Kategori: COVID-19

Pentingnya Gotong Royong dalam Pemenuhan Pangan Pasca Covid-19

Post date 26/05/2020

Pemerintah sedang menyiapkan road map atau rencana kerja yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat. Salah satu upaya penting yang akan dilakukan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian di luar pulau Jawa. Untuk itu, diperlukan upaya gotong- royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bersama-sama dapat mewujudkan langkah strategis ini.

“Indonesia memiliki domestic consumption (konsumsi domestik) yang besar dan banyak kehilangan lahan pangan. Karena itulah, segera mencari lahan produktif di luar pulau Jawa agar menjadi penyangga pemenuhan pangan. Terkait hal ini, dana desa yang ada diharapkan dapat dialokasikan secara tepat sasaran,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, Jumat (15/05/2020).

Menurut Moeldoko, ekstensifikasi (meningkatkan hasil produksi pangan) dan intensifikasi (meningkatkan hasil produksi pangan) penting dilakukan untuk mengantisipasi kendala dan tantangan yang terjadi saat ini. “Bawang putih, garam dan jagung untuk industri masih impor. Pada kenyataannya, garam bisa diproduksi di daerah tertentu seperti di Madura Nusa Tenggara Timur atau lainnya. Kebutuhan nasional kita untuk industri mencapai i 4.5 juta ton, sementara kemampuan produksi 1 juta ton,” paparnya.

Moeldoko juga menyampaikan, pandemi Covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga hanya mencapai 2,9 persen. Karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 diusulkan menjadi Undang-Undang. Perppu Nomor 01/2020 ini adalah mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Terkait upaya pencegahan Covid-19, lanjut Moeldoko, penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tidak akan berakhir, namun bisa dilonggarkan atau diperketat. “PSBB tidak dapat langsung diakhiri dan kembali ke kondisi sebelum ada pandemi. PSBB dapat dilonggarkan tergantung dari kondisi epidemi dan dapat diketatkan kembali. Selama vaksin belum ditemukan, kondisi inilah yang akan terjadi,” jelasnya.

Moeldoko juga menegaskan bahwa kita akan hidup dalam kondisi normal baru (the new normal). Pada sekor ekonomi terjadi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, perusahaan dan UMKM bangkrut/tutup dan kesenjangan meningkat. Kemudian, tidak bisa bergantung pada impor, perdagangan dan lalu lintas manusia antarnegara pun menjadi terbatas.

Di sisi lain, terjadi pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan. Aktivitas sosial dengan
pengumpulan masa dalam jumlah besar akan dibatasi. Kemudian, aktivitas perkantoran mengadopsi prosedur jaga jarak dan harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan cuci tangan. Selain itu, tidak ada aktivitas team building
secara normal. Hal lain yang terjadi adalah komunikasi, koordinasi, dan pengawasan dari pimpinan terhadap karyawan atau bawahan semakin banyak mengandalkan teknologi informasi digital.

Untuk mengantisipasi situasi paska pandemi covid-19 Ini, presiden menerapkan tiga strategi utama. Pertama, di sektor kesehatan menjadi perhatian utama. Pemerintah menerapkan
berbagai kebijakan untuk memastikan kurva kasus covid-19 segera melandai. Selain, physical distancing, PSBB), penggunaan masker, dan cuci tangan juga dilakukan testing, tracing, dan isolation.

Langkah kedua, pemerintah mengupayakan perluasan bantuan sosial. Di antaranya mengeluarkan kebijakan Kartu Sembako sejumlah Rp 43,6 Triliun, Program Keluarga Harapan sebesar Rp37,4 Triliun, Kartu PraKerja Rp 20 Triliun, BLT Dana Desa Rp 22,4 Triliun, JPS Pemda Rp 25,3 Triliun Bansos Jabodetabek Rp 3,4 Triliun, Bansos Luar Jabodetebak Rp16,2 Triliun, dan Bantuan Tanggap Darurat Kemensos sebesar Rp 60 miliar.

