Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP : Pemulihan Ekonomi Nasional Di Belitung Tumbuhkan Sektor UMKM

Belitung – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pulau Belitung mulai pulih dan tumbuh pasca pandemi COVID19. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan dan perluasan pasar untuk ekspor, yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Fakta tersebut, merupakan hasil monitoring tim Kantor Staf Presiden, di beberapa sentra UMKM di kawasan Belitung. Seperti sentra batik Sepiak dan HD Noto di Sijuk, serta gallery KUMKM di Tanjung Pandan Belitung.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menyebut, pertumbuhan pelaku UMKM di Belitung sebesar 8,6 persen, terhitung sejak sebelum pandemi COVID19. “Dari 19.507 pelaku usaha pada akhir 2019 menjadi 20.702 pada akhir mei 2022,” kata Panutan, saat meninjau sentra UMKM, di pulau Belitung, Minggu (19/6).

Panutan menegaskan, pemulihan dan pertumbuhan UMKM pasca pandemi COVID19 di pulau Belitung, tidak terlepas dari dukungan ekosistem. Yakni, melalui pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pendampingan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terkait proses perizinan melalui online single submission, pendaftaran produk halal, dan pengurusan NPWP.

“Kami lihat pelaku UMKM di sini (Belitung) juga mendapatkan pendampingan soal pemasaran baik online maupun offline. Langkah-langkah ini cukup memadai untuk mengakselerasi pemulihan UMKM,” tegasnya.

Panutan mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional pada sektor UMKM menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Jumlah UMKM yang mencapai 64,19 juta, berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun, pada 2020.

Untuk menjaga keberlangsungan UMKM saat pandemi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2/2021 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro, telah menggelontorkan dana bantuan dan subsidi. Seperti subsidi Bunga pinjaman dan Imbal Jasa Penjamin (IJP).

“Data dari Menteri Keuangan, realisasi dana PEN untuk UMKM sampai pertengah Mei 2022 sebesar 8,14 trilium rupiah. Yakni berupa subsidi Bunga dan IJP,” tegas Panutan.

“KSP sejak awal terlibat dan ikut mengawal pemulihan UMKM,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Panutan juga meyakini, pemulihan dan pertumbuhan UMKM di Belitung akan berjalan cepat. Terlebih, pada Sebtember 2022, akan menjadi tuan rumah gelaran Development Working Group (DWG) G20.

“Penyelenggaraan event G20 di Belitung kiranya dapat menjadi momentum tidak hanya untuk menunjukkan kesiapan, harkat dan martabat provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, Tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan produk-produk UMKM khas Belitung,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Revitalisasi Pasar Rakyat Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Pedagang

Lampung – Tim Kantor Staf Presiden melakukan verifikasi lapangan pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo, yakni revitalisasi pasar rakyat. Bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian, tim KSP meninjau pasar Sirnagalih kabupaten Tanggamus, Lampung, pada Minggu (19/6).

Pasar Sirnagalih merupakan satu dari 227 pasar yang masuk dalam daftar revitalisasi pada 2021.

“Keberadaan pasar ini (Sirnagalih) sangat strategis bagi masyarakat setempat. Sebab jika tidak ada pasar ini warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk menjangkau pasar lain,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Krisdiyanto.

Agung mengatakan, revitalisasi pasar Sirnagalih tidak hanya memperkuat rantai distribusi. Namun juga menambah kapasitas dan peningkatan kesejahteraan pedagang.

Semula, ujar dia, Pasar Sirnagalih hanya dapat menampung tidak lebih dari 90 pedagang lemprakan. Dengan adanya revitalisasi, pasar bisa menampung 147 pedagang, baik yang ada di kios maupun los.

“Kondisi ini membuat rantai distribusi terjaga dan membantu meningkatkan omset pedagang,” terangnya.

Agung menegaskan, program revitalisasi pasar tradisional merupakan amanah Undang-Undang No7/2014 tentang perdagangan. Program tersebut juga masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo.

“Presiden sangat berkomitmen terhadap pemanfaatan pasar rakyat yang telah direvitalisasi. Harapannya pasar rakyat mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan atau toko-toko modern,” tegas Agung.

