepadatan penduduk tinggi. Selain pelayanan fisik, Kemendagri bersama Kementerian PANRB memfokuskan pengembangan MPP Digital (One Roof System berbasis virtual) agar masyarakat tidak perlu lagi hadir secara fisik ke kantor pemerintah.

“Ke depan, pelayanan publik tidak hanya berbasis manual tetapi juga digital dan virtual. Saat ini sudah ada pilot project di beberapa daerah dan akan terus dikembangkan secara luas,” tutur Tito Karnavian.

Acara peluncuran GNPP ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Mego Pinandito, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari instansi terkait.

Melalui kolaborasi erat antara Kantor Staf Presiden, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI, pemerintah optimistis dapat mempercepat transformasi birokrasi demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, cepat, berintegritas, dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. (KSP/Tika)

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima kunjungan sejumlah rektor yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (23/7). Pertemuan membahas penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam mengakselerasi program prioritas nasional.

Dalam pertemuan tersebut, MRPTNI menyampaikan empat isu prioritas, yakni penyelenggaraan Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS), dukungan perguruan tinggi terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan, penguatan kemandirian serta otonomi perguruan tinggi, dan kontribusi akademisi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyambut baik berbagai pandangan dan rekomendasi yang disampaikan para rektor. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki sumber daya keilmuan, penelitian, dan inovasi yang penting untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pemerintah agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan MRPTNI serta mengoordinasikannya dengan kementerian dan lembaga terkait. KSP siap menjembatani komunikasi agar persoalan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dapat dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama,” kata Prof. Dudung yang juga Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Strategis di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta.

Terkait PPDS, MRPTNI menyoroti masih terbatas dan belum meratanya distribusi dokter spesialis, tingginya biaya pendidikan, serta perlunya harmonisasi sistem pendidikan berbasis universitas dan rumah sakit. MRPTNI juga mengusulkan pengembangan rumah sakit pendidikan milik perguruan tinggi secara bertahap sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga mutu pendidikan sekaligus mengendalikan biaya.

Dalam pertemuan dengan MRPTNI, Jenderal (Purn.) Dudung didampingi Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah, Plt. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Yan Hiksas, dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono.

Audiensi dihadiri para Rektor dari 11 perguruan tinggi negeri anggota MRPTNI, yaitu, Universitas Negeri Gorontalo (Ketua MRPTNI), Universitas Sumatra Utara (Sekretaris MRPTNI), anggota MRPTNI lainnya, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Brawijaya, Universitas Malikussaleh, Universitas Mulawarman,
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tadulako, Universitas Tanjungpura

MRPTNI saat ini menaungi 144 perguruan tinggi negeri yang terdiri atas perguruan tinggi akademik, perguruan tinggi vokasi, dan universitas Islam negeri.