JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan mengajak generasi milenial untuk mengenakan kebaya agar menjadi tren. Apalagi kebaya bisa memperkuat identitas budaya nasional. “Saya kira usulan Hari Kebaya Nasional perlu disiapkan, mulai dari historinya hingga latar belakangnya. Silakan disusun untuk nanti suratnya disampaikan ke Presiden Joko Widodo,” ungkap Moeldoko saat menerima audiensi Perkumpulan Perempuan Berkebaya Indonesia di Kantor Bina Graha, Jakarta, Kamis (12/11).
Sebagai salah satu pihak yang turut andil dalam penetapan Hari Wayang Nasional, Moeldoko siap mendukung penuh Hari Kebaya Nasional dan memikirkan bersama-sama penetapan tanggalnya. Meski begitu, Moeldoko meminta adanya standar kebaya yang mencirikan identitas Indonesia dan cocok dengan generasi milenial.
Generasi milenial, lanjut Moeldoko, menjadi kunci dalam kampanye berkebaya karena pada dasarnya, anak muda perlu ditantang untuk melakukan sesuatu yang bersifat aktualisasi, agar bangga memakai kebaya.
Begitu pula dengan pengakuan kebaya di Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Moeldoko berharap, perlunya penetapan jenis kebaya yang komprehensif. “Karena jenis kebaya Indonesia cukup banyak. Tapi intinya, kami siap mendukung penuh,” imbuh Moeldoko.
Rahmi Hidayati, Ketua sekaligus salah satu pendiri PBI menyadari, perlunya usaha untuk memperkenalkan kembali kebaya kepada generasi milenial. Terlebih, selama ini kebaya selalu indektik dengan emak-emak. Rahmi pun berharap, kebaya jadi ciri khas perempuan Indonesia.
“Seperti Sari dari India, Kimono dari Jepang. Jadi kalau orang lihat perempuan pakai kebaya, langsung menyebut dari Indonesia,” tutur Rahmi.
Perempuan yang gemar naik gunung dengan memakai kebaya ini pun menyampaikan harapannya agar Pemerintah terlibat dalam kampanye kebaya dan mendeklarasikan Hari Kebaya Nasional. Adapun sejauh ini, PBI sudah memiliki program Selasa Berkebaya yang juga telah mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada masa kepemimpinan Menteri Puan Maharani.