Pada 2015-2019, lanjut dia, pemerintah telah berhasil melakukan revitalisasi terhadap lebih dari 5.000 unit pasar tradisional, yang tersebar di seluruh provinsi. Keberhasilan tersebut, kemudian dilanjutkan pada 2020-2021, di mana ada 227 pasar tradisional yang sudah direvitalisasi.

“Revitalisasi tidak hanya secara fisik, tapi juga pada pengelolaannya. Bagaimana mewujudkan pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman,” jelas Agung.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas

Moeldoko Ajak Pakar Kembangkan Budidaya Sorgum

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengundang para pakar di bidang teknologi dan pangan ke Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (10/6), untuk bersama-sama mengembangkan sorgum. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menghidupkan kembali tanaman biji-bijian ‘bandel’ ini sebagai salah satu alternatif bahan pangan di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo juga kaget melihat sorgum bisa tumbuh baik di Waingapu, NTT, yang kondisi tanahnya kering kerontang. Bahkan jagung, kacang hijau dan bawang merah ditanam di sana, gagal. Sorgum jelas bisa diandalkan untuk jadi alternatif pangan, jadi saya semakin yakin dengan sorgum yang saat ini dikembangkan di Waingapu,” kata Moeldoko.

Panglima TNI (2013-2015) tersebut menekankan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk memikirkan budidaya sorgum hingga ke proses pasca panennya. Oleh karenanya, tujuan Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang para pakar ini adalah untuk membicarakan prospek sorgum ke depan, baik dari sisi budidaya yang berkaitan dengan hasil riset maupun dari sisi industrialisasi sorgum.

“Ada hasil penelitian yang bisa meningkatkan usia produktivitas sorgum dari biasanya dipanen setelah 90 hari menjadi bisa dipanen setelah 70 hari, bahkan hasil panen yang biasanya 3 ton per hektar dengan teknologi bisa dikembangkan menjadi 7-8 ton per hektar,” lanjut Moeldoko.

Merespon undangan ini, para pakar pun menyambut baik niat pemerintah ini karena sorgum memang dianggap menjadi solusi kemiskinan, masalah lingkungan dan krisis pangan.

Bahkan, institusi riset tenaga nuklir di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah mengembangkan 3 varietas benih sorgum unggulan yakni Pahat (Pangan Sehat), Samurai 1 dan Samurai 2. Hasil penelitian para pakar sorgum Indonesia ini pun telah banyak digunakan oleh petani di Afrika.

“Kami memang sudah sejak lama ingin mengembangkan ini. Jadi niat pak Moeldoko mengundang kami untuk membicarakan budidaya sorgum menjadi momen yang pas. Semoga program pemerintah ini bersinergi dengan kita, maka kita siap untuk membantu program yang sudah berjalan saat ini,” kata Dr. Ir. Kaseno, akademisi Jurusan Bioteknologi, Universitas Indonesia.

Selain itu, kata Kaseno, sorgum adalah produk pertanian yang zero waste. Artinya, setiap bagian dari sorgum bisa dimanfaatkan. Biji sorgum bisa dijadikan beras dan diolah menjadi tepung. Sementara itu, bagian batang sorgum bisa diolah menjadi gula cair, gula kristal atau bioetanol. Bahkan setelah semua proses itu, sisa batang, daun dan akar sorgum bisa diolah menjadi pupuk pertanian dan pakan ternak.

“Sorgum ini bisa hidup di lahan marginal dan kritis. Sedangkan lahan marginal di Indonesia ini sangat banyak sekali. Jadi dengan sorgum ini, kita yakin Indonesia bisa swasembada pangan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, pada 2 Juni lalu, Presiden Joko Widodo bersama Moeldoko sempat menanam dan memanen sorgum di lahan budidaya seluas 400 hektar di Desa Laipori, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan Presiden ke Sumba Timur ini berkaitan dengan upaya pemerintah mencari alternatif pangan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) tentang ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Peningkatan Produktivitas

Moeldoko : Sorgum Punya Nilai Ekonomis Tinggi

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meyakini, tanaman pangan sorgum memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara industri. Sebab sebagai sumber pangan sehat, kata dia, tanaman yang di Jawa dikenal dengan nama Cantel ini, bisa menjadi pengganti gandum, penghasil gula, energi bio diesel hingga digunakan sebagai pakan ternak.

