GIANYAR, BALI – Kantor Staf Presiden (KSP) menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Bali, berhasil memangkas birokrasi secara signifikan dengan mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat. Langkah inovatif ini dinilai sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk menciptakan transformasi pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, saat melakukan peninjauan langsung ke MPP Gianyar bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Komisioner Ombudsman RI Syafrida Rachmawati, dengan didampingi Bupati Gianyar I Made Mahayastra, pada Kamis (9/7).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa esensi utama dari kehadiran pejabat pemerintah adalah menjadi pelayan bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
“Hari ini saya dari KSP didampingi oleh Wamen PANRB, Wamendagri dan pihak Ombudsman serta Bupati Gianyar, melihat secara langsung Mal Pelayanan Publik. Tentunya kedaulatan tertinggi di republik kita itu adalah rakyat. Nah kami ini sekarang sedang menjabat sebetulnya hanya pelayan rakyat. Oleh karenanya kita melayani segala macam kebutuhan rakyat,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Ia menjelaskan bahwa MPP Gianyar menjadi potret nyata dari pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit melalui sistem penyelesaian masalah yang cepat dan responsif.
“Inilah salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, salah satunya adalah pangkas birokrasi. Disini tidak berbelit-belit, apabila persoalan-persoalan di lantai 1 tidak selesai langsung diselesaikan oleh Kepala Dinas yang ada di lantai 2. Dan kemudian kehadiran kami adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik ini benar-benar sudah terlaksana. Dan pelayanan publik ini sudah benar-benar juga dirasakan kepuasannya oleh masyarakat. Saya melihat masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan dengan cepat dan tanpa biaya,” jelasnya.
Seluruh pengurusan dokumen administrasi seperti surat-menyurat, KTP, akta nikah, paspor, hingga perpanjangan STNK di Samsat dipastikan terintegrasi dengan baik dan bebas biaya. Jenderal (Purn) Dudung bahkan menyempatkan diri menguji langsung kecepatan sistem pelayanan yang ada serta menuliskan testimoni apresiasi atas inovasi tersebut.
“Tadi saya tanya beberapa masyarakat yang mengurus KTP itu hanya 10 menit. Dan gratis mengurus STNK, perpanjangan STNK juga demikian. Termasuk tadi saya mempraktekkan langsung bagaimana mengurus BPJS. Itu sangat cepat sekali. Dan kita harapkan untuk pemerintah daerah lainnya agar mencontoh mal pelayanan publik di Bali, Ya mudah-mudahan ini terinspirasi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto turut memberikan penilaian positif. Ia menilai transformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar telah berhasil menghadirkan layanan yang berkualitas dan terintegrasi bagi masyarakat luas.
Di akhir pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Gianyar atas visi dan kepemimpinan yang inovatif, sekaligus mengingatkan seluruh kepala daerah agar terus memperkuat pelayanan publik sesuai arahan Presiden.
“Pemimpin itu akan maju, baik, dan sukses, karena yang pertama dia punya imajinasi, inovasi, punya visi dan misi, punya cita-cita dan harapan. Kalau nggak punya ini semua biasa-biasa aja. Ini Pak Bupati Gianyar ini luar biasa menurut saya. Dan mudah-mudahan Pak Bupati bekerja keras kita untuk rakyat sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentunya. Bahwa rakyat jangan sampai dipersulit di dalam pengurusan masalah surat menyurat,” pungkas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
