Categories
Berita Politik

KSP : Identitas untuk Memperkuat Persatuan, Bukan Instrumen Politik Pecah Belah

Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengingatkan bahayanya Politik Identitas bagi Indonesia, terutama menjelang kontestasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan, politik identitas yang dimaksud Presiden Jokowi adalah, identitas yang disalahgunakan dan dipakai sebagai instrumen politik kebencian yang bisa memunculkan potensi polarisasi di masyarakat.

“Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah,” tegas Juri, di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (28/12).

Juri mengakui, politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu. Terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.

Ia pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Di mana, salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh gerakan Politik Identitas.

“Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat,” serunya.

Categories
Berita Politik

Moeldoko Ajak Mahasiswa Terlibat Cegah Politik Identitas Dan Adu Domba 2024

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengajak mahasiswa berperan aktif untuk mencegah terjadinya politik identitas, polarisasi politik, dan adu domba yang kemungkinan akan digunakan oleh oknum politisi pada Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (18/11).

“Kalian memang tidak berperan dalam politik praktis, tapi saya ingin kalian, para mahasiswa, terlibat dalam upaya mencegah politik adu domba memasuki tahun politik. Kita masih ingat polarisasi yang terjadi di pemilu sebelumnya dan ini menimbulkan suasana tidak nyaman yang masih membekas hingga sekarang. Saya berharap teman-teman terlibat agar membawa suasana semakin jernih,” kata Moeldoko.

Purnawirawan Panglima TNI ini juga mengatakan bahwa pemerintah selalu menerima kritik dari semua kalangan, termasuk mahasiswa. Ia bahkan menghargai upaya komunikasi yang dibangun oleh mahasiswa dengan para petinggi di istana sebagai bagian dari proses pembentukan leadership.

“Saya tidak pernah pusing kalau kalian mengkritik saya atau pemerintah. Saya tidak peduli tentang siapa yang menyampaikan kritik, saya tidak akan marah. Yang penting, tema dari kritik yang disampaikan jelas, supaya kita bisa tindaklanjuti. Sebagai seorang pelayan yang baik, sudah menjadi tugas kita untuk selalu mendengarkan kritik,” imbuhnya.

KAMMI sendiri punya sekitar 16,000 kader dibawah 126 kepengurusan level kota kabupaten yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia.

Tujuan KAMMI datang beraudiensi dengan KSP adalah untuk berdiskusi terkait peningkatan kapasitas, karakter, dan pendidikan kepimpinan mahasiswa. Selain itu, sebagai organisasi mahasiswa muslim, mereka memiliki tujuan untuk menyamakan frekuensi dalam tujuan moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah.

“Kami menyadari bahwa sebagai organisasi kepemudaan, KAMMI butuh bekal agar tidak ikut polarisasi politik menjelang tahun politik 2024. Apalagi sebagai organisasi kemahasiswaan, kita juga harus independen dan netral secara politik. Kami bisa diterima di KSP ini adalah suatu penghargaan dan perhatian yang tinggi bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan,” kata Zaki A. Rivai, Ketua Umum KAMMI.

Categories
Berita Politik

KSP : Tuntutan Massa Aksi 411 Presiden Jokowi Mundur Sangat Absurd

Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menegaskan, bahwa tuntutan massa aksi 411, yakni Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar.

“Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (4/11).

Lebih lanjut Juri mengatakan, saat ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID19, dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global. Seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Saat yang sama terus melanjutkan program program prioritas nasional untik membawa kemajuan Indonesia lebih cepat.

“Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,” kata Juri.

Ketua KPU RI 2016-2017 ini menilai, aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi, yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

“Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan moment-moment seperti ini yang justru menggangu kepentingan masyarakat,” pungkas Juri.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV Politik

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro : Saya Saksi Keaslian Ijazah Presiden Jokowi

Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan berkas-berkas Presiden Jokowi, termasuk ijazah. Yakni, saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan sebagai calon Presiden Tahun 2014.

“Pada saat pak Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI saya menjadi Ketua KPU provinsi DKI. Dan saat beliau mendaftar sebagai Capres, saya menjadi Komisioner KPU RI,” beber Juri Ardiantoro, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (17/10).

