Kategori: Agraria

Categories
Agraria Berita Berita KSP

Moeldoko : Petani Harus Pintar Cari Peluang, Jangan Tergantung Bantuan dan Hidup Miskin Terus

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko berdialog bersama petani Cabai zona SP4 desa Dehegila Morotai Selatan, Sabtu (20/11)

Pulau Morotai – Petani cabai di zona SP4 desa Dehegila kabupaten Pulau Morotai mengadu kepada Kepala Staf Kepresidenan RI Dr Moeldoko, soal terbatasnya alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta jalan menuju areal perekebunan yang masih berupa tanah liat. “Kami masih butuh traktor untuk mengolah tanah pak. Jalan menuju lahan juga masih begini (berupa tanah liat),” ungkap Imam salah satu petani cabai SP4 desa Dehegila saat mendapat kesempatan berdialog dengan Moeldoko, Minggu (21/11).

Mendengar keluhan tersebut, Moeldoko yang juga ketua umum HKTI justru menantang para petani untuk pintar mencari peluang dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah. “Petani harus berdaya, jangan berharap bantuan terus, jangan mau miskin terus,”tegas Moeldoko.

Menurutnya, pemerintah sudah membuka pintu lebar untuk mengembangkan sektor pertanian, tak terkecuali pada tanaman hortikultura. “Pemerintah sudah berikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa jadi modal usaha petani. Seperti biaya pengolahan tanah, tenaga kerja, dan peralatan pertanian. Makanya segera bergabung Gapoktan agar bisa merasakan manfaatnya,” lanjut Moeldoko.

Sebagai informasi, pemerintah kabupaten pulau Morotai melalui dinas pertanian melakukan pengembangan tanaman hortikultura di beberapa wilayah. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar, juga meningkatkan mutu hasil panen agar dapat bersaing dengan daerah lain. Bahkan, pemerintah daerah setempat juga berhasil mengendalikan harga mulai hulu hingga hlir.

Selain bertemu dan mendengarkan permasalahan petani holtikultura di zona SP4 desa Dehegila, Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko juga mengunjungi Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang berada di desa Daeko Majiko Morotai Selatan. Sejumlah nelayan yang hadir mengeluhkan soal kurangnya kapal tangkap, sulitnya mendapat pasokan BBM Bersubsidi, dan hadirnya kapal-kapal tangkap ikan besar di perairan Morotai yang berdampak pada hasil tangkap ikan nelayan setempat.

“Saya akan segera kordinasikan dengan kementerian terkait, agar masalah nelayan di sini bisa segera mendapat jalan keluar,” tutur Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI juga menyerahkan bantuan kapal tangkap kepada sejumlah nelayan di Morotai Selatan. Bantuan yang diinisiasi pemerintah daerah tersebut, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas nelayan yang berdampak pada industri perikanan di kabupaten Pulau Morotai. “ Kapal ini jangan dijual, harus benar-benar digunakan untuk tangkap ikan,” pesan Bupati Pulau Morotai Beny Laos kepada nelayan penerima bantuan kapal tangkap.

Categories
Agraria Berita Berita KSP Gugus Tugas

Komitmen Reforma Agraria, Moeldoko: Beberapa Capaian Lebihi Target

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyampaikan keynote speech dalam Seminar Agraria bertajuk Penyelesaian Konflik Agraria di Sumatera Utara yang dilaksanakan secara daring, Kamis (21/10).

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan bahwa pelaksanaan program reforma agraria seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 telah dijalankan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga terkait. Ia menyampaikan apresiasinya ini dalam Seminar Agraria yang dilaksanakan secara daring, Kamis (21/10).

“Hingga saat ini, kegiatan penataan aset, dalam bentuk legalisasi aset dan redistribusi tanah telah dijalankan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal legalisasi aset, pelaksanaannya telah melebihi target yang ditetapkan,” kata Moeldoko.

Ia pun menambahkan bahwa kegiatan redistribusi pada areal penggunaan lain atau Kawasan non hutan juga telah melebihi target yang ditentukan.

Namun patut untuk menjadi catatan, bahwa legalisasi atas tanah transmigrasi masih jauh dari capaian, yakni baru dibawah 20%. Sementara dalam hal redistribusi tanah, capaiannya lebih rendah yakni 26,67% dari target yang ditetapkan seluas 4,5 juta hektar. Kontribusi utama lemahnya capaian ini adalah masih belum optimalnya kegiatan pelepasan Kawasan hutan untuk reforma agraria.

Sejak tahun 2015, jumlah pengaduan konflik agraria yang diterima oleh Istana melalui KSP sampai saat ini tercatat 1191 kasus. Beberapa diantaranya telah berhasil diselesaikan tahun ini.

