Kategori: Peningkatan Produktivitas

Moeldoko Pastikan KSP Monitor Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan Skala Kecil

Post date 26/07/2022

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (26/7)

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memastikan, Kantor Staf Presiden akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan skala kecil, yakni di bawah 10 GT. Hal ini, kata dia, menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan.

Kesepakatan tersebut, melibatkan kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam pemerintah daerah. Yakni, provinsi Kepulauan Riau, kota Medan, kota Bitung, serta kabupaten Maluku Tengah, Cilacap, dan Sukabumi.

“Dengan adanya nota kesepakatannya ini, diharapkan akses nelayan kecil mendapat BBM subsidi lebih terbuka dan lebih mudah. KSP tentu akan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan,” kata Moeldoko, usai menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (26/7).

Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden telah menginisiasi kesepakatan penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, antara kementerian/lembaga terkait bersama enam pemerintah daerah. Kesepakatan ini menjawab persoalan nelayan di bawah 10 GT, yang merasa kesulitan mengakses BBM bersubsidi.

“Di sisi lain, BPH Migas menyebut serapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan masih kecil. Nah, ini kan tidak sinkron. Karena itu KSP menginisiasi kesepakatan tersebut,” tutur Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengungkapkan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan tim Kantor Staf Presiden, salah satu kendala yang dihadapi nelayan dalam mengakses BBM subsidi adalah soal administrasi. Di mana, nelayan harus memiliki surat rekomendasi yang di dalamnya berisi banyak lampiran.

Moeldoko mencontohkan, Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), Fotocopi SIPI /SIKPI atau bukti pencatatan kapal dengan menunjukkan aslinya, Fotocopi Surat Laik Operasi (SLO), dan estimasi sisaminyak solar yang ada di kapal.

“Hasil survei KUSUKA 2020, tujuh puluh delapan persen nelayan mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi karena belum bisa melengkapi lampiran-lampiran itu. Kondisi ini yang membuat nelayan tidak bisa membeli BBM subsidi. Padahal BBM merupakan komponen terbesar bagi nelayan untuk bisa melaut,” ungkap Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menekankan pentingnya kementerian/lembaga melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.

“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” pungkasnya.

Berita Berita KSP Peningkatan Produktivitas

Moeldoko Ajak Warga Kembangkan Potensi Desa untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Post date 01/07/2022

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko

Sukabumi – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko melakukan kunjungan kerja di Desa Tenjoloyo dan Cicurug, Sukabumi Jawa Barat, Jum’at (1/7). Pada kesempatan itu, Moeldoko menyampaikan kekagumannya atas potensi pertanian dan pariwisata desa, yang dinilai bisa menjadi modal besar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Saya melihat lahan – lahan di sini (desa Tenjolaya dan Cicurug) subur, airnya juga banyak. Pemandangannya juga indah dan cuacanya sejuk. Ini potensi besar yang harus digarap demi kesejahteraan masyarakatnya,” kata Moeldoko.

Moeldoko berpesan, agar masyarakat mau membuka diri dan serius menggarap potensi yang dimiliki, terutama pada sektor pertanian dan wisata desa. Ia pun optimis, pengembangan potensi-potensi tersebut akan menggerakkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

“Saya titip ke pak Camat, garap potensi desa agar warga di sini bisa meningkat kehidupannya. Agar nanti ada anak-anak di sini yang bisa jadi menteri, jadi pengusaha,” ujar Moeldoko.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Moeldoko yang juga selalu Ketua Umum HKTI juga memberikan bantuan bibit padi kepada petani. Bibit yang diberi nama M-70D tersebut, hasil riset Moeldoko, yang diklaim bisa mempercepat masa tanam, dan memberikan keuntungan besar untuk petani.

“Selaku ketua HKTI, saya punya tanggungjawab untuk memperbaiki nasib petani dan pertanian Indonesia,” ucap Moeldoko usai menyerahkan bantuan bibit secara simbolis kepada masyarakat desa Tenjolaya dan Cicurug, Kab. Sukabumi.

Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Peningkatan Produktivitas

Moeldoko : Sorgum Punya Nilai Ekonomis Tinggi

Post date 09/06/2022

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meyakini, tanaman pangan sorgum memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara industri. Sebab sebagai sumber pangan sehat, kata dia, tanaman yang di Jawa dikenal dengan nama Cantel ini, bisa menjadi pengganti gandum, penghasil gula, energi bio diesel hingga digunakan sebagai pakan ternak.

Monurut Moeldoko, sorgum dapat menjadi solusi food security di tengah tantangan perubahan iklim dan game changer perang Ukraina Rusia. Sayangnya, lanjut dia, selama ini sorgum masih dikelola secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan rumahan saja.

“Akibatnya petani juga enggan untuk menanam dan mengembangkannya. Padahal sorgum punya edit value besar jika kita benar-benar mengelolanya,” ujar Moeldoko, dalam acara talk show di RRI, Kamis (9/6).

“Sekarang waktunya kita mengubah mindset tradisional pengelolaan sorgum ke mindset daya saing,” imbuhnya.

Ketua HKTI ini menilai, kehadiran Presiden Joko Widodo pada panen sorgum di Waingapu Sumba Timur NTT, Kamis (2/6) lalu, telah menggugah kesadaran semua pihak akan pentingnya sorgum sebagai alternatif bahan pangan yang harus dikembangkan, dan diangkat menjadi makanan gaya hidup sehat.

“Presiden telah bangkitkan kembali budidaya sorgum, dan tentu ini membangun awareness semua pihak untuk sama-sama memikirkan bagaiman sorgum tidak hanya akan memperkuat cadangan pangan nasional, tapi juga menjadi komoditas layak jual di pasar global,” tegas Moeldoko.

“Saat ini harus dipikirkan bagaimana membangun Industri sorgum agar petani semangat untuk menanam. Petani sorgum harus bertani untuk kehidupan. Ini kuncinya,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada saat melakukan penanaman bibit dan meninjau panen sorgum di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/6), Presiden Joko Widodo mencanangkan sorgum sebagai alternatif pangan bagi masyarakat.

Presiden menilai, diversifikasi dan alternatif pangan diperlukan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia di masa sekarang dan akan datang. Peringatan akan krisis pangan ini sudah disampaikan oleh Badan Pangan Dunia atau FAO dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berita Berita KSP Peningkatan Investasi Peningkatan Produktivitas

Jelang MotoGP, Pemerintah Kebut Pemenuhan Kekurangan Penginapan

Post date 18/01/2022

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta

Jakarta – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan, pemerintah mendatangkan kapal-kapal pinisi dan kapal Pelni untuk dijadikan sebagai hotel terapung, guna memenuhi kekurangan hunian pada ajang balap internasional MotoGP di sirkuit Mandalika, 18-20 Maret 2022.

“Kapasitas hotel yang tersedia di Lombok hanya 16 ribu . Sehingga pemerintah akan menambah jumlah hunian sesuai dengan tiket yang dijual yakni kurang lebih 63.500 tiket dengan mendatangkan kapal-kapal pinisi dan kapal Pelni untuk dijadikan hotel terapung,” jelas Febry saat ditemui tim media KSP, Selasa (18/1).

Tak cukup sampai disitu, kata dia, pemerintah juga akan memaksimalkan homestay yang dikelola oleh warga serta Pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) Khusus, yang berada di kawasan Mandalika dan Tiga Gili di Lombok Utara.

Selain itu, tambah febry, juga disediakan bumi perkemahan (camping ground) dan glamping (kemah mewah).

“Ini sebuah kebijakan yang sangat serius yang dipakai pemerintah untuk menjawab tingginya antusias para penonton dengan menyediakan hunian yang baik,” sambungnya.

Febry memastikan, permasalahan hunian bagi wisatawan atau penonton pada gelaran MotoGP Mandalika akan teratasi dengan baik. Mengingat kerjasama antara pemerintah pusat, BUMN dan pemerintah provinsi selama ini sudah berjalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Kami yakin masalah hunian akan teratasi,” tegasnya.

