Categories
Berita

Peserta Sekolah Staf Presiden Mendapat Wawasan Mitigasi Bencana

Jakarta – Peserta Sekolah Staf Presiden (SSP) angkatan ke-2 mendapat wawasan mitigasi bencana. Sharing session tersebut menghadirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. Di hadapan 35 peserta SSP, Suharyanto memaparkan potensi bencana di Indonesia dan strategi penanggulangannya.

“Indonesia terkenal dengan sebutan super market bencana. Di mana, dalam sehari terjadi sembilan hingga sepuluh kali bencana,” kata Suharyanto, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/7).

Suharyanto mengatakan, beberapa tahun terakhir Indonesia memiliki kekhawatiran bencana La Nina dan El Nino yang berdampak pada terjadinya kegagalan panen, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir. “Untuk tahun ini kita sedang mewaspadai fenomena El Nino yang bisa menyebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan,” terangnya.

Masih kata Suharyanto, BNPB sebagai pemandu dan koordinator dalam penanganan darurat bencana Karhutla, telah memfokuskan pada enam provinsi prioritas. Yakni, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Ia menjelaskan, keenam provinsi tersebut menjadi prioritas karena memiliki wilayah lahan gambut yang cukup signifikan, dan jika kebakaran terjadi di lahan tersebut api akan sulit dipadamkan karena dapat menjalar masuk ke bawah tanah sampai puluhan meter.

“Sesuai Inpres no 3 tahun 2020 juga menegaskan pentingnya untuk memastikan bahwa di provinsi-provinsi tersebut tidak terjadi lagi kebakaran hutan seperti pada tahun-tahun sebelumnya,” jelas Suharyanto.

Dalam penanganannya, ujar Suharyanto, BNPB bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Manggrove serta BMKG melakukan rekayasa cuaca, yakni melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk membentuk hujan buatan agar tanah menjadi basah dan bisa mengisi embung-embung yang mengering.

“Kita juga mengerahkan heli untuk water bombing untuk memadamkan dari atas. Tapi ini harus selektif karena biayanya sangat mahal. Sekali water bombing itu 5 ton air dan biayanya mencapai seratus lima puluh juta rupiah,” tutur Suharyanto.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, wawasan kebencanaan sangat diperlukan bagi anak-anak muda. Terlebih, letak Indonesia secara geografis geologis sangat rentan terjadi bencana.

“Bencana alam sudah pasti akan terjadi tinggal soal waktunya saja. Untuk itu, kalian anak – anak muda harus punya kemampuan untuk memitigasi bencana. Ini juga bagian dari bagaimana mengelola negara,” tegas Moeldoko.

Sharing session wawasan kebencanaan ini mendapat respon positif dari peserta SSP. Marsel Asyerem, peserta dari Papua Tengah mengaku baru mengetahui jika penanganan bencana di Indonesia sangat komplek dan harus dilakukan secara terpadu, yakni antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya baru tahu dari paparan BNPB tadi bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan bencana sangat besar. Hal – hal seperti ini tentu pengetahuan baru dan bisa menjadi kami untuk menyampaikan aspirasi di daerah,” ucapnya.

Categories
Berita

Pesan Moeldoko pada Warga Manggarai di Perantauan : Jangan Tinggalkan Identitas Kebudayaan di Manapun

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menghadiri Festival Budaya Manggarai (FBM) ke-2, di Anjungan Nusa Tenggara Timur, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (26/5). Pada kesempatan itu, Moeldoko berpesan agar masyarakat Manggarai di perantauan tidak meninggalkan karakter dan identitas kebudayaannya.

“Di manapun kalian semua tinggal, jangan sekali-kali meninggalkan identitas kebudayaan. Sebab hanya itu yang bisa memperkuat karakter kita sebagai bangsa yang besar,” tegas Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyampaikan orasi kebudayaan pada Festival Budaya Manggarai, di Anjungan Nusa Tenggara Timur, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (25/6).

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyampaikan pesan tegas kepada siapapun yang hendak mengusik kekayaan dan ragam budaya Indonesia. “Budaya jangan diusik atas nama apapun. Karena akan berhadapan dengan Moeldoko,” serunya.