Monurut Moeldoko, sorgum dapat menjadi solusi food security di tengah tantangan perubahan iklim dan game changer perang Ukraina Rusia. Sayangnya, lanjut dia, selama ini sorgum masih dikelola secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan rumahan saja.

“Akibatnya petani juga enggan untuk menanam dan mengembangkannya. Padahal sorgum punya edit value besar jika kita benar-benar mengelolanya,” ujar Moeldoko, dalam acara talk show di RRI, Kamis (9/6).

“Sekarang waktunya kita mengubah mindset tradisional pengelolaan sorgum ke mindset daya saing,” imbuhnya.

Ketua HKTI ini menilai, kehadiran Presiden Joko Widodo pada panen sorgum di Waingapu Sumba Timur NTT, Kamis (2/6) lalu, telah menggugah kesadaran semua pihak akan pentingnya sorgum sebagai alternatif bahan pangan yang harus dikembangkan, dan diangkat menjadi makanan gaya hidup sehat.

“Presiden telah bangkitkan kembali budidaya sorgum, dan tentu ini membangun awareness semua pihak untuk sama-sama memikirkan bagaiman sorgum tidak hanya akan memperkuat cadangan pangan nasional, tapi juga menjadi komoditas layak jual di pasar global,” tegas Moeldoko.

“Saat ini harus dipikirkan bagaimana membangun Industri sorgum agar petani semangat untuk menanam. Petani sorgum harus bertani untuk kehidupan. Ini kuncinya,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada saat melakukan penanaman bibit dan meninjau panen sorgum di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/6), Presiden Joko Widodo mencanangkan sorgum sebagai alternatif pangan bagi masyarakat.

Presiden menilai, diversifikasi dan alternatif pangan diperlukan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia di masa sekarang dan akan datang. Peringatan akan krisis pangan ini sudah disampaikan oleh Badan Pangan Dunia atau FAO dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Lingkungan Hidup

Temui Moeldoko, Finlandia Ajak Indonesia Kerja Sama Bangun IKN Hijau

Jakarta – Konsep kota pintar (smart city) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik minat Finlandia untuk berinvestasi.

Bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, Selasa (24/5) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Finlandia Ann Mari Kemelm menyatakan ketertarikan negara Eropa tersebut untuk membangun kerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan IKN yang hijau.

“Indonesia memang harus belajar dari Finlandia terkait bagaimana menyiapkan road-map membangun kota yang ramah lingkungan, sehingga mampu mendukung tujuan Indonesia mencapai karbon netral 2060,” kata Moeldoko.

Finlandia memang menjadi salah satu negara terbersih dan terhijau di dunia. Bahkan negara paling bahagia di dunia ini juga memiliki kota-kota yang mengusung konsep keberlanjutan. Setidaknya ada 6 kota di Finlandia yang telah berhasil menjadi model perkotaan urban yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yakni Helsinki, Espo, Vantaa, Turku, Tampere dan Oulu.

“Kami datang ke KSP untuk berbagi pengalaman dengan Indonesia terkait membangun kota-kota yang berkelanjutan. Apalagi visi membangun IKN sangat sejalan dengan visi dari Finlandia,” kata Ann Mari Kemelm.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pun mengapresiasi ketertarikan Finlandia untuk bekerja sama dengan Indonesia membangun IKN. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur, kata Moeldoko, menunjukkan upaya nyata Indonesia untuk mendukung penurunan emisi karbon secara global.

Perlu diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia pertama yang berkomitmen pada penurunan emisi sebanyak 26% di tahun 2030 dengan sumber daya nasional dan hingga 41% jika mendapatkan dukungan dan kerja sama internasional. Indonesia pun telah mempercepat target netral karbon (net zero emission) di tahun 2060 atau 10 tahun lebih awal dari target sebelumnya.