Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, KSP hadir agar publik tidak menilai pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang “buta dan tuli” atau tone deaf.
“Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan dari KSP kepada kementerian/lembaga, itu tujuannya juga mewakili suara masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo ini, buta dan tuli. Apa istilahnya zaman sekarang? Tone deaf ya,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Kepala Staf Kepresidenan menekankan, kehadiran KSP penting agar masyarakat merasa didengar dalam isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan penanganan insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana masyarakat, termasuk para driver ojek online, harus merasakan bahwa pemerintah sigap merespons keluhan yang muncul.
“Kalau melihat Kepala Staf Kepresidenan sudah ngomong, dia sudah merasa terwakili dan bisa bergeser ke kegiatan berikutnya, mungkin ambil orderan berikutnya, dan seterusnya,” kata Qodari.
Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa peran KSP tidak hanya mengawal program prioritas presiden, tetapi juga mengelola isu strategis agar tidak menumpuk menjadi gejolak di publik. Beliau mengingatkan bahwa di era media massa dan media sosial, setiap informasi bisa dengan cepat meluas, sehingga pemerintah perlu hadir dengan penjelasan yang tepat waktu.
“Kalau pemerintah tidak bicara mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli. Jadi kita bertemu hari ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak buta dan tuli,” tegasnya.
Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa KSP memiliki tanggung jawab untuk memastikan Presiden Prabowo tidak disalahkan atas isu-isu yang muncul. Beliau menekankan, keberpihakan Presiden kepada masyarakat sangat besar, dan setiap kebijakan yang dijalankan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat.
“Yang jelas, kami di Kantor Staf Presiden ini tidak mau Presiden-nya disalahkan. Padahal beliau keberpihakannya kepada masyarakat luar biasa. Semua yang dikerjakan, lepas dari setuju atau tidak setuju, itu diniatkan untuk memperbaiki harkat dan kehidupan masyarakat. Itu harus diketahui,” ungkap Qodari.
Dengan demikian, KSP terus menjalankan fungsi sebagai penjaga komunikasi publik yang transparan, sekaligus pengawal program prioritas Presiden agar berjalan optimal.
“Sekali lagi, kami mengawal program prioritas presiden supaya bisa berjalan dengan baik, itu tujuan terpentingnya,” tutup Qodari.
