Kategori: Ekonomi

Categories
Berita Ekonomi

Jurus “Gas dan Rem “ Presiden Jokowi Bawa Indonesia pada Situasi Ekonomi Lebih Baik

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono

Jakarta – Ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang makin menantang dengan inflasi tinggi serta kenaikan harga pangan dan energi, telah teruji dan diakui oleh dunia. Direktur Pelaksana IMF Kristaliana Georgieva saat bertemu Presiden Joko Widodo, Minggu (17/7) menyebut, Indonesia dalam situasi yang lebih baik. Hal itu dilihat dari berbagai indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, fiskal, dan moneter.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Edy Priyono menegaskan, keberhasilan Indonesia menjaga daya tahan ekonomi pada masa pandemi dan ketidakpastian global, tidak terlepas dari jurus “Gas dan Rem “ Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan, sejak awal Presiden sangat sangat konsisten menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi dalam penanganan COVID19, dengan pendekatan kebijakan “gas dan rem”. Meski di awal banyak dikritik, namun strategi tersebut telah berhasil membawa ekonomi Indonesia pulih dan tumbuh. Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022, sebesar 5,01 persen (year on year).

“Sekarang terbukti bahwa strategi “gas dan rem “ Presiden Jokowi hasilnya sangat baik. Tidak hanya pada penanganan pandemi tapi juga pemulihan ekonominya,” kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (19/7).

Menurut Edy, pemerintah juga sangat konsisten dalam mengendalikan inflasi. Meski per Juni 2022, angka inflasi relatif tinggi dari biasanya, yakni mencapai 4,35 persen (year on year), namun jika dibandingkan dengan banyak negara lain angka tersebut relatif sangat baik.

Pengendalian inflasi, terang Edy, dilakukan dari dua sisi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bank Indonesia (BI) yang berwenang dalam kebijakan moneter, sampai saat ini masih mempertahankan suku bunga acuan. Namun di sisi lain, BI menaikkan Giro Wajib Minumum (GWM) agar jumlah uang beredar tidak terlalu besar, sehingga inflasi lebih terkendali.

Sementara dari sisi fiskal, tambah Edy, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan harga pangan dan energi di tengah gejolak pasar global. Caranya, dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi, baik BBM, listrik, dan LPG.

“Karena kita tahu bahwa kenaikan harga BBM dan gas bersubsidi akan bisa memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang berimplikasi pada angka inflasi yang lebih tinggi lagi,” jelas Edy.

“Pemerintah juga konsisten melaksanakan program perlindungan social untuk menjaga daya beli kelompok kurang mampu di tengah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Edy menegaskan, pemerintah juga berusaha keras untuk menurunkan angka pengangguran, baik melalui pertumbuhan ekonomi atau melaksanakan berbagai pelatihan untuk memberikan bekal kepada calon pekerja.

Sejauh ini, ujar dia, pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan angka pengangguran dari 6,49 persen per Agustus 2021, menjadi 5,83 persen per Februari 2022. “Memang belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi, yakni 5,28 persen per Agustus 2019,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi

Moeldoko : Peluang Resesi Indonesia Kecil Bukti Fundamental Ekonomi Domestik Kuat

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menjadi pembicara pada seminar kebangsaan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah, Senin (18/7),

Salatiga – Berbicara pada seminar kebangsaan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah, Senin (18/7), Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyinggung soal hasil survei Bloomberg, yang menyebutkan peluang risiko resesi Indonesia sangat kecil, yakni 3 persen.

“Hasil survei Ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi domestik kita kuat dan memiliki daya tahan di tengah risiko global yang masih eskalatif,” kata Moeldoko.

Moeldoko membeberkan kerja keras pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pada sektor energi, terang dia, pemerintah terus menjaga ketersediaan dan keterjangkuan harga di masyarakat dengan menyalurkan subsidi, yang nilainya mencapai Rp 520 triliun. Opsi ini dipertahankan oleh pemerintah, agar beban masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan energi tidak berat.

“Namun jika subsidi terus diberikan akan membuat uang negara jebol. Untuk itu, skema subsidi akan dirubah. Tidak lagi ke barang tapi langsung ke orangnya agar tepat sasaran,” terangnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menjabarkan kerja pemerintah menghadapai ancaman krisis pangan. Ia mengatakan, pemerintah sudah melakukan peningkatan produktivitas di sektor pertanian untuk menjawab kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri, yakni sebesar 2,5 juta ton perbulan.

