Kategori: Agraria

Buleleng – Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko optimistis, program pemberdayaan untuk Reforma Agraria di desa Sumberklampok, kecamatan Gerokgak, Buleleng Bali akan berhasil dan menjadi inspirasi untuk pemberdayaan di daerah-daerah lain.

“Program pemberdayaan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sini (desa Sumberklampok). Jadi saya yakin program ini akan berhasil dan menjadi inspirasi untuk daerah lain,” kata Moeldoko, pada penyerahan 21 program pemberdayaan hasil integrasi lintas kementerian, di desa Sumberklampok, Buleleng Bali, Selasa (21/6).

Moeldoko menegaskan, program reforma agraria bukan hanya soal bagi-bagi tanah, tapi juga pemberdayaan. Ia menyebut, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan, bahwa tanah yang sudah diredistribusikan harus lebih produktif dan bisa memberikan hasil untuk kehidupan.

Menindaklanjuti amanat Presiden, ujar Moeldoko, Kantor Staf Presiden yang bertugas mengawal program-program prioritas dan strategis Presiden dan Wakil Presiden langsung bekerja melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hingga akhirnya menetapkan desa Sumberklampok sebagai daerah percontohan pelaksanaan program pemberdayaan untuk reforma agraria.

“Penyerahan program pemberdayaan hari ini hasil orkestrasi KSP bersama lintas kementerian. Untuk itu, program dilakukan secara terpadu. Kalau dinominalkan bisa mencapai 10 miliar rupiah,” terang Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menandaskan, program pemberdayaan di desa Sumbeklampok adalah yang pertama, dan akan menjadi model pemberdayaan untuk reforma agraria di derah-daerah lainnya. “Untuk itu, saya berpesan agar program-program pemberdayaan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan harus berhasil,” pesan Moeldoko.

Sebagai informasi, penyerahan 21 program pemberdayaan di desa Sumberklampok melibatkan Kantor Staf Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ATR/BPN.

Dua puluh satu program itu, meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP, 4 kegiatan dari Kemenkop UKM, 5 kegiatan Kementan, 1 kegiatan Kemendes PDT, dan pemetaan sosial oleh Kementerian ATR/BPN.

Adapun Wujud dari pelaksanaan program, berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan. Beberapa diantaranya, 100 ekor sapi bali, pembangunan sarana & prasarana perikanan, dan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2015 hingga saat ini . Sebanyak 28 juta sertifikat telah diserahkan Presiden melalui kementrian ATR BPN di seluruh provinsi. Harapannya ke depan untuk setiap lokasi yang sudah diredistribusikan diikuti dengan program pemberdayaan.

Untuk desa Sumberklampok sendiri, pemerintah telah menyerahkan 1.613 sertikat dengan redistribusi tanah seluas 458,7 hektare. “Konflik agraria Sumberklampok ini konflik kronis, dan sudah terjadi selama 61 tahun. Tapi di pemerintah Presiden Jokowi, konflik ini bisa diselesaikan tuntas dan dilakukan pemberdayaan,” tutup Moeldoko.

Jakarta – Kantor Staf Presiden RI menggelar diskusi bersama pakar untuk menemukan solusi penyelesaian konflik agraria di atas aset PTPN, Rabu (8/6).

Selain mengundang pakar dari bidang ekonomi, hukum perusahaan, hukum pidana dan kebijakan publik, forum ini juga dihadiri perwakilan Kementerian BUMN dan PTPN.

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat membuka diskusi menekankan pentingnya terobosan kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria pada aset PTPN.

Hal ini, kata dia, menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo yang menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan aset BUMN.

“Kita harus dapat memilih kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah dan memperkuat kepercayaan diri para pihak bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan,” tegas Moeldoko saat membuka diskusi.

Penyelesaian konflik agraria pada aset PTPN merupakan perwujudan reforma agraria (RA), yang telah ditetapkan sebagai program strategis nasional dan dimonitor langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Implementasi RA meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial, serta penataan akses, yaitu pemberian kesempatan akses para pemilik tanah tersebut.

