Kategori: Kedeputian V

Jakarta, Turunnya daya beli dan meningkatnya PHK bakal terjadi akibat dampak pandemi COVID-19. Pemerintah mengantisipasi kondisi itu terutama menjelang Ramadhan. Berbagai skema ekonomi sudah disiapkan. Namun pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas. “Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan,” papar Plt. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam rapat koordinasi terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan COVID-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di KSP, Rabu (15/4).

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan kriminalitas selama masa penanganan COVID-19. Selain itu juga memastikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terjaga selama masa pandemi ini.

Pada kesempatan tersebut, Kabaintelkam Polri, diwakili oleh Direktur Keamanan Negara, Brigjen Pol. Dr. Umar Effendi, M.Si., membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan,” papar Umar.

Pada rapat yang diselenggarakan secara  virtual tersebut, Umar juga menegaskan bahwa pihak Kepolisian RI akan selalu berada di garda terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat. “Kami menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19,” lanjut Umar.

Saat ini, seluruh jajaran Polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600 ribu paket kepada masyarakat.

 
Pemerintah lakukan sejumlah langkah nyata untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum . Sebab pemerintah memiliki tanggung jawab agar masyarakat tidak terinfeksi virus COVID-19. Ruang terbuka yang menjadi perhatian diantaranya stasiun, terminal dan bandara.
“Mulai sore hari ini akan dilakukan pembersihan di stasiun, terminal, dan bandara. Dimulai dari Stasiun Gambar dan sehari tiga kali dilakukan pembersihan yang utama di Jawa, Bali, Manado dan lainnya,” papar Arya Sinulangga, Staf Khusus Menteri BUMN di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta (12/3).

Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi virus corona COVID-19. Rapat koordinasi yang juga dihadiri langsung oleh Penasihat Senior KSP Andi Wijayato, Plt Deputi V KSP, Jaleswari Pramodawardhani mengajak public untuk tidak panik menghadapi penyebaran virus ini. Namun bersatu bersama pemerintah menanggulagi penyebaran COVID-19. “Pemerintah dan masyarakat harus bersatu. Kita hadapi bersama permasalahan ini,” ujar Jaleswari.

Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan BUMN telah menyiapkan berbagai kebutuhan logistik, rumah sakit, dan lainnya terkait penanggulangan COVID-19. BUMN bekerjasama dengan BNPB di masing-masing daerah agar penanggulangan virus ini dapat langsung dirasakan masyarakat
Sementara itu, Kadinkes DKI Widyastuti  mengatakan, seluruh jajaran Pemprov DKI akan melakukan langkah konkret dengan cepat, tepat dan menyeluruh berdasarkan perkembangan terbaru terkait COVID-19.

“Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan oleh Pemprov DKI. Namun situasi terbaru di Indonesia dan dunia menunjukkan keharusan bagi Pemprov DKI dan warga Jakarta untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan.”

Menurut Widyastuti, prioritas utama adalah keselamatan warga. “Terus tingkatkan kewaspadaan secara penuh, tetap tenang dan jangan panik. Namun jangan pula meremehkan dan mengecilkan potensi risiko,” paparnya. Kadinkes DKI akan memastikan seluruh fasilitas Pemprov DKI Jakarta, termasuk yang dikelola oleh BUMD memiliki tempat cuci tangan dengan sabun, dibersihkan secara rutin dan intensif dengan disinfektan.

Selain itu, akan dipastikan seluruh materi sosialisasi dari Tim Tanggap COVID-19 didistribusikan sampai ke jenjang RT/RW. “Kami juga menyiapkan dan sebarkan instruksi pada seluruh pengelola gedung pertemuan untuk melaksanakan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 dengan baik dan menyeluruh.  Lalu, perketat pembatasan acara-acara publik. Batalkan izin seluruh acara yang berisiko terjadi penularan COVID-19. Siapkan kanal komunikasi khusus bagi pihak yang ingin menanyakan kepastian perizinan acaranya. Tidak boleh ada kelengahan untuk urusan ini,” tegas Widyastuti.

Dinas Perumahan juga akan segera lakukan kampanye ke apartemen dan rumah susun, terutama di tempat yang banyak komunitas internasional. “Pencegahan penyebaran COVID-19 tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh warga. Pencegahan penyebaran perlu menjadi gerakan bersama.” ucap Widyastuti. Hadir dalam rapat ini diantaranya Kapolda Metro Jaya Irjend Pol Nana Suteja, Dirut sejumlah BUMN dan beberapa perwakilan FORKOPIMDA.

Seluruh WNI yang berada di kapal pesiar Diamond Cruise dinyatakan sehat dan selesai observasi. Kepastian itu disampaikan Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Drg. R. Vensya Sitohang dalam jumpa pers di Pusat Informasi Terpadu COVID-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana,Rabu (12/2).

WNI yang berada di kapal pesiar berjumlah 78 orang. “Terhadap mereka, sudah tidak ada perlakuan khusus. Mereka kita pantau dengan kartu kewaspadaan atau health alert card. Kalau ada gangguan bisa langsung periksa dan bawa kartu,” ujar Vensya. Selain Vensya, jumpa pers di Pusat Informasi Terpadu COVID-19 Kantor Staf Presiden (KSP) dihadiri Stafsus Menhub Adita Irawati dan video konferensi dengan Dubes RI di Singapura, I Gede Ngurah Swajaya.

Vensya menambahkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga berlaku dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Penanganan kasus kesehatan juga sesuai dengan Instruksi Presiden No.4 tahun 2019. Menurut Vensya, Presiden meminta semua K/L diminta kerjasama dalam menangani kasus pandemic seperti virus Corona. “Selain itu, ada kesepakatan antar negara untuk siap siaga dan waspada menghadapi masalah ini,” ujar Vensya.

Dalam konferensi pers itu Vensya menyatakan WNI yang diobservasi di Natuna semuanya dalam keadaan sehat. Para petugas juga melakukan pemantauan secara instensif kesehatan masing-masing WNI. Menurut Vensya, pendampingan dilakukan sejumlah dokter dan psikolog. “Makanan juga dijaga dan limbah sampah kita kelola dengan baik,” kata Vensya.

Sementara itu Dubes RI di Singapura I Gede Ngurah Swajaya menyatakan KBRI secara reguler mengeluarkan rilis perkembangan penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada WNI yang berada di Singapura. Rilis penanganan menurut dia bisa diakses secara luas oleh publik. Dubes juga meminta WNI Indonesia yang berada di Singapura tidak perlu khawatir atas ketersediaan bahan pokok. “Kami barusan memperoleh briefing dari Pemerintah Singapura untuk komunitas internasional. Pesannya tak perlu berbondong bondong beli bahan pokok,” jawabnya.

I Gede Ngurah Swajaya menyatakan, jumlah WNI di Singapura sekitar 250 ribu orang. Dengan jumlah pelajar sekitar sembilan ribu orang. Szementara jumlah wisatawan Indonesia ke Singapura rata-rata dalam setahun berjumlah tiga juta orang.

Stafsus Menhub Adita Irawati menyatakan Kementerian Perhubungan sudah mengantisipasi dampak dari penundaan penerbangan ke China daratan. Menurut Adita caranya dengan mendorong sejumlah maskapai untuk mengalihkan alternatif destinasi wisata ke tempat lain. “Kita dorong alihkan ke Asia Barat antara India, Srilanka, Maladewa dan Nepal,” ujarnya.
Kemenhub juga mendorong pengalihan penerbangan Internasional dari negara lain ke Indonesia. Adita menyatakan tindakan ini bisa dilakukan jika ada kerjasama intensif dengan Kementerian Pariwisata.