Kantor Staf Presiden

JAKARTA – Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif RABPN 2021 sebesar Rp86 miliar. Bila dibandingkan pengajuan pagu indikatif tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan sekitar 13,29 persen. “Setelah melihat kebutuhan ril dengan cermat dan teliti, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp29 miliar, “ papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta (22/06)

Moeldoko menjelaskan, pagu indikatif 2021 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Program tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, program pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Kedua, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Pada rencana anggaran dan rencana kerja tahun 2020, pagu indikatif yang dialokasikan untuk KSP sebesar Rp76 miliar. Namun, terkait pandemi Covid-19 maka dilakukan penghematan anggaran. Akhirnya, KSP harus melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp14 miliar sehingga alokasi anggaran turun menjadi Rp62 miliar. Pada 2019, pagu alokasi anggaran untuk KSP mencapai Rp87 miliar dengan realisasi sebesar Rp84 miliar atau 96,69 persen.

“Hingga 18 Juni 2020, realisasi anggaran KSP sebesar Rp28 miliar atau mencapai 45,01 persen dari anggaran. Terjadi pengurangan secara operasional, namun tidak mempengaruhi kinerja dan output KSP,”jelasnya.

Menurut Moeldoko, penambahan anggaran itu di antaranya terkait adanya perubahan indikator penambahan kepegawaian. Kebutuhan tersebut seiring dengan tugas dan tanggung jawab KSP yang demikian besar. “Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis. Kami berupaya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan membantu kementerian teknis dalam implementasinya di lapangan. Kami menangani semuanya dengan baik.”

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Sadikin mendukung penambahan kebutuhan anggaran lembaga. Anggaran ini di antaranya untuk melakukan inovasi birokrasi dalam rangka memberikan respons yang cepat, tidak hanya kepada presiden, kementerian dan lembaga terkait, namun juga untuk masyarakat. “Tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Respons yang cepat membuktikan bahwa negara hadir dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran.”

Sementara itu, pimpinan rapat kerja yang juga Ketua komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan persetujuan komisi II DPR mengenai usulan tambahan anggaran KSP sebesar Rp29 miliar. Anggaran tersebut dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KSP tahun 2021 di dalam bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan meminta kepada anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR.

Disampaikan pula bahwa Komisi II DPR meminta dalam pengalokasian anggaran setiap program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh komisi II DPR yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021.

Jakarta – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan investigasi atas tiga peristiwa kekerasan di Papua yang terjadi akhir-akhir ini. “Sangat disayangkan, di tengah penanganan wabah COVID-19, terjadi insiden hingga menimbulkan korban rakyat sipil, ” kata Kepala Staf Kepresidenan RI, Dr. Moeldoko di Bina Graha, Jumat (17/2).

Moeldoko meminta semua pihak di Papua menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang memperkeruh suasana. Semua pihak diharapkan lebih memfokuskan pada kerja-kerja menjaga perdamaian, pembangunan kesejahteraan, dan mengatasi penyebaran COVID-19 di Papua. Pemerintah Pusat melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Papua.

Pemerintah tidak mengharapkan terjadinya peristiwa kekerasan di Papua. Penugasan TNI dan Polri di Papua dalam rangka mengawal kedaulatan negara, khususnya mencermati aktifnya kembali Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu aparat bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai gangguan. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi ini.

Seperti diketahui, telah terjadi tiga insiden yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa pertama, terjadinya penembakan tiga karyawan PT Freeport Indonesia oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Senin 30 Maret, pukul 13.50 WIT. Korban tewas yaitu Graeme Weal (57), laki-laki, warga negara Selandia Baru. Sementara korban luka yakni Jibril MA Bahar (49) dan Ucok Simanungkalit (52).

Peristiwa kedua, jatuhnya korban tiga anggota Polri meninggal akibat salah paham dengan anggota TNI di Kabupaten Mamberamo Raya, Minggu 12 April. Sebanyak tiga anggota polri meninggal dunia dan dua mengalami luka tembak. Korban meninggal yaitu Briptu Marcelino Rumaikewi, Bripda Yosias Dibangga, dan Briptu Alexander Ndun. Ketiganya anggota Polres Mamberamo Raya. Sedangkan, yang mengalami luka-lka yaitu Bripka Alva Titaley anggotaReskrim Polsek Mamteng, dan Brigpol Robert Marien anggota SPKT.

Kemudian insiden terakhir, mengakibatkan tewasnya dua warga sipil di Timika, Senin 13 April. Korban bernama Eden Armando Bebari (20) dan Roni Wandik (23). Peristiwa di Papua ini menjadi sorotan, karena menyebabkan tewasnya dua warga sipil.

Peristiwa-peristiwa tersebut telah meningkatkan ketegangan di Papua. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penindakan. Pada peristiwa penembakan karyawan Freeport, telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat gabungan TNI Polri pada 10 April 2020 dengan menyergap tempat persembunyian KKB di Distrik Iwaka.

Hasil penyergapan tersebut disita 1 pucuk senjata api rakitan, 162 amunisi, 3 bendera bintang kejora, serta menewaskan 2 orang KKB. Dengan pencapaian ini beberapa senjata yang pernah dirampas oleh KKB dalam insiden di waktu lalu telah berhasil disita aparat keamanan.

Kemudian, tindakan terhadap peristiwa tewasnya 3 anggota Polri telah dilakukan penarikan 28 personel TNI terkait untuk menjalani pemeriksaan oleh POM Dam Cenderawasih di Jayapura. Sementara itu, terhadap peristiwa tewasnya 2 warga sipil di Timika, Pangdam Cenderawasih telah menjelaskan akan melakukan investigasi, dilanjutkan penyidikan dan penegakan hukum. Kapolda dan Pangdam telah mengunjungi keluarga korban dan membantu korban dalam seluruh proses pemakaman.

Moeldoko menyayangkan opini yang berkembang, menyebut peristiwa itu akibat aparat TNI yang tidak profesional. Padahal, selama ini TNI telah melakukan berbagai peran yang sangat positif dalam mendukung pembangunan kesejahteraan di Papua. Di antaranya gerakan imunisasi di Asmat, imunisasi polio di Yahukimo dan daerah lainnya, mendukung kegiatan pembangunan desa, dan lain-lain.