Kategori: Pembangunan Luar Jawa

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Luar Jawa

KSP Kawal Percepatan Pengembangan DPS Labuan Bajo

Tenaga Ahili Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagian

Jakarta – Kantor Staf Presiden melakukan rapat koordinasi terkait percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kamis (8/9). Rakor dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagian pada rakor mengatakan, bahwa pengembangan DPSP Labuan Bajo dilakukan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, berbasis masyarakat yang kolaboratif, nyaman, dan aman.

“Presiden menginginkan pertumbuhan kunjungan wisata ke Labuan Bajo harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat NTT,” kata Helson.

Helson mengatakan, salah satu poin yang menjadi pembahasan pada rakor adalah pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK), yang mengalami penurunan nilai jasa ekosistem akibat perburuan liar, penangkapan ikan secara ilegal dan tidak bertanggung jawab, kebakaran sampah, dan kerusakan terumbu karang.

Untuk itu, lanjut dia, Kantor Staf Presiden mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola kegiatan pariwisata di kawasan TNK secara optimal, dengan upaya konservasi yang efektif demi pelestarian Taman Nasional Komodo.

“Tata kelola lintas kementerian/lembaga dan daerah harus diimplementasikan secara transparan, akuntabel, dan independen untuk kegiatan konservasi dan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Sehingga paket wisata yang sempat membuat heboh di awal Agustus lalu, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara lebih jelas dan transparan,” tegas Helson.

Ia menuturkan, bahwa paket wisata Taman Nasional Komodo diharapkan dapat menjadi penguatan fungsi konservasi, termasuk meningkatkan kesejahteraan ranger atau petugas jagawana di TN Komodo dan mengurangi kerusakan ekosistem Komodo.

Pada rapat koordinasi, Kantor Staf Presiden juga mengawal pembangunan Dermaga Kapal Pelra, Kapal Negara, dan Kapal Ro-ro di Pelabuhan Wae Kelambu agar tuntas sebelum Oktober 2024.

“Kami (Kantor Staf Presiden) juga mendorong percepatan pembangunan jalan akses lahan otorita Labuan Bajo. KSP terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan pembiayaan pembangunan jalan sehingga pembangunan bisa tepat waktu,” pungkas Helson.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo berkomitmen mengembangkan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur sebagai lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penataan kawasan dan infastruktur pendukung pariwisata Labuan Bajo yang sudah dilakukan dalam dua tahun terakhir.

Diantaranya, perluasan bandara, penataan di pelabuhan lama di Marina, serta pelebaran dan penambahan panjang jalan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konservasi habitat Komodo di Pulau Komodo

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Luar Jawa Pemberdayaan

Temui Moeldoko, Masyarakat Adat Perbatasan Minta Perhatian Pembangunan SDM

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menemui perwakilan masyarakat adat Dayak Sintang, Kalimantan Barat, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7)

Jakarta – Sebanyak 25 orang perwakilan masyarakat adat dari Kab. Sintang, Kalimantan Barat, datang ke Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7), untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko terkait pembangunan sumber daya manusia di kawasan perbatasan.

Secara khusus, masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang ini, meminta agar pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda perbatasan agar bisa memiliki daya saing.

“Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut. Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi,” kata Igas, salah satu perwakilan masyarakat Suku Dayak Sintang.

Menurut Igas, jumlah institusi pendidikan yang terbatas dan jarak tempuhnya yang sangat jauh, sering menjadi hambatan bagi anak-anak muda di kawasan perbatasan untuk mengakses pendidikan secara layak. Kehadiran fasilitas penunjang seperti internet yang juga masih sangat terbatas.

“Namun, kami berterima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan yang sudah memprioritaskan waktunya untuk mendengarkan aspirasi kami, masyarakat dari perbatasan. Responnya sangat cepat, ini bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang,” kata Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Martin Billal.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pun mengatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan security dalam mengelola isu perbatasan, tapi juga memaksimalkan pendekatan prosperity.

“Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap akan jadi prioritas. Karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia,” respon Moeldoko.

Ia pun mengatakan bahwa selama dirinya menjadi Panglima Kodam XII Tanjungpura, Moeldoko sudah menerapkan prioritas bagi anak-anak perbatasan untuk direkrut menjadi bagian dari TNI. Menurut Moeldoko, kebijakan afirmasi seperti ini sudah diterapkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

“Pemerintah sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Tapi ini memang dilakukan secara bertahap, ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan. Jadi saya minta agar teman-teman masyarakat adat untuk bersabar. Namun tentu pemerintah akan selalu mendengar aspirasi kalian,” kata Moeldoko.

Sementara itu, pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik Kecamatan Ketungau hulu Kabupaten Sintang rencananya akan dimulai tahun 2023.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Luar Jawa

KSP Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bendungan Dan Ruas Jalan Penunjang IKN

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta memimpin rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait pembangunan infrastruktur penunjang IKN, Rabu (22/6), di Gedung Bina Graha Jakarta.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengkoordinasikan rapat antar Kementerian/Lembaga terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6) guna menindaklanjuti percepatan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dan tiga ruas jalan penyangga wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini proses yang panjang dan butuh sinkronisasi dari banyak pihak. Tapi kami dari KSP siap mendorong semua proses itu. Oleh sebab itu rapat koordinasi diharapkan mampu menghasilkan bahan-bahan yang bisa dilaporkan ke para pengambil kebijakan,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, selaku pimpinan rapat.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Gedung Bina Graha Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, serta (Plt) Bupati Penajam Paser Utara, Ir. H. Hamdam.

Dalam rapat koordinasi ini, KSP mendorong pengalihan tiga ruas jalan kabupaten yakni jalan Riko-Maridan dan jalan Lingkar Telemow di Kec. Sepaku, serta jalan Gunung Mulia-Sebakung Jaya di Kec. Babulu untuk dijadikan jalan nasional. Sehingga proses pengerjaan tiga ruas jalan penyangga IKN ini bisa dibantu dipercepat oleh Ditjen Bina Marga.

Pemerintah pusat juga akan mengusulkan agar proses pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang tersendat sejak tahun 2018 untuk dilanjutkan kembali oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Walaupun ketersediaan air baku dari instalasi Kementerian PUPR sudah mencukupi kebutuhan di wilayah IKN, namun menurut Febry, keberadaan Bendungan Lawe-Lawe bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Maka kenapa tidak disiapkan juga? Sehingga kebutuhan air bagi masyarakat sekitar IKN sudah bisa terjamin terpenuhi,” katanya.

Selain Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku, Bendungan Lawe-Lawe di kecamatan Penajam juga diharapkan mampu menjadi sumber daya air baku di wilayah IKN. Namun proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang dimulai 2014 dihentikan pada November 2017 karena keterbatasan fiskal Pemkab Penajam Paser Utara.

Atas dasar itu, proyek pembangunan bendungan ini diajukan untuk dilanjutkan kembali dan diselesaikan melalui kewenangan pemerintah pusat.

KSP pun akan mengadakan rapat koordinasi lanjutan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur penunjang wilayah IKN ini dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Categories
Agraria Berita Berita KSP Pembangunan Luar Jawa

KSP Persilakan Pihak Yang Memiliki Tanah di Wilayah IKN Ajukan Klaim

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan

Jakarta – Kantor Staf Presiden mempersilakan semua pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengajukan klaim. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan mengatakan, klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur, yakni Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan.

“Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur, untuk menjadi bagian yang ditelaah dalam proses kerja yang sudah berjalan,” kata Abetnego, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (21/3).

“Mekanisme ini diatur dalam Pergub Kalimantan Timur No 6/2020 tentang pengendalian peralihan penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon Ibu Kota Negara dan kawasan penyangga,” imbuhnya.

