Kategori: Pembangunan Luar Jawa

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Luar Jawa

Aturan Turunan Terbit, Otorita IKN Langsung Bisa Beroperasi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong

Jakarta – Pemerintah memastikan, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa langsung beroperasi setelah aturan turunan UU IKN terbit, terutama Perpres tentang Otorita IKN dan Keppres tentang pengangkatan kepala Otorita IKN. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan ini, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (8/3).

“Ini sangat dimungkinkan sekali. Karena pada fase awal pembangunan IKN, kementerian yang relevan dengan pembangunan infrastruktur yakni KemenPUPR akan membantu pembangunan fisik IKN di bawah koordinasi Kepala Otorita IKN,” jelas Wandy.

Untuk itu, kata Wandy, Kepala Otorita IKN harus memiliki pengalaman membangun dan mewujudkan pembangunan fisik dalam skala besar di organisasi pemerintahan atau swasta.

Selain itu, tambah dia, Kepala Otorita IKN juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pemindahan IKN. Mulai dari berbagai kementerian/lembaga yang terlibat dalam fase awal pembangunan IKN, hingga pemerintahan daerah di sekitar lokasi IKN.

“Karena pembangunan IKN tak bisa dipisahkan dari wilayah sekitarnya dalam sebuah rancangan tata ruang yang terintegrasi,” terang Wandy.

Tak cukup sampai di situ. Menurut Wandy, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat setempat dan para ahli, juga menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam memilih calon Kepala Otorita IKN.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Luar Jawa Program Prioritas Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pemerintah Percepat Proses Operasional Otorita IKN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menegaskan, pemerintah melakukan akselerasi proses operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) agar proses pendirian lembaga baru tersebut bisa segera direalisasikan.

“Memang amanat UU tentang IKN menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi di akhir tahun,” tegas Wandy, di Jakarta, Minggu (6/3).

Wandy memastikan, pemerintah sudah memikirkan bagaimana supaya proses operasional Otorita IKN bisa dipercepat. Karena itu, kata dia, dalam UU No 3/2022 tentang IKN telah diatur dengan rinci proses transisiny.

“Intinya Otorita IKN akan dibantu oleh kementerian/lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai tahun 2023, hingga akhirnya bisa lebih penuh pengendaliannya. Itu diatur di pasal 36 ayat 2-4,” ujarnya.

Wandy mengungkapkan, proses pendirian lembaga baru terutama yang setingkat kementerian memang memerlukan tahapan-tahapan dan biasanya butuh waktu. Mulai dari penetapan struktur dan kewenangan lembaga melalui Perpres, pengangkatan pimpinan atau kepala yang diatur dalam Kepres, hingga pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan pemenuhan anggarannya. Ia mencontohkan pembentukan Kantor Staf Presiden, yang butuh waktu 3-4 bulan untuk bisa fully operated.

“Pemerintah sudah pengalaman soal pembentukan lembaga setingkat kementerian. Jadi untuk pendirian dan operasional Otorita IKN ini tentu akan mengacu pada pengalaman yang sudah ada. Pemerintah juga sudah merancang berbagai mekanisme percepatan,” sambung Wandy.

Dalam kesempatan itu, Wandy juga memastikan Kantor Staf Presiden bersama Bappenas akan terus mengawal berbagai pembahasan dan penyelesaian draft aturan turunan UU IKN, yakni Perpres tentang Otorita IKN, Perpres tentang Rencana Induk IKN, Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan, dan Keppres tentang pengalihan fungsi DKI Jakarta ke Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

“Pokoknya kita akan bekerja sebaik mungkin untuk menyukseskan pemindahan IKN. Sebab momentumnya adalah sekarang ini, yaitu ketika Pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan yang penting, supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca 2024,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Infrastruktur Konektivitas Pembangunan Luar Jawa

Pemerintah Sudah Siapkan Skenario Maksimalkan Penjualan Tiket MotoGP

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta

Jakarta – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penjualan tiket MotoGP Mandalika atau Pertamina Grand Prix of Indonesia. Diantaranya, dengan membuat tiket MotoGP satu paket dengan penginapan. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan ini, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (2/3).

Menurutnya, hasil monitoring dan verifikasi lapangan yang dilakukan Kantor Staf Presiden, sampai saat ini masih ada kekhawatiran wisatawan terkait ketersediaan hunian, yang menyebabkan penjualan tiket MotoGP belum maksimal.

“Salah satu penyebab minimnya penjualan tiket MotoGP tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi yang terbatas. Wisatawan khawatir tidak mendapat penginapan sementara mereka sudah terlanjur membeli tiket MotoGP,” kata Febry, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (2/3).

