Categories
Berita Berita KSP

Sidak Dapur MBG, Kastaf Dudung Abdurachman Pastikan Dua SPPG di Jakarta Barat Kena Suspend Akibat Tak Layak

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengambil langkah tegas demi menjaga kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Selasa (12/5) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ditemukan kondisi dapur yang kotor dengan adanya tumpukan sampah hingga belatung. Menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung memberikan sanksi penghentian sementara (suspend) kepada kedua penyedia makanan tersebut.

Kastaf Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk pengawasan nyata pemerintah di lapangan. “Jadi memang menurut saya itu tidak layak dan itu oleh kepala BGN langsung direspon, sehingga di-suspend saya lihat itu,” terang Kastaf di kantornya, Rabu (13/5).

Langkah penertiban ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan agar anak-anak penerima program MBG benar-benar mendapatkan makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Kastaf menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengecekan ke berbagai daerah lain, menyusul adanya laporan ketidaksesuaian standar di beberapa wilayah.

“Nah ini yang saya sidak dan saya akan cek ke beberapa daerah. Saya mendengar di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada hal-hal yang prosesnya dari mulai penentuan titik sampai kepada proses pembuatan makanan, pengiriman dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan standar,” ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Meski banyak tantangan, Kastaf mengapresiasi upaya BGN yang terus berbenah secara maksimal untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi di lapangan.

Secara khusus, Kepala Staf Kepresidenan memberikan peringatan keras kepada pihak yayasan maupun investor pengelola SPPG agar tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis tanpa memperdulikan standar kualitas gizi. Kastaf juga telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait potensi pelanggaran ini.

“Saya sudah komunikasi dengan Pak Dadan agar diantisipasi kepada yayasan maupun investor yang segala rupanya ingin mengambil suatu keuntungan, ini agar betul-betul diwaspadai,” tegasnya.

Kastaf pun berharap agar para penyedia MBG terketuk hati nuraninya untuk memprioritaskan keselamatan dan masa depan generasi penerus bangsa. “Ya saya sampaikanlah kepada yayasan-yayasan yang mendirikan untuk membuat MBG dan sebagainya, ya tolonglah berpikir untuk memajukan bangsa, ini anak-anak kita kasihan. Tidak semudah kemudian orang seakan-akan, yang penting ada dapat keuntungan dari uang itu,” tambahnya.

Pengawasan ketat ini juga difokuskan untuk mencegah timbulnya hal-hal negatif yang membahayakan kesehatan anak, seperti insiden keracunan makanan. KSP bersama BGN akan terus bersinergi melakukan penindakan. “Hal-hal ini saya akan terus-menerus, tentunya bersama-sama juga dengan BGN untuk menjaga hal-hal yang memang kurang baik,” tutup Kastaf.

Categories
Berita Berita KSP

Kastaf Kepresidenan dan Wamendiktisaintek Bahas Pembangunan SMA Garuda: Cetak “Timnas” Talenta Global dan Ratakan Akses Pendidikan Unggul

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Stella Christie menggelar pertemuan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (13/5). Pertemuan ini membahas akselerasi pembangunan dan pengelolaan SMA Garuda Transformasi serta SMA Garuda Baru, yang disiapkan sebagai ujung tombak pemerataan pendidikan bertaraf internasional di Indonesia.

Kastaf Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam merealisasikan visi pendidikan ini. “Ini merupakan bagian dari agenda besar Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mencetak talenta unggul Indonesia berstandar global,” tegas Kastaf.

Sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) Presiden Prabowo Subianto, kehadiran Kantor Staf Presiden (KSP) dinilai krusial dalam mengurai berbagai hambatan teknis di lapangan, seperti koordinasi dengan kementerian lain, masyarakat, hingga masalah kewilayahan. Menurut Kastaf, progres pembangunan di berbagai daerah menunjukkan hasil memuaskan dan menargetkan agar sekolah-sekolah ini dapat selesai dan beroperasi pada bulan Juli mendatang.

