Kategori: Kedeputian V

Categories
Berita KSP Kedeputian V Politik

Sentuhan Pemerintah untuk Kesejahteraan Papua

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengutamakan tiga pendekatan dalam menangani permasalahan di Papua, yaitu pendekatan kesejahteraan, antropologis dan evaluatif. Pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan paling utama dalam menyelesaiakan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan presiden melakukan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan berbagai pembangunan. “Problem Papua hari ini adalah soal kesejateraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat yang terendah,” ujar Jaleswari dalam Podcast dari Bina Graha yang dirilis Selasa (14/7) di akun YouTube KSP.

Karena itu, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Dhani menjelaskan, selama ini masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM dengan wilayah Jawa, Sumatera dan lainnya.  Mereka harus membayar BBM sangat mahal dengan harga yang berlipat-lipat, berbeda dengan di Jawa dan sebagainya. “Saya harus katakan, BBM satu harga bukan sekadar menaikan atau menurunkan harga, tapi menyiratkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud,” tegas Jaleswari.

Menurut dia, pemerintah terus berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini sudah berakhir masa berlakunya pada 2019 dan akan diperbarui.

Intinya, lanjut Dhani, presiden mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang kontinyu.  “Kita tahu bahwa orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) soal kekerasan, tapi  bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Adapun pencapaian Papua sudah mulai kelihatan hasilnya.  Terbukti angka IPM dalam lima tahun terakhir sejak 2015 di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan.  Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25. Kemudian, pada 2019 naik menjadi 60,84. Lalu, IPM Papua Barat pada 2015 berada pada angka 61,73, lalu naik menjadi  64,7 pada 2019. Selanjutnya, kata Jaleswari, pendekatan antropologis dilakukan dengan cara  semua pembangunan di Papua harus melibatkan orang lokal. Penjelasan lebih lengkap tentang masa depan otonomi khusus di Papua bisa anda simak di kanal YoTube KSP di https://www.youtube.com/c/KantorStafPresidenRI

Categories
Berita Kedeputian V

Rumah Sakit Butuh Alkes untuk Tangani Covid-19

Jakarta—Dua rumah sakit rujukan di Jakarta yang menangani pasien Covid-19 memperoleh bantuan alat kesehatan dari Kantor Staf Presiden. Bantuan alkes berupa ventilator, USG Paru, dan sejumlah alat lainnya adalah bentuk dukungan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Dua rumah sakit rujukan yang memperoleh bantuan itu adalah RSPI Sulianti Saroso dan RSUD Pasar Minggu.  Bantuan diserahkan Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Ir. Leonardi MSi pada Kamis (9/4) kepada RSPI Sulianti Saroso. Sedangkan bantuan untuk RSUD Pasar Minggu diserahkan oleh Deputi V KSP Bidang   Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani.

Adapun alat-alat kesehatan yang diberikan berupa ventilator sebanyak 2 unit, USG Paru 2 unit, Infusion Pump 10 unit, Srynge Pump 10 unit, dan APD medium 100 unit. Menurut Leonardi, bantuan alat-alat kesehatan ini merupakan hasil kerja sama KSP dengan PT ASR dan para donatur dalam rangka menanggulangi pasien Covid-19.  “Alat-alat kesehatan ini tidak bisa kami terima langsung sekaligus , sehingga kami tidak bisa mendistribusikannya secara sekaligus,” ujarnya.

Leonardi juga mengatakan, berbagai bantuan alat kesehatan tidak hanya diberikan kepada RSPI
Sulianti Saroso, tapi juga kepada 13 RS rujukan di Jakarta.  Selain itu juga, bantuan diberikan  kepada puskesmas-puskesmas di Jakarta. “Bantuan juga diberikan kepada masyarakat berupa masker, disinfektan dan hand sanitizer,”paparnya.

