JAKARTA –Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung upaya Kementerian Sosial dalam menyiapkan konsep baru tentang e-Warong. Program ini merupakan program warung gotong royong berbasis elektronik. “Yang dilakukan Mensos Tri Rismaharini tidak ada rencana menghapus program e-warong. Justru sedang disiapkan konsep “new e-warong” yang akan meningkatkan akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses program,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo di Jakarta, Kamis (27/5).
Seperti program pemerintah pada umumnya, monitoring dan evaluasi selalu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Begitu juga dengan program e-warong. Menurut Abraham, program ini justru sudah membantu banyak masyarakat. Catatannya, saat ini ada 95.258 e-warong yang secara rata-rata melayani 134 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Abraham menjelaskan, salah satu hasil evaluasi e-warong adalah masih ada perbedaan harga sembako antara satu warung dengan warung lainnya. Antara lain karena ada perbedaan rasio jumlah e-warong dengan jumlah KPM antar daerah. Penyebab berikutnya adalah temuan kompetisi kurang sehat antar warung.
“Maka perubahan konsep e-warong akan membuka kesempatan lebih luas bagi warung-warung lain untuk bisa menyalurkan Program Sembako sehingga harapannya kompetisi harga bisa menjadi lebih sehat,” imbuh Abraham. Dalam hal ini, kata Abraham, KSP mendukung arah kebijakan Mensos. Apalagi arah kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden dalam Perpres 63/2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai.
Perlu diketahui, Perpres 63/2017 ini memang sedang dalam pembahasan untuk direvisi. Pemerintah menginginkan akses yang lebih luas dan lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan sosial serta kompetisi yang lebih sehat antar warung agar harga sembako lebih terjangkau. Intinya memastikan program bukan sekedar sent namun delivered dan dirasakan manfaatnya.
Sejak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021, terdapat 15 juta KPM yang sudah menerima manfaat dari program Kartu Sembako atau BPNT melalui e-warong. Di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi Covid, program ini terbukti sangat membantu masyarakat.
Selain itu, Presiden Jokowi memang biasa melakukan peningkatan pada berbagai program. Dulu Presiden meningkatkan besaran Program Sembako dari Rp110.000 per bulan per KPM menjadi Rp150 ribu per bulan per KPM. Sementara sejak pandemi Covid, Presiden bahkan menaikkan nilai Program Sembako menjadi Rp200.000 per bulan per KPM. “Tugas pemerintah memang bagaimana terus melayani masyarakat dengan baik dan semakin lebih baik lagi,” tutup Abraham.
