Kategori: Kedeputian V

BANDA ACEH—Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kritik aktivis perempuan Aceh dalam penangangan Covid-19. “Catatan kritis teman-teman menjadi masukan bagi pemerintah dalam penanganan pandemi ini,” ujar Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodawardhani. Hal ini tertuang dalam diskusi bersama tokoh perempuan dengan tema ‘Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan selama Pandemi COVID19’ di Banda Aceh. Diskusi ini sebagai rangkaian dari program KSP Mendengar yang digelar di Provinsi Aceh dari 25 November hingga 28 November 2020.

Diskusi dihadiri sejumlah tokoh perempuan antara lain, Asdep Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Irene Swa Suryani, Ketua Komunitas Perempuan Cinta Damai Zubaidah, Koalisi Perempuan Indonesia Destika Gilang Lestari, Presidium Balai Syura Suraiya Kamaruzzaman,; Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani, Aktivis Flower Aceh Riswati, Serta Rasyidah dari Presidium Balaisyura Ureung Inong Aceh.

Kiritk pertama muncul dari Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani. DIa menyebutkan ada sejumlah bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Terlebih kepada korban konflik dan disabilitas yang tidak pernah selesai. “Persoalan di Aceh ini yang tidak selesai-selesai karena tidak tepat sasaran, dan mirisnya bagi korban konflik dan disabilitas ini tidak pernah selesai dan terus terjadi,” ujar Farida.

Menanggapi hal itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mensahkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. “UU ini mengeser pola pikir tentang bagaimana memperlakukan kawan-kawan disabilitas tidak hanya sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (charity-based). Namun berbasis pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Jaleswari.

Sementara, Destika Gilang Lestari dari Koalisi Perempuan Indonesia mengungkapkan kondisi ekonomi kelompok perempuan di Aceh selama masa pandemi bergantung pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 Juta dari Presiden Jokowi. “Bantuan itu tersebar pada enam kelompok kepentingan yakni ibu rumah tangga, informal (orang yang berjualan, berdagang, bukan kerja tetap), professional (kerja tetap), pemuda, nelayan, petani. Bantuan itu melalui rekomendasi Dinas Koperasi dan program MEKAR,” ungkap Destika.

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Irene Swa Suryani menyebutkan perekonomian Indonesia memang terdampak pandemi COVID19. Pada Triwulan II mengalami minus 5,32 persen dan Triwulan 3 mengalami konstraksi sebesar 3.49 persen. Dampak Covid-19 pada UMKM ialah 50% UMKM menutup usahanya. “88 persen Usaha Mikro tidak memiliki kas dan tabungan,” ujarnya.

Jakarta- Pemerintah terus menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM. Hal ini juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat di antaranya INFID, yang secara bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden menjadi pemrakarsa program Kabupaten dan Kota Ramah HAM yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang,” papar Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko saat membuka Forum Kota HAM Sedunia ke-10 (World Human Right Cities Forum) 2020, Jumat (9/10).

Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo pada pidato peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015 menegaskan tentang perlunya memperbanyak dan memperluas pelaksanaan Kota dan Kabupaten Ramah HAM seperti Wonosobo, Solo, dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia atau Human Rights City yang disepakati secara internasional, pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan “Kabupaten dan Kota Peduli HAM” sebagai pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis Hak Asasi. Oleh karena itu, Human Rights City sangatlah relevan bagi Indonesia.

Pelaksanaan Human Rights City di Indonesia yang dilakukan atas inisiatif masyarakat atau atas dorongan pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi, di antaranya komitmen dari Kepala Daerah sehingga terwujud dan berkelanjutan.

Adopsi kerangka Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh Kabupaten Wonosobo. Pemda Wonosobo menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

“Cerita sukses Wonosobo menarik perhatian dari para kepala daerah lain yang muda dan berwawasan terbuka terhadap pentingnya menerapkan human right based policies yang inklusif dan mengutamakan prinsip no one left behind. Kota Ramah HAM lainnya Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM tahun 2020,” ujar Moeldoko.

Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten dan Kota ramah HAM yaitu atas inisiatif pemda dan atas dorongan pemerintah pusat. Pendekatan yang diinisiasi pemda pada pelaksanaannya banyak diakselerasi oleh kelompok masyarakat sipil melalui program “Kabupaten dan Kota Ramah HAM”. Sedangkan Pendekatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program “Kabupaten dan Kota Peduli HAM”. Kedua pendekatan ini saling melengkapi.

“Saya berharap agar inisiatif-inisiatif baik pelaksanaan HAM di tingkat daerah dalam kerangka Kabupaten dan Kota Ramah HAM ini dapat terus digalakkan, yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia di dalam negeri, tetapi juga agar Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian di tingkat global,” papar Moeldoko.

Biasanya terselenggara dengan gegap gempita di Kota Gwangju yang sangat bersejarah dalam gerakan HAM dan Demokrasi di Korea Selatan. Akibat pandemi COVID-19, tahun ini Indonesia berpartisipasi secara online namun tetap tidak mengurangi spiritnya. “Atas nama pemerintah Indonesia, saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat dan menyambut baik atas diselenggarakannya Forum Kota HAM se-dunia atau World Human Rights Cities Forum yang ke-10. Forum ini sangat strategis dalam memberikan motivasi dan dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif dalam inisiatif tersebut,” ungkap Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, setelah era reformasi, pemerintah Indonesia melakukan desentralisasi. Peraturan terdistribusikan dan kewenangan berada di pemda. Hal ini berperan penting dalam penerapan kota ramah HAM. Forum ini merupakan inisiatif baik dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia dari prinsip normatif menuju inisiatif dan praktik nyata dari negara sebagai the main duty bearer of right dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.