“Hasilnya selama tiga tahun berturut-turut kita sudah tidak lagi impor beras. Bahkan beras kita surplus. Pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan, seperti menanam sorgum, sagu, dan jagung. Ini semua untuk menjawab tantangan ancaman krisis pangan dunia,” sambung Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menegaskan, bahwa mengelola negara di lingkungan global tidak mudah karena tantangannya sangat besar. Terlebih, di saat global menghadapi berbagai kejutan-kejutan, seperti pandemi COVID19 dan perang Ukraina – Rusia, yang berdampak pada terputusnya pasok rantai dan kenaikan harga-harga komoditas.

Dalam menghadapi itu, Moeldoko menyampaikan lima teorinya. Yakni, mampu adaptif terhadap perubahan, membangun kecepatan di segala lini, berani mengambil risiko atas kebijakan yang diambil secara konstitusional, siap menghadapi kompleksitas akibat globalisasi, dan siap merespon kejutan-kejutan yang akan terjadi akibat kemajuan teknologi.

“Kalian sebagai calon pemimpin bangsa harus siap dengan semua perubahan-perubahan,” pungkas Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Peningkatan Investasi

KSP : Pengembangan UMKM Tidak Berhenti pada Kemudahan Pengurusan Izin Usaha

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Albertein Enang Pirade.

Jakarta – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Albertein Enang Pirade menegaskan, arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kemudahan berusaha atau berinvestasi melalui Online Single Submission (OSS) benar-benar terwujud. Hal itu, kata dia, dibuktikan oleh capaian
penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) (OSS) sebanyak 1,5 juta, terhitung sejak Agustus 2021 hingga Juli 2022.

“Dari jumlah itu, sembilan puluh delapan persen NIB diterbitkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), sementara dua persen NIB untuk usaha menengah,” kata Albertein, Sabtu (16/7).

Albertein memastikan, komitmen Presiden Joko Widodo mengembangkan dan menaikkan kelas Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak berhenti pada pemberian kemudahan pengurusan izin usaha. Presiden, tambah dia, juga mengamanatkan adanya integrasi kemudahan pengurusan izin usaha dengan program-program pemberdayaan.

Menurut Albertein, bagi usaha mikro dan kecil dengan tingkat resiko rendah, NIB merupakan bentuk perizinan tunggal. Artinya, NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).

“NIB juga bisa diagunkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai fasilitas dari pemerintah terkait program-program pemberdayaan,” terang Albertein.

“Ini yang harus disadari oleh pelaku UKM dan UMKM. Jadi jangan ditunda-tunda lagi urus NIB,” imbuhnya.

Albertein mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 9 Agustus 2021, Kantor Staf Presiden secara aktif telah melakukan pengawasan pelaksanaan Sistem OSS secara terintegrasi dan terkoordinasi, bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Ia menyebut, pada 2021 dan 2022 , KSP bekerjasama dengan Kemenkomarves, KemenPUPR, dan Pemerintah Daerah melakukan uji petik Sistem OSS Berbasis Risiko di berbagai kota. Uji petik dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan permasalahan implementasi.

Selain itu, sambung Albertein, KSP bersama Kemenko Perekonomian dan Kementerian Koperasi, juga mengawal penyaluran KUR baik dari sisi penegakan regulasi maupun mendorong pembentukan klaster-klaster UKM.

“Saat ini KSP juga terlibat dalam program sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH pada tahun 2022, terkait data pelaku UMKM yang sudah siap mendapatkan sertifikasi halal,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam kegiatan pemberian NIB Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Perseorangan, di Jakarta, Rabu (13/7) lalu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pelaku usaha memiliki NIB untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Dengan memiliki NIB, setiap pelaku usaha bisa mengajukan pinjaman atau kredit perbankan guna mengembangkan usahanya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mendorong kepada jajaran kementerian terkait agar OSS dapat mengeluarkan 100.000 NIB per hari.

“KSP tentunya ikut mengawal percepatan kepemilikan NIB bagi pelaku UMK bersama tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Investasi, BUMN, dan Koperasi,” pungkas Albertein.

Sebagai informasi, penerbitan NIB melalui OSS Berbasis Risiko perwujudan dari amanat Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Categories
Berita Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Lingkungan Hidup

KSP Dorong Sektor Industri Terapkan Ekonomi Sirkular

Tim Kantor Staf Presiden bersama perwakilan Kementerian Perindustrian melakukan verifikasi lapangan terkait penerapan ekonomi sirkular pada PT Fajar Surya Wisesa, di Cikarang Bekasi, Kamis (14/7).

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Krisdiyanto menekankan pentingnya sektor industri segera melakukan transformasi ekonomi ke arah yang lebih “ hijau “, yakni dengan menerapkan konsep Ekonomi Sirkular. Terlebih, kata dia, saat ini global dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya primer, baik berupa air, energi, maupun bahan baku.

