JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr H. Moeldoko menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi bertajuk “Inspirasi Komunikasi Publik Untuk Penguatan Satpol PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat”. Ia meminta seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bekerja dengan empati dan hati agar mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat.
“Saat ini aktor utama dalam penegakan protokol kesehatan (prokes) adalah Satpol PP. Maka berikutnya Satpol PP semestinya berdiri paling depan, baru dibantu oleh TNI dan Kepolisian. Rapatkan barisan, karena Anda adalah aktor utama dalam menegakkan prokes saat ini,” ujar Moeldoko dalam rapat secara virtual, Kamis (22/7).
Ia mengatakan bahwa negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun, Moeldoko juga mengaku pihaknya tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.
“Pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengenali prajuritnya satu per satu. Tugas pemimpin adalah bisa mengendalikan dengan baik. Memimpin dengan empati dan hati. Memimpin tanpa kekerasan yang tidak perlu,” tegasnya kepada seluruh Kepala Satpol PP tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam rapat.
Lebih lanjut, ia juga bercerita soal pengalamannya berhubungan dengan jajaran Satpol PP saat bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0501 Jakarta Pusat. Ia mengaku banyak terbantu dengan kerjasama antara Kodim dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
“Dulu sewaktu saya masih menjadi Dandim Jakarta Pusat, saya merasakan betul saat bekerjasama dengan jajaran Satpol PP. Saya tahu betul dengan tugas dan suka duka Anda semua. Jadi Anda tidak cerita pun, saya sudah sangat mengenal dan tahu,” ujarnya.
Moeldoko mengaku, berdasarkan pengalamannya selaku panglima, ia selalu memimpin dengan empati dan hati. Ia yakin melalui pendekatan seperti itu, maka akan selalu melahirkan kebajikan baru dan loyalitas dari semua pihak.
“Pasti orang akan memberikan penghormatan dan respect. Kalian muncul dengan senyum dan perilaku baik, maka masyarakat akan mengikuti karena sudah loyal dengan Anda. Kalian semua hebat, waktu yang diberikan dan pengabdian kalian luar biasa. Saya hormat dengan kalian, maka itu organisasikan prajurit kalian dengan baik,” pungkas Moeldoko.
Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro mengatakan ia paham tingkat kapasitas daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki anggaran yang memadai bisa memberikan pelatihan Satpol PP dengan baik, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu berbeda dengan daerah dengan keterbatasan anggaran.
“Tugas saat ini semakin berat karena perang melawan Covid-19 yang berkepanjangan. Kelelahan membuat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu Mendagri baru saja menerbitkan aturan soal penertiban PPKM oleh Satpol PP,” ujarnya.
Suhajar mengatakan saat ini segala tindakan penertiban harus sesuai aturan. Penegakan hukum harus tegas, namun simpatik dan dan santun, serta dilarang menggunakan kekerasan.
Kami selalu memantau seluruh kegiatan dan hal-hal yang terjadi selama penertiban. Kawan-kawan Kepala Satpol PP, saya yakin dan percaya bahwa kita teguh menjalankan kepemimpinan kita. Dalam situasi apapun kita harus menjadi seorang pemimpin yang mendidik dan mengayomi,” jelasnya.
Direktur Pol PP dan Binmas Dr. Bernhard E. Rondonuwu mengatakan saat ini komunikasi antara Direktorat Pol PP dan Kasatpol PP sangat intens dilakukan lewat grup WhatsApp. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem komunikasi yang memadai, mengingat keterbatasan infrastruktur.
“Oleh karena itu kami ingin mengingatkan soal pentingnya grup WhatsApp ini. Menurut hemat kami data yang kami himpun belum mewakili seluruh Kasatpol PP seluruh Indonesia. Tolong para Kasatpol PP yang saat ini hadir untuk segera bergabung dengan group, agar ketika kami mendistribusikan informasi, bisa segera tersebar,” jelasnya.
Edukasi Strategi Komunikasi dan Literasi Kesehatan dari Pakar
Dalam rapat koordinasi tersebut, para Kasatpol PP di seluruh Indonesia juga mendapatkan edukasi mengenai strategi komunikasi dan literasi kesehatan dari para pakar.
Konsultan Komunikasi UNICEF Risang Rimbatmaja mengatakan dalam hal pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, jajaran Satpol PP adalah lini pertama. Hal itu terkait dengan perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
“Dari konteks perubahan perilaku, kadang kala hal yang sifatnya instrumen atau ajakan kurang efektif. Lebih banyak kasus yang menginspirasi perubahan dan penerimaan gagasan dengan melalui relasi atau hubungan. Hal ini dilakukan dengan cara membangun hubungan atau mengakrabkan diri dengan masyarakat,” ujarnya.
Risang juga mengimbau jajaran Satpol PP untuk mengutamakan sikap rendah hati dalam kekuatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ia meminta jajaran Satpol PP untuk membangun hubungan dengan cepat, mendengarkan dan menyampaikan pesan, kemudian meninggalkan kesan baik yang membekas.
“Juga jangan lupa bersikap apresiatif. Seringkali kita hanya mengingatkan dan melihat yang negatif. Dari cara pandang seperti itu, masyarakat jadi merasa kurang nyaman. Sikap apresiatif bisa dimulai dari menyapa orang yang sudah patuh protokol kesehatan,” ungkap Risang.
Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. RA Adaninggar, Sp.PD mengatakan saat ini Indonesia sedang mengalami gelombang kedua, dimana puncaknya belum diketahui. Sementara di dunia tengah dimulai gelombang ketiga pandemi.
“Virus ini tidak bisa dilihat dengan mata, dan setiap masuk ke sel tubuh manusia akan melakukan mutasi secara alami. Jadi terdapat banyak varian baru. Jadi intinya kita tidak boleh lengah karena bisa mengenai siapapun. Dari anak anak sampai lansia, dan profesi apapun,” jelasnya.
Ia menambahkan, kini virus tersebut bisa menular melalui udara atau airborne dengan jangkauan di atas 2 meter. Hal itu khususnya dalam ruangan yang tertutup, memiliki ventilasi buruk, dan banyak penghuninya.
Sementara itu varian Delta yang terbaru bisa menular ke lima sampai delapan orang. Maka dari itu banyak orang yang sakit secara bersamaan dan akhirnya berebut fasilitas kesehatan, bahkan dengan pasien yang bukan Covid-19.
“Maka itu terus terjadi rekor penyebaran Covid-19 dan kematian, karena tidak bisa mendapatkan perawatan yang semestinya. Masyarakat yang harus divaksin minimal 80 persen agar terjadi herd immunity. Kami butuh bantuan bapak ibu sekalian untuk terus menegakkan protokol kesehatan agar virus ini tidak menyebar secara lebih luas,” jelasnya.