Langkah ketiga, pemerintah melakukan stimulus perekonomian mencegah PHK, di antaranya berkaitan dengan Perpu 1/tahun 2020, Permenkeu 28/tahun 2020, Permenkeu 44/tahun 2020 dan POJK 11/tahun 2020.

Berita COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian

Dari Moeldoko Hingga Wiranto : Ora Mudik Ora Popo

Post date 10/05/2020

Wis rasah balik, ono ngomah nata ati
Wis rasah kondur, ra pedot dadi sedulur
Kangen iso disimpen, yen nganti loro sopo sing gelem
Nunggu nganti kahanan wis lerem

Itulah sebait cuplikan lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’ yang dinyanyikan secara berkolaborasi oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia. Di sela-sela kesibukan masing-masing, mereka bersedia meluangkan waktu untuk tampil menyanyi dengan gaya yang santai dan ceria.

Lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’ yang diciptakan musisi Harry Yamba ini mengajak masyarakat agar tidak melakukan mudik selama masa pandemi virus corona atau covid-19 ini, terutama menjelang Idul Fitri. Adapun ide pembuatan lagu ini muncul dari Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Leles Sudarmanto yang ingin mengampanyekan larangan mudik saat Lebaran seperti yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo.

Lagu tersebut kemudian disepakati untuk dirilis dan dinyanyikan oleh beberapa pejabat dan tokoh masyarakat, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. “Kalau dilarang mudik dengan tegas susah, sekarang saya ajak kesadarannya lewat lagu. Apa masih mau ngotot pulang ?” kata Moeldoko di Jakarta saat pengambilan gambar, Rabu (6/5).

Moeldoko menambahkan jika masyarakat mengikuti larangan pemerintah dengan menunda mudik, harapannya penyebaran covid-19 tidak meluas sampai ke berbagai daerah.

Sementara itu Leles mengungkapkan alasan mengajak para pejabat negara dan tokoh masyarakat untuk menyanyikan lagu ini agar masyarakat mau mengikuti anjuran pemerintah. “Kami sengaja mengajak para pejabat dan tokoh masyarakat, karena nama mereka sudah dikenal masyarakat dengan begitu harapannya masyarakat mau mengikuti pesan dari lagu ini,” ujar Leles.

Lagu yang diaransemen secara ringan dan enak didengar ini berlirik bahasa Jawa karena mayoritas pemudik yang berada di Jabodetabek adalah masyarakat dari Jawa. Lagu dengan irama seperti ini memang sedang digemari berbagai kalangan, termasuk kaum milenial.

Selain Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lain yang ikut berkolaborasi menyanyikan lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’ ini di antaranya : Ketua Watimpres : Jend. TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, Dirjen. Perhubungan Darat Drs. Budi Setiyadi, Ketua Umum Komite Seni Budaya Nasional Mayjen. TNI (Purn) Drs. Hendardji Supandji, Ketua Umum Komite seni Nasional dan Ketum Pawon Semar, Bupati Pati H. Haryanto, Bupati Karanganyar Drs. H. Yuliatmono, M.M , Walikota Semarang Hendrar Prihadi, SE., MM, Ketum Paguyuban Jawa Tengah Drs. H. Leles Sudarmanto, MM, Sekjen Paguyuban Jawa Tengah Ir. Frahma Alimiyarso.

Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas

Tetap Sehat Jiwa di Masa Pandemi Covid-19

Post date 29/04/2020

JAKARTA—Kesehatan jiwa menjadi faktor penting bagi warga melewati masa pandemi Covid-19. Melihat pentingnya kebutuhan kesehatan jiwa membuat Kantor Staf Presiden (KSP) bersama tujuh lembaga lainnya meluncurkan layanan psikologi nasional untuk Kesehatan Jiwa atau disebut SEJIWA. “Layanan ini penting untuk ada di tengah munculnya sejumlah masalah psikologi akibat pandemi,” ujar Kepala Staf Kepresidenan DR. Moeldoko saat peluncuran layanan SEJIWA di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Selain KSP tujuh kementerian dan lembaga yang ikut berkolaborasi dalam layanan ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, PT Telkom, Infomedia dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Selain itu, peluncuran layanan dihadiri seorang penyintas Covid-19 case-01, Sita Tyasutami.
Pada peluncuran tersebut, DR. Moeldoko menegaskan pentingnya kesehatan jiwa untuk melewati masa pandemi. Menurutnya tidak semua orang sanggup menghadapi masa pandemi hingga memicu masalah kesehatan jiwa. “Depresi bisa muncul karena berhentinya aktivitas produktif yang berdampak pada hilangnya pemasukan dan pekerjaan,” ujar Moeldoko.