“Ekonomi sirkular menjadi jawaban dunia industri untuk Green Economy, Sustainable Development Goal, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup,” kata Agung saat melakukan verifikasi lapangan terkait penerapan ekonomi sirkular pada sektor industri manufaktur, yakni PT Fajar Surya Wisesa, di Cikarang Bekasi, Kamis (14/7).

Sebagai informasi, ekonomi sirkular merupakan model industri baru, yang berfokus pada reducing, reusing, dan recycling, yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah. Konsep ini bukan hanya fokus terhadap pengolahan limbah, namun juga selanjutnya menggunakan proses produksi, di mana bahan baku dapat digunakan berulang-ulang sehingga terjadi saving yang besar terutama untuk sumber daya alam.

Indonesia telah mengadopsi ekonomi sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan, khususnya pada lima sektor industri. Yakni, makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik. Dalam implementasinya, pemerintah memasukkan ekonomi sirkular sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Agung mengungkapkan, penerapan ekonomi sirkular memberikan banyak keuntungan bagi sektor industri. Seperti efisensi bahan baku, peningkatan produksi barang yang dapat didaur ulang, pencegahan pembuahan sampah ilegal dan emisi, serta penciptaan lapangan kerja baru.

“Hasil studi Bappenas pada 2021, implementasi konsep ekonomi sirkular dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru, dan berpotensi menambah PDB hingga 642 triliun rupiah pada 2030. Jadi sudah satnya sektor industri kita mengubah konsep ekonomi linier menjadi sirkural,” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Fajar Surya Wisesa Yustinus Kusumah mengakui, bahwa penerapan sirkular di sektor industri terutama manufaktur sudah menjadi keharusan, agar tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi persaingan. Sebab, jelas dia, konsumen saat ini tidak hanya melihat kualitas produk, namun juga memperhatikan aspek lingkungan.

“Untuk itu kami terus mengoptimalkan industri yang dalam proses produksinya memprioritaskan efisiendi dan evektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan,” tutur Yustinus.

PT Fajar Surya Wisesa sendiri sebuah industri manufaktur yang memproduksi kertas kemasan, dengan menggunakan bahan baku kertas daur ulang. Selain memasok ke perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, tiga puluh persen hasil produksi juga di ekspor ke sejumlah negara.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kebutuhan Dasar

Peluncuran Minyak Goreng Curah Kemasan Demi Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, peluncuran minyak goreng curah kemasan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.

“Dengan dikemas maka distribusi minyak goreng curah akan lebih cepat, praktis, dan bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit. Selain itu, juga untuk menjaga kualitasnya,” kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (6/7).

Menurut Edy, selama ini distribusi minyak goreng curah seringkali terkendala dengan persoalan teknis di lapangan. Seperti keterbatasan mobil tangki pengangkut hingga tangki penampung di kalangan pedagang. Hal itu, ujar Edy, yang seringkali membuat optimalisasi ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sulit diterapkan.

Untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah kemasan sesuai dengan HET, jelas Edy, pemerintah menerapkan skema kenaikan rasio angka pengali eskpor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik (DMO), bagi produsen yang bergabung untuk memproduksi minyak goreng curah kemasan.

Skema ini, juga menjadi upaya untuk mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, yang sebelumnya anjlok dan dikeluhkan oleh petani.

“Perubahan rasio satu banding lima menjadi satu banding tujuh ini juga untuk mempercepat ekspor CPO. Sebab, imbas dari larangan eskpor beberapa waktu lalu membuat pasokan CPO menumpuk dan memenuhi tangki-tangki produsen. Kondisi ini membuat sawit petani tidak terserap dan harga menjadi turun,” ungkap Edy.

Selain itu, papar Edy, Pemerintah juga melanjutkan mekanisme Flash Out (FO) untuk percepatan penyaluran ekspor CPO. Mekanisme ini, diterapkan kepada eskportir yang tidak tergabung dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

“Pengusaha yang tidak tergabung dalam Simirah bisa melakukan ekspor namun harus membayat biaya tambahan sebesar 200 US Dolar per ton kepada pemerintah,” terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hari ini menyalurkan minyak goreng curah kemasan. Peluncuran minyak goreng curah yang diberi nama ‘Minyakita’ tersebut, untuk menjaga harga minyak goreng curah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Per 4 Juli 2022, harga minyak goreng curah rata-rata Rp 15.800 per liter. Untuk harga kemasan sederhana Rp 21.900 per liter, dan kemasan premium Rp 25.200 per liter.