Kategori: Kedeputian

JAKARTA –  Himbauan untuk tidak mudik saat Idul Fitri bukan semata anjuran pemerintah. Akan tetapi, hal ini juga merupakan implementasi ajaran agama Islam yang harus dipatuhi.

“Harus dipahami bahwa kita sekarang dalam kondisi darurat  corona. Presiden sudah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sehingga semua yang kita lakukan, termasuk menghadapi Ramadan dan seluruh ibadah yang dilakukan tentu dalam kondisi darurat,” papar Rumadi Ahmad, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP)  Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM  di Jakarta, Selasa (7/4).

Dalam agama Islam dikenal ajaran bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengejar kemaslahatan (dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih). Karena itulah, lanjut Rumadi, dalam konteks kondisi darurat sekarang ini, tetap tinggal di rumah lebih diutamakan.
“Tinggal di rumah untuk memerangi Covid-19 bukan hanya mengikuti anjuran pemerintah, tapi merupakan implementasi dari ajaran agama. Maka dalam kondisi darurat wabah corona ini, masyarakat disarankan untuk tidak melakukan mudik ke ritual tahunan ke kampung halaman,” sambung Ketua Lajnah Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU.

Menurut Rumadi, mudik memang merupakan ritual tahunan yang sangat dinantikan masyarakat. Akan tetapi, untuk momen pulang kampung tahun ini, sebaiknya kita semua menahan diri dan mau berkorban semata-mata untuk kebaikan semua. Terutama, bagi warga yang tinggal di zona merah corona yang sangat rentan membawa virus covid-19 ke kampung halaman.  Mudik justru berisiko menularkan penyakit corona pada orang tua, saudara atau kerabat. “Silaturahmi dengan orang tua tetap bisa dilakukan tanpa harus dibayang-bayangi kekhawatiran menularkan penyakit,” ujarnya.

Dalam situasi seperti sekarang, kata Rumadi, semua harus rela berkorban  dan mengorbankan berbagai hal yang selama ini biasa diikmati. Misalnya, mengikuti syiar Ramadhan dan kegiatan ibadah lain yang biasa dilakukan selama Ramadhan.

Meskipun kita tidak bisa tarawih di masjid seperti biasanya, tapi umat Islam masih bisa tarawih di rumah masing-masing, bersama keluarga. Ibadah tarawih masih tetap bisa kita laksanakan, bukan dilarang. Rumadi menjelaskan, hukum ibadah tarawih adalah sunah. Demikian juga syiar dengan syiar-syiar yang lain seperti buka puasa bersama, bukan hal yang wajib. Namun, berhati-hati agar tidak tertular atau menularkan penyakit  corona ini merupakan suatu keharusan.

Jakarta, Turunnya daya beli dan meningkatnya PHK bakal terjadi akibat dampak pandemi COVID-19. Pemerintah mengantisipasi kondisi itu terutama menjelang Ramadhan. Berbagai skema ekonomi sudah disiapkan. Namun pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas. “Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan,” papar Plt. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam rapat koordinasi terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan COVID-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di KSP, Rabu (15/4).

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan kriminalitas selama masa penanganan COVID-19. Selain itu juga memastikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terjaga selama masa pandemi ini.

Pada kesempatan tersebut, Kabaintelkam Polri, diwakili oleh Direktur Keamanan Negara, Brigjen Pol. Dr. Umar Effendi, M.Si., membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan,” papar Umar.

Pada rapat yang diselenggarakan secara  virtual tersebut, Umar juga menegaskan bahwa pihak Kepolisian RI akan selalu berada di garda terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat. “Kami menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19,” lanjut Umar.

Saat ini, seluruh jajaran Polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600 ribu paket kepada masyarakat.