JAKARTA – Koordinasi persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua terus dikebut Pemerintah. Salah satunya terkait pengelolaan sarana prasarana (sarpras) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan event empat tahunan tersebut. Kali ini, Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Sarana Prasarana Venue PON XX dan Peparnas XVI Papua.
“Topik tersebut menjadi bagian dalam arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rapat Terbatas tentang PON XX dan Peparnas pada tanggal 15 Maret 2021,” terang Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Selasa (6/4).
Rrapat koordinasi teknis tersebut berlangsung dengan Kementerian/Lembaga sert apemangku kepentingan secara daring. Dalam rapat tersebut, Abetnego menekankan alternatif pengelolaan yakni pembentukan lembaga, mekanisme manajemen sumber daya dan strategi/tujuan pengelolaan sarpras.
Pada rapat ini, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida,; Deputi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, SetKab Yuli Harsono,; Direktur Jenderal Cipta Karya, Kempupera Diana Kusumastuti,; Staf Ahli Kempora Dwijayanto; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB Rini Widyantini.
Selain itu ada juga Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa,; Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan, mewakili Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam & PMK, BPKP Ayi Riyanto; Perwakilan BPKP Papua; perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemdagri.
Sebelum rapat ini, Kedeputian II KSP telah menginisiasi dan memimpin lima kali rapat koordinasi lintas K/L/D pada 2021. Di antaranya dengan topik persiapan venue, akomodasi, dan kesiapan di lapangan (19 Januari 2021), anggaran (15 Februari 2021) dan permintaan tambahan anggaran dari PB PON (23 Februari 2021).
Pada 1 April 2021 juga digelar rapat untuk membahas mengenai kelembagaan yang akan mengelola venue sebelum dan setelah PON serta progress rencana serah terima aset PON dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
