Badung, Bali – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa integrasi sistem pelayanan publik yang kokoh dan penguatan integritas aparatur negara merupakan pilar utama dalam menyukseskan reformasi birokrasi. Hal tersebut disampaikan usai melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Kamis (9/7/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan hadir bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona. Kepala Staf Kepresidenan mengevaluasi implementasi layanan, berdialog dengan petugas, serta menyapa masyarakat yang tengah mengurus berbagai keperluan administrasi.
Kepala Staf Kepresidenan menilai bahwa MPP merupakan wujud nyata reformasi birokrasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat secara transparan, akuntabel, dan profesional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun perlu terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin merata di seluruh Indonesia.
Secara khusus, Jenderal (Purn) Dudung memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi pencegahan korupsi yang diterapkan di MPP Kabupaten Badung, di mana setiap pengguna wajib mengisi pakta integritas secara daring (online) sejak awal proses antrean.
“Setelah melihat dari MPP di Gianyar dan di Badung, ada satu hal yang menonjol, bahwa sistem di MPP ini sudah terintegrasi, dan yang menarik adalah di sini ada Pakta Integritas, artinya bahwa setiap pengguna itu membuat Pakta Integritas dulu secara online juga, saat mengambil antrian. Artinya dari awal sudah ada komitmen untuk menghindari terjadi adanya korupsi,” jelas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Selain menyoroti aspek pencegahan korupsi, Jenderal (Purn) Dudung juga memuji iklim dan situasi pelayanan di lokasi yang dinilai sangat ramah, cepat, dan nyaman. Menurutnya, pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kenyamanan warga akan memupuk rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ia juga merinci beberapa rekomendasi pengembangan teknis ke depan, termasuk integrasi instansi lainnya.
“Kemudian adalah iklim, situasi, pelayan, istilahnya beauty, jadi dengan situasi apapun, dilakukan dengan layanan yang baik, ramah, yang akan menimbulkan suasana yang sangat baik, sehingga pengguna betul-betul merasa nyaman, aman, dan relatif waktunya sangat cepat dalam pelayanan itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
Melalui peninjauan ini, Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan implementasi Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah di Indonesia berjalan dengan memprioritaskan transparansi, efisiensi waktu, serta ekosistem pelayanan yang ramah dan bersih dari segala bentuk penyimpangan.
