Kategori: Kedeputian II

Jakarta- Seluruh dunia saat ini masih berusaha menghasilkan vaksin COVID-19. Begitu pula dengan Indonesia yang sedang mengembangkan penelitian agar dapat  memproduksi vaksin sendiri mengingat populasi penduduk yang besar. Upaya pengembangan produksi vaksin lokal bertujuan untuk menemukan jenis vaksin tertentu yang cocok untuk jenis virus corona di Indonesia, yang kemungkinan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis virus di negara lain.

“Kita harus segera temukan vaksin untuk mengakhiri pandemi ini. Lakukan kolaborasi antar negara dan lembaga internasional sangat penting sebagai upaya menemukan vaksin ini dalam waktu singkat,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat bertemu dengan Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (15/7).

Pengembangan vaksin ini sejalan dengan instruksi Presiden dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 untuk mendukung kesehatan Indonesia. Selain itu pengembangan vaksin ini merupakan upaya membangun kemandirian nasional pada sektor kesehatan. “Pengembangan vaksin COVID-19 juga soal kedaulatan kesehatan dan kebanggaan nasional,” ungkap Moeldoko

Sejak awal pandemi Kantor Staf Presiden telah mengkoordinasikan berbagai pihak mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, Gugus Tugas, rumah sakit, perguruan tinggi, serta industri sebagai respons penanggulangan virus corona yang penularannya sangat cepat. “Sejak awal kami membentuk Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19 sebagai media komunikasi resmi penanganan corona. Selain itu juga melakukan penyaluran APD, alkes dan masker langsung ke berbagai rumah sakit dan masyarakat,” kata Moeldoko.

Sementara itu Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Ali Ghufron Mukti menjelaskan pengembangkan vaksin COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan dua bentuk kolaborasi yaitu kolaborasi dalam negeri dan kolaborasi internasional. ” Harus dipastikan bahwa kolaborasi internasional dalam pengembangan vaksin akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Ali Ghufron Mukti.

Menurut Ali, LBM Eijkman saat ini sedang mengembangkan vaksin melalui metode sub-unit protein rekombinan menggunakan strain corona virus yang berasal dari Indonesia. Metode ini dipilih karena Indonesia memiliki teknologi dan pengalaman, serta terbiasa mengembangkan metode pengembangan vaksin dengan metode tersebut.

Sedangkan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia diantaranya PT Kalbe Farma dengan Genexine, PT BCHT dengan China National Biotech Group Company Limited, PT Biofarma dengan Sinovac, dan PT Biofarma dengan CEPI.

Hingga saat ini, Indonesia telah menyerahkan 16 Whole Genome Sequence (WGS) ke Global Science Initiative and Primary Source for Genomic (GISAID), yang terdiri dari 10 WGS merupakan hasil penelitian dari LBM Eijkman dan 6 WGS dari Universitas Airlangga.

JAKARTA – Kasus kekerasan terhadap anak tercatat terus mengalami peningkatan berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahun 2016, jumlah korban yang mengajukan permohonan sebanyak 35 orang, meningkat menjadi 70 orang pada 2017 dan pada tahun 2019 menjadi 231 orang. Terbaru adalah kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Lampung Timur.

“Pada rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden memberi arahan agar kementerian dan lembaga memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan supaya cepat, terintegrasi, dan komprehensif,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (9/7).

Persoalan ini mendapat perhatian serius pemerintah sehingga Rabu kemarin, KSP membahasnya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan P2TP2A Lampung. Abetnego mengatakan KSP akan melakukan komunikasi dengan Polda Lampung, Kemendagri, Kemensos dan KPPPA terkait perkembangan penanganan kasus ini. “Kasus ini sangat-sangat memprihatinkan dan menjadi concern bersama. Semua pihak hendaknya mengevaluasi serta memperbaiki pengelolaan penanganan kekerasan seksual secara strategis dan komprehensif sesuai arahan presiden,” tegas Abetnego

Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sudarsono, mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dan serius dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan seksual ini. Korban mendapatkan pendampingan dari Polda Lampung dan psikolog selama proses pemeriksaan. “Polda Lampung terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kami berupaya upaya untuk mengungkapkan kasus ini sehingga bisa tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, standar dari Rumah Aman yang ada selama ini menjadi sorotan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, Kanya Eka Santi. Menurutnya perlu ada Standard Operating Prosedure (SOP) yang harus dipatuhi bersama, seperti kode etik, harus selalu ada psikolog untuk pendampingan, adanya pengawasan dan pemantauan yang ekstra, dan lain-lain “Kasus yang terjadi di Lampung Timur memberikan sinyal bagi kita semua mengenai sistem pelayanan perlindungan anak. Tidak mudah untuk mengembangkan Rumah Aman, harus lebih dari membangun gedung,” paparnya.

Sedangkan Ruhaini, Tenaga Ahli Utama KSP berpendapat dalam konteks pelayanan publik, perlu mengubah mindset untuk tidak hanya sebagai penyedia layanan, namun sebagai penanggung jawab hak warga negara. “Right-based protection ini adalah penghormatan kepada human dignity atau harkat manusia yang harus dikedepankan dalam pelayanan publik,” paparnya.

Rakor tersebut dihadiri pula oleh Sri Purwaningsih, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri; Marwan, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK; Rita Witriati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Timur; Theresia S., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta tim Kedeputian II KSP.