JAKARTA – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan berlangsung pada Oktober 2021 menjadi isu strategis untuk mengangkat nama Papua di mata Dunia, khususnya kawasan Asia Pasifik. Melalui event empat tahunan ini, Papua bisa menunjukkan eksistensinya tanpa adanya masalah, terutama gangguan politik dan keamanan. “Maka pengelolaan PON XX harus disiapkan dengan matang, harus memberi kesan baik dari sisi politik, keamanan, kesejahteraan dan ekonomi karena turut mengundang perwakilan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jangan sampai mengabaikan keamanan, harus zero tolerance dengan tindakan yang mengganggu keamanan,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi Pengurus Besar PON XX di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (31/3).
Untuk memastikan semua persiapan berjalan baik, Moeldoko pun meminta PB PON memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Terutama pihak TNI dan Polri sebagai bagian dari pengamanan kegiatan. Dalam hal ini, koordinasi akan menghasilkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan yang berlangsung.
Adapun Moeldoko memastikan, Kantor Staf Presiden (KSP) siap terlibat dalam pelaksanaan persiapan PON XX. “Terutama jika masih ada masalah. Karena salah satu tugas KSP adalah debottlenecking yang berarti mengurasi masalah dan menyelesaikan masalah, khususnya yang berkaitan dengan lintas Kementerian/Lembaga,” jelas Moeldoko.
Hadir pada kesempatan ini Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, pihaknya telah memimpin setidaknya 10 rapat terkait koordinasi dengan PB PON sejak awal 2020.
Sementara, kata Jaleswari, Kedeputian II KSP juga menginisiasi dan memimpin setidaknya 5 kali rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Daerah pada 2021, dengan berbagai topik. Bahkan, KSP telah melakukan koordinasi lintas Kedeputian, terutama Kedeputian I, II dan V dan akan melibatkan Kedeputian IV untuk menetapkan agenda setting komunikasi publik.
Di sisi lain, dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 15 Maret 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Gubernur Papu menyampaikan bahwa venue dan sarana prasarana lainnya dalam penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI telah siap dan kesiapannya hampir mencapai 100%. Pada rapat itu juga disampaikan skenario penonton dengan berkaca pada pelaksanaan Olimpiade Tokyo pada 23 Juli – 8 Agustus 2021 yakni tanpa penonton, kapasitas terbatas atau kapasitas normal.
“Arahan Presiden dalam Ratas pada pimpinan K/L terkait dan Gubernur Papua untuk merancang secara detail, strategi pencegahan dan penekanan laju penyebaran Covid19. Presiden juga menginstruksikan adanya percepatan pemberian vaksin bagi warga Papua terutama yang tinggal di sekitar venue. Mengingat, setidaknya terdapat 22.000 orang yang akan berkunjung ke Papua pada perhelatan tersebut,” tutur Jaleswari.
Jaleswari juga menerangkan, PON XX Papua menjadi event terbesar di Kawasan Asia Pasifik dalam sejarah. Bahkan, rencananya PB PON akan mengundang setidaknya 16 negara di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, Jaleswari meminta peningkatan kompleksitas multidimensi, baik dimensi protokol negara, protokol kesehatan, hingga pengamanan transportasi.
“Sehingga pengaturan teknis lebih lanjut mengenai penerimaan Tamu Negara Kepala Pemerintahan dari negara Pasifik terkait protokol kenegaraan perlu dibahas dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Jaleswari.
Menanggapi pernyataan KSP, Wakil Sekretaris II PB PON XX Papua Longginus Sanggur menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan PON XX Papua pada Oktober 2021. Meski begitu, dia menyadari, dari sisi koordinasi masih perlu penguatan. “Sehingga kondisi sosial dan politik bisa sesuai harapan dan tidak ada kekhawatiran dari kontingen maupun tamu yang hadir,” imbuh Longginus.