Festival Budaya Manggarai (FBM) digelar oleh Komunitas Perempuan Manggarai (KPM). Berbagai kesenian ditampilkan. Salah satunya yang menarik perhatian Moeldoko adalah Tari Caci. Tarian tradisional Manggarai ini menampilkan dua orang beradu ketangkasan menggunakan pecut sebagai senjata dan perisai untuk menangkis serangan.

“Saya selaku prajurit sungguh menikmati melihat apa yang anda lakukan (menari caci). Karena DNA kita hampir sama,” ujar Moeldoko sambil tertawa.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyaksikan Tari Caci pada Festival Budaya Manggarai, di Anjungan Nusa Tenggara Timur, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada Minggu (25/6)

Menurutnya, Tari Caci syarat dengan pendidikan nilai-nilai karakter bangsa. Yakni, keberanian, toleransi, persaudaraan, kekompakan, dan kecerdasan. “Karena bermain taktik. Bagaimana kita menghindari serangan dan menyiapkan pertahanan. Yang lebih penting, tidak ada dendam,” sambungnya.

Di akhir acara, Moeldoko didaulat untuk ikut menari tari Sanda dan Danding bersama puluhan peserta Festival Budaya Manggarai.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

Jawab Tantangan di Masyarakat, KSP Dorong Himpunan Penghayat Kepercayaan Perkuat Kelembagaan

Karanganyar – Kantor Staf Presiden mendorong penghayat kepercayaan memperkuat kelembagaannya untuk menjawab tantangan di masyarakat. Terutama dalam mendapatkan perlakukan yang sama dalam memenuhi hak-hak dasar sebagai warga negara. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Usep Setiawan menyampaikan ini pada Musyawarah Nasional ke-IX Himpunan Penghayat Kepercayaan, di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (24/6).

Menurut Usep, kelembagaan penghayat kepercayaan harus bisa mengakar dan menghimpun anggotanya yang tersebar di daerah. Sehingga ke depan data dan informasi keanggotaan Himpunan Penghayat Kepercayaan lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini sangat penting, untuk mengakses dan terlibat dengan program pembangunan. Seperti penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah.” Katanya.

Usep menegaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengakui secara sah eksistensi penghayat kepercayaan sebagai bagian dari realitas sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya mencantumkan “kepercayaannya” dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pribadi lainnya. Selain itu, penghayat kepercayaan juga semakin jarang mengalami tindakan intoleransi dan diskriminasi.

Meski demikian, sambung Usep, tidak mudah bagi penganut kepercayaan untuk mendapat perlakuan yang sama di tengah masyarakat. Menurutnya hal ini disebabkan masih adanya pemahaman yang berbeda tentang hak-hak dasar warga negara, termasuk lemahnya penghormatan sebagian masyarakat terhadap ritual kepercayaan.

“Ini tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan bersama oleh semua pihak,” serunya.

Melalui Musyawarah Nasional ke-IX, Usep berharap, warga penghayat kepercayaan terus terkonsolidasoi dengan rapi dan kuat sehingga dapat berperan lebih optimal, tanpa intoleransi, dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Ke depan, KSP berharap dapat berinteraksi dengan Himpunan Penghayat Kepercayaan dalam berbagai bentuk kegiatan untuk pemajuan bangsa,” pungkas Usep.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Terkendala Kadar Air Material Timbunan, KSP: Penyelesaian Konstruksi Bendungan Sidan Mundur dari Jadwal

Badung – Penyelesaian konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan di Bali yang semula ditargetkan rampung pada Desember 2023 mundur menjadi April 2024. Hal ini disebabkan adanya kendala teknis pada pembangunan bendungan, yakni kadar air tinggi pada material timbunan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian mengatakan, kendala ini membuat metode konstruksi memerlukan penyesuaian dan waktu tambahan. Sebab pekerjaan timbunan bendungan tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus bertahap karena kondisi material yang ada di lapangan terlampau basah.

“Pekerjaan timbunan harus dilakukan secara bertahap (staging). Jadi diperlukan waktu tambahan untuk menuntaskan konstruksi bendungan ini. Tapi kami masih menghitung kemungkinan-kemungkinan percepatannya,” kata Helson saat meninjau pembangunan Bendungan Sidan, di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/6).

