Kategori: Berita KSP

Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 30 Desember 2025. Pertemuan tersebut membahas laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir tahun 2025.

Usai pertemuan, Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan sejumlah program prioritas. Diantaranya mencakup perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran Danantara yang dinilai semakin berpengaruh, serta rencana ke depan terkait Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah memasuki tahap pembangunan gerai.

“Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini,” ujar Qodari dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Lebih lanjut, Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap capaian pembangunan pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada periode 2026–2027. Menurut Qodari, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi nasional.

“Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan,” ungkap Qodari.

Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Qodari menyebut bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan.

“Insyaallah tidak (menghambat) karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan ya. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang,” ucap Qodari.

Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait percepatan program renovasi rumah. Fahri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026.

“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah, khususnya di wilayah perkotaan terletak pada keterbatasan lahan serta kompleksitas persoalan tata ruang. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.

“Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” pungkasnya. (BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun menjadi titik awal komitmen kuat pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas praktik korupsi serta perampokan kekayaan negara yang telah terjadi selama puluhan tahun.

“Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita, baru ujung, penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025.

Sejak menerima mandat rakyat, Presiden Prabowo telah bertekad melawan korupsi tanpa pandang bulu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

“Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana, tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara, itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan saat ini belum sebanding dengan potensi kerugian yang sesungguhnya. “Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar,” kata Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden turut menegaskan bahwa negara tidak boleh terus-menerus mengalami kebocoran kekayaan. Pemerintah bertekad akan terus melanjutkan perjuangan menyelamatkan kekayaan negara.

“Kita kerja terus, kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keragu-raguan,” tandasnya. (BPMI Setpres)

Banten — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai tonggak penting dalam percepatan pencapaian target perumahan nasional.

Akad massal sebanyak 50.030 unit FLPP yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) tersebut dirangkaikan dengan serah terima kunci rumah dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah satu milestone lagi dari Kementerian PKP untuk mewujudkan target-target perumahan dari Pak Ara,” ujar Kepala Staf Kepresidenan saat ditemui dalam kegiatan akad FLPP di Banten, Sabtu (20/12/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki target besar di sektor perumahan, mulai dari pembangunan rumah baru hingga renovasi rumah. Pada pelaksanaan kali ini, fokus diarahkan pada pembangunan rumah melalui mekanisme subsidi FLPP.

“Kita tahu ada target pembangunan rumah baru, ada renovasi. Nah, kalau hari ini fokusnya kepada pembangunan rumah melalui mekanisme subsidi FLPP,” lanjutnya.

Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara bersama jajaran tengah membangun ekosistem yang kuat untuk mendukung agenda besar tersebut. Ekosistem ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan, hingga asosiasi perumahan.

“Nah, Pak Ara ini juga dan Kementerian PKP membangun suatu ekosistem untuk mengerjakan pekerjaan raksasa ini, pekerjaan besar ini. Di dalamnya ada developer, kemudian ada perbankan, ada asosiasi perumahan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan ekosistem ini diharapkan mampu melahirkan pengembang perumahan subsidi yang berkualitas. Hal tersebut juga tercermin dari dialog Presiden dengan para debitur FLPP yang menilai kualitas rumah yang diterima sudah baik.

“Cita-cita berikutnya tentu saja adalah bagaimana melahirkan para pengembang dengan kualitas perumahan yang baik,” ujarnya.

“Alhamdulillah tadi dalam dialog lewat Zoom, lewat online dengan Bapak Presiden tadi tanya dengan beberapa nasabah, beberapa debitur ya, semuanya mengatakan bagus,” tambahnya.

Ia menegaskan, ekosistem perumahan yang dibangun Kementerian PKP diharapkan mampu menghadirkan rumah subsidi dengan kualitas yang baik, proses yang cepat dan mudah, serta biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

“Jadi dalam ekosistem yang dibangun oleh Kementerian Perumahan ini Insya Allah kualitasnya bagus, prosesnya cepat dan mudah, biayanya diringankan,” katanya.

“Seperti kata Bapak Presiden memang bisa membuat orang atau wong cilik itu iso nguyu begitu ya bisa tersenyum,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah penerima manfaat dari berbagai profesi juga menerima kunci rumah secara simbolis, baik secara langsung maupun melalui sambungan daring. Hal ini, menurut Kepala Staf Kepresidenan, menunjukkan bahwa program FLPP benar-benar menyasar masyarakat menengah ke bawah.

“Itu semua kan menggambarkan bagaimana perumahan subsidi atau FLPP ini memang bermanfaat bagi mereka-mereka yang datang dari kalangan menengah kebawah, mudah-mudahan terus maju,” tutupnya.