Kastaf juga mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap SMA Unggulan Garuda sangat tinggi, dibuktikan dengan 6.738 pendaftar dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kesuksesan program SMA Garuda Transformasi sebelumnya telah berhasil mengantarkan siswa-siswa Indonesia menembus kampus top dunia. “Beberapa perguruan tinggi yang perlu saya sampaikan salah satunya ada di yang sekarang sudah masuk mereka di Oxford, kemudian di UCL, kemudian di Berkeley dan University of Chicago,” puji Kastaf seraya menyebut ada peningkatan drastis jumlah siswa yang diterima di kampus dunia dari sebelumnya nol menjadi puluhan orang.

Wamendiktisaintek Prof. Stella Christie menyoroti peran penting KSP yang mengawal program ini dari tahap perencanaan hingga eksekusi. “Tanpa KSP kita tidak bisa membangun Sekolah Garuda. Jadi KSP sangat dari awal sekali dari bahkan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) sampai hal-hal yang sifatnya dadakan, tidak terduga, tapi harus diselesaikan,” ungkap Stella.

Prof. Stella menjelaskan bahwa keberlanjutan operasional SMA Garuda juga telah dijamin oleh negara dengan dukungan Kementerian Keuangan dan LPDP. “Sekolah Garuda mempunyai dana abadi, artinya investasi negara dari Bapak Presiden yang dibuat sekarang untuk Sekolah Garuda ini akan berlangsung selamanya,” jelas Stella.

Adapun Sekolah Garuda dibangun di titik-titik yang menjangkau seluruh pelosok Nusantara, seperti di Belitung, Soe (NTT), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), dan Sulawesi Tenggara. Fokus utama program ini adalah pemerataan akses bagi siswa berprestasi tanpa memandang latar belakang. Dari proses seleksi terbaru untuk Sekolah Garuda baru, telah tersaring 320 peserta di tahap keempat, yang mayoritas justru bukan berasal dari DKI Jakarta atau Jawa Barat, melainkan Sumatera Utara, Bangka Belitung, NTT, dan Kaltara.

Penerima beasiswa penuh ini rata-rata berasal dari kelompok ekonomi desil 4, namun memiliki rata-rata prestasi akademik luar biasa di angka 88. Wamendiktisaintek menganalogikan investasi pendidikan ini seperti membangun tim nasional olahraga. “Kita tidak pernah ragu untuk membangun stadion yang paling bagus untuk calon timnas sepak bola kita. Dan di pendidikan kita belum pernah. Inilah jawaban Bapak Presiden,” tegas Stella.

Pemerintah menaruh harapan besar bahwa dari Sekolah Garuda, Indonesia tidak hanya akan mencetak juara di bidang olahraga, tetapi juga di kancah intelektual global. “Kita juga akan mendapatkan bukan saja medali emas di bulu tangkis, tapi peraih Nobel suatu saat dari Indonesia,” ungkap Stella optimis.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan keyakinan penuh terhadap masa depan generasi muda. “Saya antusias optimis bahwa bangsa Indonesia ke depan akan semakin maju dengan bibit-bibit unggul yang kita fasilitasi sehingga ke depan kita akan punya manusia-manusia yang memang disiapkan secara intelektual untuk membangun negeri ini,” tutupnya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Prabowo Saksikan Penyelamatan Kekayaan Negara: Rp10,27 Triliun dan 2,37 Juta Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya alam nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp10.270.051.886.464.

Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare.

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, pada tahap ketujuh ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait. Penyerahan dilakukan dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan, dilanjutkan kepada BPI Danantara, dan kemudian kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas 2.373.171,75 hektare.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH dan lembaga terkait yang telah bekerja menyelamatkan kekayaan negara. Presiden menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepada rakyat bahwa pemerintah berkomitmen mengamankan uang dan aset negara untuk digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat.

“Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.

Senada dengan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa kerja Satgas PKH merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif,” ujar Jaksa Agung.

Langkah besar ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola sumber daya alam. Negara tidak lagi membiarkan praktik-praktik yang merugikan, tetapi secara aktif mengambil kembali haknya untuk dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

(BPMI Setpres)

Categories
Berita Berita KSP

KSP Dudung Abdurachman Kunjungi Pelindo: Kawal Proyek Strategis, Dorong Efisiensi Logistik Nasional, dan Selesaikan Kendala Birokrasi

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (13/5). Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk meninjau rencana strategis transformasi layanan pelabuhan serta penguatan sistem logistik nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Kastaf didampingi oleh Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhani beserta jajaran Tenaga Ahli KSP. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar, didampingi Wakil Direktur Utama Drajat Sulistyo, Komisaris Arief Poyuono, beserta jajaran manajemen Pelindo lainnya.

Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program-program pemerintah. Terkait hal ini, Kastaf Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan, “Saya selaku KSP punya tugas bagaimana menyelaraskan program-program Presiden Prabowo. Dan memastikan tentang program unggulan Bapak Presiden, salah satunya bagaimana ekosistem logistik ini akan mendukung program nasional,” ucap Kastaf.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pelindo memaparkan tiga rencana strategis utama dalam pengembangan pelabuhan dan konektivitas logistik nasional, yakni Pengembangan Nipa Transit Anchorage Area, sebagai kawasan strategis layanan maritim di Selat Malaka untuk mendukung ship-to-ship transfer, bunkering , dan marine services. Pelindo menekankan perlunya dukungan percepatan regulasi, termasuk penetapan kawasan sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) atau Free Trade Zone.

Kemudian terkait rencana pengembangan ekosistem kalibaru yang bertujuan memperkuat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama perdagangan nasional, yang mencakup terminal peti kemas, terminal produk, dan pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA) terintegrasi dengan akses jalan tol dan hinterland.

Terakhir adalah terkait rencana Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yang berfokus pada normalisasi garis pantai dan pengerukan alur pelayaran hingga -6,5 mLWS, serta pengembangan terminal curah kering dan cair untuk memperkuat rantai pasok komoditas strategis di kawasan pesisir barat Sumatera.

Merespons paparan rencana strategis dan sejumlah kendala operasional tersebut, Jenderal (Purn.) Dudung menyatakan komitmennya untuk segera mencari solusi. “Beberapa hal yang disampaikan Pak Direktur Utama, kendala-kendala di lapangan, masalah kebirokrasian memang harus kita tuntaskan, nanti akan kita selesaikan, bagaimana proses di Pulau Nipa, kemudian efisiensi jalan tol, komunikasi harus diefektifkan dengan bea cukai, sehingga tidak terlalu rumit masalah koordinasi,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas nasional, Kastaf memastikan KSP siap mengambil langkah cepat. Sebagai rencana tindak lanjut, Pelindo akan segera mengirimkan surat resmi kepada KSP yang merinci kendala strategis yang dihadapi, sehingga KSP dapat segera memfasilitasi audiensi debottlenecking (penguraian hambatan) lintas kementerian/lembaga. KSP juga akan terus memantau rencana aksi Pelindo melalui mekanisme SISMONEV dan Distra KSP.

“KSP tentunya hanya sebagai penyambung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Pelindo dengan Kementerian yang tidak tuntas atau yang menghambat, sehingga kalau ini dituntaskan secara cepat, maka ini akan bisa selesai dengan baik dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Jenderal (Purn.) Dudung.

Selain berfokus pada penyelesaian tantangan, Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi tren positif pada sektor pelabuhan saat ini. “Dan yang menggembirakan adalah justru nilai impor yang saat ini meningkat sampai 11 persen, bahkan di Semarang itu meningkat sampai 13 persen. Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian,” tambahnya.

Kehadiran KSP di Tanjung Priok ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan transformasi pelabuhan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi logistik. “Program kami adalah KSP mendengar. Sehingga setiap ada persoalan-persoalan di lapangan, kami akan datang,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP

Kastaf Kepresidenan Dudung Abdurachman Tinjau Revitalisasi SMP Muhammadiyah 16, Pastikan Sekolah Nyaman dan Serap Pekerja

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan peninjauan langsung hasil pelaksanaan program prioritas Presiden di bidang pendidikan, yakni revitalisasi sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 16, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program unggulan pemerintah di lapangan.