Bahkan ancaman tekanan psikologis dibuktikan dengan meningkatnya jumlah aduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut data LBH APIK terdapat 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual selama periode 16 -30 Maret 2020. Diantara kasus tersebut, 17 diantaranya adalah kasus KDRT. Fenomena peningkatan KDRT terjadi secara global di masa pandemi.

Pada kesempatan itu, Nursita Tyasutami, penyintas Covid-19 kasus pertama di Indonesia menceritakan, saat dinyatakan positif Covid-19 ada tekanan yang luar biasa. Tekanan itu mempengaruhi kekebalan tubuh yang makin menurun. Sita mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuka layanan konseling psikologi ini. “Pada awalnya saya mendapatkan bantuan dari seorang psikolog kolega yang membantu saya. Saya senang ada layanan psikologi dari pemerintah,” ujar Sita.

Selain Dr. Moeldoko dan Nursita Tyasutami, hadir dalam telekonferensi video peluncuran layanan Sejiwa diantaranya, Menteri PPPA I Gusti Bintang Ayu Puspayoga, Menteri Kominfo Jhonny G Plate, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo, Dirut Telkom Ririek Adriansyah dan Ketua HIMPSI Seger Handoyo.

Layanan Sejiwa juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi agar layanan psikologi nasional ini bisa diwujudkan.Layanan ini diberikan sebagai bentuk nyata bahwa negara hadir untuk menjaga warganya, salah satunya untuk menjaga kesehatan jiwa melalui layanan konseling dan edukasi kepada masyarakat terdampak Covid-19. Layanan ini bisa diakses masyarakat melalui sambungan telepon 119 ext 8. Layanan 119 selama ini juga dikhususkan untuk memberikan pelayanan kesehatan seputar Covid-19.

Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian II

Gotong-Royong Perkuat Indonesia Lawan COVID-19

Post date 13/04/2020

Perawat mengenakan alat pelindung diri (APD) menangani pasien. ANTARA FOTO/FB Anggoro/nz.

Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan

Masyarakat perlu terus membangun budaya gotong- royong dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Hal Ini penting dilakukan agar pandemi global ini dapat segera ditangani. Salah satu bentuk nyata gotong-royong tersebut adalah bersama-sama menyediakan atau mendonasikan alat kesehatan yang dibutuhkan para tenaga medis di berbagai rumah sakit rujukan pasien corona.

”Melihat perkembangan dan dinamika saat ini dalam menghadapi covid-19, dukungan dari masyarakat terus mengalir. Ini merupakan suatu kekuatan di Indonesia bahwa gerakan dari masyarakat sangat cepat. kami berharap donasi alat kesehatan ini dapat bermanfaat sehingga para pasien kembali sehat,” papar Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan saat menyalurkan alat kesehatan ke RSUD Tarakan, Jakarta, Senin (13/4).

Abetnego mengatakan, KSP mewakili pemerintah mendapatkan banyak bantuan donasi dari masyarakat dan pihak perusahaan swasta. Berbagai alat kesehatan ini untuk menambah pasokan alat kesehatan yang masih kurang di beberapa rumah sakit atau puskesmas yang menngani pasien corona.

Adapun sumbangan alat kesehatan yang diberikan kepada RS Tarakan berupa USG sebanyak 3 unit, Infusion pump sejumlah 10 unit, syringe pump 10 unit, dan kaca mata pelindung sebanyak 100 buah. Pada hari ini KSP juga menyalurkan 300 ribu sarung tangan medis kepada 42 Puskesmas di wilayah DKI Jakarta.Sementara itu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Jakarta mendapatkan bantuan berupa 400 ribu sarung tangan medis.