Sebagai informasi, terdapat beberapa kategori lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kategori lokasi tersebut terdiri dari zona inti dan zona-zona pengembangan. Yakni, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Seluas 6.671 hektare, Kawasan IKN 56.180 hektare, dan Wilayah Darat IKN 256.142 hektare.

Abetnego memastikan, tidak ada penguasaan tanah pada zona Kawasan Inti Pusat Pemeritahan. Sebab fresh land di kawasan hutan. Sedangkan terhadap zona pengembangan, ujar dia, terdapat indikasi penguasaan-penguasaan eksisting, baik oleh masyarakat, perusahaan, institusi, ataupun pihak lain terkait.

“Areal itu yang saat ini dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh Kanwil BPN Kaltim dan Kantah Balikpapan,” terannya.

Ia menambahkan, saat ini tim juga menangani beberapa klaim, baik yang datang dari masyarakat adat, seperti ahli waris kesultanan Kuai, maupun klaim dari 14 kelompok tani di lokasi IKN.

Pria kelahiran Pematang Siantar Sumatera Utara ini juga mengutarakan, pemerintah saat ini sedang berproses untuk menyusun peraturan pelaksana UU IKN. Salah satunya, sebut dia, Ranperpres tentang perolehan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta pembatasan pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara.

“Aturan tersebut akan mengatur, mengendalikan, dan mengantisipasi permasalahan pertanahan yang ada,” pungkas Abetnego.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Luar Jawa

Moeldoko : Pemindahan IKN Sudah Final dan Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan

Kepala Staf Presiden RI Dr Moeldoko. SIP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko menegaskan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Ia mengatakan, pemindahan IKN di Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR, yang diwujudkan dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

“Pemindahan IKN sudah final. Mari kita kesampingkan perbedaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini,” tegas Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (17/3).

Moeldoko menyatakan, keputusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah melalui proses panjang, hingga akhirnya muncul Undang-Undang dan pembentukan Badan Otorita IKN sebagai pelaksananya. Berbagai aturan turunan pun disiapkan sebagai landasan hukum dan acuan dalam implementasi di lapangan. Untuk itu, kata dia, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar Otorita IKN bisa bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi di tengah-tengah himpitan waktu yang terus berjalan.

“Pembangunan IKN perlu dukungan, bukan perdebatan. Ini persoalan membangun kota dunia demi Indonesia Maju,” pesan Moeldoko

Moeldoko secara tegas juga menyampaikan, bahwa pemindahan IKN untuk mengakhiri persoalan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Selain itu, ujar dia, pemindahan IKN juga menjadi jawaban atas tantangan masa depan, terutama menghadapi ancaman pemanasan global yang berdampak serius bagi lingkungan dan kondisi sosial.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengungkapkan, dampak pemanasan global sudah terjadi. Seperti adanya fenomena kenaikan permukaan laut dan kegagalan panen. Melihat kondisi tersebut, tambah dia, saat ini waktu yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah, yakni dengan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

“Ibu Kota Nusantara dengan konsep “smart forest city” perlu kita wujudkan agar dapat menjadi showcase untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah siap berubah. Sekali lagi, mari kita berpikir tentang masa depan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang penuh bencana dan meninggalkan ketidakpedulian terhadap masa depan generasi berikutnya,” jelas Moeldoko.

Dalam kaitan soal polemik status tanah di wilayah IKN, Moeldoko memastikan, bahwa Kantor Staf Presiden bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan melakukan percepatan penyelesaiannya dengan sistematis dan sinergis. Sehingga ke depan tidak memunculkan permasalahan agaria.

“Kami (KSP) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK sudah berpengalaman dalam melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Jadi soal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi,” terangnya.

“Kantor Staf Presiden (KSP) juga berkomitmen untuk mengawal pembangunan IKN melalui proses akselerasi dan debottlenecking. Salah satu yang akan kami kawal adalah memastikan berjalannya tatakelola pemerintahan yang baik, untuk mencegah korupsi dan membangun integritas dalam keseluruhan proses pembangunan IKN,” pungkas Moeldoko.