Sebagai informasi, acara akad massal ini digelar secara hybrid, sebanyak 300 akad dilakukan di lokasi acara diikuti oleh 11 Bank penyalur, sedangkan sisanya 49.730 akad lainya berlangsung secara online diikuti oleh 39 Bank Penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kab/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Serah terima kunci rumah diwakili 9 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara simbolis, terdiri dari guru honorer Diki Mubarok, penyandang disabilitas tunantra Suyono, pedagang kopi keliling Sanah Maemunah, driver ojek online (ojol) Suparmin, penjaga ruang jenazah Nana Suryana, buruh perwakilan serikat pekerja Kemnaker Isti Siti Fatimah, seorang Dai Bayu Bina Anggara, seorang nelayan Airin Ajiyanti, dan tukang cukur Ahmad Kurniadi.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menghadiri Pentas Seni dan Bazar siswa-siswi SLB (Sekolah Luar Biasa) Ulaka Penca di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025), dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025. SLB Ulaka Penca sendiri merupakan kepanjangan dari Unit Latihan Kerja (ULAKA) Penyandang Cacat (PENCA).

Qodari menyatakan bahwa berkumpulnya semua pihak di SLB Ulaka Penca ini dalam suasana yang istimewa. Pentas seni dan bazar ini, menurutnya, bukan sekadar acara semata-mata, tetapi juga sebuah perayaan kemanusiaan, perayaan keunikan, keberanian, dan aktualisasi diri.

“Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember, penting untuk selalu kita peringati selain sebagai wadah aktualisasi untuk melihat potensi anak-anak disabilitas dan juga sebagai medium ekspresi bagi mereka,” ungkap Qodari.

Qodari menekankan pentingnya memperkuat perspektif bahwa yang perlu menyesuaikan bukanlah selalu manusianya, tetapi lingkungannya. Ia mencontohkan kisah Eki, seorang siswa yang memimpin marawis dengan suara yang sangat lantang dan bagus.

“Waktu dia di SD bahkan dia di pesantren dianggap enggak bisa ngomong karena memang dia takut mengekspresikan dirinya karena mendapatkan bully,” ujar Qodari.

Namun, Qodari melihat bahwa di lingkungan yang tepat, seperti di SLB Ulaka Penca, potensi anak-anak memang akan lebih keluar. Qodari menjelaskan bahwa Eki yang dulunya trauma akibat bully di pesantren sampai takut melihat pakaian santri, kini di lingkungan yang tepat bisa memakai pakaian tersebut, menjadi bagian dari tradisi santri, dan menjadi penampil yang baik. Sebaliknya, Qodari menambahkan, di lingkungan yang tidak tepat, potensi anak-anak tidak bisa berkembang bahkan dapat mengalami tekanan.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pendidikan penyandang disabilitas (pendis atau penca) sangat jelas, merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo.

“Bapak Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berangkat dari kemanusiaan dan keadilan sosial. Itu salah satu kata kunci dari Pak Prabowo. Keadilan sosial. Tidak boleh ada warga negara yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas,” tegas Qodari.

Qodari memaparkan empat fokus yang dilihatnya dalam penanganan isu disabilitas. Pertama, terkait pendidikan inklusif dan penguatan, dimana Kantor Staf Presiden menyoroti masalah pembiayaan gaji tenaga pendidikan (tendik) yang masih minim dan belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial karena adanya syarat harus memiliki panti.

“Saya kira ini nanti kami komunikasikan dengan Kementerian Sosial. Artinya kalau bisa institusi yang melayani warga kita yang disabilitas tidak harus ada panti pun tetap mendapatkan bantuan. Karena memang sekolah SLB itu tidak bisa disamakan dengan sekolah umum,” tegas Qodari.

Kedua, pemberdayaan dan kemandirian disabilitas. Qodari mengapresiasi SLB Ulaka Penca karena tidak berhenti pada sekolah, tetapi juga memiliki balai latihan kerja dan workshop. Ketiga, perlindungan sosial yang berkeadilan dan bermartabat.

Qodari juga menyoroti kerja sama di SLB Ulaka Penca, di mana lahan dan bangunan disediakan oleh pemerintah, tetapi manajemen, personalia, dan pengelolaan harian dilakukan oleh swasta.

Sebagai penutup, Kepala Staf Kepresidenan juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada SLB Ulaka Penca, yayasan, para guru. “Nanti insyaallah nanti akan ada waktu kita bersama anak-anak penyandang disabilitas dan itu adalah bagian integral dari masa depan Republik Indonesia,” pungkas Qodari.

