Kategori: Berita

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, KSP hadir agar publik tidak menilai pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang “buta dan tuli” atau tone deaf.

“Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan dari KSP kepada kementerian/lembaga, itu tujuannya juga mewakili suara masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo ini, buta dan tuli. Apa istilahnya zaman sekarang? Tone deaf ya,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menekankan, kehadiran KSP penting agar masyarakat merasa didengar dalam isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan penanganan insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana masyarakat, termasuk para driver ojek online, harus merasakan bahwa pemerintah sigap merespons keluhan yang muncul.

“Kalau melihat Kepala Staf Kepresidenan sudah ngomong, dia sudah merasa terwakili dan bisa bergeser ke kegiatan berikutnya, mungkin ambil orderan berikutnya, dan seterusnya,” kata Qodari.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa peran KSP tidak hanya mengawal program prioritas presiden, tetapi juga mengelola isu strategis agar tidak menumpuk menjadi gejolak di publik. Beliau mengingatkan bahwa di era media massa dan media sosial, setiap informasi bisa dengan cepat meluas, sehingga pemerintah perlu hadir dengan penjelasan yang tepat waktu.

“Kalau pemerintah tidak bicara mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli. Jadi kita bertemu hari ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak buta dan tuli,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa KSP memiliki tanggung jawab untuk memastikan Presiden Prabowo tidak disalahkan atas isu-isu yang muncul. Beliau menekankan, keberpihakan Presiden kepada masyarakat sangat besar, dan setiap kebijakan yang dijalankan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat.

“Yang jelas, kami di Kantor Staf Presiden ini tidak mau Presiden-nya disalahkan. Padahal beliau keberpihakannya kepada masyarakat luar biasa. Semua yang dikerjakan, lepas dari setuju atau tidak setuju, itu diniatkan untuk memperbaiki harkat dan kehidupan masyarakat. Itu harus diketahui,” ungkap Qodari.

Dengan demikian, KSP terus menjalankan fungsi sebagai penjaga komunikasi publik yang transparan, sekaligus pengawal program prioritas Presiden agar berjalan optimal.

“Sekali lagi, kami mengawal program prioritas presiden supaya bisa berjalan dengan baik, itu tujuan terpentingnya,” tutup Qodari.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses digital bagi dunia pendidikan.

Dalam sambutannya pada DGVeRS 2025 di Senayan Park, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan program prioritas Presiden Prabowo untuk menyediakan smart board atau smart TV di 330 ribu sekolah, atau 73 persen dari total sekolah di Indonesia.

“Bayangkan, ini Presiden pertama yang mau memasang smart board, smart TV di 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Di tahun pertama beliau menjadi Presiden, beliau ingin agar 73 persen sekolah di Indonesia punya akses digital. Saya tanya, berpihak tidak Pak Prabowo pada digitalisasi? Berpihak tidak pada pendidikan? Berpihak,” ujarnya

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa perangkat digital ini akan menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil, sehingga murid tetap bisa mengakses materi pengajaran berkualitas dari guru terbaik. Program ini juga saling terkait dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kecerdasan generasi bangsa.

“Lewat MBG, masalah stunting dan kesenjangan gizi diperbaiki. Yang gizinya sudah cukup ditingkatkan supaya IQ-nya lebih tinggi lagi. Jangan sampai bangsa kita diolok-olok karena IQ-nya rendah. Kalau tidak mau begitu, dukung program MBG,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung potensi ekonomi digital Indonesia, khususnya industri gim dan UMKM, sekaligus menyoroti dominasi pengembang asing di pasar gim nasional. Karena itu, beliau menekankan pentingnya pemanfaatan platform digital oleh pelaku UMKM dan kerja sama erat antara pemerintah dan swasta.

