Kategori: Berita Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut Dino, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung. “Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino juga menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.

Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.

Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya. “Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta, terutama terkait keterbukaan Presiden dalam membahas dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk isu Palestina.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya sangat terbuka dan dialogis. Ia menilai pertemuan tersebut jauh dari kesan satu arah. “Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open,” ujar Dino kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Dino, diskusi berkembang secara dua arah dan berlangsung sangat apa adanya tanpa pembatasan topik. Berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga skenario tantangan global yang berpotensi dihadapi Indonesia turut dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo.

“Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” lanjutnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, terutama terkait isu-isu diplomasi yang selama ini bersifat sensitif dan tidak sepenuhnya dapat diakses publik. Hassan juga menyebutkan bahwa keterbatasan informasi kerap menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat sehingga kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo menjadi sangat berharga.

“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” ungkapnya.

Senada dengan itu, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa pertemuan tersebut memperjelas sikap konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara tetap tidak berubah.

“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Two-state solution,” tegasnya.

Adapun tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi menilai Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam, bahkan menjawab berbagai pertanyaan sebelum sempat diajukan. Ia turut mengapresiasi langkah Presiden membuka ruang dialog tersebut agar publik memahami kompleksitas kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah.

“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama,” tuturnya.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus memastikan arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen kemanusiaan global.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian dukungan politik PKB terhadap arah kebijakan dan kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran lengkap pengurus DPP serta para ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB dari seluruh Indonesia, yang sebagian besar merupakan kepengurusan baru. Selain itu, Muhaimin juga melaporkan bahwa PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) sebagai bagian dari penguatan kualitas kader partai.

“Kami baru menyelesaikan Akademi Politik Kebangsaan, Akpolbang, dimana calon-calon pengurus utama harus lulus mengikuti Akademi Politik Kebangsaan yang baru saja kami selesaikan beberapa hari yang lalu,” ujar Muhaimin dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Muhaimin menambahkan, PKB turut menyampaikan berbagai ide, gagasan, dan usulan strategis guna mendukung kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. PKB, menurutnya, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program pemerintah yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program yang sangat dinikmati rakyat secara langsung. Bahkan kita siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, PKB juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo di kancah global. Muhaimin menilai Presiden Prabowo memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika geopolitik internasional yang kompleks.

“Di Republik ini tidak ada satupun yang menguasai geopolitik internasional, dan kami meyakini Pak Presiden Prabowo amat sangat paham betul tentang peta geopolitik yang amat sangat rumit, kompleks, dan membutuhkan penanganan cepat dan khusus,” ucapnya.

Pokok utama pertemuan tersebut, menurut Muhaimin, adalah kesamaan agenda politik antara PKB dan Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong penerapan sistem ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa sistem ekonomi konstitusi bertujuan memberikan akses permodalan yang adil, terutama bagi kelompok ekonomi kecil dan masyarakat lapisan bawah.

“Yang kecil saatnya mendapatkan akses permodalan, tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang, tetapi justru yang paling bawah yang harus menikmati permodalan,” ujar Muhaimin.

PKB meyakini bahwa Presiden Prabowo mampu memimpin perubahan sistem ekonomi nasional ke arah yang lebih berkeadilan, dengan kehadiran negara sebagai pelindung ekonomi rakyat kecil. Muhaimin pun menyampaikan keyakinan penuh PKB terhadap keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kami semua PKB yakin Presiden akan sukses melaksanakan ekonomi konstitusi ini, terutama pada aspek keadilan pemerataan dan keadilan ekonomi. Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Komitmen tersebut disampaikan Presiden kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Presiden memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina. Ketum PBNU menegaskan bahwa secara nilai dan prinsip, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut memaparkan pertimbangan kebijakan yang realistis dan strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui partisipasi dalam BoP. Langkah ini, menurut Yahya, turut diiringi dengan konsolidasi dengan negara Islam dan Timur Tengah yang turut berpartisipasi dalam BoP

“Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” katanya.

Lebih lanjut, Ketum PBNU mengatakan bahwa Presiden menekankan pentingnya kewaspadaan agar setiap langkah yang diambil tidak justru merugikan rakyat Palestina. 

“Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam istilah-istilah yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di Tepi Barat,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menyampaikan komitmen kuat Presiden dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui BoP. Menurut Ketua MUI, Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya akan terus mengawal efektivitas BoP agar dapat memberikan kemaslahatan bagi Palestina dan perdamaian dunia.

“Komitmen Presiden, yang pertama, ingin benar-benar berjuang di dalam Board of Peace ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di samping itu, komitmen beliau akan berjuang melalui Board of Peace ini untuk menghilangkan penderitaan dari orang Palestina di Gaza,” ucap Ketua MUI.

Senada dengan itu, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin menyampaikan bahwa para pimpinan ormas Islam memberikan penguatan kepada Presiden agar perjuangan Indonesia tidak hanya mendorong perdamaian, tetapi juga kemerdekaan Palestina. 

“Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insyaallah untuk Palestina, dan juga untuk kita di Indonesia,” tuturnya.

 (BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (03/02/2026). Pertemuan ini menjadi forum silaturahmi sekaligus dialog strategis antara Presiden dan para pemuka agama yang membahas berbagai isu kebangsaan dan keumatan.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dalam keterangannya, menjelaskan bahwa ini merupakan pertemuan ketiga antara Presiden Prabowo dengan ormas-ormas agama Islam. Dalam pertemuan itu, Presiden dan para tokoh membahas sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai pembangunan kampung haji di Arab Saudi.

“Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MBS (Muhammad bin Salman), sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Makkah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia,” ujarnya.

Menurut Menag, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan keputusan resmi yang memungkinkan warga negara asing untuk membeli properti berupa tanah dan hotel di Makkah dan Madinah. Indonesia, lanjut Menag, telah memperoleh lahan yang cukup luas untuk perkampungan haji.

“Kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas, itu mungkin hampir sekitar 60 hektare nanti, antara 1 sampai 3 kilometer dari Kabah. Tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia itu,” lanjutnya.

Tidak hanya perkampungan haji, dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) sebagai instrumen penguatan ekonomi keumatan. Menag menyampaikan bahwa pengelolaan dana umat ke depan akan didorong agar lebih profesional dan transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

“Nanti mungkin akan ada semacam sentuhan-sentuhan manajemen dari para profesional, sehingga dengan demikian efisiensi, efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri,” katanya.

Pada pertemuan tersebut, Menag menyebut Presiden Prabowo membuka ruang komunikasi dan diskusi bersama para tokoh agama. 

“Bapak Presiden menyetujui akan adanya komunikasi intensif dengan para tokoh-tokoh agama. Sangat terbuka tadi. Presiden juga kelihatan sangat menikmati diskusi dengan pimpinan-pimpinan keagamaan terutama para kiai, para ulama, pimpinan pondok pesantren tadi,” tandasnya.

Dalam suasana dialog yang cair, Presiden Prabowo membuka ruang komunikasi intensif dengan para tokoh agama. Diskusi berlangsung hidup, penuh gagasan, dan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus merawat kebersamaan serta mendengar langsung aspirasi para ulama dan pimpinan pondok pesantren. 

(BPMI Setpres)