Sementara itu, Dr. Mohammad Syahril,Sp.P,MPH,  Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSP atas bantuan alat-alat kesehatan tersebut.   Menurutnya, donasi ini wujud perhatian pemerintah dan pihak swasta untuk meringankan kerja para tenaga kesehatan. “Terima kasih pada Pak Moeldoko dan sejumlah donator. Donasi ini menyemangati kami sebagai RS Rujukan untuk  memberikan yang terbaik dalam pelayanan,” ujar Syahril.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Yudi Amiarno, Sp.U , Direktur RSUD Pasar Minggu, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSP yang telah memberikan bantuan alat kesehatan yang sangat bermanfaat bagi pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien covid-19. “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami,” papar Yudi Amiarno.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian V

Skenario Bantuan dan Pemulangan TKI

Jakarta – Pemerintah Indonesia aktif memantau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terkait situasi penyebaran COVID-19. Saat ini jumlah TKI terbesar ada di Malaysia, sebanyak 1,2 juta. Sebagian dari mereka sudah habis masa kontrak dan menunggu pulang. Selain itu Pemerintah juga memberi sembako pada lebih dari 56 ribu TKI, hingga Ahad kemarin (12/4).

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), saat ini ada tiga kluster TKI, yaitu Malaysia, India, dan ABK di luar negeri. “Dari ketiga kluster inilah yang memungkinkan pemulangan secara serentak dan berskala. Mengingat pentingnya antisipasi ini harus dipastikan bahwa semua dapat terlaksana dengan baik dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait,” kata Jaleswari di Bina Graha, Rabu (15/4).

KSP bersama kementrian dan lembaga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi melalui video conference. Kementrian Luar Negeri misalnya, menyampaikan bahwa sebulan terakhir kepulangan TKI dari Malaysia melalui jalur regular jumlahnya sudah 56.368 orang. Selain itu ada 1.621 TKI yang dideportasi pulang.

Dalam rapat tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memaparkan, saat ini 17.325 TKI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di 118 kapal pesiar. Mereka berpotensi terdampak karena pihak principal berencana menghentikan operasi pelayaran. Dari jumlah tersebut, 4.496 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia.

Bagi ABK yang sakit tidak bisa langsung  pulang. Mereka harus dirawat di rumah sakit setempat. Langkah ini sudah berjalan dengan baik atas biaya negara setempat. Setelah mereka sembuh dan dinyatakan bebas mereka bisa pulang via pesawat komersial.

Terkait bantuan sembako, prioritas diberikan pada TKI yang kini rentan terdampak COVID-19. Sehingga hanya sebagian TKI yang menerima. TKI yang di Malaysia secara independen sudah mulai pulang dari wilayah detensi migrasi Malaysia untuk meminimalkan penyebaran corona di kawasan tersebut.

Pada proses pemulangan, pola yang telah dilakukan saat ini adalah melakukan pemeriksaan di pintu-pintu masuk. Diantara mereka ada yang diharuskan menjalani karantina. Titik debarkasi kepulangan WNI sudah dipersiapkan di Jakarta dan Bali. Sesampai di tanah air mereka harus mengikuti protokol kesehatan berupa pemeriksaan suhu tubuh, saturasi oksigen, gejala flu, HAC, dan rapid test untuk kepulangan melalui Bali.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) memproyeksi kepulangan TKI ada 37.075 orang. Mereka berasal dari Malaysia 15.429 orang, Hongkong 11.303 orang, Singapura 3.507 orang, dan lainnya. 37.075. Angka ini sesuai berakhirnya masa kontrak mereka pada April dan Mei 2020.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Skenario Bantuan dan Pemulangan TKI

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani,
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani,

Jakarta – Pemerintah Indonesia aktif memantau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terkait situasi penyebaran COVID-19. Saat ini jumlah TKI terbesar ada di Malaysia, sebanyak 1,2 juta. Sebagian dari mereka sudah habis masa kontrak dan menunggu pulang. Selain itu Pemerintah juga memberi sembako pada lebih dari 56 ribu TKI, hingga Ahad kemarin (12/4).

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), saat ini ada tiga kluster TKI, yaitu Malaysia, India, dan ABK di luar negeri. “Dari ketiga kluster inilah yang memungkinkan pemulangan secara serentak dan berskala. Mengingat pentingnya antisipasi ini harus dipastikan bahwa semua dapat terlaksana dengan baik dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait,” kata Jaleswari di Bina Graha, Rabu (15/4).

KSP bersama kementrian dan lembaga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi melalui video conference. Kementrian Luar Negeri misalnya, menyampaikan bahwa sebulan terakhir kepulangan TKI dari Malaysia melalui jalur regular jumlahnya sudah 56.368 orang. Selain itu ada 1.621 TKI yang dideportasi pulang.

Dalam rapat tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memaparkan, saat ini 17.325 TKI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di 118 kapal pesiar. Mereka berpotensi terdampak karena pihak principal berencana menghentikan operasi pelayaran. Dari jumlah tersebut, 4.496 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia.