Palangka Raya — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung perkembangan pembangunan Koperasi Merah Putih di sejumlah titik di Kota Palangka Raya, Kamis (11/12/2025).

Dalam kunjungannya, Qodari didampingi Dandim Palangka Raya, Letnan Kolonel Inf Kurniawan Agung Sancoyo serta Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini untuk memastikan percepatan pembangunan gerai-gerai Koperasi Merah Putih di Palangka Raya yang kini menunjukkan progres signifikan.

“Saya saat ini bersama dengan Pak Dandim dan Pak Wakil Wali Kota berada di lokasi calon gerai Koperasi Merah Putih Habaring Hurung ya di Kota Palangka Raya. Saya sebetulnya rencana baru besok kegiatan undangan dari panitia Natal Nasional untuk isi seminar dalam rangkaian kegiatan peringatan Natal Nasional, tapi menyempatkan untuk melihat perkembangan koperasi merah putih di Palangka Raya,” ujarnya.

Qodari memaparkan bahwa perkembangan pembangunan Koperasi Merah Putih di Palangka Raya meningkat pesat dibandingkan kunjungan sebelumnya.

“Nah, terakhir saya ke sini waktu itu melihat lokasi, waktu itu baru dapat satu atau dua, per hari ini sudah dapat 20 lahan yang memenuhi persyaratan,” ucapnya.

Qodari menjelaskan bahwa seluruh koperasi yang direncanakan di Palangka Raya telah melalui proses administrasi pembangunan dan kini memasuki tahap pembangunan fisik.

“Sudah akta notaris semua 30 itu, masuk tahapan berikutnya yang penting yaitu untuk pembangunan gerai sudah ada 20 lahan yang oke ya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dari puluhan lahan yang telah siap, sebagian besar sudah mulai dibangun, sementara lainnya tengah menunggu percepatan proses konstruksi.

“Nah, dari 20 itu yang sudah mulai dibangun enam, delapan sudah mulai masuk kuota ya. Tadi kita sudah dari Katimpun, Katimpun itu baru fondasi. Nah, kalau sekarang ini di Habaring Hurung sudah naik dinding bisa kelihatan nanti teman-teman silakan nanti ambil gambarnya ya begitu,” bebernya.

Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan yang memerlukan dukungan regulasi dan anggaran, terutama terkait kondisi lahan.

“Dan salah satu PR yang kita masih pending dan terus akan kerjakan adalah soal pematangan lahan ya. Karena memang kondisi lahan yang siap betul-betul siap langsung dibangun itu jarang. Apalagi untuk di Palangka Raya yang notabene banyak tanah gambut begitu,” urainya.

Qodari menunjuk sejumlah lokasi strategis yang membutuhkan intervensi pematangan lahan agar bisa segera dibangun.

“Dan jarak antara jalan dengan lahan itu berbeda jauh ya, mungkin nanti setelah ini nanti bisa lihat lokasi yang lain mungkin barangkali di jalan Setaji itu Kelurahan Panarung itu salah satu contoh lokasi yang sebetulnya sangat strategis, sangat tengah kota begitu ya, sangat tepat untuk jadi koperasi merah putih, tetapi salah satu PR-nya adalah pematangan lahan,” katanya.

KSP juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas lembaga sudah dilakukan, termasuk dengan Agrinas Pangan, untuk memastikan dukungan regulasi segera tersedia.

“Jadi kemarin dari Agrinas Pangan Pak Joa Mota juga sudah rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden dan kira-kira nanti akan dicarikan alokasinya untuk pematangan lahan. Mudah-mudahan segera aturan atau regulasi dari Agrinas Pangan itu betul-betul keluar sehingga bisa mempercepat proses pembangunan ya,” ulasnya.

Menurut Qodari, perkembangan di Palangka Raya cukup menggembirakan dan menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan koperasi.

“Jadi realita di lapangan di Palangkaraya ini menggembirakan ya walaupun belum semua ketemu tapi terus berproses, tapi yang sudah ketemu sudah langsung bergerak untuk pembangunan. Nah, salah satu PR kita itu adalah regulasi dan anggaran untuk pematangan lahan,” paparnya.

Ia berharap persoalan pematangan lahan dapat segera teratasi sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih cepat.

“Mudah-mudah penimbunan pematangan lahan, mudah-mudahan aspek itu nanti cepat selesai, cepat keluar sehingga kita bisa ngebut nih lari cepat agar Koperasi Merah Putih bisa berdiri di seluruh penjuru Indonesia,” tukasnya.