Kategori: Berita

Jakarta – Pelaksanaan Pendaftaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan untuk memperkecil angka disparitas. Jika dalam pelaksanaanya terjadi indikasi kecurangan, bukan berarti harus menghapus program. Melainkan pembenahan atau perbaikan pada mekanisme teknis pelaksanaan.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menyampaikan ini menanggapi kritik dan suara kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan PPDB 2023 melalui jalur zonasi, yang diwarnai adanya indikasi kecurangan.

“Kalau ditemukan kecurangan, kecurangannya yang diberangus, bukan sistemnya,” tegas Abetnego, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (12/7).

Abetnego menyampaikan, saat ini kapasitas sekolah negeri untuk jenjang pendidikan yang lebih rendah jumlahnya lebih banyak. Di mana, jumlah SD Negeri lebih banyak dari pada jumlah SMP Negeri. Begitu juga perbandingan dengan jumlah SMA/SMK Negeri. Demi mengejar target tersebut, sambung dia, pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk menyediakan pemerataan dan pembangunan sekolah baru sesuai dengan jenjang pendidikan. ”Jadi tidak hanya berhenti pada sistem zonasi saja,” ujarnya.

Ia menegaskan, mekanisme teknis pelaksanaan PPDB jalur zonasi ada di bawah wewenang pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbudristek, hanya mengatur regulasi utama sebagai landasan pelaksanaan program. Untuk itu, Dinas Pendidikan perlu melibatkan pemangku kepentingan yang ada di tingkatnya masing-masing, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek terkait pelaksanaan PPDB, sejak Maret 2023.

Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, kata dia, seharusnya tidak hanya berhenti pada seleksi administrasi berkas atau dokumen. Namun juga harus dibarengi dengan upaya pengecekan lapangan terkait calon peserta didik. Ia mencontohkan, upaya Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang dinilai bisa menjadi praktik baik bagi pemerintah daerah lainnya.

Selain itu, menurutnya, penguatan regulasi di daerah juga perlu dilakukan. Terlebih, pihak Ditjen PAUD Dikdasmen telah menyampaikan, bahwa penegakan regulasi di daerah, terutama di provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan di sekolah harus diperkuat. “Kami (KSP) turut mendorong pelaksanaan penegakan regulasi eksisting untuk percepatan perbaikan pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi,” terangnya.

Sejak Maret 2023, tutur Abetnego, Kantor Staf Presiden sudah memonitoring pelaksanaan PPDB, baik di sekolah maupun madrasah. Beberapa rekomendasi juga sudah disampaikan kepada Kemdikbudristek. Diantaranya, perbaikan sistem IT, pengawasan ketat oleh pemerintah daerah, pemerataan sekolah, dan mendorong edaran PPDB tanpa pungli.

Tangsel – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko mengajak lulusan Universitas Terbuka (UT) meluruskan stigma UT di mata masyarakat. Di mana selama ini UT masih dicitrakan sebagai perguruan tinggi kelas rendahan yang tidak bermutu.

“Ini sama sekali tidak benar. Kita semua harus meluruskan stigma kurang baik itu. Dan anda semua jangan merasa rendah diri,” tegas Moeldoko, di hadapan ribuan wisudawan/wati pada Wisuda Universitas Terbuka Periode II Tahun Akademik 2022/2023, di Universitas Terbukan Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa (11/7).

Moeldoko sendiri merupakan lulusan Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saat ini, Ia didapuk sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) UT periode 2019-2024.

Menurutnya, untuk meluruskan pandangan negatif terhadap UT, maka lulusan atau alumni harus mampu menunjukkan kiprahnya dan melakukan satu perubahan. Kuncinya, berani untuk melangkah.

Moeldoko pun mencuplik formula kepemimpinan yang Ia tuliskan pada bukunya M-Leadership, Berani Memimpin. “Resepnya tiga M, Move (bergerak), Motivate (memotivasi), Make Different (membuat perbedaan),” terangnya.

Selama ini, sambung dia, sebagian besar orang tidak berani bergerak dan melangkah untuk melakukan sesuatu, dan hanya menunggu. Padahal, sikap tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun motivasi dan membuat perbedaan.

“Contohnya saya. Kalau dulu saya tidak bergerak mengambil keputusan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan, saya tidak bisa mencapai posisi seperti saat ini,” ungkapnya.

“Jadi jangan pernah takut untuk bergerak untuk melakukan sesuatu. Bangun motivasi diri kalian, dan nanti buatlah hal yang beda agar kalian terlihat,” pungkas Moeldoko.

Sebagai informasi, Universitas Terbuka (UT) menggelar wisuda bagi 1.716 lulusan dari mulai jenjang diploma, sarjana S1, dan pascasarjana dari berbagai daerah. Wisuda yang mengusung tema “Bangkit Bergerak Bersama UT PTN BH ini, menganugerahkan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang lulus S1 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) sebagai wisudawan kehormatan.

“Penganugerahan wisudawan kehormatan ini diharapkan bisa memberi inspirasi dan dampak positif kepada masyarakat, sekaligus meluruskan stigma negatif UT,” ujar Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Djarot.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai proses seleksi Sekolah Staf Presiden (SSP) Pertamina 2023 bisa menjadi praktik baik bagi proses seleksi perekrutan di Indonesia. Sebab, dilakukan secara obyektif, ketat, dan tanpa ada titipan.

Penilaian ini disampaikan Muhadjir setelah mendapati salah satu anggota keluarganya yang ikut mendaftar SSP dinyatakan tidak lolos seleksi. Padahal, sebelumnya Ia sudah memberikan surat rekomendasi.

“Tapi memang tulisan saya di situ saya sebutkan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat. Dan Alhamdulillah ternyata yang bersangkutan tidak diterima. Ini menunjukkan seleksi dilakukan secara obyektif, ketat, dan tanpa ada titipan,” kata Muhadjir saat menyambangi peserta SSP Pertamina 2023, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Muhadjir, apa yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dengan membuat program Sekolah Staf Presiden bisa menjadi bagian dari revolusi mental di Indonesia. Terlebih, proses perekrutan dilakukan dengan adil dan benar-benar berdasarkan kompetensi. “Seandainya semua proses seleksi di Indonesia berjalan seperti di SSP, ini akan menjadi gerakan revolusi mental,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, kembali menegaskan komitmennya tentang proses seleksi program SSP. Di mana, semua harus dilakukan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan, termasuk untuk kualifikasi peserta. “Dalam prosesnya saya selalu mengawasi tim SSP ini, untuk tetap menjalankan proses sesuai standarnya,” tegas Moeldoko.

Seperti diketahui, dari 66.139 peserta yang mendaftar Sekolah Staf Presiden (SSP) Pertamina 2023, hanya 35 orang yang dinyatakan lolos seleksi dan menjadi bagian dari SSP. Proses seleksi dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, tahap administrasi. Di mana, tim SSP mengecek seluruh dokumen calon peserta. Dokumen tersebut diantaranya, daftar Riwayat hidu, tingkat pendidikan, serta pengalaman organisasi dan latar belakang profesi. Tahap selanjutnya dilakukan seleksi esaiyang dilanjutkan dengan seleksi wawancara oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden.

Saat ini, 35 peserta SSP Pertamina 2023 masih mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan Istana Negara. Pelaksaan SSP Pertamina akan berakhir pada Jum’at, 14 Juli 2023.