Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

KSP Kawal Percepatan Program Vaksinasi Bagi PMI

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong dan mengawal percepatan program vaksinasi bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang akan diberangkatkan ke negara tujuan maupun yang akan kembali ke tanah air.

Berdasarkan laporan dari tim verifikasi lapangan KSP yang memantau penanganan COVID-19 di beberapa kawasan di Kalimantan Utara, sejumlah PMI yang proses kepulangannya ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) di Nunukan masih kesulitan untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19.

Menanggapi laporan ini, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Senin lalu (9/8) telah menunjuk KSP untuk mengkoordinasikan urusan pemberian vaksinasi bagi CPMI dan PMI dengan BP2MI.

“Pelaksanaan vaksin tidak dapat dilepaskan dari usaha pencapaian target penempatan dan perlindungan PMI dalam RPJMN. Perluasan penempatan ini memiliki tantangan berbeda pada setiap negara, pada setiap jenis pekerjaan, dan dinamis seiring berjalannya waktu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada saat rapat koordinasi dengan Kepala BP2MI di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha Jakarta pada Jumat (13/8).

Hadir secara daring Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja, Sekjen Kementerian Kesehatan, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Asosiasi Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI). Pada kesempatan itu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menyebutkan perlunya mengantisipasi potensi kepulangan sekitar 70 ribu PMI dari Malaysia hingga akhir tahun. Menanggapi hal itu Moeldoko minta hal itu harus menjadi perhatian sejumlah K/L yang terlibat. “Kita harus bisa memastikan apakah mereka sudah mendapatkan vaksin atau belum,” ujar Moeldoko.

Berdasarkan data dari BP2MI, setiap tahunnya pada masa sebelum pandemi, Indonesia memberangkatkan lebih dari 200 ribu orang PMI. Sejak tahun lalu, jumlah tersebut menurun dimana pada tahun 2020 PMI yang berangkat sekitar 113 ribu orang dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni yang PMI berangkat hanya sekitar 36 ribu orang.
Untuk kepulangan, sejak Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, tercatat sekitar 86 ribu orang PMI pulang ke Indonesia. Sedangkan PMI yang habis kontraknya dari bulan Juni – Juli tercatat berjumlah sekitar 39 ribu orang yang akan kembali ke tanah air.
Selain PMI resmi, pemerintah menghadapi kepulangan PMI yang terjadi secara non-prosedural. Bahkan angka kepulangan non-prosedural ini diprediksi lebih banyak daripada kepulangan PMI yang melalui jalur resmi.
“Mereka itu kebanyakan dideportasi dikarenakan ilegal, overstay, terlibat pelanggaran hukum, ataupun sakit. Kepulangan PMI ini jika tidak dikoordinasikan dengan baik, berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah baru dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia,” lanjut Moeldoko.
Sebagai informasi, BP2MI sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Dinas-Dinas Kesehatan di daerah untuk pelaksanaan vaksinasi dan tes PCR bagi CPMI yang akan berangkat. Selain itu, Kementerian Luar Negeri, Satgas COVID, BP2MI, dan pemerintah daerah telah melakukan prosedur kesehatan bagi WNI yang kembali ke tanah air, termasuk bagi PMI.

Namun, ada permasalahan akibat besarnya jumlah WNI yang pulang melalui titik debarkasi terkait ketersediaan faskes, terutama pada daerah-daerah seperti Batam (Kep. Riau), Entikong (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Daerah-daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam penyediaan tes, vaksinasi, karantina, dan perawatan, serta keterbatasan nakes, fasilitas, dan anggaran, jika dibandingkan dengan jumlah PMI yang melintas.
Kepala Staf juga mendapatkan laporan tentang kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan di beberapa daerah dengan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan pelaksanaan vaksin di daerah-daerah. Salah satu contoh adalah beberapa Dinas Kesehatan di daerah tidak bersedia memberikan vaksin bagi CPMI yang tidak memiliki KTP dengan alamat domisili setempat. Masalah ini sudah berusaha diselesaikan oleh Kemenkes dengan dilaksanakannya vaksinasi oleh UPT Kemenkes di daerah. Untuk itu, Kepala Staf menginstruksikan agar Kemenkes dapat segera membuat surat kepada BP2MI, berisi tentang tata cara pelaksanaan pemberian vaksin bagi CPMI agar selanjutnya dapat dijadikan dasar pembuatan surat edaran ke UPT-UPT BP2MI di daerah

Aspataki dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Pulau Jawa sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang berarti. Namun tidak demikian halnya dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di luar Jawa, dimana masih sangat perlu untuk diperbaiki.
“Saya menegaskan kembali perlunya koordinasi antara seluruh Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan tata kelola dan penganggaran untuk penyediaan vaksinasi bagi CPMI dan PMI yang pulang,” imbau Moeldoko. Perbaikan proses ini akan mempermudah proses penempatan, yang pada akhirnya diyakini meningkatkan kesejahteraan para PMI.
Kastaf menambahkan, perencanaan vaksinasi sebaiknya diperkuat dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi tiap-tiap daerah, titik pemberangkatan, titik kepulangan, dan kebijakan negara penempatan.