Febry mengungkapkan, dari seluruh akomodasi yang tersebar di Lombok, saat ini hanya 75 persen yang bisa beroperasi karena terdampak pandemi. Dari jumlah itu, setengahnya sudah terbooking, dan masih tersedia 7.200 kamar.

Ia memastikan, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat mengakses akomodasi dengan terjangkau. Salah satunya, kata dia, dengan memberlakukan Pergub NTB No.9/2022 yang mengatur tarif akomodasi selama event internasional.

“Untuk memaksimalkan pemanfaatan homestay atau sarhunta, KSP juga mendorong agar homestay yang ditawarkan dapat di akses melalui channel online ITDC,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Febry juga meminta Pemda dan ITDC untuk terus mengajak masyarakat ikut menonton perhelatan MotoGP.

“Pemda NTB sudah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana MotoGP. Perlu juga terobosan melibatkan masyarakat mensukseskan penyelenggarannya,” ungkap Febry.

Seperti diketahui, jumlah tiket MotoGP Mandalika yang terjual sampai 20 Februari 2022 sebanyak 21.530 tiket. Jumlah ini masih jauh dari target yakni 60.000 tiket.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Pembangunan Luar Jawa

Mengurangi Gangguan Pada Sang Purba

Bangunan elevated track setinggi 3 meter dari permukaan tanah di Pulau Rinca, jalur untuk wisatawan melihat langsung satwa komodo dengan jarak pandang lebih luas, serta membuat pergerakan komodo lebih bebas dan tidak terganggu manusia

NTT – Sebuah informasi sempat membuat heboh : Indonesia akan membangun Taman Jurrasic di Taman Nasional Komodo. Selain menjadi perbincangan di kalangan penggiat lingkungan dalam negeri, informasi tersebut sempat menjadi konsumsi hingga diluar negeri. Kekhawatiran tersebut bisa difahami, karena informasi itu diasosiasikan dengan film Jurrasic Park yang sempat menjadi tontonan dalam deretan Box Office dunia.

Memang, Presiden Joko Widodo mencetuskan program wisata premium di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo (TNK) Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir tahun lalu. Kantor Staf Presiden (KSP) pekan lalu mengirim tim untuk melakukan verifikasi lapangan terkait kekhawatiran masyarakat tersebut. Salah satu lokasi yang dikunjungi, yakni Pulau Rinca, tempat dibangunnya “Taman Jurrasic”.

Pulau Rinca terletak di sebelah barat Flores dengan dipisahkan selat Molo. Memiliki luas 20.000 hektare, Pulau yang menjadi habitat alami Komodo ini merupakan pulau terbesar kedua di Taman Nasional Komodo, NTT. Lebih dari separuh luas pulau Rinca ditutupi sabana dengan sebaran hutan gugur terbuka dan mangrove.

Melihat penataan sarana di Pulau Rinca ternyata jauh dari kesan mewah. Tim KSP memantau, proses pembangunan sarana wisata Loh Buaya di Pulau Rinca sudah mendekati tahap akhir. Dari luas keseluruhan Pulau Rinca 20.000 hektare, pembangunan penataan sarana hanya berada di area 1,3 hektare. Itupun berada di pinggir pulau dengan jarak 500 meter dari dermaga Loh Buaya.

Dari dermaga Loh Buaya, akan langsung melewati elevated track setinggi rata-rata tiga meter dari tanah dengan pepohonan liar di sekitarnya. Tiga bangunan dengan design tradisional pun ditempatkan layaknya rumah panggung.

Selama berada di lokasi, belasan komodo berjemur santai di tanah. Satwa purba yang sudah ada sejak 3,5 juta tahun lalu itu tidak terganggu dengan kehadiran manusia. Hanya ada satu bagunan menjejak tanah yang digagas untuk museum, toilet, dan pengamatan langsung komodo dari jarak lebih dekat.

Yang menarik dalam pembangunan sarana ini, terlihat sangat memperhatikan kondisi layaknya habitat asli. Sebelumnya, pengunjung di Pulau Rinca harus melewati jalan setapak di tanah. Sejumlah bangunan yang dulu dipakai untuk pos penjagaan dan tempat pengamatan bagi para ilmuwan, kini sudah dibongkar.

Sementara sarana yang dibangun saat ini, memberi ruang gerak lebih bebas pada komodo. Jalan setapak yang diubah menjadi elevated track, bakal mengurangi persimpangan langsung antara komodo dan manusia. Bagunan bagi staf taman nasional dan peneliti, sekarang dibuat melayang.