Melalui program penyelesaian konflik agraria, Moeldoko berharap agar pemerintah mampu mewujudkan Investasi Berbasis Keadilan.

“Bahwa dalam proses pembangunan memperhatikan hak masyarakat juga sebaliknya proses penyelesaian konflik memperhatikan kebutuhan pembangunan,” lanjut mantan Panglima TNI tersebut.

Sementara itu, KSP bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik di 137 Lokasi prioritas dan Penguatan Kebijakan Bersama Reforma Agraria 2021 yang juga turut melibatkan perwakilan CSO bidang agraria.

Menurut Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK yang juga turut hadir dalam acara seminar, pemerintah melalui KLHK telah menargetkan 9 juta hektar tanah objek reforma agraria dan 12, 7 juta hektar lahan akan diberikan kepada masyarakat untuk program perhutanan sosial.

Categories
Agraria Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP: Konflik Agraria di Bali Selesai Bulan Ini

Kepala Staf Kepresidenan DR. Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi penyelesaian percepatan penyelesaian konflik lokasi prioritas agraria di Provinsi Bali, di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali, Kamis (18/3).

Denpasar -Pemerintah memastikan konflik agraria di Pulau Bali akan selesai dalam bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis (18/3). Kabupaten Buleleng menjadi tempat pertama dari 137 kasus/lokus konflik agraria prioritas 2021 yang harus selesai dan tuntas pada Maret 2021 ini. “Dari kronologi yang saya terima, kasus ini sudah berlangsung sejak 1982. Maka sebagai lokasi pertama yang saya kunjungi, kasus ini harus segera dituntaskan,” ungkap Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian konflik lokasi prioritas agraria di Provinsi Bali, di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali.

Moeldoko memaparkan, ada dua kasus yang menjadi perhatian Pemerintah di Buleleng. Pertama Konflik yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN melibatkan luas lahan sebesar 395,8 hektare dengan jumlah jumlah Kepala Keluarga Terdampak sebanyak 915 KK. Dari kasus ini, Moeldoko melihat sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN dan Masyarakat terkait skema penyelesaian dan sudah ada persetujuan pelepasan aset dari DPRD pada 17 November 2020.

“Yakni pembagian tanah seluas 70% untuk warga desa (359,8 Ha) dan seluas 30% untuk Pemerintah Provinsi Bali (154,2 Ha) yang akan direncanakan untuk pembangunan Bandara Bali Utara; Secara keseluruhan, sudah siap untuk diredistribusikan,” tutur Moeldoko. Sementara kasus kedua adalah permohonan pelepasan Kawasan hutan yang ditangani oleh KLHK. Moeldoko menyebut, kasus ini perlu penanganan khusus oleh KLHK.

Dalam kunjungannya, Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menegaskan, penyelesaian konflik secara langsung dengan turun ke lapangan merupakan tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri pada 8 Maret 2021. Saat itu, Moeldoko yang memimpin rapat, membahas tentang akselerasi kerja Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria 2021 (Tim Bersama) sebagaimana SK Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1B/T Tahun 2021 serta percepatan upaya penyelesaian di lapangan terhadap 137 Konflik Agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.

Merespon pernyataan Moeldoko, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan, pihaknya telah membentuk ‘Tim 9’ yang berkomunikasi langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan Kepala Desa. Hasilnya, sudah ada kesepakatan mengenai pembagian tanah seperti disampaikan Moeldoko. “Kesepakatan ini sudah diberikan kepada DPRD, sudah diberikan persetujuan, dan dibentuk kesepakatan tertulis di atas materai. Proses administrasi sedang berjalan sesuai dengan proses-proses yang dimintakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Indra.

Kepala Wilayah BPN Bali Rudi Rubijaya menyampaikan, dari 70% tanah yang menjadi hak masyarakat, dibutuhkan kesepakatan internal mengenai alokasi tanah berdasarkan dari tujuh Jenis Tipologi KK beserta luas-luas yang dimintakan. Sementata terkait pembangunan bandara, Pemerintah Provinsi akan memaksimalkan 30% lahan yang dimilikinya. “Kekurangannya, sudah dibicarakan oleh Tim 9, bahwa akan dibentuk skenario: jika membutuhkan lahan masyarakat, akan diberikan ganti rugi dan renovasi rumah yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi bali, masyarakat juga akan diberikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan perekonomian,” jelas Rudi.

Dewi Sartika yang mewakili CSO dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendorong 70% tanah hak masyarakat harus segera diredistribusi dan dilegalisasi. Menurut Dewi, pemberian SK Redistribusi dan SK Legalisasi harap mencontoh yang telah terjadi di Desa Mangkut, Sulawesi Utara.