“Percayalah Bapak-Ibu sekalian bahwa pemerintah, Presiden Prabowo sangat menyadari pentingnya dunia digital. Baik untuk pendidikan, untuk ekonomi bangsa dan negara kita, maupun kenyataan bahwa ini adalah realita yang ada di depan mata kita,” pungkasnya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi digital Indonesia. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara DGVeRS 2025: Celebrating Connectivity, Creativity & Community di The Dome Senayan Park (Spark), Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menyebut dunia tengah memasuki fase penting dalam sejarah peradaban manusia, di mana digitalisasi telah menjadi wajah kehidupan global. “Ini adalah wajah kehidupan, wajah peradaban Indonesia dan dunia pada hari ini,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Kepala Staf Kepresidenan menilai DGVeRS 2025 sebagai terobosan yang menyatukan tiga elemen kunci dunia digital: konektivitas, kreativitas, dan komunitas. “Pertama adalah dunia digital itu sendiri, mulai dari platform, perangkat keras, hingga jaringannya. Kedua, kreativitas yang membuat dunia digital hidup dan berpengaruh. Ketiga, komunitasnya, mulai dari gamer, influencer, hingga pelaku UMKM. Semua elemen ini berhasil dikumpulkan oleh Pak Enggartiasto,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan menggambarkan era ini sebagai masa transisi penting, seraya merujuk buku Homo Sapiens dan Nexus yang membahas sejarah informasi. “Kalau saya boleh memberi judul baru, saya akan menyebutnya Homo Digitus. Digitus itu bahasa Latin yang berarti jari. Dulu manusia menggunakan jari untuk menghitung, sekarang untuk memainkan ponsel. Jadi sekarang manusia adalah Homo Digitus,” jelasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung akselerasi digital. “Syukur-syukur ada masyarakat dan swasta yang menyelenggarakan acara seperti ini. Pemerintah tidak mungkin mengerjakan semua sendirian. Karena itu, setiap upaya dan ikhtiar swasta untuk menggerakkan ekonomi dan memajukan Indonesia harus kita hargai dan apresiasi,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan menutup dengan penekanan bahwa Indonesia harus segera bertransformasi digital agar tidak tertinggal. “Kalau Indonesia tidak berhasil melakukan transformasi dari dunia konvensional ke dunia digital, kita akan sulit untuk menjadi negara maju. Homo Deus Indonesia harus menjadi Homo Digitus,” pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan dalam acara Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Mareneh Hirup Tumaninah” dan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Jawa Barat, yang turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah.

Menurut Qodari, langkah konkret pemerintah di sektor perumahan bukan hanya mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah, tetapi juga memberi peluang dalam memperbaiki hunian dan tempat usaha.

“Bersama Pak Ara dan Pemprov, kita berupaya mengatasi masalah kesenjangan perumahan. Dipermudah untuk bisa memiliki rumah, dipermudah memperbaiki rumah, dan dipermudah memperbaiki tempat usaha,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk mengurangi berbagai bentuk kesenjangan, termasuk di bidang pendidikan, gizi, hingga perumahan.

Lebih jauh, Qodari memastikan KSP akan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Tugas KSP adalah memastikan setiap kebijakan Presiden benar-benar sampai ke masyarakat. Kami akan kawal, evaluasi, dan pastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program ini menjadi terobosan besar di era pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk perumahan dengan subsidi bunga hingga 5 persen. Ia juga menegaskan bahwa untuk pertama kalinya alokasi rumah subsidi naik signifikan menjadi 350 ribu unit per tahun.

“Pak Prabowo belum sampai satu tahun sudah menaikkan alokasi rumah subsidi. Bahkan PBG dan BPHTB untuk MBR sudah digratiskan,” ungkapnya.

Acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Staf Kepresidenan berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Muhammad Qodari resmi menggantikan Letjen TNI (Purn) AM Putranto yang telah memimpin KSP selama hampir 11 bulan.

Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan apresiasi kepada AM Putranto yang dinilainya berhasil membangun struktur organisasi dan menginisiasi berbagai program penting sejak awal.

Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi filosofi kepemimpinan AM Putranto yang meninggalkan kesan mendalam di lingkungan KSP. Beliau mengingat slogan “no road, no problem” yang menjadi ciri khas AM Putranto, dan menambahkan semangat baru dengan slogannya sendiri “no guts, no glory” yang menekankan pentingnya keberanian untuk meraih keberhasilan.

Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Qodari menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan, seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Sekolah Rakyat, dan percepatan penyaluran tunjangan guru. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci agar ekonomi nasional dapat bergerak optimal.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan menilai, kebijakan yang baik, tidak akan efektif tanpa komunikasi yang kuat kepada masyarakat. “Kebijakan publik adalah hulunya, komunikasi adalah hilirnya. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.

KSP, lanjut Qodari, memiliki keunggulan karena berperan dalam monitoring dan evaluasi seluruh program prioritas Presiden. Hal ini memungkinkan KSP mengetahui manfaat setiap program untuk kemudian disampaikan secara luas kepada masyarakat.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan menekankan pentingnya keterlibatan langsung ke lapangan agar KSP dapat memberikan masukan yang lebih kontekstual dalam mengawal kebijakan. Ia mencontohkan peninjauan program Sekolah Rakyat maupun Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang tidak hanya dilihat dari sisi regulasi, tetapi juga dari pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, komunikasi publik harus mampu memastikan manfaat program pemerintah benar-benar dipahami masyarakat. Beliau mencontohkan program Cek Kesehatan Gratis yang bernilai besar bagi rakyat, tetapi membutuhkan penjelasan yang tepat agar tidak menimbulkan salah persepsi.

“Tanpa komunikasi yang baik, program sebesar ini bisa saja kurang mendapat dukungan. Di sinilah peran media sangat penting untuk menyampaikan informasi kepada publik, baik melalui media massa maupun media sosial,” pungkas Qodari.