“Saya melihat ini masalah disinformasi ke publik,” kata Agung Rulianto, Tenaga Ahli Utama yang memimpin tim KSP di lapangan. Informasi yang disebar dikaitkan dengan film Jurrasic Park yang menggambarkan tragedi captivating animal, langsung membuat kesan horor. “Padahal situasi disini, komodo, rusa, dan babi hutan bebas berkeliaran,” kata Agung, Kamis (30/12).

Kepala Balai Taman Nasional Komodo (TNK) Lukita Awang Nistyantara yang mendampingi selama kunjungan, menyebutkan bahwa sarana yang dibangun sengaja mengambil jalur yang tidak terdapat sarang komodo. “Di sini (Pulau Rinca) terdapat 1.300 Individu. Dari data kami 2002-2021 sejauh ini populasinya stabil,” kata Lukita. Sehingga dia memastikan pembangunan sarana tidak berpengaruh pada menurunnya populasi komodo.

Lukita menambahkan, elevated track yang dibuat saat ini membuat pergerakan komodo lebih bebas dan tidak terganggu manusia. Sementara jika nanti ada wisatawan yang datang, jarak pandangnya akan lebih luas karena posisinya beberapa meter diatas tanah. “Mereka bisa melihat komodo melintas dibawah kaki,” kata Lukita.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Pembangunan Luar Jawa Peningkatan Ekonomi Maritim Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Tantangan Wujudkan Destinasi Wisata Super Premium Labuan Bajo Flores

Pelabuhan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT)

Manggarai Barat – Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (Dirut BPOLBF) Shana Fatina mengungkapkan bahwa perwujudan Destinasi Wisata Super Premium di Labuan Bajo, Pulau Komodo dan berbagai daerah lainnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mengalami beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian.

Dalam dialognya dengan tim Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) yang datang melakukan peninjauan lapangan terkait pemulihan pariwisata di NTT, Rabu (29/12), Shana mengatakan bahwa isu konektivitas dari dan menuju Labuan Bajo masih menjadi permasalahan.

Misalnya saja, harga tiket pesawat dari dan menuju Labuan Bajo masih sangat mahal. Selain itu, rute penyeberangan kapal laut untuk menghubungkan Pulau Flores ke Pulau Lembata, Pulau Rote ke Pulau Sawu, dan Labuan Bajo ke Pulau Sumba juga masih belum tersedia.

Menurut Shana, Pemerintah perlu mendorong ASDP agar dapat membangun penyeberangan umum antar pulau demi mewujudkan kawasan wisata yang terintegrasi, sekaligus memangkas ongkos logistik pengiriman barang dan perpindahan orang.

“Labuan Bajo memasok sekitar 85% kebutuhan barang dari luar provinsi NTT, sehingga kita ingin memaksimalkan konsumsi produk lokal dari NTT untuk pariwisata ini. Tetapi terbentur di ongkos logistik yang mahal,” katanya.

Sementara itu, destinasi wisata premium Labuan Bajo Flores memiliki tujuh fokus indikator, yakni pelestarian lingkungan, sumber daya manusia (SDM), manajemen perjalanan, kuliner, kesehatan, keamanan dan keselamatan, infrastruktur dan amenitas, serta aktivitas.

Dalam bidang SDM, sang Direktur Utama mengatakan bahwa perlu ada sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat terkait pentingnya membangun kreatifitas lokal untuk menggairahkan geliat pariwisata Labuan Bajo Flores.

“Namun dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah pusat juga perlu menegaskan bahwa ini bukan berarti mengambil alih fungsi otoritas daerah, tapi ini untuk memberi stimulus agar mereka dapat berlari lebih kencang dalam mewujudkan pariwisata premium. Labuan Bajo tidak boleh selamanya dikelola oleh badan otoritas pemerintah pusat,” imbuhnya.

KSP sendiri berfungsi untuk memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis. Segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program prioritas nasional juga akan diselesaikan secara komprehensif oleh KSP.

“Kami melihat ada permasalahan komunikasi baik itu antar otoritas di daerah, antar kementerian/lembaga terkait, maupun antara pemerintah dan publik. Masih belum ada persamaan perspektif dalam mewujudkan Destinasi Wisata Super Premium ini,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Agung Rulianto.

Ia pun mengatakan bahwa salah satu upaya penyelesaian permasalahan dalam program prioritas nasional yang dilakukan oleh KSP adalah melalui pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

“KSP akan membantu menjembatani komunikasi antara Kementerian/Lembaga terkait dan juga menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga semua hambatan yang saat ini dialami mampu diuraikan dan semua kebutuhan destinasi wisata premium Labuan Bajo Flores dapat dipenuhi,” lanjut Agung.