Berita Berita KSP Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional Peningkatan Produktivitas

KSP Dorong Pembentukan Payung Hukum Ekosistem Gim Nasional

Post date 04/01/2022

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko

JAKARTA – Sebagai sub sektor ekonomi kreatif, industri gim yang memiliki potensi sangat besar tengah mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, pembahasan industri gim nasional dibahas dalam rapat terbatas di Istana Negara.

Perhatian pemerintah tersebut bukan tanpa sebab. Indonesia harus memastikan diri tidak hanya sebagai pasar tapi juga pemain di ranah industri gim lokal. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi Covid-19, industri gim menunjukan tren kenaikan positif di antara berbagai sektor lain yang menurun.

“Maka perlu adanya peta jalan industri gim nasional melalui Perpres atau setidaknya dalam bentuk Inpres,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri Ratas Industri Gim Nasional, Selasa (4/1).

Moeldoko menambahkan, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong agar konten-konten gim yang beredar di masyarakat, benar-benar berkualitas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Selama ini memang belum ada lembaga sensor khusus untuk gim sehingga permainan yang beredar di masyarakat tidak terseleksi dengan baik.

“Untuk itu perlu penguatan berupa payung hukum serta kelembagaan terkait Indonesia Game Rating System (IGRS),” tambah Moeldoko.

Tidak hanya itu, dalam kunjungannya ke salah satu developer gim dalam negeri di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Moeldoko menyaksikan bahwa industri gim nasional merupakan industri yang padat karya dan padat modal. Sektor ini membuka peluang lapangan kerja bagi programmer, desainer grafis, desainer permainan, ahli suara dan efek khusus, dan lainnya.

Oleh karena itu, Moeldoko juga menekankan pentingnya pengembangan talenta industri gim. Menurut dia, Kemdikbudristek perlu menyusun kurikulum sesuai kebutuhan industri untuk SMK, Politeknik, dan Vokasi terkait, hingga program magang siswa dan program guru tamu dari industri.

“Pengembangan SDM juga dapat diintegrasikan dengan grand design Manajemen Talenta Nasional yang sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan talenta gim sesuai dengan target yang diharapkan serta menarik talenta diaspora kita kembali ke tanah air,” kata Moeldoko menjelaskan.

Selain itu, masih sedikit kampus/universitas yang memiliki kepakaran di dalam pengembangan gim, diantaranya ITB, Universitas Multimedia Nusantara, dan lainnya. Untuk itu pemerintah perlu mendorong pertumbuhan start-up di bidang industri gim dari universitas, melalui; program mentoring dan inkubasi, kemudahan akses permodalan awal, dan yang paling penting riset terapan di perguruan tinggi melalui skema matching-fund dengan industri.

Dari sisi pendanaan, Moeldoko mendapat kabar bahwa dalam membuat sebuah game casual biayanya dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sementara untuk gim bertaraf internasional, atau biasanya disebut game triple A membutuhkan biaya puluhan miliar rupiah dalam pengembangannya.

Dalam konteks permodalan, industri ini mengalami kesulitan karena sifatnya intangible (sulit divaluasi sehingga sulit untuk mendapatkan investor dan permodalan perbankan). “Pemerintah juga perlu melakukan dukungan dan afirmasi dari segi pendanaan,” kata Moeldoko menjelaskan.

Adapun gim juga dapat memiliki peran strategis untuk menjadi sarana edukasi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Oleh karena itu Moeldoko berpandangan perlunya intervensi pemerintah untuk menyediakan initial market industri gim nasional untuk memudahkan pintu masuk gim yang bersifat edukasi dan bertema nilai-nilai kebangsaan.

“Distribusi dapat dimulai dari initial market yang berada dibawah kendali pemerintah, terutama untuk market pelajar dan pengajar dari Kemendikbudristek serta market ASN dari KemenpanRB,” ungkap Moeldoko.