“Intinya, kendala di Bendungan Sidan ini murni karena masalah teknis, sehingga perlu dilakukan optimalisasi secara teknis pula. Adapun pengadaan tanahnya tidak ada masalah dan sudah tuntas seratus persen,” tambahnya.

Tenaga ahli bidang bidang infrastruktur, transportasi, dan pariwisata KSP ini menyampaikan, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali-Penida telah menyiapkan upaya mitigasi dengan baik, termasuk memanfaatkan musim kemarau untuk percepatan konstruksi.

Selain itu, pelaksana juga berkonsultasi dengan para ahli agar pembangunan bendungan ini dapat terus memenuhi persyaratan teknis maupun persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.

“Kita membangun bendungan dengan sangat hati-hati, sesuai rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan (KKB),” ujar Helson.

Seperti diketahui, Bendungan Sidan terletak di tiga kabupaten yakni Badung, Bangli, dan Gianyar. Bendungan Sidan merupakan bendungan kedua yang dibangun Presiden Joko Widodo di Provinsi Bali, setelah Bendungan Danu Kerthi (Tamblang) yang lebih dulu selesai dan diresmikan pada 2 Februari 2023 lalu.

Bendungan Sidan bermanfaat untuk penyediaan air baku dan konservasi air di Bali. Nantinya, air dari bendungan ini akan menyuplai air baku untuk wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Selain itu, juga terdapat potensi pariwisata sehingga pemerintah membangun sarana dan prasarana umum di kawasan bendungan, termasuk membuatkan jalan potong (shortcut) di sisi waduk agar masyarakat dapat memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan.

Categories
Berita

Pemerintah Pastikan Upaya Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Terus Berlanjut Pasca Pemerintahan Jokowi

Riau, Merbau – Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa upaya pemulihan ekosistem gambut dan mangrove tidak akan pernah terhenti dan bersifat berkelanjutan hingga pasca pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemulihan ekosistem gambut dan mangrove mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Presiden Joko Widodo. Namun sesuai Perpres 120/2021, tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan berakhir pada tahun 2024. Oleh karenanya, pemerintah terus mengupayakan mekanisme yang akan memastikan keberlanjutan program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove melalui pelibatan masyarakat yang lebih masif.

Pada Jumat (23/6), KSP bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kunjungan ke Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, untuk melakukan evaluasi terhadap program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang melibatkan peran masyarakat dan pemerintah desa.

Dalam pelaksanaan program restorasi gambut, selain membangun sekat-sekat kanal, intervensi yang dilakukan BRGM juga dilakukan melalui pembentukan DMPG dan pelaksanaan sosialisasi hingga tingkat tapak. Melalui skema DMPG, masyarakat di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau sudah mulai memiliki kesadaran untuk menjaga lahan gambut agar tetap basah dengan membangun sekat-sekat kanal yang dibiayai swadaya masyarakat dan dana desa.

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri juga merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dan memiliki ekosistem mangrove yang memainkan peran penting dalam melindungi pulau-pulau kecil dari abrasi.

“Untuk mencapai keberlanjutan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, memang diperlukan sosialisasi yang intensif. Masyarakat juga perlu diyakinkan bahwa manfaat dari program restorasi dan rehabilitasi ini akan dirasakan langsung oleh mereka, baik dari segi kelestarian lingkungan maupun dari segi kesejahteraan ekonomi. Sehingga kita berharap agar masyarakat secara sukarela aktif terlibat dalam program tersebut dan memastikan keberlanjutannya”, kata Trijoko M. Solehoedin, Tenaga Ahli Utama KSP.

Walaupun begitu, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa belum terbentuk sinergi yang kuat antara sejumlah stakeholder di lapangan. Untuk itu, KSP akan mencoba berkomunikasi dan berdiskusi secara konstruktif dengan dunia usaha mengenai potensi kerja sama dan kontribusi ke depan.

“Upaya ini memerlukan awareness atau kepedulian semua pihak. Kepedulian itu, harus diwujudkan dalam kerja-kerja nyata seperti menjadikan konseverasi sebagai aspek utama saat menyusun RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa, bahkan merancang BUMDesa serta BUMDesma. Perlu dingat muaranya adalah lingkungan gambut dan mangrove lestari, masyarakat sejahtera, desa tumbuh menjadi mandiri”, imbuh Trijoko.