Juri menegaskan, dalam dua peristiwa tersebut, KPU sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan, telah melakukan verifikasi lapangan termasuk membuka dan menerima pengaduan publik bagi calon-calon yang mendaftar.

“Hasil dari pemeriksaan, verifikasi, dan tidak adanya aduan publik, saat itu KPU memutuskan tidak ada keraguan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan memenuhi syarat alias asli. Termasuk dokumen ijazah,” kata Juri.

Juri menilai, adanya tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain, sejatinya bukan hanya persoalan ijazah. Namun, ingin membuat kegaduhan dan tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan, sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan dunia.

“Sekali lagi, ini bukan soal Ijazah, mereka sengaja menganggu Pak Jokowi. Karena saya yakin
Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain yang ikut mengamplifikasi tuduhan itu, sebenarnya tahu bahwa ijazah pak Jokowi asli,” tandasnya.

Pria kelahiran Brebes ini juga menyebut, bahwa isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain, karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.

“Mereka khawatir terhadap kontestasi 2024. Di mana ketokohan dan keberhasilan pak Jokowi yang diyakini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi kiblat pilihan politik masyarakat. Jadi sekali lagi, ini bukan soal ijazah saja,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Politik

Moeldoko Ajak Relawan Jokowi Fokus Selesaikan Persoalan Bangsa

Jepara – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menghadiri silaturahmi relawan Jokowi se Karesidenan Pati, di stadion Kamal Junaidi, Jepara Jawa Tengah, Minggu (19/6). Kehadiran Moeldoko ini, mewakili Presiden Joko Widodo.

Dalam pidatonya, Moeldoko menyampaikan beberapa pesan Presiden Jokowi. Salah satunya terkait peristiwa politik 2024.

“Beliau (Presiden Jokowi) sudah berpesan agar kita tidak terburu-buru. Ojo Kesusu. Karena saat ini ada hal-hal yang lebih penting untuk kita selesaikan bersama. Mari kita lebih fokus menyelesaikan persoalan bangsa saja,” kata Moeldoko.

“Soal politik kita tunggu saja arahan beliau kemana kapal besar relawan jokowi ini akan berlabuh,” tambahnya.

Moeldoko menegaskan, pemerintah saat ini masih sangat fokus menyelesaikan persoalan – persoalan ekonomi. Di saat negara-negara dunia termasuk Indonesia sedang berupaya memulihkan diri pasca pandemi COVID19, ekonomi dunia kembali terguncang akibat perang Rusia – Ukraina. Harga-harga komoditas naik dan mahal. Negara- negara dunia juga mulai menahan ekspor pangan dan energinya.

“Menghadapi ini kita harus memperkuat ketahanan energi dan pangan. Kita harus bisa menanam apapun. Entah itu, jagung, ketela, atau sorgum yang baru-baru ini dicanangkan oleh Presiden,” tegasnya.

Kepala Staf Presiden Dr. Moeldoko dalam acara silaturahmi relawan Jokowi se Karesidenan Pati, di stadion Kamal Junaidi, Jepara Jawa Tengah, Minggu (19/6).

Panglima TNI 2013-2015 itu juga meminta para relawan Jokowi terus mengawal dan mendukung penuh jalannya pemerintahan hingga selesai pada 2024. Selama dua tahun terakhir, selain upaya menghentikan pandemi, pemerintahan Presiden Jokowi tetap konsisten menjalankan semua program kerja prioritas dan program pemulihan ekonomi.

Selain itu, terang dia, pembangunan infrastruktur tetap terus dijalankan, bantuan insentif bagi masyarakat terdampak terus digulirkan, penciptaan lapangan kerja terus diupayakan, dan pendidikan yang layak tetap disiapkan untuk membangun sumber daya manusia unggul, berbudaya, dan berkarakter.

“Mari kita dukung cita-cita Presiden Jokowi mewujudkan Indonesia Maju 2045. Tanpa dukungan para relawan pemerintahan ini tidak bisa bekerja secara optimal,” sambungnya.

“Yang lebih penting mari kita jaga keberlanjutan pembangunan ini. Untuk itu butuh soliditas dari seluruh elemen bangsa, termasuk para relawan,” seru Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap COVID19 yang saat ini kembali menunjukkan kenaikan. Masyarakat dihimbau tidak panik, sebab pelayanan kesehatan saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.