Kategori: Kementerian Luar Negeri Indonesia

Penyelamatan WNI di Kamboja Bukti Negara Serius Perangi Perbudakan Modern

Post date 05/08/2022

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wishnuwardhani

Jakarta – Kantor Staf Presiden menyampaikan apresiasi kepada semua pihak terutama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Kamboja yang telah menyelamatkan 62 Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban penipuan dan penyekapan di Kamboja.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Whisnuwardhani menegaskan, upaya cepat dan efektif pemerintah dalam penyelamatan PMI di Kamboja, bukti negara tidak pernah mentolerir segala bentuk aksi perdagangan orang dan perbudakan modern.

“Proses penyelamatan itu menunjukkan bahwa negara sudah hadir dan negara tidak kalah terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berniat mencelakakan WNI,” tegas Fadjar, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (5/8).

Sebagai informasi, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kamboja baru-baru ini melakukan penyelamatan terhadap 62 PMI yang mengalami penyekapan di Kamboja, dan menjadi korban penipuan atas peluang kerja yang ditawarkan. Pekerjaan bodong tersebut, disertai dengan iming-iming gaji sebesar 1000 – 1500 dolar atau jika dirupiahkan sebesar 15 – 22 juta rupiah.

Setelah para PMI tersebut berangkat dan tiba di suatu perusahaan di Kamboja, mereka bekerja bukan menjadi marketing namun menjadi operator sebuah investasi bodong dan penipuan. Selain itu, PMI tidak mendapatkan gaji sesuai dengan tawaran, dipekerjakan tidak sesuai dengan jam kerja atau overwork, dan paspor pekerja migran ditahan oleh para agen-agen di Phnom Penh.

“Kasus ini diduga termasuk dalam perbudakan modern atau dapat dikatakan perdagangan manusia,” jelas Fadjar.

“Pemerintah pastikan menindak tegas permainan para oknum dan sindikat juga pelanggaran yang terjadi,” tandasnya.

Fadjar mengungkapkan, Kamboja merupakan salah satu negara yang baru-baru ini menjadi sarang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk dari Indonesia. Untuk itu, KSP mendorong Kemlu untuk mengevaluasi perlindungan hukum untuk PMI di Kamboja, dan memperketat proses penempatannya.

“KSP mengajak Kemlu untuk membuat perjanjian bilateral dengan pihak Kamboja agar kasus-kasus seperti ini bisa dituntaskan dalam kerjasama perlindungan kedua negara,” tuturnya.

Fadjar juga menekankan pentingnya pembentukan protokol aktif, responsif, dan terintegrasi antar semua lini, untuk menutup iklan, lowongan, dan tawaran penempatan kerja luar negeri yang terbukti mengandung unsur penipuan. Terlebih, ujar dia, kasus serupa dengan modus berbeda telah terjadi. Sehingga perlu ada penguatan aspek koordinasi dalam penanganannya.

“Kami (KSP) juga menghimbau agar Calon PMI harus lebih berhati-hati dalam merespons tawaran dan iklan penempatan kerja di Luar Negeri, jangan tergiur dengan tawaran yang belum jelas kebenarannya,” imbau Fadjar.

Sebagai informasi, Sebanyak 16 orang dari 62 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penyekapan di Kamboja akan pulang ke Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) Tangerang, Banten pada Jumat, (5/8).

Sesuai prosedur operasi standar Kementerian Luar Negeri, semua orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia akan menjalani pertanyaan sesuai dengan formulir penyaringan untuk identifikasi korban perdagangan manusia sebelum dideportasi ke Indonesia

Berita Berita KSP Kementerian Luar Negeri Indonesia

KTT ASEAN – AS Beri Dampak Positif Bagi Indonesia

Post date 16/05/2022

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Siti Ruhaini Dzuhayatin

Jakarta – Pertemuan KTT khusus ASEAN – AS di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis – Jum’at (12-13/5), secara umum dapat dikatakan sukses baik proses maupun hasil yang dicapai, dengan dikeluarkannya Pernyataan Visi Bersama (Joint Vision Statements) yang konstruktif dan berbasis partnership. Capaian ini tentu memberi umpan balik positif bagi ASEAN dan Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Siti Ruhaini Dzuhayatin menilai, pernyataan bersama tersebut lebih mengedepankan isu kemanusian ketimbang politik, dengan menempatkan penanggulangan pandemi dan pemulihan bersama pada poin pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan dan konektifitas ekonomi.

“Terutama pada literasi digital, kerangka kerja yang inklusif serta mendorong inovasi dan efisiensi,” kata Ruhaini, Minggu (16/5).