Adapun mengenai pelepasan kawasan hutan, perwakilan KLHK yang turut hadir pada pertemuan ini memaparkan, berdasarkan kalkulasi, luas kawasan hutan pada wilayah administrasi Bali adalah sekitar 22%. Dari jumlah itu, penetapan kawasan hutan untuk seluruhnya dan penetapan batas sudah dilakukan.

Categories
Agraria Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Redistribusi Tanah Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA- Pemerintah melakukan akselerasi redistribusi tanah sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat. Akselerasi redistribusi tanah diharapkan bisa mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bagian dari Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat terus mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria. Saat Ratas Mei 2020, Presiden meminta diprioritaskan Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat seperti program sertipikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial serta peremajaan perkebunan masyarakat.

“Dampak dari reforma agraria harus segera dirasakan rakyat berupa keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, khususnya bagi petani, nelayan dan masyarakat adat di pedesaan,” ujar Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP di Jakarta, Kamis (12/11).

Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP

Ia menambahkan, arahan Presiden tersebut yang harus segera diakselerasi adalah redistribusi tanah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Arahan Presiden ini urgent untuk dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Khusus untuk reforma agraria, Presiden sudah menetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dan dilanjutkan dalam RKP 2021, kegiatan yang harus diakselerasi adalah redistribusi tanah untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” tegas Usep.

Berdasarkan monitoring KSP, sumber tanah obyek reforma agraria yang paling luas adalah berasal dari pelepasan kawasan hutan dengan target nasional seluas 4,1 juta hektar. “Untuk itu KSP mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga yang terkait serta pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bahu-membahu mewujudkan arahan Presiden tersebut dan harapan rakyat ini,” katanya.

Di era pandemi sekarang ini, percepatan redistribusi harus tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan dan disambungkan langsung dengan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Categories
Agraria Berita Video

KSP Siapkan Laporan 5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA- Kantor Staf Presiden akan merilis laporan 5 tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Laporan ini akan menunjukkan legacy dalam 5 tahun, di mana di periode 2014-2019, Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla telah meletakkan fondasi Indonesia menuju negara maju.

“Pembangunan infrastruktur sebuah legacy. Jalan tol Jagorawi yang menjadi tol pertama, dan banyak ditiru negara-negara lain, tapi setelah puluhan tahun baru terbangun 280 kilometer. Namun kini telah terbangun 1.250 kilometer jalan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko, dalam rapat koordinasi persiapan peluncuran capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, di Gedung Krida Bakti, Sekretariat Negara, Selasa, 15 Oktober 2019.

Dalam sambutannya di hadapan pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga yang hadir, Moeldoko menyampaikan, bahwa pemerintah telah bekerja maksimal memenuhi target pembangunan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019.

“Pembangunan Indonesia sangat baik, meskipun belum semuanya terpenuhi sesuai dengan target awal. Namun banyak indikasi positif menuju perubahan positif,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan perhubungan seperti bandara dan pelabuhan juga menjadi bukti keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK. Ada juga infrastruktur di bidang pertanian dengan tujuan meningkatkan produksi. Pembangunan waduk yang luar biasa masif di berbagai daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa dalam bentuk pengelolaan dana desa.

“Di bidang pendidikan dan kesehatan juga banyak. Ini legacy yang harus terus disampaikan ke masyarakat,” katanya.

TIGA PILAR; POLITIK, EKONOMI, BUDAYA

Laporan akhir periode pertama pemerintahan Jokowi disusun berdasarkan Nawa Cita yang dibagi menjadi tiga pilar; pembangunan bidang Politik, pembangunan bidang Ekonomi, dan pembangunan bidang Kebudayaan.

Di bidang politik, Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum sebagai prioritas dalam pembangunan bidang politik. Salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Kemudian di bidang Ekonomi, pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi. Kemudian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah.

Selanjutnya di bidang Sosial dan Budaya, pemerintah telah memastikan hak rakyat atas tanah dengan program redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Yang paling populer adalah pelaksanaan bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar yang telah dibagikan sebanyak 18,9 juta siswa, lalu Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menjelaskan, laporan 5 tahun ini dikoordinir dan disusun Kantor Staf Presiden di bawah Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi. Laporan dipersiapkan antara Juli-September 2019 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Hal yang berbeda dalam laporan kali ini karena berbasis outcome dengan foto dan infografis.

Sebagai informasi, laporan 5 tahun Jokowi-JK akan dipublikasikan secara resmi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 melalui website ksp.go.id.