Bagi ABK yang sakit tidak bisa langsung  pulang. Mereka harus dirawat di rumah sakit setempat. Langkah ini sudah berjalan dengan baik atas biaya negara setempat. Setelah mereka sembuh dan dinyatakan bebas mereka bisa pulang via pesawat komersial.

Terkait bantuan sembako, prioritas diberikan pada TKI yang kini rentan terdampak COVID-19. Sehingga hanya sebagian TKI yang menerima. TKI yang di Malaysia secara independen sudah mulai pulang dari wilayah detensi migrasi Malaysia untuk meminimalkan penyebaran corona di kawasan tersebut.

Pada proses pemulangan, pola yang telah dilakukan saat ini adalah melakukan pemeriksaan di pintu-pintu masuk. Diantara mereka ada yang diharuskan menjalani karantina. Titik debarkasi kepulangan WNI sudah dipersiapkan di Jakarta dan Bali. Sesampai di tanah air mereka harus mengikuti protokol kesehatan berupa pemeriksaan suhu tubuh, saturasi oksigen, gejala flu, HAC, dan rapid test untuk kepulangan melalui Bali.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) memproyeksi kepulangan TKI ada 37.075 orang. Mereka berasal dari Malaysia 15.429 orang, Hongkong 11.303 orang, Singapura 3.507 orang, dan lainnya. 37.075. Angka ini sesuai berakhirnya masa kontrak mereka pada April dan Mei 2020.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Tak Perlu Mudik Saat Wabah Corona Itu Ajaran Islam

Ilustrasi transportasi darat. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.

Rumadi Ahmad, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM
Rumadi Ahmad, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM

JAKARTA –  Himbauan untuk tidak mudik saat Idul Fitri bukan semata anjuran pemerintah. Akan tetapi, hal ini juga merupakan implementasi ajaran agama Islam yang harus dipatuhi.

“Harus dipahami bahwa kita sekarang dalam kondisi darurat  corona. Presiden sudah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sehingga semua yang kita lakukan, termasuk menghadapi Ramadan dan seluruh ibadah yang dilakukan tentu dalam kondisi darurat,” papar Rumadi Ahmad, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP)  Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM  di Jakarta, Selasa (7/4).

Dalam agama Islam dikenal ajaran bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengejar kemaslahatan (dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih). Karena itulah, lanjut Rumadi, dalam konteks kondisi darurat sekarang ini, tetap tinggal di rumah lebih diutamakan.
“Tinggal di rumah untuk memerangi Covid-19 bukan hanya mengikuti anjuran pemerintah, tapi merupakan implementasi dari ajaran agama. Maka dalam kondisi darurat wabah corona ini, masyarakat disarankan untuk tidak melakukan mudik ke ritual tahunan ke kampung halaman,” sambung Ketua Lajnah Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU.

Menurut Rumadi, mudik memang merupakan ritual tahunan yang sangat dinantikan masyarakat. Akan tetapi, untuk momen pulang kampung tahun ini, sebaiknya kita semua menahan diri dan mau berkorban semata-mata untuk kebaikan semua. Terutama, bagi warga yang tinggal di zona merah corona yang sangat rentan membawa virus covid-19 ke kampung halaman.  Mudik justru berisiko menularkan penyakit corona pada orang tua, saudara atau kerabat. “Silaturahmi dengan orang tua tetap bisa dilakukan tanpa harus dibayang-bayangi kekhawatiran menularkan penyakit,” ujarnya.

Dalam situasi seperti sekarang, kata Rumadi, semua harus rela berkorban  dan mengorbankan berbagai hal yang selama ini biasa diikmati. Misalnya, mengikuti syiar Ramadhan dan kegiatan ibadah lain yang biasa dilakukan selama Ramadhan.

Meskipun kita tidak bisa tarawih di masjid seperti biasanya, tapi umat Islam masih bisa tarawih di rumah masing-masing, bersama keluarga. Ibadah tarawih masih tetap bisa kita laksanakan, bukan dilarang. Rumadi menjelaskan, hukum ibadah tarawih adalah sunah. Demikian juga syiar dengan syiar-syiar yang lain seperti buka puasa bersama, bukan hal yang wajib. Namun, berhati-hati agar tidak tertular atau menularkan penyakit  corona ini merupakan suatu keharusan.