Ruhaini memandang, isu kemanusiaan lain yang diusung dalam pernyataan bersama, yakni soal dukungan koneksitas antarwarga (people to people) dengan fokus pada aksesbilitas bagi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan penyandang disabilitas.

Demikian pula dengan perubahan iklim dan jaminan stabilitas keamanan. Terang Ruhaini, KTT ASEAN-AS juga membangun kepercayaan bersama untuk memastikan ASEAN sebagai kawasan zona bebas nuklir, biologi, dan senjata pemusnah massal.

“Poin-poin pernyataan bersama ini sudah jelas menunjukkan bahwa isu kemanusiaan menjadi prioritas dalam KTT ASEAN-AS kali ini,” tegasnya.

Sementara dalam kaitan dengan pertanyaan publik, apakah isu Myanmar dan Ukraina juga dibahas dalam KTT, Ruhaini secara tegas menyatakan, bahwa kedua isu tersebut dibahas pada poin akhir dalam pernyataan bersama.

“Disebutkan bahwa kedua belah pihak mendorong dipatuhinya piagam PBB, penghentian kekerasan, dan mendorong solusi damai serta mengutamakan kepentingan warga dan akses bantuan kemanusiaan,” sambungnya.

Ruhaini juga mengatakan, secara bilateral, KTT khusus ASEAN-AS menjadi ekspose bagi media dan masyarakat Amerika terhadap Indonesia sebagai koordinator kemitraan ASEAN. Sehingga, lanjut dia, dapat memberikan observasi dan input yang seimbang dan konstruktif terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif, yang secara konsisten dilaksanakan dalam konteks regional dan internasional, termasuk terkait isu Myanmar dan Ukraina.

“Ini menjadi feedback yang substantif bagi Indonesia untuk mempertahankan prinsip tersebut”, ungkapnya.

Selain politik, menurut Ruhaini, pertemuan KTT khusus ASEAN-AS juga memberikan umpan balik positif bagi ekonomi Indonesia.

Ia menyebut, Amerika telah membuka “ruang dan peluang” kepada Indonesia sebagai the new emerging country, untuk bertemu dengan pelaku bisnis besar di AS, yang diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai partner bisnis yang lebih equal.

Dengan demikian Indonesia bisa mewujudkan misi mengeksport komoditas jadi, setengah jadi atau komoditas hilir, bukan seperti dimasa lalu yang mengirim natural raw material.

“Peluang ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan mewujudkan suasana kondusif bagi investasi di Indonesia, termasuk reformasi regulasi dan birokrasi, peningkatan SDM yang inklusif dan tangguh, infrastruktur yang memadai , dan aspek pendukung lain,” tutur Ruhaini.

Berita Berita KSP Kementerian Luar Negeri Indonesia

KSP : Sambutan Hangat Presiden Joe Biden Kepada Presiden Jokowi Bukti Amerika Percaya pada Indonesia

Post date 14/05/2022

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Siti Ruhaini Dzuhayatin

Jakarta – Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut hangat kehadiran Presiden RI Joko Widodo, dalam pertemuan KTT khusus ASEAN-AS, di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Bahkan, pada saat jamuan makan malam, Presiden Joko Widodo mendapatkan kehormatan untuk membalas toast Presiden Biden.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, gesture tersebut membuktikan, bahwa spekulasi yang beredar di sosial media Presiden Joko Widodo tidak disambut hangat karena terkait undangan Rusia pada KTT G20, tidak benar.

Kehangatan sambutan Joe Biden, menurut Ruhaini, justru menunjukkan hubungan bilateral Indonesia dan AS tidak berubah di tengah tantangan-tantangan dinamis, baik soal ketegangan kawasan ASEAN antara AS dan Tiongkok, serta dampak dari konflik Rusia- Ukraina terkait kehadiran Rusia dalam KTT G 20.

“Sikap bersahabat Joe Biden tetap nampak seperti saat menjabat sebagai Wakil presiden pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama. Joe Biden memang memiliki hubungan personal yang sangat baik dengan presiden Jokowi, terutama pada saat melakukan kunjungan kenegaraan 2015 lalu,” kata Ruhaini, Sabtu (14/5).

Ruhaini menilai, kehangatan sambutan Presiden Joe Biden kepada Presiden Joko Widodo sangat penting artinya bagi Indonesia. Baik secara bilateral, regional, dan multilateral.

Secara bilateral, ungkap Ruhaini, AS telah menunjukkan kepercayaan terhadap keterbukaan dan potensi investasi Amerika di Indonesia, ataupun eksport komoditas jadi, seperti baterai mobil listrik dan komoditas hilir lainnya. “Ini dibuktikan dengan keterbukaan AS terhadap inisiatif Indonesia bertemu dengan para CEO besar di AS,” terangnya.

