Kategori: Berita

Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.

Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan, berbagai lembaga pemerintah mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat jumlah kasus keracunan pangan yang relatif serupa.

“Bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron sama-sama di sekitar angka 5.000. Perbedaan angka antar lembaga jangan dibaca sebagai kontradiksi. Justru ini menunjukkan konsistensi bahwa masalah tersebut nyata dan butuh penanganan segera,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan menyebut, keracunan umumnya dipicu oleh rendahnya higienitas makanan, suhu yang tidak sesuai standar, kesalahan dalam pengolahan, hingga kontaminasi silang dari petugas, serta dipicu oleh alergi pada penerima manfaat.

Menurutnya, pemerintah sudah merespons dengan cepat. “Pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Bahkan Pak Mensesneg pada Jumat lalu sudah menyampaikan permintaan maaf dan komitmen evaluasi,” tambahnya.

Qodari kemudian menyoroti catatan Kemenkes yang menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan, dan lebih sedikit lagi, hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” tegasnya.

Qodari menambahkan, Kemenkes juga memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan maupun siap saji.

“Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ucapnya.

Data per 22 September 2025 menunjukkan, dari total 8.583 SPPG, baru 34 SPPG yang memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.

Hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait juga mengonfirmasi bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia diterbitkan oleh BGN dengan dukungan BPOM. Tantangan terbesarnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diaktifkan dan dipatuhi.

“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” ungkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan, sembilan dari sepuluh SPPG yang melaporkan keracunan pada Agustus–September 2025 merupakan SPPG baru yang beroperasi kurang dari satu bulan.

“Jadi memang ini sisi-sisi rentannya. Katanya kalau pesawat itu paling riskan pada saat baru take off. Nah, di MBG ini ada masa yang saya sebut critical one month, masa tiga puluh hari pertama yang memang sangat rawan,” jelasnya.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan menekankan perlunya strategi baru untuk mengejar target pendirian 30.000 SPPG sekaligus menutup celah pungutan liar (pungli) yang kerap muncul dari yayasan kepada investor.

“Dari target 83 juta penerima dan 30.000 SPPG, langsung saja titik-titik itu dibuka kepada publik. Siapa yang mau membantu proses pendirian SPPG bisa daftar online. Kalau tidak bisa memenuhi syarat dalam batas waktu, maka diganti dengan pendaftar berikutnya,” ujarnya.

Menurut Qodari, skema terbuka ini akan mempercepat pencapaian target sekaligus mencegah praktik pungli. “Kalau ada pungli pada SPPG, maka alokasi Rp10.000 per anak untuk bahan pangan MBG bisa berkurang. Ujungnya kualitas bahan menurun dan berisiko menimbulkan keracunan. Padahal ini bukan semata angka uang, melainkan menyangkut kesuksesan program MBG,” tegasnya.

Qodari menegaskan, pengelolaan SPPG harus bebas pungli, disiplin menjalankan SOP, serta wajib memiliki SLHS dari Kemenkes. Dengan tata kelola yang benar, program MBG akan berjalan baik dan risiko keracunan dapat ditekan.

Sebagai langkah konkret, ia mendorong agar dinas kesehatan dan puskesmas di sekitar SPPG turut dilibatkan dalam pengawasan. “Ada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Mereka bisa dilibatkan untuk pengawasan SPPG, minimal sebulan sekali. Kalau bulan pertama yang kritikal itu, bahkan bisa seminggu sekali,” jelasnya.

“Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tutup mata, tidak buta dan tuli. Program MBG adalah amanat Presiden untuk menjaga gizi anak bangsa, dan kita semua berkewajiban memastikan terlaksana dengan selamat dan bermartabat,” pungkas Qodari.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, KSP hadir agar publik tidak menilai pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang “buta dan tuli” atau tone deaf.

“Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik-otokritik yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan. Termasuk di dalam proses itu, kalau ada masukan, saran, data, atau kritikan dari KSP kepada kementerian/lembaga, itu tujuannya juga mewakili suara masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo ini, buta dan tuli. Apa istilahnya zaman sekarang? Tone deaf ya,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menekankan, kehadiran KSP penting agar masyarakat merasa didengar dalam isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan penanganan insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana masyarakat, termasuk para driver ojek online, harus merasakan bahwa pemerintah sigap merespons keluhan yang muncul.

“Kalau melihat Kepala Staf Kepresidenan sudah ngomong, dia sudah merasa terwakili dan bisa bergeser ke kegiatan berikutnya, mungkin ambil orderan berikutnya, dan seterusnya,” kata Qodari.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa peran KSP tidak hanya mengawal program prioritas presiden, tetapi juga mengelola isu strategis agar tidak menumpuk menjadi gejolak di publik. Beliau mengingatkan bahwa di era media massa dan media sosial, setiap informasi bisa dengan cepat meluas, sehingga pemerintah perlu hadir dengan penjelasan yang tepat waktu.

“Kalau pemerintah tidak bicara mengenai hal itu, itulah nanti muncul penilaian bahwa pemerintah itu buta dan tuli. Jadi kita bertemu hari ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak buta dan tuli,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa KSP memiliki tanggung jawab untuk memastikan Presiden Prabowo tidak disalahkan atas isu-isu yang muncul. Beliau menekankan, keberpihakan Presiden kepada masyarakat sangat besar, dan setiap kebijakan yang dijalankan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat.

“Yang jelas, kami di Kantor Staf Presiden ini tidak mau Presiden-nya disalahkan. Padahal beliau keberpihakannya kepada masyarakat luar biasa. Semua yang dikerjakan, lepas dari setuju atau tidak setuju, itu diniatkan untuk memperbaiki harkat dan kehidupan masyarakat. Itu harus diketahui,” ungkap Qodari.

