Categories
Agraria Berita Berita KSP Gugus Tugas

Komitmen Reforma Agraria, Moeldoko: Beberapa Capaian Lebihi Target

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan bahwa pelaksanaan program reforma agraria seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 telah dijalankan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga terkait. Ia menyampaikan apresiasinya ini dalam Seminar Agraria yang dilaksanakan secara daring, Kamis (21/10).

“Hingga saat ini, kegiatan penataan aset, dalam bentuk legalisasi aset dan redistribusi tanah telah dijalankan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal legalisasi aset, pelaksanaannya telah melebihi target yang ditetapkan,” kata Moeldoko.

Ia pun menambahkan bahwa kegiatan redistribusi pada areal penggunaan lain atau Kawasan non hutan juga telah melebihi target yang ditentukan.

Namun patut untuk menjadi catatan, bahwa legalisasi atas tanah transmigrasi masih jauh dari capaian, yakni baru dibawah 20%. Sementara dalam hal redistribusi tanah, capaiannya lebih rendah yakni 26,67% dari target yang ditetapkan seluas 4,5 juta hektar. Kontribusi utama lemahnya capaian ini adalah masih belum optimalnya kegiatan pelepasan Kawasan hutan untuk reforma agraria.

Sejak tahun 2015, jumlah pengaduan konflik agraria yang diterima oleh Istana melalui KSP sampai saat ini tercatat 1191 kasus. Beberapa diantaranya telah berhasil diselesaikan tahun ini.

Melalui program penyelesaian konflik agraria, Moeldoko berharap agar pemerintah mampu mewujudkan Investasi Berbasis Keadilan.

“Bahwa dalam proses pembangunan memperhatikan hak masyarakat juga sebaliknya proses penyelesaian konflik memperhatikan kebutuhan pembangunan,” lanjut mantan Panglima TNI tersebut.

Sementara itu, KSP bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik di 137 Lokasi prioritas dan Penguatan Kebijakan Bersama Reforma Agraria 2021 yang juga turut melibatkan perwakilan CSO bidang agraria.

Menurut Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK yang juga turut hadir dalam acara seminar, pemerintah melalui KLHK telah menargetkan 9 juta hektar tanah objek reforma agraria dan 12, 7 juta hektar lahan akan diberikan kepada masyarakat untuk program perhutanan sosial.