“Jadi bagaimana cara pemanfaatan tanah supaya terjadi peningkatan pendapatan. Dalam hal ini ada pemberdayaan kepada penerima manfaat,” kata Moeldoko.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang menilai, permasalahan yang terjadi pada aset PTPN merupakan salah satu akibat dari kerumitan penafsiran hukum yang selama ini terjadi.

“Hal ini menimbulkan ill-structured problems yang bisa mengakibatkan masalah lebih luas,” terang Dian.

Menyambung pernyataan Dian, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono memandang perlunya sebuah roadmap yang jelas agar penyelesaian konflik agraria di atas aset PTPN bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.

“Roadmap tersebut dibutuhkan untuk menjawab kasus-kasus pertanahan yang sampai dengan saat ini tersebar di antara aset 11 anak perusahaan PTPN,” tutur Dini.

Sementara itu, Direktur Umum PTPN III (Holding) Doni Gandamihardja berharap ada payung hukum yang kuat terkait pelepasan aset PTPN. Menurutnya harus ada sinkronisasi dan koherensi antara rezim hukum publik dengan privat yang selama ini belum jelas.

“Kami harap KSP bersama dengan Kementerian BUMN, PTPN III (Holding) dan kementerian/lembaga terkait lainnya bisa segera menyusun kerangka kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini,” ucap Doni.

Seperti diketahui, sepanjang 2015-2021, Kantor Staf Presiden telah menerima 1.504 pengaduan konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 223 kasus terkait dengan lahan PTPN.

Jakarta – Pemerintah, melalui kerja kolaboratifnya, menjamin bahwa penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sesuai dengan hukum yang berasas keadilan. Hal ini disampaikan oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di Jakarta.

“Ada harapan yang besar bagi IKN menjadi model penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan. Model penyelesaian IKN ini akan menjadi satu pilot yang memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” kata Abetnego.

Deputi II memastikan bahwa pemerintah saat ini sedang dalam proses menyelesaikan peraturan dan kebijakan dibawah UU IKN. Kebijakan turunan UU IKN yang mencakup enam rancangan peraturan ini ditargetkan selambat-lambatnya rampung pada 15 April 2022.

Dalam prosesnya, Abetnego menambahkan, pemerintah menjamin pelibatan publik dalam upaya pemetaan, pendataan, dan pencatatan terkait permasalahan pertanahan di kawasan IKN.

Sementara itu, rapat koordinasi pengelolaan skema penyelesaian pertanahan, perhutanan dan strategi komunikasi di kawasan IKN tersebut, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Penajam Paser Utara.

“Dalam pengadaan tanah, hak individu atau komunal tidak boleh diambil begitu saja oleh negara tanpa ganti rugi yang layak. Intinya, tidak ada sebidang kecil pun tanah masyarakat yang akan pemerintah salah gunakan untuk kepentingan IKN,” kata Embun Sari, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN.

Lebih lanjut, dalam menangani indikasi sengketa lahan IKN dan proses pengadaan lahan IKN yang berpotensi menggusur wilayah adat, Pemprov Kalimantan Timur telah menyusun kerangka inventarisasi, verifikasi dan pengelolaan permasalahan pertanahan melalui Pergub No. 6 tahun 2020.

Inventarisasi dan verifikasi klaim sengketa lahan juga dilakukan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan.

Di tingkat pusat, pemerintah akan segera membentuk Satgas Pertanahan IKN yang dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu, penataan kawasan hutan dengan penguasaan masyarakat akan dikelola oleh Satgas Pembangunan IKN dibawah komando KLHK.

KSP, yang berfungsi mengawal proyek strategis nasional Presiden dan Wakil Presiden, akan terus memberikan dukungan pada K/L terkait dalam menyukseskan pembangunan IKN.