“Saya dari Kantor Staf Presiden (KSP) tentunya ada tugas untuk melihat secara langsung program prioritas presiden dan memastikan program unggulan presiden. Nah ini salah satunya program prioritas presiden adalah tentang pendidikan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Kastaf secara tegas meninjau langsung agar tidak ada hambatan birokrasi dalam pelaksanaan program. “Saya mengecek di lapangan apakah ada kesulitan, apakah ada hambatan masalah birokrasi. Nah ini yang saya pastikan, jadi Bapak Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia ini belajar di ruang kelas yang aman, yang nyaman, ini ber-AC. Tidak ada sekolah lagi yang bocor,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, program ini berjalan masif. “Jadi yang tahun 2025 program revitalisasi menyasar hingga 16.167 sekolah. Khusus sekolah ini dianggarkan Rp.1,2 miliaran dan ini anggarannya langsung diserahkan ke kepala sekolah,” jelas Kastaf. Program ini juga mencakup sekolah swasta hingga madrasah, dengan capaian sebanyak 1.400 lebih madrasah di tahun 2025 dan target 9.000 madrasah untuk direvitalisasi pada 2026.

Untuk tahun 2026, pemerintah terus mengakselerasi target revitalisasi. “Dan di tahun 2026 ini sudah akan menyasar hingga 71.000 sekolah yang akan dibangun, yang sudah dianggarkan sebanyak 11.744 sekolah yang anggarannya sudah disiapkan melalui DIPA Kementerian tahun anggaran 2026. Sedangkan sebanyak 60 ribu sekolah akan dianggarkan melalui ABT (Anggaran Belanja Tambahan) kan,” terangnya.

Mekanisme pelaksanaan dilakukan secara swakelola untuk memastikan transparansi dan mencegah kecurangan. “Jadi swakelola dikerjakan oleh pak tukang dari tim lingkungan sekitar sehingga tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun,” tegas Kastaf. Anggaran ini juga memiliki sumber pendanaan yang luar biasa dari langkah efisiensi pemerintah. “Ini anggaran dari Bapak Presiden, dari efisiensi kemudian dari sitaan-sitaan koruptor yang akhirnya bermanfaat untuk anak-anak sekolah kita,” sambungnya.

Dampak positif dari program ini tak hanya dirasakan pada infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja secara luas. “Ya untuk program revitalisasi di satu sekolah saja ini melibatkan 24 pekerja, sehingga jika ditotal dengan jumlah pelaksanaan revitalisasi sebanyak 16.167 sekolah, maka program ini telah menyerap lapangan pekerjaan sekitar 380.000 lebih, bayangkan aja. Jadi banyaklah lapangan pekerjaan yang bisa sekarang,” papar Kastaf Dudung.

Fasilitas yang direvitalisasi pun sangat komprehensif, tidak sekadar perbaikan atap. “Termasuk perabotan-perabotan, sarana dan prasarana, papan tulisnya sudah whiteboard, meja kursinya sudah luar biasa, lampunya pun sudah wah,” tambahnya. Kepala Staf Kepresidenan menekankan betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. “Masyarakat harus tahu bahwa ceritanya Bapak Presiden ini luar biasa memikirkan itu setiap saat bagaimana anak-anak itu belajar dengan nyaman, dengan tenang, dengan sejuk, kemudian segala sesuatunya terpenuhi,” kata Kastaf.

Kastaf Jenderal Dudung menambahkan bahwa sebagai jaminan akuntabilitas, pengawasan dan audit dilakukan secara menyeluruh dan berlapis. “Jadi kita ada audit secara total juga. Dari Muhammadiyah ada, dari Kementerian ada, dari BPKP juga ada,” jelasnya. Kastaf memastikan KSP akan terus mengawal jalannya program ini, “Saya pun sangat bangga bahwa ke depan nanti saya akan terus cek nih, yang dapat sumbangan-sumbangan ini betul nggak dilaksanakan,” tegasnya.

Komitmen pemerintah tidak berhenti pada fasilitas gedung, melainkan juga menyentuh akses infrastruktur menuju sekolah. “Tidak hanya ini, jembatan pun ada sekian ribu jembatan, termasuk ya artinya anak-anak sekolah jangan sampai ada yang menyeberang lagi pakai rakit, kemudian pakai jembatan gantung yang sangat sederhana, ini akan tidak ada lagi,” tutup Kastaf.

Turut hadir mendampingi Kastaf dalam meninjau SMP Muhammadiyah 16, Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas, Tenaga Ahli Utama KSP Tri Santoso, serta jajaran tenaga profesional Kantor Staf Presiden.