Kategori: Kebudayaan yang Terjaga

Yogyakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meyakinkan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian kepada isu kesejahteraan para seniman dan budayawan Indonesia.

Purnawirawan Panglima TNI itu pun mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) akan berupaya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang disampaikan para seniman dan budayawan.

Adapun salah satu hal yang dikeluhkan oleh para budayawan kepada Moeldoko adalah terkait tata niaga pengiriman barang-barang seni dari dan ke luar negeri yang sering tersendat dan mengalami banyak kendala, utamanya di wilayah perbatasan. Kesulitan ini pun berdampak pada aktivitas para seniman dan kurator yang sering kali menggelar pameran seni di luar negeri atau mendatangkan karya-karya seni dari luar negeri.

“KSP akan memastikan kebijakan dan peraturan pemerintah bisa berjalan tanpa hambatan di lapangan. Dalam hal ini, barang-barang seni yang terkendala pengirimannya dan tertahan di wilayah perbatasan, bisa jadi ini persoalan oknum,” kata Moeldoko saat berdialog dengan komunitas seniman dan budayawan di Yogyakarta, Sabtu (21/5).

“Kita akan panggil Dirjen dari Kementerian/Lembaga terkait dan kita akan duduk bersama mencari solusinya. Sekuat tenaga, kita akan merespon permasalahan yang ada di publik,” lanjutnya.

Salah satu bentuk perhatian lain dari Pemerintah kepada para seniman adalah dengan menjadikan anjungan-anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai ruang ekspresi dan apresiasi bagi karya seni anak bangsa.

Terutama setelah melewati dua tahun pandemi yang membatasi ruang ekspresi, Moeldoko berharap revitalisasi TMII yang sedang berlangsung akan memberikan angin segar bagi para seniman dan budayawan Indonesia.

“Pemerintah sedang berupaya bagaimana caranya membuat TMII menjadi area publik dengan warna baru. Barangnya lama tapi fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Salah satunya mengakomodir ruang ekspresi bagi para seniman dan budayawan Indonesia,” kata Moeldoko.

TMII sendiri merupakan aset penting untuk mengajarkan kepada generasi penerus mengenai budaya, seni, dan beragamnya Indonesia. Oleh karenanya, pengambilalihan aset TMII dari pihak swasta ke pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 sudah tepat dilakukan.

“Pastinya ada kendala-kendala yang bersifat teknis yang kami temui di lapangan. Tapi kami yakin Pak Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan bisa membantu meringankan beban dan masalah kawan-kawan seniman,” kata budayawan Butet Kartaredjasa menyampaikan harapannya kepada Moeldoko.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan bahwa diluncurkannya Program Dana Abadi Kebudayaan (Dana Indonesiana) adalah bentuk komitmen dan janji pemerintah untuk mendorong kemajuan dan perkembangan kebudayaan nasional.

Ia juga mengatakan bahwa program Dana Indonesiana ini akan meluweskan anggaran negara dalam mendanai ekspresi-ekspresi budaya. Hal ini Ia sampaikan dalam Acara Grand Final Virtual Kreasi Tari Nusantara, di Jakarta, Rabu (30/3).

“Banyak kendala untuk memberikan pendanaan kepada para seniman yang ingin ikut pameran di luar negeri atau kepada teman-teman yang ingin membuat pameran, pertunjukkan. Pemerintah meluncurkan Dana Indonesiana yang merupakan Dana Abadi Kebudayaan sebagai investasi untuk mendukung pemajuan kebudayaan secara stabil dan berkelanjutan,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga menyebutkan bahwa Dana Indonesiana merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah kepada para seniman yang keadaannya sulit karena situasi pandemi.

Menurut hasil riset Ditjen Kebudayaan pada bulan Agustus 2021, sebanyak 65% pelaku budaya sudah tidak bekerja, sekitar 70% ruang publik dan organisasi kebudayaan tidak aktif, serta pendapatan pelaku budaya turun sekitar 70%. Oleh karenanya, program Dana Indonesiana diharapkan mampu merevitalisasi kegiatan ekspresi budaya pasca pandemi.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan program Dana Indonesiana dengan anggaran sebesar Rp 5 triliun. Dana ini dimandatkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

KSP melalui Kedeputian II telah mengawal secara intensif program Dana Abadi Kebudayaan ini sejak diterbitkannya UU Pemajuan Kebudayaan.

Hingga tahun 2021 pemerintah telah mengumpulkan dana abadi kebudayaan sebesar Rp 3 triliun yang telah dimasukkan dalam Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Nantinya, dana ini dapat digunakan oleh individu, komunitas, organisasi atau lembaga seni budaya untuk kepentingan dukungan penyelenggaraan program kebudayaan secara institusional, produksi karya kreatif, preservasi (dokumentasi karya), distribusi internasional dan kajian objek pemajuan budaya.

Purnawirawan Jenderal TNI itu pun mengaku bangga terhadap upaya-upaya pemajuan kebudayaan oleh anak bangsa yang tidak surut di tengah situasi pandemi.

“Mari memikirkan masa depan Indonesia dengan pendekatan budaya yang semakin intens, sehingga karakter anak-anak Indonesia semakin kuat dan kita bisa menjadi bangsa yang kompetitif di tengah situasi global saat ini,” imbuh Moeldoko.