Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Lima Tantangan Utama Reformasi Bantuan Sosial

JAKARTA – Pelaksanaan reformasi bantuan sosial yang menyeluruh di Indonesia harus memperhatikan lima hal berikut. Kelima hal tersebut adalah perbaikan data masyarakat miskin dan rentan, integrasi program bansos, digitalisasi dan perluasan mekanisme penyaluran. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian tentang pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, dan penyempurnaan mekanisme pembiayaan yang berkesinambungan.

“Terdapat lima hal utama yang menjadi tantangan sekaligus tugas utama bersama ke depan agar reformasi bantuan social dapat berjalan dengan baik,” ujar Hageng S. Nugroho,  Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) saat diskusi dengan tema ‘Rencana Aksi Realisasi Major Project (MP) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh Tahun 2021 di Jakarta, Senin (30/11).

Terkait hal tersebut, BAPPENAS saat ini sedang merencanakan registrasi data social. Nantinya data tersebut akan digunakan untuk program kemiskinan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), ketrampilan, dan kewirausahaan. . “Saat ini sudah dijalankan pilotting project di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Tasikmalaya,  Kabupaten Garut, Kabupaten Bondowoso,” ungkap Kasubdit Data dan Analisis Kemiskinan Bappenas Widaryatmo.

Sedangkan Kementerian Sosial saat ini sedang melakukan pemutahiran data serta pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Rumah Tangga menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).  Nantinya , setelah informasi terkumpul akan dilakukan pertukaran data administrasi dengan K/L terkait.

Langkah Kemensos tersebut juga mendapat dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menyiapkan prelist awal DTKS dan pelatihan pada 2021. “Akan dibentuk Juklak/Juknis/Pedoman terkait musyarawah desa, pengiriman prelist, dan pendataan rumah tangga prelist. Setelah data diterima maka akan dilakukan data processing dan data cleaning untuk mencegah inclusion error,” kata Harmawanti perwakilan dari BPS.

Adapun Ivanovichagusta perwakilan Kementerian Desa dan PPDT memaparkan prioritas pengunaan Dana Desa pada 2021 sesuai dengan SDGs. Salah satunya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa yang mencangkup pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma. Harapannya dengan berjalannya program-program tersebut reformasi bantuan social dapat berjalan dengan baik.