Kategori: Kedeputian III

JAKARTA –Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di beberapa negara juga mulai membaik. Meski masih terkontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan.

Pada kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan (year on year/YoY) masih mengalami kontraksi 3,49%. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal II-2020, ekonomi Indonesia tumbuh positif 5,05%. Sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I-III 2020 dibandingkan kuartal I-III 2019 terkontraksi 2,03%. “Dengan demikian terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan IV-2020,” papar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Kamis (5/11).

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyatakan, Indonesia sudah melampaui titik terendah dan mulai beranjak maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2020 memang masih negatif. Tetapi, angka negatifnya lebih kecil dibandingkan kuartal II-2020. “Berikutnya, yang juga sangat penting adalah apa yang harus kita lakukan?” ujar Edy.

Menurut Edy, strategi pemerintah merancang sejumlah program dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai langkah yang tepat. Selain itu,, pemerintah terus mendorong belanja pemerintah. Hal ini membuat pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal III-2020, positif. “Fakta ini menjadi catatan positif karena sesuai dengan prinsip “counter cyclical”, artinya ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan utk mendorong perekonomian,” ujar Edy.

Edy menyebut, hal seperti itu perlu terus dilakukan selama perekonomian belum sepenuhnya pulih. Di samping itu, kelompok menengah-atas perlu terus didorong untuk meningkatkan konsumsinya. “Selama ini mereka diduga banyak menempatkan uangnya sebagai tabungan. Pemerintah perlu mendukung dengan menegakkan aturan tentang protokol kesehatan/Covid. Karena kelompok menengah-atas hanya akan mau keluar dan berbelanja (secara fisik) jika merasa aman,” imbuh dia.

Sampai saat ini pemerintah masih konsisten dengan penanganan dampak COVID-19 melalui berbagai aspek. Pertama, Kesehatan yakni dengan mengendalikan penyebaran COVID, meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian; Kedua, Perlindungan sosial dengan menjaga daya beli masyarakat; Ketiga, Ekonomi dan Keuangan dengan menjaga semaksimal mungkin agar dunia usaha tetap bisa bergerak.

Pada masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik dibanding beberapa negara. Berdasarkan data BPS, ada negara yang pertumbuhan ekonominya di kuartal III-2020 lebih baik daripada Indonesia, seperti Tiongkok (4,9%), Taiwan (3,3%), Vietnam (2,62%). Korea dan Amerika Serikat juga sedikit lebih baik daripada Indonesia, meskipun pertumbuhannya pada kuartal III-2020 juga masih negatif (-1,3% untuk Korea dan -2,9% untuk Amerika).

Akan tetapi, Edy menjelaskan, beberapa negara lain lebih buruk dibandingkan pertumbuhan Indonesia pada periode ini. Seperti Singapura (-7,0%) dan Meksiko (-8,58%). “Kalau melihat perbandingan tersebut, pertumbuhan Indonesia cukup baik. Terpenting adalah, pertumbuhan kita di kuartal III-2020 lebih baik daripada kuartal II-2020, sehingga menunjukkan bahwa secara bertahap kita bergerak menuju pemulihan ekonomi,” tambah Edy.

JAKARTA – Undang-Undang No.11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi payung hukumpenting bagi pengembangan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). dukungan UU Ciptaker terhadap UMKM diberikan dalam hal, perizinan, pengembangan usaha, ases Terhadap Pembiayaan, dan akses terhadap pasar. Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono dalam UU Ciptaker perizinan usaha dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). “Secara lebih spesifik, pembentukan koperasi dipermudah. Hanya dengan 9 (sembilan) orang sudah bisa membentuk koperasi dari sebelumnya minimal 20 (dua puluh) orang,” ujar Edy di Jakarta, Kamis (5/11).

Selain itu, biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil pun ditanggung pemerintah. Kemudian ada kemudahan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk UMKM, “Itu akan sangat membantu. Dari situ menurut saya arahnya sangat jelas, yaitu meminimalkan hambatan untuk memulai usaha (barrier to entry) bagi para pelaku UMKM,” papar Edy.

Kemudian dari sisi Pengembangan Usaha, Edy mengungkapkan ada Pasal 99 dan Pasal 101 yang secara khusus mengatur inkubasi bisnis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalah hal ini, inkubasi pada dasarnya adalah bantuan/dukungan agar usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi lebih baik. “Inkubasi bisnis ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat,” tambah Edy.

Akses Pembiayaan bagi UMKM dibahas pada Pasal 102 UU Ciptaker. Pasal ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan alternatif bagi usaha rintisan (start up) skala mikro dan kecil. Edy menuturkan, di pasal yang sama ada juga ketentuan tentang dukungan pemerintah kepada UMKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan kemitraan, hibah dari Pemerintah, dana bergulir dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.

Selain itu, UMKM yang berorientasi ekspor bisa mendapat insentif kepabeanan (sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepabeanan). Selain itu UMKM tertentu bisa mendapat insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Bidang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini bisa dilihat pada pasal 92, 93 dan 94 UU Ciptaker.

Di sisi lain, Edy menggarisbawahi pengecualian bagi usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Dalam hal ini, pelaku usaha mikro dan kecil boleh membayar pekerjanya di bawah upah minimum, asalkan sudah merupakan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerjanya. Untuk melengkapi pernyataan ini, pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil tersebut ada pada Pasal 90B ayat 1.

Mengenai akses pasar, ada pasal yang mengatur tentang jaminan pasar bagi prouk-produk UMKM. Dalam pasal itu dijelaskan, minimal 40% dari produk dalam negeri mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus berasal dari produk UMKM. “Ini merupakan peluang yang sangat terbuka bagu para pelaku UMKM,” jelas Edy.

Edy menambahkan ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi adanya kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok. “Artinya, pemerintah mendorong usaha mikro dan kecil untuk menjadi pemasok bagi usaha menengah dan besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan,” kata Edy.

Sebelumnya, berbagai stimulus telah dikucurkan oleh pemerintah khususnya untuk UMKM sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Harapannya agar UMKM mampu bangkit dan menjadi lebih kuat di masa mendatang.
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara Harlah ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Jumat (9/10/2020) mengatakan, UMKM berkontribusi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pertama, UMKM menyerap tenaga kerja yang terbesar. Sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia di sektor UMKM. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat menggandalkan penghasilan sebagai pelaku usaha maupun pekerja di sektor UMKM.