Dengan demikian, KSP terus menjalankan fungsi sebagai penjaga komunikasi publik yang transparan, sekaligus pengawal program prioritas Presiden agar berjalan optimal.

“Sekali lagi, kami mengawal program prioritas presiden supaya bisa berjalan dengan baik, itu tujuan terpentingnya,” tutup Qodari.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses digital bagi dunia pendidikan.

Dalam sambutannya pada DGVeRS 2025 di Senayan Park, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan program prioritas Presiden Prabowo untuk menyediakan smart board atau smart TV di 330 ribu sekolah, atau 73 persen dari total sekolah di Indonesia.

“Bayangkan, ini Presiden pertama yang mau memasang smart board, smart TV di 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Di tahun pertama beliau menjadi Presiden, beliau ingin agar 73 persen sekolah di Indonesia punya akses digital. Saya tanya, berpihak tidak Pak Prabowo pada digitalisasi? Berpihak tidak pada pendidikan? Berpihak,” ujarnya

Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa perangkat digital ini akan menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil, sehingga murid tetap bisa mengakses materi pengajaran berkualitas dari guru terbaik. Program ini juga saling terkait dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kecerdasan generasi bangsa.

“Lewat MBG, masalah stunting dan kesenjangan gizi diperbaiki. Yang gizinya sudah cukup ditingkatkan supaya IQ-nya lebih tinggi lagi. Jangan sampai bangsa kita diolok-olok karena IQ-nya rendah. Kalau tidak mau begitu, dukung program MBG,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyinggung potensi ekonomi digital Indonesia, khususnya industri gim dan UMKM, sekaligus menyoroti dominasi pengembang asing di pasar gim nasional. Karena itu, beliau menekankan pentingnya pemanfaatan platform digital oleh pelaku UMKM dan kerja sama erat antara pemerintah dan swasta.

“Percayalah Bapak-Ibu sekalian bahwa pemerintah, Presiden Prabowo sangat menyadari pentingnya dunia digital. Baik untuk pendidikan, untuk ekonomi bangsa dan negara kita, maupun kenyataan bahwa ini adalah realita yang ada di depan mata kita,” pungkasnya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi digital Indonesia. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara DGVeRS 2025: Celebrating Connectivity, Creativity & Community di The Dome Senayan Park (Spark), Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menyebut dunia tengah memasuki fase penting dalam sejarah peradaban manusia, di mana digitalisasi telah menjadi wajah kehidupan global. “Ini adalah wajah kehidupan, wajah peradaban Indonesia dan dunia pada hari ini,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Kepala Staf Kepresidenan menilai DGVeRS 2025 sebagai terobosan yang menyatukan tiga elemen kunci dunia digital: konektivitas, kreativitas, dan komunitas. “Pertama adalah dunia digital itu sendiri, mulai dari platform, perangkat keras, hingga jaringannya. Kedua, kreativitas yang membuat dunia digital hidup dan berpengaruh. Ketiga, komunitasnya, mulai dari gamer, influencer, hingga pelaku UMKM. Semua elemen ini berhasil dikumpulkan oleh Pak Enggartiasto,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan menggambarkan era ini sebagai masa transisi penting, seraya merujuk buku Homo Sapiens dan Nexus yang membahas sejarah informasi. “Kalau saya boleh memberi judul baru, saya akan menyebutnya Homo Digitus. Digitus itu bahasa Latin yang berarti jari. Dulu manusia menggunakan jari untuk menghitung, sekarang untuk memainkan ponsel. Jadi sekarang manusia adalah Homo Digitus,” jelasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung akselerasi digital. “Syukur-syukur ada masyarakat dan swasta yang menyelenggarakan acara seperti ini. Pemerintah tidak mungkin mengerjakan semua sendirian. Karena itu, setiap upaya dan ikhtiar swasta untuk menggerakkan ekonomi dan memajukan Indonesia harus kita hargai dan apresiasi,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan menutup dengan penekanan bahwa Indonesia harus segera bertransformasi digital agar tidak tertinggal. “Kalau Indonesia tidak berhasil melakukan transformasi dari dunia konvensional ke dunia digital, kita akan sulit untuk menjadi negara maju. Homo Deus Indonesia harus menjadi Homo Digitus,” pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan dalam acara Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Mareneh Hirup Tumaninah” dan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Gedung Sabuga ITB, Bandung, Jawa Barat, yang turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah tokoh nasional dan daerah.

Menurut Qodari, langkah konkret pemerintah di sektor perumahan bukan hanya mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah, tetapi juga memberi peluang dalam memperbaiki hunian dan tempat usaha.

“Bersama Pak Ara dan Pemprov, kita berupaya mengatasi masalah kesenjangan perumahan. Dipermudah untuk bisa memiliki rumah, dipermudah memperbaiki rumah, dan dipermudah memperbaiki tempat usaha,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk mengurangi berbagai bentuk kesenjangan, termasuk di bidang pendidikan, gizi, hingga perumahan.

Lebih jauh, Qodari memastikan KSP akan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Tugas KSP adalah memastikan setiap kebijakan Presiden benar-benar sampai ke masyarakat. Kami akan kawal, evaluasi, dan pastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program ini menjadi terobosan besar di era pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk perumahan dengan subsidi bunga hingga 5 persen. Ia juga menegaskan bahwa untuk pertama kalinya alokasi rumah subsidi naik signifikan menjadi 350 ribu unit per tahun.

“Pak Prabowo belum sampai satu tahun sudah menaikkan alokasi rumah subsidi. Bahkan PBG dan BPHTB untuk MBR sudah digratiskan,” ungkapnya.