Categories
Berita Kedeputian Kedeputian V Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Pembangunan Papua Politik

Kembali ke Kampung Adat, Ajakan Membangun Papua

JAKARTA—Transformasi pendekatan keamanan di tanah Papua menjadi pendekatan kesejahteran diyakini bisa memupus trauma kolektif yang terjadi disana. Penegasan itu disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani saat peluncuran buku berjudul ‘Kembali ke Kampung Adat’ yang ditulis Bupati Jayapura, Papua, Mathius Awotiauw di Jakarta, Rabu (24/2). Selain itu  dalam membangun Papua perlu juga diperhatikan keragaman kondisis fisik dan keanekaragaman budaya serta adat yang perlu dilestarikan  “Presiden juga telah mengingatkan bahwa rakyat Papua harus secara aktif diikutsertakan dalam membangun tanah Papua,” ujar Jaleswari.

Demi mewujudkan arahan Presiden, Jaleswari menambahkan, KSP berkolaborasi dengan Pemda Jayapura dan bertugas untuk membantu komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis. Salah satunya ialah percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat berdasarkan Perpres 9/2020 dan Keppres 9/2021.

Pada acara bedah buku ini, turut hadir Wakil Menteri Desa dan PPDT Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Diplomat senior asal Papua Michael Manufandu dan sejumlah pejabat Sekretariat Wakil Presiden, Kemendagri, dan Kementerian PPN/ Bappenas. 

Wamendes PPDT Budi pun menyambut baik buku ‘Kembai ke Kampung Adat’ karena buku ini memberikan aspirasi atas pola pembangunan desa. Selain itu, buku ini juga berbasis fakta yang ada di Papua. “Jadi bukan teori, namun berbasis atas sesuatu yang telah dikerjakan,” tutur Budi.

Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi yang juga hadir menilai, buku ini telah menyampaikan dengan baik satu kesatuan adat dapat meningkatkan pembangunan. Selain itu, buku ini juga merepresentasikan kata pepatah yang berbunyi ‘dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung.’

Sementara Wamen ATR/BPN Surya turut menyoroti Inpres 9/2020 untuk melaksanakan langkah aktif dan strategis untuk membantu pembangunan di Papua dan Papua Barat. Khususnya sejak 2018, Kabupaten bersama berbagai Civil Society Organization (CSO) membuat gugus tugas masyarakat adat. “Hal tersebut menjadi menarik karena sejak itulah secara resmi bahwa yang sudah diinisiasi, diresmikan, yang kemudian berdiri di bawah pemerintah Kabupaten,” imbuh Surya. 

Adapun Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyampaikan, apa yang dirinya sampaikan pada buku ini merupakan perjalanan panjang pengabdiannya dalam meningkatkan kesejahteraan Papua, dengan tetap menjamin hak-hak masyarakat Papua itu sendiri. “Sekaligus menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan Papua harus dilakukan melalui pendekatan budaya,” jelas Mathius.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia Dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Suprayoga Hadi menuturkan, buku karya Bupati Mathius bisa jadi acuan dalam membuat regulasi. Artinya, dalam membaca buku itu, lebih ke masalah faktor akselerasi dan harus ada narasi yang ditransformasikan ke regulasi yang ada.