Kategori: Ekonomi dan Produktivitas

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) berupaya untuk terus mendorong peningkatan pengawasan produk tekstil impor melalui label berbahasa Indonesia, label SNI dan dokumen surat keterangan asal barang (SKA).

Hal ini, menurut Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan industri tekstil dalam negeri.

“KSP terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk impor tekstil, termasuk kemungkinan untuk semakin memperkuat regulasi-regulasi yang sudah ada,” kata Panutan saat memimpin rapat koordinasi lintas K/L di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (17/5).

Perlu diketahui, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) digolongkan sebagai industri strategis dan prioritas nasional yang memiliki karakteristik padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja hingga mencapai 3,95 juta orang.

Data BPS menunjukkan kinerja TPT pada Triwulan-I tahun 2022 tumbuh sangat baik sebesar 12,45% (yoy), jauh lebih lebih baik sebelum pandemi. Indikator lain, seperti peningkatan ekspor, juga tumbuh baik mencapai 28%. Kondisi utilisasi industri TPT pun tergolong cukup tinggi mencapai 70-75%. Ini artinya sektor TPT memiliki potensi perekonomian yang cukup besar.

“Kita perlu menjaga momentum kinerja yang sudah baik ini dengan upaya dan langkah-langkah untuk menjaga pasar dalam negeri melalui peningkatan pengawasan produk tekstil impor, sehingga industri TPT dalam negeri dapat terus berkembang dan utilisasinya industri terus dapat ditingkatkan,” lanjutnya.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kinerja industri TPT diantaranya melalui insentif tax allowance, tax holiday, trade remedies, serta kebijakan antidumping di sektor hulu.

“Peningkatan kinerja industri TPT tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, memang perlu adanya peningkatan pengawasan produk tekstil impor melalui pengecekan label berbahasa Indonesia, label SNI, dan dokumen SKA,” kata Elis Masitoh selaku Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian.

Cilacap – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terciptanya 500 koperasi modern pada tahun 2024 mendatang. Untuk memastikan program tersebut berjalan optimal, Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring dan verifikasi lapangan, dengan mengunjungi KUD Mino Saroyo di Cilacap Jawa Tengah, Sabtu (23/4).

Pada 2021, KUD Mino Saroyo ditetapkan sebagai salah satu pilot project sekaligus role model program korporasi petani nelayan. Koperasi yang berdiri pada 1942 ini, dinilai telah berhasil mengembangkan usahanya melalui unit-unit bisnis dan mensejahterakan nelayan.

Saat ini, tercatat ada 8.441 nelayan yang terdaftar sebagai anggota KUD Mino Saroyo. Mereka terbagi dalam 8 kelompok.

Ketua KUD Mina Saroyo Cilacap Untung Jayanto mengatakan, koperasi saat ini mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Cilacap. Salah satunya TPI Higienis PPS. Komoditas utamanya, ikan tuna, cakalang, udang, dan layur

Untung mengungkapkan, volume produksi pada 2021 mencapai 17.900 ton, dengan perputaran uang mencapai Rp 76 miliar.

“Dengan potensi ini, ke depan kami ingin bisa mengekspor sendiri. Tapi kami butuh dukungan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya,” kata Untung.

Menanggapi hal itu, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menegaskan, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mensejahterakan petani nelayan, melalui program korporasi. Melalui program tersebut, ujar dia, akan ada modernisasi kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, pemotongan rantai pasok, dan peningkatan akses pasar produk pertanian dan perikanan.

“Pemerintah pasti akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan di sini (KUD Mino Saroyo). Karena bapak Presiden juga sudah menekankan agar korporasi petani nelayan ini berjalan optimal,” jelas Panutan.

Ia juga menilai, model bisnis KUD Mino Saroyo sudah terkordinasi dengan baik dari hulu ke hilir. Harapan KSP, tambah Panutan, KUD mino Saroyo dapat menjadi contoh bagi korporasi nelayan yang lainnya dalam menciptakan ekosistem dan pengembangan usaha.

“Dan yang tak kalah pentingnya harus mengakomodir kebutuhan nelayan dan memperhatikan kesejahteraannya,” ucap Panutan.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menetapkan korporasi petani nelayan sebagai salah satu dari 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Implementasi program ini melalui penguatan jaminan usaha dan pembentukan 350 korporasi petani nelayan.