BANTEN – Sebuah pesan masuk ke telepon genggam Lurah Kasemen, Kota Serang, Banten Ahmadi. Pesan itu datang dari seseorang yang mengaku ada keluarganya tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Saat menerima pesan itu, kebetulan sekali Ahmadi sedang membicarakan perihal penyaluran bantuan sosial saat menerima kunjungan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo di kantornya, Senin (22/2).
Lantas, Ahmadi setuju atas saran Abraham untuk langsung mendatangi warga yang dimaksud. Tujuannya, tentu saja untuk mengklarifikasi kebenaran dari pesan yang diterima Ahmadi. Apalagi, kedatangan Abraham mewakili KSP yang bertugas melakukan verifikasi lapangan (verlap) persoalan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).
Tanpa panjang lebar, Ahmadi yang didampingi salah satu stafnya bersama Abraham menemui warga yang dimaksud. Warga tersebut bernama Jamaludin, seorang driver ojek daring yang tinggal di perumahan Taman Asoka Permai, Kelurahan Kasemen. Kepada Ahmadi dan Abraham, Jamaludin pun membenarkan bahwa dirinya tidak masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbagai bantuan sosial. “Padahal saya sudah didata. Tapi sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan sosial apapun. Saya juga malu untuk sampaikan ini ke pak Lurah, tapi apa daya kondisi kami semakin sulit,” tutur Jamaludin yang didampingi istrinya.
Jamaludin ternyata menjadi warga miskin baru akibat dampak pandemi Covid-19. Dia bercerita, dirinya telah bekerja sebagai driver ojek daring sejak sebelum pandemi. Sebelumnya, dia juga pernah bekerja sebagai pegawai di salah satu pabrik di Tangerang sampai akhirnya harus berjualan tas obral di pinggir jalan. Namun sejak pandemi, pendapatannya dari hasil ngojek terus menurun. “Hari ini saja saya belum dapat satu pun orderan,” ujarnya.
Tidak jauh dari kediaman Jamaludin, ada juga Listina. Perempuan berusia 40 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu pun mengaku belum menerima bantuan sosial. Listina bilang, dirinya tidak banyak mengetahui dan tidak mencari tahu adanya bantuan-bantuan sosial yang ada.
Mendengar cerita Jamaludin dan Listina, Ahmadi menyampaikan, pihak Kelurahan Kasemen sudah mengajukan sekitar 3.700 kartu keluarga (KK) dari 13 RW dan 47 RT untuk mendapat bantuan sosial kepada Dinas Sosial. Namun dari jumlah itu, menurut Ahmadi hampir 90 persen yang telah terverifikasi dan mendapat bantuan sosial. “Tapi ada beberapa yang tidak dapat dari pusat, justru dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi. Memang permasalahan data ini yang jadi soal, tidak semua terverifikasi oleh Dinas Sosial,” terang Ahmadi.
Abraham pun menanggapi, kedatangan KSP ke Kelurahan Kasemen bukan sekadar kunjungan biasa. Abraham menjelaskan, KSP ingin menghimpun berbagai persoalan di lapangan mengenai penyaluran bantuan sosial. Dalam hal ini, Abraham mengakui, pendataan jadi soal karena tidak ada pembaruan terkait munculnya warga miskin baru akibat pandemi Covid-19. “Langkah ini juga kami lakukan agar ada solusi bersama untuk menjadi bahan kebijakan Pemerintah Pusat. Nanti kami lihat juga dimana titik permasalahan yang muncul hingga sampai ada warga yang berhak dapat bantuan, tapi kenyataannya tidak dapat,” ungkap Abraham.
