Kategori: Berita Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya alam nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp10.270.051.886.464.

Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare.

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, pada tahap ketujuh ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait. Penyerahan dilakukan dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan, dilanjutkan kepada BPI Danantara, dan kemudian kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas 2.373.171,75 hektare.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH dan lembaga terkait yang telah bekerja menyelamatkan kekayaan negara. Presiden menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepada rakyat bahwa pemerintah berkomitmen mengamankan uang dan aset negara untuk digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat.

“Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.

Senada dengan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa kerja Satgas PKH merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif,” ujar Jaksa Agung.

Langkah besar ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola sumber daya alam. Negara tidak lagi membiarkan praktik-praktik yang merugikan, tetapi secara aktif mengambil kembali haknya untuk dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto meninjau pelabuhan shelter sortir dan pengepakan ikan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, pada Sabtu, 9 Mei 2026. Kehadiran Presiden di kawasan pesisir tersebut menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap penguatan ekosistem perikanan rakyat sekaligus peningkatan kesejahteraan nelayan melalui fasilitas pendukung yang terintegrasi.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menyusuri area pelabuhan dan shelter aktivitas nelayan yang tengah melakukan sortir ikan. Kepala Negara juga tampak berdialog langsung dengan para nelayan yang sedang berkegiatan di atas kapal.

Dalam dialog tersebut, Presiden Prabowo menanyakan aktivitas melaut para nelayan mulai dari jumlah awak kapal hingga kendala yang dihadapi saat mencari ikan, termasuk persoalan bahan bakar minyak. Suasana hangat dan akrab terlihat ketika para nelayan menyampaikan pengalaman mereka kepada Kepala Negara.

Salah satu nelayan, Acon Karim, mengaku senang dapat berbincang langsung dengan Kepala Negara. Menurutnya, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap aktivitas dan kebutuhan nelayan sehari-hari.

“Tanya kalau berapa anggota kapal. Dia (Presiden) tanya bahan minyak, jauh atau engga,” ujar Acon Karim.

Acon pun menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Presiden ke kawasan pelabuhan nelayan tersebut. “Terima kasih, Pak Presiden, sudah datang di Pelabuhan Merah Putih,” tuturnya.

Hal senada disampaikan nelayan lainnya, Brawijaya Kadullah yang mengapresiasi dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas bagi nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Yang terutama itu terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang telah menyediakan tempat fasilitas Koperasi Nelayan Merah Putih,” ucap Brawijaya.

Sementara itu, nelayan Tetin Yuli mengungkapkan kebahagiaan masyarakat atas kedatangan Presiden ke wilayah mereka.

“Alhamdulillah Bapak Presiden sudah sampai di sini. Kami rakyat di sini, masyarakat di sini senang sekali Bapak Presiden sudah datang ke sini,” kata Tetin.

Peninjauan Presiden di shelter sortir dan pengepakan ikan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dari tingkat akar rumput. Melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah mendorong hadirnya fasilitas yang mendukung produktivitas nelayan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan masyarakat pesisir.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun sektor kelautan dan perikanan secara besar-besaran melalui penguatan ekonomi biru saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, pada Sabtu, 9 Mei 2026. Kepala Negara mengatakan potensi laut Indonesia merupakan karunia besar yang harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

“Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. The blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di hadapan ratusan nelayan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian nasional. Kepala Negara menegaskan bahwa nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada banyak sekali kita. Kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar dan para nelayan yang punya jasa besar, dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pembangunan ribuan kapal ikan yang nantinya akan dikelola melalui koperasi nelayan.

“Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30, nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” imbuh Presiden Prabowo.

Kepala Negara optimistis langkah besar tersebut akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. “Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” pungkas Kepala Negara.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, pada Sabtu, 9 Mei 2026. Peninjauan tersebut menandai langkah nyata pemerintah menghadirkan ekosistem perikanan yang tidak hanya memperkuat produktivitas nelayan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah hasil laut melalui dukungan infrastruktur dan fasilitas terpadu di kawasan pesisir yang dikelola melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara meninjau sejumlah fasilitas yang disiapkan di atas lahan seluas 3.895 meter persegi untuk mendukung aktivitas para nelayan dan rantai distribusi hasil perikanan dari hulu hingga hilir. Saat tiba di lokasi, Presiden Prabowo meninjau display panel, sejumlah fasilitas, dan dialog dengan para nelayan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas penunjang yang terintegrasi. Kepala Negara menilai berbagai sarana yang telah dibangun, mulai dari pabrik es hingga gudang pendingin, menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan nilai hasil tangkapan nelayan.

“Ini memang niat kita untuk memberdayakan semua nelayan di Indonesia. Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupan tambah baik. Penghasilannya harus tambah karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita,” ujar Kepala Negara di depan ratusan nelayan.

Kawasan ini memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar dengan komoditas utama berupa ikan selar, cakalang, dan tuna yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat sekaligus komoditas unggulan perikanan Kota Gorontalo.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Leato Selatan menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di akar rumput, termasuk para nelayan yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto meninjau Puskesmas Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu, 9 Mei 2026. Di sana, Presiden melihat langsung pelayanan kesehatan di wilayah terdepan Indonesia.

Setibanya di puskesmas, Presiden langsung meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan masyarakat setempat, termasuk ruang rawat. Tidak hanya itu, Presiden turut melihat kondisi ruang pemeriksaan dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya.

Presiden juga sempat menyapa seorang ibu hamil yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas tersebut. Kepala Puskesmas Miangas, dr. Cefrilia Pesik, mengatakan bahwa kunjungan Presiden menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

“Ada beberapa juga yang sudah didengar oleh Bapak Presiden, mencakup dengan keadaan Puskesmas dan apa-apa yang dibutuhkan di Puskesmas kami. Mudah-mudahan Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Kesehatan dapat memenuhi permintaan dari kebutuhan-kebutuhan kami di Puskesmas Miangas,” ujar dr. Cefrilia.

Menurutnya, respons Presiden terhadap berbagai masukan yang disampaikan berlangsung positif. “Sangat baik, sangat positif, sudah didengar dan langsung ditulis di agendanya,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu perawat yang aktif bertugas selama 35 tahun, Albert Nusa menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan di Miangas berjalan dengan baik. Namun menurutnya, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi terutama terkait keterbatasan tenaga kesehatan dan proses rujukan pasien darurat.

“Jika ada pasien darurat, kami harus tangani di tempat. Jika itu harus memerlukan tindakan rumah sakit, nah itu memerlukan fasilitas tentu. Jika itu kapal satu minggu sekali, maka kendala yang kami hadapi adalah kegawatdaruratan,” kata Albert.

Selain itu, Albert juga menyampaikan kebutuhan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan, mulai dari ambulans untuk rujukan pasien hingga penyimpanan vaksin. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Albert menegaskan bahwa tenaga kesehatan di Miangas tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Sering pasien itu datang tengah malam. Apa itu memang dalam keadaan darurat. Jadi kami sebagai tenaga kesehatan tetap melayani dengan tulus bagi warga masyarakat, karena itu merupakan tanggung jawab kami,” ucapnya.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Miangas tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan dan terluar, tetapi juga membawa pesan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan harus dirasakan merata hingga ke pulau paling utara Indonesia.

(BPMI Setpres)