Kategori: Berita Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2026.

Kepala Negara tiba di lokasi acara disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, selanjutnya disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan para Wakil Ketua DPR RI. Setelahnya, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ketua DPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI berfoto bersama sebelum menuju ruang sidang.

Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Ketua DPR RI membuka rapat paripurna sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan yang hadir.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027 dalam momentum peringatan hari kebangkitan nasional. Kepala Negara menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, namun sebagai alat perjuangan membangun bangsa.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Kepala Negara menegaskan dinamika global yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” imbuh Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.

Acara pidato Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, dan para ketua umum partai politik, serta para kelompok organisasi kemasyarakatan.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto melakukan kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan pemerintah terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo turun langsung ke area panen dan bahkan mengendarai sendiri kendaraan traktor jenis Combine Corn Harvester untuk memanen jagung bersama para petani. Momen tersebut menarik perhatian para peserta dan masyarakat yang hadir, sekaligus menunjukkan dukungan langsung Presiden Prabowo terhadap modernisasi sektor pertanian nasional.

Kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah pusat dan daerah, unsur TNI-Polri, kelompok tani, hingga pelaku sektor pangan. Hamparan lahan jagung yang menguning menjadi latar kegiatan panen serentak yang digelar di berbagai wilayah Indonesia tersebut.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa panen raya jagung kuartal II tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton jagung. Kapolri juga mengungkapkan bahwa sebagian hasil panen akan diekspor ke Malaysia.

“Sebanyak 100 ton jagung hasil panen tersebut akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi-Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat,” ungkap Kapolri.

Kapolri menambahkan bahwa secara khusus di Kabupaten Tuban, panen raya dilakukan di atas lahan seluas 101,5 hektare yang merupakan lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut berasal dari empat kelompok pengelola, yakni KTH Wonolestari, LMDH Jenggolomanik, LMDH Wonomoyo, dan lahan PT Semen Indonesia.

“Dari luas lahan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 609 ton dan seluruh hasil panen akan dikirimkan ke Bulog guna mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas pasokan,” ujar Kapolri.

Kegiatan panen raya jagung serentak tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, serta membuka peluang pasar ekspor bagi hasil pertanian Indonesia. Dukungan terhadap modernisasi alat pertanian dan penguatan koperasi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekonomi desa di berbagai daerah.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan pembangunan 10 unit Gudang Ketahanan Pangan Polri tipe 654 yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton. Gudang tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis, yakni Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan sebanyak dua unit, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara sebanyak dua unit, serta Maluku Utara.

Selain pembangunan gudang pangan, Polri juga meluncurkan operasional 166 SPPG di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksanaan Program MBG. Operasional SPPG tersebut tersebar di sejumlah polda, di antaranya Polda Banten sebanyak 39 unit, Polda Sumut 17 unit, Polda Jateng 16 unit, Polda Metro Jaya 14 unit, hingga Satgas MBG sebanyak 8 unit.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi menjadi bagian penting dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, Polri berupaya mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakarta Barat, bahwa menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, dan Polri yang terus bekerja menjaga stabilitas negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Tanpa mengurangi rasa hormat karena mereka-mereka adalah kunci, adalah tim kita, tim saya yang bersama-sama kita sedang bekerja keras untuk memimpin negeri ini, mengendalikan negeri ini, menjaga negeri ini, menjaga rakyat kita, menjaga semua kekayaan rakyat kita,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga secara khusus menyampaikan penghargaan kepada jajaran aparat keamanan yang menurutnya memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kehidupan masyarakat. Presiden pun menegaskan bahwa aparat negara harus tetap bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan rakyat.

“Tentara dan Polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau nggak beres dicacimaki, itulah nasibnya aparat, nasibnya abdi masyarakat, nggak apa-apa. Itulah tugas kita. Karena itu kita harus bekerja keras supaya semuanya aman tertib dan lancar,” tegas Presiden.

Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan operasional SPPG Polri tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi pangan nasional, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat dalam menjaga kesejahteraan rakyat hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam acara yang dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi.

Sebanyak 1.061 KDKMP yang mulai beroperasi tersebut terdiri atas 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten, serta 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Operasionalisasi koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan peninjauan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak yang dipandu oleh jajaran menteri terkait. Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat langsung kesiapan operasional koperasi, mulai dari sistem distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, hingga dukungan infrastruktur bagi pemberdayaan masyarakat desa.

Usai peninjauan, acara peresmian dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan doa bersama. Suasana berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI-Polri, kepala daerah, serta para pengurus koperasi dari berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam laporannya menyampaikan bahwa peresmian ini bukan sekadar meresmikan bangunan fisik, melainkan menghadirkan instrumen keadilan ekonomi bagi masyarakat desa di Indonesia. Menurut Zulhas, KDKMP merupakan bentuk pelaksanaan ekonomi konstitusional, di mana negara hadir untuk memastikan rakyat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama pembangunan.

“Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan. Itu selalu arahan Bapak Presiden kepada kami,” ujar Menko Zulhas.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP merupakan tonggak bersejarah bagi Indonesia. Kepala Negara menilai langkah tersebut menjadi pencapaian penting karena untuk pertama kalinya pemerintah mampu meresmikan ribuan koperasi yang telah siap beroperasi secara fisik lengkap dalam waktu yang relatif singkat.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi seribu lebih koperasi secara fisik, gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada, ada truk, ada pickup, ada kendaraan tiga roda, saya kira hari ini cukup penting,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menyoroti kecepatan pembangunan program tersebut yang menurutnya berhasil diwujudkan kurang dari satu tahun sejak konsep awal dirancang. Bahkan, pembangunan fisik koperasi disebut baru dimulai sekitar November 2025 dan dalam waktu sekitar tujuh bulan pemerintah telah berhasil mengoperasionalkan 1.061 koperasi.

“Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000, 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Peresmian tersebut menjadi bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja yang selama ini diperjuangkan Marsinah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perjuangan buruh di Indonesia.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan peninjauan rumah yang menjadi tempat tinggal Marsinah semasa hidupnya. Kepala Negara juga bertemu dan menyapa keluarga besar Marsinah.

Setelahnya, Presiden Prabowo melakukan peninjauan kompleks Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah yang dibangun di atas lahan seluas 938 meter persegi. Kompleks tersebut terdiri atas dua bangunan utama yakni museum memorial dan rumah singgah yang diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus ruang refleksi bagi masyarakat.

Di dalam museum, Presiden Prabowo melihat langsung berbagai koleksi peninggalan Marsinah yang dipamerkan, mulai dari baju seragam kerja pabrik, tas, dompet, sepeda ontel, hingga dokumen pribadi seperti ijazah sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sejumlah piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh juga turut dipamerkan sebagai bagian dari rekam jejak perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa peresmian Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan kaum buruh sekaligus menghormati keberanian Marsinah sebagai simbol perjuangan rakyat kecil dalam memperjuangkan hak dan keadilan.

Kepala Negara menilai kehadiran museum tersebut menjadi peristiwa yang langka karena didedikasikan khusus untuk mengenang perjuangan buruh.

“Ini adalah sekiranya mungkin peristiwa yang langka, mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tapi tolong dicek, mungkin pasti adalah. Tapi ini peristiwa langka,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Museum Ibu Marsinah dibangun sebagai lambang dan tonggak peringatan atas perjuangan seorang perempuan muda yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh serta menjadi simbol perjuangan masyarakat lemah yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan.

“Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang. Seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh,” ujar Presiden Prabowo.

Usai menyampaikan sambutan, Presiden Prabowo pun menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Keberadaan Museum Ibu Marsinah diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi sejarah di Kabupaten Nganjuk sekaligus sarana pembelajaran bagi generasi muda mengenai pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perjuangan buruh di Indonesia.

(BPMI Setpres)