Ruhaini melanjutkan, secara regional, kehangatan sambutan Presiden Joe Biden menunjukkan kepercayaan pada Indonesia sebagai koordinator kemitraan ASEAN-AS. Terlebih, imbuh dia, pertemuan KTT khusus ASEAN-AS baru pertama kali ini dilakukan di Gedung Putih Washington DC sejak 45 tahun silam.

“Presiden Barrack Obama pernah mengundang KTT khusus ASEAN-AS tahun 2016. Tapi pertemuan digelar di Sunnyland. California, bukan di Gedung putih dan di Wasington DC. Tentu ini bentuk penghargaan dan juga kehormatan bagi Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, papar Ruhaini, Amerika Serikat juga melihat Indonesia sebagai negara middle power, sangat konsisten dengan prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif” dalam menyikapi hubungan ASEAN dengan negara-negara besar, terutama soal Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam kaitan hubungan multilateral, Ruhaini menyatakan, sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia masih dipandang berpeluang menjalankan peran strategis untuk penghentian konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina.

Indonesia, tambahnya, juga dinilai bisa mendorong penyelesaian konflik melalui perundingan, karena memiliki hubungan baik dengan kedua negara

“Tentu Indonesia siap menjadi bagian itu (perundingan Rusia – Ukraina),” tandas Ruhaini.

Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kementerian Luar Negeri Indonesia

Moeldoko Dukung Fungsi KMILN Setara KTP

Post date 12/01/2021

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi perwakilan Kemenlu, IDN Global, dan Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/1).

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mendorong koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk mengatasi permasalahan pendataan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri atau diaspora. Salah satunya melalui peningkatan fungsi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). “Terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri agar fungsi KMILN ini ditingkatkan, sehingga banyak diaspora yang mau mendaftar,” ujar Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko disampaikan saat menerima audiensi perwakilan Kemenlu, IDN Global, dan Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/1).

Pada pertemuan ini, Moeldoko menyadari, pendataan diaspora cukup sulit. Apalagi, dari perkiraan 6 juta diaspora, baru ada sekitar 1.400-1.500 orang yang mendaftar KMILN.

Atas fakta itu, Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga terkait agar bisa meningkatkan fungsi KMILN. “Misalnya bisa setara dengan kartu tanda penduduk (KTP). Termasuk fungsi lainnya agar efektif dan bisa mendorong diaspora untuk mendaftarkan diri,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Moeldoko juga menjelaskan, saat ini Pemerintah tengah menyusun Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akan mengumpulkan diaspora bertalenta untuk berkontribusi terhadap negara. Untuk yang satu ini, Moeldoko menyatakan, akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo agar negara hadir untuk menginventarisasi anak Indonesia yang unggul di berbagai bidang.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Yusron B. Ambary menuturkan, perkembangan KMILN masih memprihatinkan dengan minimnya diaspora yang mendaftar. Menurut Yusron, salah satu permasalahannya adalah banyak diaspora yang merasa KMILN tidak memberikan insentif apapun. “Padahal, KMILN jadi salah satu alat untuk pendataan diaspora. Maka saat ini kami berupaya mencari insentif yang diberikan, tapi butuh koordinasi dari Kementerian/Lembaga lain,” jelas Yusron.

Yusron menyontohkan, KMILN punya beberapa manfaat seperti pembukaan rekening, pembelian properti hingga pembukaan usaha. Namun, kata Yusron, Kemenlu tidak punya kewenangan untuk bisa merealisasikan manfaat-manfaat itu, sehingga perlu aturan turunan dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Adapun Presiden IDN Global Said Zaidansyah menyampaikan, sebenarnya banyak diaspora yang antusias dengan KMILN. Sebagian besar di antaranya, kata Said, ingin memiliki bukti bahwa mereka adalah masih sebagai WNI. “Tapi memang harus ada manfaat lainnya, sehingga akan lebih banyak lagi yang mendaftar KMILN,” ucap Said.

Sedangkan Renny Damayanti Mellon, perwakilan dari IDN-U menjelaskan terdapat kesalahan persepsi di masyarakat dimana ada anggapan bahwa diaspora adalah orang asing. Oleh karena itu ia berharap diaspora dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.

“Kami ingin seluruh diaspora Indonesia ini bisa berpartisipasi untuk Indonesia. Selain itu kami mengajukan kartu Diaspora Indonesia ini menjadi seperti atau menjadi KTP” ujar Renny.

Sementara perwakilan dari GIZ berharap, Kantor Staf Presiden (KSP) bisa menjembatani kepentingan pendataan diaspora ini melalui lintas Kementerian/Lembaga. Hal itu juga terkait dengan harapan kontribusi diaspora terhadap pembangunan Indonesia yang bisa mencapai Rp15 triliun.