Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Kades se-Jawa-Bali Curhat ke KSP Soal Penanganan COVID-19

JAKARTA – Kantor Staf Presiden pada hari Minggu (11/7) berinisiatif mengadakan forum dialog secara virtual bersama Kepala Desa di wilayah Pulau Jawa dan Bali untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai penanganan COVID-19, termasuk kendala yang dihadapi di tingkat desa.

Forum KSP Mendengar ini dihadiri oleh 80 kepala desa dari total sekitar 26,000 desa yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Forum ini bertujuan mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan mendukung Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Gerakan Desa Melawan COVID-19.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan, forum ini diselenggarakan untuk mendengarkan langsung suara dari desa dan mendapatkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, forum ini membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada pihak desa untuk menyampaikan masalah-masalah dalam pola penanganan COVID-19 sekaligus meminta mereka memberikan usulan-usulan atau ide sebagai solusi atas permasalahan tersebut. “Kami akan fasilitasi untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh desa dengan mengkomunikasikan kepada kementerian atau lembaga jika sumber masalahnya ada di pemerintah pusat,” kata Juri.

Juri juga menyoroti kepatuhan utk mengurangi aktivitas di luar rumah di masa PPKM Darurat ini masih rendah. Menurut data yg dimiliki pemerintah masih di angka sekitar 30 persen. “Padahal kalau kita mau mengurangi penyebaran COVID-19 secara signifikan, maka kita harus mengurangi mobilitas orang di luar rumah hingga 50%,” kata Juri.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di daerah pinggiran kota dan desa masih berjalan seperti biasa. Menurut Juri, seharusnya pengurangan mobilitas itu bukan karena diawasi, tapi dari kesadaran yang kuat dari dalam diri masyarakat. “Aparat keamanan jumlahnya terbatas. Maka, harus ada pihak di masyakatat seperti desa yang secara kultural maupun struktural mampu mendorong pengurangan mobilitas orang ini,” lanjutnya.

Oleh karenanya, gerakan melawan COVID-19 dari desa diharapkan dapat menghidupkan kembali satgas-satgas desa agar efektif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan masyarakat yang terpapar di tingkat desa.

Dalam forum itu, para perwakilan desa yang juga tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ini menyampaikan segala bentuk upaya yang telah dilakukan hingga kendala yang ditemui dalam proses penanganan COVID-19 di desa masing-masing. Beberapa perwakilan desa mengatakan bahwa salah satu kendala terbesar dari penanganan COVID-19 di desa adalah keterbatasan anggaran.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari lalu menginstruksikan bahwa minimal 8% dana desa harus disalurkan untuk penanganan COVID-19 dan mendukung PPKM di daerah masing-masing. Dana tersebut dapat digunakan untuk pengadaan posko pengawasan, rumah isolasi serta kegiatan tracing dan testing. Namun, menurut sebagian besar kepala desa, anggaran 8% dari dana desa tersebut masih dianggap terlalu minim terutama untuk menyediakan fasilitas isolasi bagi warga yang harus melakukan isolasi mandiri di desa.

Selain itu, menurut Wahyudi Anggoro Hadi selaku Lurah Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta tantangan lain dalam penanganan COVID-19 di desa adalah perbedaan persepsi antara pemerintah ditingkat daerah dan desa misalnya dalam menentukan tingkat kedaruratan dan pengelolaan data pasien COVID-19. “Perlu satu kebijakan serius dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten agar tekanannya tidak diberikan kepada desa,” kata Wahyudi.

Oleh karenanya, Ia menyarankan adanya integrasi data untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan desa. Wahyudi menambahkan bahwa hal ini juga akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

KSP sangat mengapresiasi semua masukan dari Kepala Desa yang turut hadir dalam Forum KSP Mendengar ini. Lebih lanjut, KSP berjanji untuk terus melanjutkan komunikasi secara intensif dengan para Kepala Desa dan mendiskusikan semua permasalahan yang telah disampaikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.