Abetnego juga menjelaskan bahwa KSP sedang melakukan pemetaan mengenai rumah sakit yang membutuhkan alat kesehatan tambahan untuk menangani pasien corona. Selain itu, KSP juga berupaya untuk selalu memastikan standarisasi alat kesehatan yang akan disumbangkan untuk mengantisipasi risiko bahaya yang mungkin bisa terjadi.

“Kepala Staf Kepresidenan Pak moeldoko memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan alat kesehatan ini. Maka kami diminta untuk memetakan kekurangan alat kesehatan dan rumah sakit mana saja yang masih membutuhkan tambahan alat kesehatan. Kami juga berkonsentrasi penuh agar jangan sampai alat kesehatan ini tidak sesuai standar karena bisa membayakan pasien.”

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama RSUD Tarakan, Dian Ekowati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan. “Kami sangat berbesar hati, saat ini ada 65 orang yang masih dirawat. Kami membutuhkan alat kesehatan yang sesuai standar sehingga tenaga medis tidak khawatir dalam menangani pasien.”

Selain itu, ujar Dian, ada beberapa ruangan rumah sakit yang perlu dimaksimalkan agar sesuai dengan standar kebutuhan pasien corona. Di sisi lain, kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil tenaga medis yang membantu menangani pasien, sehingga harus bekerja secara bergantian. Karena itu, diharapkan ada mobilisasi relawan yang dapat membantu para tenaga medis di rumah sakit.

Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas

Rumah Sakit Butuh Alkes untuk Tangani Covid-19

Post date 09/04/2020

Deputi I KSP Ir Leonardi saat memberikan bantuan kepada Dirut RSPI Sulianti Saroso, Dr. Mohammad Syahril,Sp.P,MPH

Jakarta—Dua rumah sakit rujukan di Jakarta yang menangani pasien Covid-19 memperoleh bantuan alat kesehatan dari Kantor Staf Presiden. Bantuan alkes berupa ventilator, USG Paru, dan sejumlah alat lainnya adalah bentuk dukungan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Dua rumah sakit rujukan yang memperoleh bantuan itu adalah RSPI Sulianti Saroso dan RSUD Pasar Minggu. Bantuan diserahkan Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Ir. Leonardi MSi pada Kamis (9/4) kepada RSPI Sulianti Saroso. Sedangkan bantuan untuk RSUD Pasar Minggu diserahkan oleh Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani.
Adapun alat-alat kesehatan yang diberikan berupa ventilator sebanyak 2 unit, USG Paru 2 unit, Infusion Pump 10 unit, Srynge Pump 10 unit, dan APD medium 100 unit. Menurut Leonardi, bantuan alat-alat kesehatan ini merupakan hasil kerja sama KSP dengan PT ASR dan para donatur dalam rangka menanggulangi pasien Covid-19. “Alat-alat kesehatan ini tidak bisa kami terima langsung sekaligus , sehingga kami tidak bisa mendistribusikannya secara sekaligus,” ujarnya.
Leonardi juga mengatakan, berbagai bantuan alat kesehatan tidak hanya diberikan kepada RSPI
Sulianti Saroso, tapi juga kepada 13 RS rujukan di Jakarta. Selain itu juga, bantuan diberikan kepada puskesmas-puskesmas di Jakarta. “Bantuan juga diberikan kepada masyarakat berupa masker, disinfektan dan hand sanitizer,”paparnya.
Sementara itu, Dr. Mohammad Syahril,Sp.P,MPH, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSP atas bantuan alat-alat kesehatan tersebut. Menurutnya, donasi ini wujud perhatian pemerintah dan pihak swasta untuk meringankan kerja para tenaga kesehatan. “Terima kasih pada Pak Moeldoko dan sejumlah donator. Donasi ini menyemangati kami sebagai RS Rujukan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan,” ujar Syahril.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Yudi Amiarno, Sp.U , Direktur RSUD Pasar Minggu, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSP yang telah memberikan bantuan alat kesehatan yang sangat bermanfaat bagi pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien covid-19. “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami,” papar Yudi Amiarno.